Balai Guru Penggerak Provinsi Kaltara Selenggarakan Lokakarya 7 “Panen Hasil Belajar” PGP Angkatan 10 Reguler di Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemedikbudristek) dan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Lokakarya 7 “Panen Hasil Belajar” Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 10 Reguler Se Kab. Nunukan. Acara ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nunukan Akhmad yang mewakili Bupati Nunukan. 

Program Pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini berlangsung di ruang aula pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan , Sabtu (26/10).

Lokakarya 7 Festival Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nunukan kali ini mengambil tema “Panen Hasil Belajar”. Hadir dalam Festival ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kaltara, Pengawas Sekolah Kab. Nunukan, Para Kepala Sekolah di Kab. Nunukan.

Setelah melalui pendidikan 8 bulan dengan metode pelatihan dalam jaringan (daring) serta tatap muka, lokakarya, dan pendampingan individu ditetapkan 24 peserta sebagai calon Pendidikan Guru Penggerak angkatan 10 Reguler, yang terdiri dari guru SD, SMP, dan SMA.

Dalam sambutan Bupati Nunukan yang diwakili Kepala Dinas pendidikan Kab. Nunukan Akhmad menyampaikan bahwa pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran.

Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan.

Hasil yang ingin dicapai dari pembelajaran yang dilakukan kepada calon guru penggerak itu sendiri diantaranya adalah calon guru penggerak mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai- nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional saat ini.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan calon guru penggerak mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif, serta calon guru mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid kepada para guru dan pemangku kepentingan.

“Dengan melihat dan memahami definisi, serta tujuan yang ingin dicapai dari guru penggerak ini maka kita bisa memiliki gambaran sebuah mekanisme dan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan guru yang semakin profesional, berkarakter pendidik, dan memiliki keinginan yang tinggi untuk para murid yang semakin berkualitas,” Ujarnya.

 

Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sendiri hingga saat ini terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas para pendidik yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, dengan berbagai macam program kegiatan yang bersifat pengayaan profesi.

“Oleh karenanya, saya menyambut baik apa yang dilakukan oleh balai guru penggerak provinsi Kalimantan Utara dengan menggelar lokakarya ini.

Saya berharap segala program dan kegiatan, termasuk juga lokakarya ini benar benar dilakukan untuk mewujudkan kualitas para pendidikan yang mumpuni yang kedepannya adalah tercipta sebuah ekosistem pendidikan yang berkualitas yang tentunya muaranya adalah terwujudnya siswa siswi yang juga berkualitas juga,”Tambahnya.

Selanjutnya, Bupati dalam sambutan tertulisnya bermimpi ekosistem pendidikan di wilayah kita ini, khususnya di Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan diisi oleh pelaku-pelaku pendidikan yang benar-benar menyelami, membumi dan berkarakter.

“Apabila hal itu bisa terwujud saya percaya semua hal yang terkait dengan pendidikan formal atapun non formal yang akan diterima oleh masyarakat semakin baik dan berkesinambungan”, tambahnya.

Pada kesempatan ini Bupati mengajak untuk membulatkan tekad bersama membangun daerah dimulai dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme para pendidiknya.

” Semoga apa yang kita lakukan ini benar benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten nunukan dalam rangka untuk mewujudkan generasi emas 2045.’, ujarnya.

(PROKOMPIM)

Musyawarah III Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Resmi Dibuka. 

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Kab. Nunukan Faridah Aryani membuka secara resmi kegiatan Musyawarah III Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Nunukan Tahun 2024. Sabtu (26/10/24). 

Musyawarah III Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Tahun 2024 ini dihadiri Ketua-Ketua Organisasi yg berada di Kab. Nunukan baik Persit, Jalasenastri, Bhayangkari, Dharmawanita, PKK dan Ketua Organisasi wanita lainnya. Kegiatan ini diikuti 60 peserta gabungan dari organisasi wanita yang ada di Kab. Nunukan.

Mewakili Bupati Nunukan, Faridah menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah III Gabungan Organisasi Wanita Kab. Nunukan.

Dalam sambutannya, Bupati berharap dalam pelaksanaan musyawarah ini nantinya akan terbentuk pimpinan dan pengurus GOW Kab. Nunukan yang memiliki visi dan misi jauh kedepan serta mampu membuat dan menjalankan program kerja organisasi.

“Karena kemajuan sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh figur-figur kepengurusannya, bahkan figur ketua merupakan jantungnya organisasi,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati juga meminta kepada GOW melalui berbagai kegiatan dan programnya kedepan, hendaknya mampu menjadi penggerak keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam mendukung visi dan misi daerah.

Selanjutnya, Ketua GOW Kab. Nunukan Rustiningsih menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan yang telah banyak membantu dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh GOW.

Menurut Rustiningsih, peranan wanita dalam pembangunan hatus terus ditingkatkan, seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi seperti saat ini.

“Untuk itu Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Nunukan yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi wanita yang ada di Kab. Nunukan dapat dijadikan sebagai wadah untuk memberdayakan potensi wanita, penyaluran aspirasi organisasi anggotanya dan meningkatkan fungsi dan perannya di masyarakat,”ujarnya.

(PROKOMPIM)

Ketua Bawaslu Nunukan Harap Keterlibatan Perempuan pada Pengawasan Pilkada 2024

NUNUKAN – Partisipatif pengawasan Pemilihan Keplaa Daerah (Pilkada) 2024 merupakan tanggung jawab moral semua elemen masyarakat tanpa memandang gender terutama di Kabupaten Nunukan, dimana bukan hanya laki-laki tetapi juga keterlibatan perempuan juga menjadi faktor penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Nunukan, Moch Yusran yang mengatakan bahwa partisipatif perempuan merupakan salah satu program Bawaslu pada pengawasan Pilkada 2024.

“Sejalan dengan program kita, bagaimana mendorong keterlibatan perempuan di dalam pengawasan tahapan Pilkada 2024 terkhusus isu politik uang, keterlibatan ASN dan pihak-pihak yang dilarang sehiingga Ibu-Ibu ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada,” ujar Moch Yusran di Cafe dan Resto Lenfin Nunukan pada kegiatan Konsolidasi Gerakan Pengawas Partisipatif Perempuan Perbatasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan Pemaparan Visi Misi dalam Membangun Peranan Perempuan Perbatasan di Wilayah Kab. Nunukan yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kab. Nunukan, Selasa (29/10/2024) malam.

Selanjutnya, Moch. Yusran menjelaskan bahwa pada kegiatan pemaparan visi misi, diharapkan tiap pasangan calon (Paslon) dapat memberikan ruang terhadap keterlibatan perempuan di program-program yang akan direncanakan.

“Juga para calon ini bisa menjadikan isu perempuan sebagai visi misi disaat nanti mereka terpilih,” kata Moch. Yusran.

Menurutnya, masyarakat perempuan terutama KPPI Kab. Nunukan memiliki tanggung jawab moral mengawasi Pilkada 2024 hingga roda pemerintahan paslon terpilih nanti kedepannya.

Bersama dengan itu, Ketua Bawaslu Nunukan tersebut menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPPI Nunukan juga merupakan salah satu upaya memberikan pemahaman politik gagasan.

“Ini upaya dalam membumikan sebuah politik gagasan, dimana lawan dari politik uang yang memutuskan relasi antara pemilih dan calon yang terpilih karena sampai disitu saja suara yang diberikan atau dijual hingga masyarakat tidak bisa menagih janji-janji yang diberikan oleh calon terpilih,” ucap Ketua Bawaslu Nunukan.

Terakhir, Ia berharap KPPI Nunukan dan masyarakat perempuan Nunukan dapat membangun kontrak politik terhadap para paslon.

“Kita harapkan untuk semua yang hadir, bisa membangun kontrak politik terhadap para calon, ketika nanti mereka terpilih, mereka punya tanggung jawab merealisasikan apa yang mereka janjikan dan KPPI juga punya tanggung jawab moral mengawasi Bupati terpilih nantinya,” harapnya.

Adapun selain Ketua Bawaslu Nunukan, terlihat hadir juga pada kegiatan yakni Ketua KPPI Kab. Nunukan, Robianti beserta pengurus, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Nunukan, Hasan Basri, intansi vertikal Kab. Nunukan, perwakilan juru bicara paslon nomor urut 01, Daniel Baru, Calon Wakil Bupati nomor urut 02, Hanafiah, perwakilan juru bicara 03, Firman, perwakilan organisasi keperempuanan se-Kab. Nunukan hingga para tamu yang memenuhi ruangan.

(nam/nam)

KPPI Nunukan Bersama Bawaslu Gelar Konsolidasi Gerakan Pengawas Partisipatif Perempuan Perbatasan pada Pilkada 2024

NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan Konsolidasi Gerakan Pengawas Partisipatif Perempuan Perbatasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Cafe dan Resto Lenfin Nunukan, Selasa (29/10/2024) malam.

Diketahui tahapan Pilkada telah bergulir dan puncaknya akan digelar pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur di tiap kabupaten/kota serta provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Selaku Ketua KPPI Kab. Nunukan, Robianti mengatakan tujuan kegiatan untuk memahami visi misi tiap pasangan calon (Paslon) terutama masyarakat perempuan.

“Kita semua masyarakat Kab. Nunukan khususnya perempuan mendengarkan visi misi dari Paslon, dimana menjadi gambaran bahwa perempuan harus lebih kreatif dalam mengambil langkah selanjutnya hingga perempuan dapat terlibat pada pengawasan Pilkada 2024,” kata Robianti.

Selain konsolidasi, KPPI dan Bawaslu juga melakukan kegiatan Pemaparan Visi Misi dalam Membangun Peranan Perempuan Perbatasan di Wilayah Kab. Nunukan dari tiap Paslon, dimana nomor urut 01 diwakili oleh Danil Baru, urut 02 langsung oleh Cawabup Hanafiah dan 03 disampaikan oleh perwakilan tim yakni Firman.

Berdasarkan hal tersebut, Robianti menuturkan bahwa agar dapat memahami visi misi tiap paslon terutama program dalam keterlibatan perempuan.

“Perempuan itu adalah aset, bagaimana bisa memberikan penghargaan kepada dirinya dan juga dapat menginisiasi perempuan disekelilingnya agar bisa memahami tiap Paslon di Pilkada nantinya hingga memilih calon yang tepat,” ujar Robianti.

Lebih lanjut, Ketua KPPI Kab. Nunukan menjelaskan bahwa kesadaran politik di perbatasan kaum perempuan harus ditanamkan.

“Jadi paling tidak kesadaran politik di perbatasan, bagaimana saya selaku Ketua berusaha memberikan pemahaman kepada pengurus dan selanjutnya perempuan di Kab. Nunukan terutama terkait memerangi yang namanya money politic,” ujar Ketua KPPI Kab. Nunukan.

Bersama dengan itu, dikatakan Ketua Bawaslu Nunukan, Moch. Yusran, akan selalu mendukung kegiatan yang sejalan dengan program terutama pengawasan Pilkada 2024.

“Ini kegiatan KPPI Kab. Nunukan, pada dasarnya Bawaslu disini hanya mendukung kegiatan ini berjalan karena sejalan dengan program kita, bagaimana mendorong keterlibatan perempuan di dalam pengawasan tahapan Pilkada 2024 terkhusus isu politik uang, keterlibatan ASN dan pihak-pihak yang dilarang,” kata Moch. Yusran.

Adapun Ketua beserta dengan seluruh pengurus KPPI Kab. Nunukan telah dilantik pada 22 Juli 2024 lalu.

(nam/nam)

Pjs. Gubernur Kaltara Didapuk Ketum PPRSAB se-Indonesia

TOBA, SUMUT – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) Parsadaan Pomparan Raja Simangunsong Anak Dohot Boruna (PPRSAB) se-Indonesia periode 2024-2029 setelah melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Balige, Kabupaten Toba, Sabtu (26/10).

Kegiatan Munas tersebut merupakan salah satu rangkaian pesta ulang tahun yang dilaksanakan oleh keturunan Raja Simangunsong setiap 5 tahun sekali.

Tahun ini, rangkaian pesta ulang tahun dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 26-27 Oktober 2024 di Lumbun Bul-Bul Balige yang diawali dengan ziarah ke makam Raja Simangunsong dan Nagabaling, dilanjutkan Munas, panortoron, ibadah kebaktian, hingga prosesi serah terima kepengurusan kepada pengurus PPRSAB periode 2024-2029.

Togap mendapatkan amanah sebagai Ketum PPRSAB se-Indonesia setelah melalui proses Munas yang diikuti oleh perwakilan pengurus DPW PPRSAB dari daerah masing-masing.

Selain bertujuan untuk memilih pengurus baru, pesta ulang tahun yang dalam istilah batak disebut Pesta Partangiangan bertujuan sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat selama ini yang diterima dan berdoa agar semakin ditambahkan berkat kepada seluruh Pomparan Raja Simangunsong dimanapun berada.

(dkisp)