Gubernur Raih Anugerah 25 Pemimpin Inspiratif 2024

DENPASAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC) H. Zainal A Paliwang, M.Hum, di anugerahi penghargaan “25 Pemimpin Inspiratif 2024” dalam ajang Seven Media Asia Awards 2024 yang diselenggarakan di Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali, Jumat (19/7).

Tak dapat hadir secara langsung, Gubernur Zainal mengucapkan terima kasih serta apresiasi atas penghargaan yang ia terima melalui rekaman video yang ditampilkan saat acara berlangsung.

“Semoga dengan penghargaan ini dapat menambah semangat untuk bekerja dan lebih profesional demi kesejahteraan masyarakat Kaltara,”katanya.

Gubernur Zainal pun menyampaikan permohonan maaf sebab tidak dapat hadir secara langsung di acara penghargaan yang telah beberapa kali ia terima dari Seven Media Asia.

“Saya juga menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir secara langsung untuk menerima penghargaan ini,” tutupnya.

Usai melaksanakan tugas kunjungan kerjanya, ia mengunjungi lokasi acara guna menerima penghargaan sebagai bentuk nyata apresiasi kepada Seven Media Asia karena dinilai mampu membawa inovasi dan transformasi dalam pembangunan di Bumi Benuanta.

(dkisp)

Silaturahmi 4 Negara Serumpun, Pembukaan Iraw Adat Tidung Borneo Bersatu ke-3 Berlangsung Meriah

NUNUKAN – Bertempat di Rumah Adat Suku Tidung Impong De Lunas Insuai, Desa Binusan, Pergelaran pembukaan Iraw Adat Tidung Borneo Bersatu ke-3 berlangsung dengan meriah, Sabtu (20/07/2024) malam.

Kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari tersebut juga merupakan salah satu rangkaian agenda HUT Kabupaten Nunukan ke-25.

Empat negara serumpun suku tidung yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina turut meramaikan acara dengan total sebanyak 2.500 tamu.

Selaku Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengatakan bahwa kegiatan pesta Iraw adalah agenda silaturahmi serta guna mempertahankan budaya adat suku tidung.

“Tentu tujuannya untuk bersilaturahmi dan juga bagaimana kita mempertahankan budaya adat suku tidung,” ujar Laura.

Lebih lanjut, Bupati Laura mengatakan selain itu, kegiatan ini menimbulkan efek domino dari sisi ekonomi dan pariwisata.

“Dari sisi ekonomi, kita menyaksikan bersama-sama tumpah ruah masyarakat, ada ribuan yang datang, bukan hanya dari Nunukan sendiri tetapi ada dari negara tetangga,” terang Bupati Laura.

Kemudian, Ia juga menambahkan bahwa kedepan agenda Iraw akan kita agendakan sebagai event rutin dengan anggaran APBD.

“Kedepan kegiatan Iraw ini akan kita lanjutkan terusmenerus setiap tahunnya agar menjadi event daerah dengan anggaran APBD, dan kita akan usahakan bagaimana Iraw ini bisa menjadi event Nasional,” tutur Laura.

Terlihat rangkaian pembukaan Iraw diwarnai dengan tari-tarian adat suku tidung dari sanggar tari lokal maupun mancanegara, hingga Bupati Laura bersama unsur Forkopimda pun turut menari pada tari Jepen massal dan tari Semajau.

Bersama dengan itu, selaku Ketua Pelaksana dan juga pemangku adat suku Tidung Nunukan, H. Surai menjelaskan makna dari event Iraw tersebut.

“Iraw itu artinya pesta rakyat atau perayaan, yang mana pada zaman dulu selalu diadakan disaat terdapat pesta panen raya ataupun acara-acara besar yang diadakan oleh kerajaan,” sebut H. Surai.

Menurutnya para peserta ataupun tamu undangan yang hadir bertambah dari tahun sebelumnya.

“Yang hadir itu sekitar 2.500 orang, dimana membludak dibandingkan dengan tahun lalu, dimana saudara-saudara kita datang apalagi yang di Malaysia itu bukan hanya di Sabah tetapi yang di Semenanjung juga turut hadir,” sebutnya.

Lalu, H. Surai juga menuturkan bahwa selama Iraw berlangsung, terdapat beberapa agenda yang akan digelar yakni tari-tarian, perlombaan hingga seminar budaya.

“Besok kita akan memulai dengan tari-tarian, lalu olahraga tradisional, perlombaan dan juga ada seminar budaya adat leluhur tidung, guna mempertahankan budaya adat suku tidung, dimana akan menghasilkan sebuah rekomendasi berbagai budaya yang musti dilestarikan.

Terakhir, Ia berharap kepada Pemda untuk memperhatikan gelaran kegiatan budaya adat serta berterima kasih kepada seluruh masyarakat adat yang hadir.

“Terima kasih untuk seluruh masyarakat bukan hanya dari suku Tidung tetapi suku lainnya juga yang turut hadir, tentu kami berharap kepada pemerintah baik itu daerah, provinsi ataupun pusat, dapat lebih memperhatikan kegiatan seperti ini, dikarenakan ini merupakan cerminan budaya kita bangsa Indonesia,” terangnya.

Selain Bupati Laura, turut hadir juga Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, unsur Forkopimda Kab.Nunukan, instansi vertikal Kab.Nunukan, pimpinan BUMN dan BUMD Kab.Nunukan, Ketua Adat Suku Tidung Sabah, Dato Sri Hj. Sahran dan Hj. Untai, Presiden Persatuan Pengamal Adat Sabah Sunduan Nabalu, Shalmon Sanangan, Ketua pertumbuhan Komunitas Adat Tidung Sabah, Datu Amra beserta rombongan, Pusat Latihan Guru Sekolah Adat Sunduan Nabalu, Hj. Kurnia, Ketua Majelis Adat Tidung Tausug Filipina, Dato Jatta beserta rombongan, rombongan Delegasi Tidung Brunei Darussalam, rombongan Delegasi Tidung Semenanjung Malaysia, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rongka Sambulinggi, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta masyarakat yang memadati rumah adat Impong De Lunas Insuai.

(nam/nam)

Hal Mendasar dan Strategis Makan Bergizi Gratis? Ketum KERIS: Bukan BLT

Jakarta,Berandankrinews.com
Terkait hal mendasar dan strategis Program Makan Bergizi Gratis Pemerintahan RI 2024-2029 dibawah kepemimpinan Presiden Jenderal TNI (Pur) H Prabowo Subianto disampaikan oleh dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Ketua Umum APKLI Perjuangan, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dikawasan kampus UI Depok Jawa Barat Sabtu 20 Juli 2024. Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, balita, anak sekolah dan santri, paling tidak ada 3 hal mendasar dan strategis yang akan dicapai Indonesia. Pertama, mencegah atau menurunkan angka stunting.

Kedua, mencetak generasi penerus bangsa yang handal dan unggul, generasi emas Indonesia. Dan ketiga, menjadi adrenalin atau energi baru perputaran perekonomian rakyat Indonesia.

*Tiga Hal Mendasar dan Strategis Makan Bergizi Gratis*

Berlandaskan basic science of medicine, pertumbuhan sel otak (jumlah sel syaraf) terjadi di dalam kandungan dan perkembanhan sel otak (penebalan dan sinap sel syaraf) terjadi lima tahun pertama di luar kandungan atau bayi umur 0-5 tahun. Serta pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh yang lain hingga umur 18 tahun.

Maknanya adalah program makan bergizi gratis akan menjadi jaminan asupan gizi yang cukup dan memadai, baik di dalam kandungan, balita hingga umur 18 tahun. Sehingga program ini sangat mendasar dan strategis untuk mencegah atau menurunkan angka stunting, dan mencetak generasi emas Indonesia. Yaitu generasi penerus bangsa yang handal dan unggul, patriotik, dan cinta bangsa kepada tanah airnya sendiri.

Program makan bergizi gratis juga menjadi adrenalin atau energi baru bagi ekonomi rakyat UMKM di Indonesia. Dan hal ini menjadi niscaya karena Indonesia tahun 2030 dituntut sukses menjemput puncak bonus demografi. Dituntut minimal mencetak 100 juta ekonomi rakyat UMKM handal dan unggul dengan rasio wirausaha mapan 10-12%.

*Empat Hal Yang Harus Jadi Perhatian Serius Atau Diberi Digaris Merah*
Paling tidak ada 4 hal yang harus jadi perhatian serius atau diberi garis merah dari program makan bergizi gratis. Pertama, program ini bukan bantuan tunai langsung (BLT).

Oleh karena itu, harus dipastikan efektifitas dan efisiensi makan bergizi gratis sampai ke ibu hamil, balita, anak sekolah dan santri sesuai dengan tata aturan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah RI.

Tidak boleh ada kebocoran, kongkalingkong, dan penyalagunaan. Kedua, makan bergizi gratis harus dipastikan sehat, higienis, dan memiliki nilai gizi cukup memadai.

Artinya ini bukan soal harga atau nilai rupiah melainkan kepastian nilai kesehatan, higienisitas dan gizi yang memadai. Ketiga, program makan bergizi gratis harus melibatkan ekonomi rakyat UMkM secara utuh dan menyeluruh diseluruh tanah air.

Tidak boleh di monopoli oleh pemodal besar. Tidak boleh dikuasai golongan dan kelompok tertentu. Program ini harus mampu jadi pengungkit ekonomi rakyat UMKM dari hulu hingga hilir.

Harus mampu mengungkit ekonomi petani, nelayan, peternak, pekebun, kuliner dan usaha rumah tangga dari skala komunitas terkecil (terhilir) di kampung-kampung, di desa-desa, dan gang perkotaan.

Namun harus tetap terjamin sehat, higienis dan nilai gizinya cukup memadai. Ke-empat, standarisasi nilai sehat, higienisitas dan gizi harus ditetapkan secara komprehensif oleh pemerintah, realistik dapat direalisasikan diseluruh wilayah Indonesia. Standarisasi ini sangat penting sebagai tolok ukur jaminan kesehatan, higienisitas dan gizi yang memadai.

*Tahun 2025 Dianggarkan Rp 71 Trilyun*

Telah disepakati antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Tim Gugus Tugas Presiden Prabowo Subianto yang diketuai oleh Prof. DR. Sufni Ahmad Dasco bahwa Program Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 71 trilyun di APBN RI tahun 2025.

Kita tidak boleh terjebak besaran rupiah, apakah Rp 15 ribu per porsi atau Rp 7.500 atau berapun juga. Karena yang harus dipastikan adalah jaminan kecukupan gizi, sehat dan higienis, dan tidak boleh digeser atau dirubah jadi BLT.

Singkatnya, program makan bergizi gratis sangat mendasar, strategis dan niscaya dalam menggapai Indonesia emas 2045, maju, adil, makmur dan transformasi.

Disampaikan dikawasan kampus UI Depok Jawa Barat Sabtu 20 Juli 2024.

Kembali di Gelar, Pawai Budaya Dalam Rangka HUT Kab. Nunukan Ke-25 Berlangsung Meriah 

NUNUKAN – Pawai Budaya kembali dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangkaian semarak HUT ke-25 Kabupaten Nunukan, Sabtu (20/07/24).

Pawai Budaya ini merupakan agenda tahunan yang digelar di Kab. Nunukan. Pesertanya ialah terdiri dari pelajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Pemerintah Kabupaten Nunukan, beberapa instansi vertikal, FORKOPIMDA dan berbagai unsur masyarakat.

Sebelumnya Pawai Budaya dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Nunukan ke-25 tahun 2024 dilepas oleh Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah.

Selanjutnya, peserta berjalan kaki menempuh jarak lebih kurang 3,2 KM, dengan mulai start di depan pelabuhan Tunon Taka, melewati Jl.Tien Suharto – Jl. Ahmad yani Alun-alun – Jl.Pasar Lama dan Finis di Jl. Bahari Tanah Merah, disambut Bupati Nunukan bersama Forkopimda.

Melihat antusias Masyarakat yang ikut berpatisipasi serta menyaksikan secara langsung pawai budaya yang setiap tahunnya di gelar oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Kemudian, Saat di wawancarai salah seorang warga yang juga ikut menyaksikan dan melihat keunikan dan kemeriahan pawai budaya di Kab. Nunukan yang begitu banyak ragam suku dan bahasa di Indonesia.

“alhamdulliah kita kembali bisa menyaksikan pawai budaya di Kabupaten Nunukan 2024 ini dengan berbagai budaya yang di setiap daerah berbeda-beda dan disini menjadikan kita satu kesatuan dan keberagaman.” Ucap Nurlaila.

Melihat cuaca panas terik namun tidak mengurangi antusias dan semangat peserta dan masyarakat yang menyaksikan kegiatan tahunan ini. Anak- anak yang menjadi peserta tampak ceria dan riang dalam balutan kostum yang beragam.

“Yang pastinya Anak-anak dari SDN 001 Nunukan sangat begitu bersemangat dan antusias mengikuti Pawai Budaya dari awal sampai akhir walaupun panas terik matahari itu tidak membuat semangat anak-anak ini luntur.” Ucap Hamdana Koordinator Pawai SDN 001 Nunukan.

Adapun jumlah peserta yang ikut serta dalam pawai Budaya ini sebanyak 100 kelompok dengan menampilkan kreativitas kebudayaan. Terdiri dari Peserta Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23 kelompok, SMP 10 kelompok, SMA 5 kelompok, dan peserta umum sebanyak 44 kelompok.

(Meri/Neni)

 

LP Terkesan Diabaikan, Ketum PPWI Geruduk Ditreskrimum Polda Jabar

Jakarta -Berandankrinews.com. Laporan Polisi (LP) terkait dugaan penyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan anggota PPWI, Dasep Setiawan, pada tahun 2021 hingga kini masih jalan di tempat. Aparat kepolisian Polda Jawa Barat yang menerima LP tersebut terkesan mengabaikan laporan warga dari Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, itu. Selama hampir tiga tahun pelapor dan orang tuanya, Adang Daman (Lk, 88 tahun) menunggu penyelesaian kasus yang terlihat tidak kunjung digubris Polda Jawa Barat.

Akibat lamanya penanganan kasus yang dilaporkan anggotanya itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menggeruduk alias mendatangi Mapolda Jawa Jabar beberapa hari lalu untuk mengetahui penyebab lambannya kerja polisi menyelesaikan persoalan dimaksud. Setiba di Mapolda Jabar, Wilson Lalengke ditemani beberapa pengurus dan anggota PPWI Jawa Barat diterima oleh Kanit 1 Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kompol Budi Nuryanto.

Saat dikonfirmasi terkait perkembangan laporan polisi No. LP/B/930/XI/2021/SPKT/Polda Jabar tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP jo Perpu 51 Tahun 1960 dengan pelapor Dasep Setiawan, menurut Kanit Budi Nuryanto kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Selanjutnya, Budi menjelaskan perkembangan terbaru terkait kasus ini bahwa pihaknya sudah memanggil pelapor dan terlapor, serta para saksi, akan tetapi belum ada yang datang.

“Kami sudah memanggil pelapor, terlapor, dan saksi, tapi tidak kooperatif. Bagaimana bisa diproses kasus ini. Kami berharap para pihak dapat melaksanakan prosesnya sesuai aturan yang berlaku,” terang Budi kepada Wilson Lalengke dan kawan-kawan saat itu.

Atas jawaban tersebut, Ketum PPWI menyergah dan membantah keterangan Kanit Budi. Menurut Wilson Lalengke, dari laporan yang disampaikan Penasehat Hukum PPWI, Advokat Ujang Kosasih, S.H. yang ditugaskan PPWI menangani kasus ini, pihak pelapor telah memenuhi menjumpai penyidik sesuai undangan yang disampaikan. “Anda jangan berbohong, polisi koq suka bohong. Dari laporan yang saya terima, PH PPWI Ujang Kosasih telah menghadap penyidik sesuai surat undangan klarifikasi,” kata Wilson Lalengke kepada Kompol Budi yang terlihat kelabakan atas ucapan Ketum PPWI ini.

Wilson Lalengke kemudian menanyakan kepada Ujang Kosasih yang ikut mendampinginya saat itu tentang informasi bahwa pihak pelapor dan PH PPWI tidak datang saat diundang penyidik. Menjawab pertanyaan tersebut, pengacara kelahiran Rangkasbitung, Banten, ini memperlihatkan foto saat dirinya mendatangi penyidik sesuai undangan yang diterimanya. Mengetahui hal itu, Kanit Budi Nuryanto terlihat terdiam seribu bahasa sambil menahan malu.

Kepada media ini di Jakarta, Wilson Lalengke yang juga adalah Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta penyidik yang menangani kasus penyerobotan tanah yang dilakukan terlapor Haji Mahrum, Kompol Budi Nuryanto dan Briptu Muhammad Erzal, agar segera menindak-lanjutinya. Menurutnya, setelah 3 tahun berjalan, semestinya kasus ini sudah dapat dituntaskan, namun terlihat aparat di Polda Jabar itu sengaja mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan kasusnya.

“Saya harap polisi bekerja dengan benar, professional, dan tidak terintervensi dengan berbagai kepentingan apapun, baik oleh kekuasaan maupun oleh setoran uang yang sangat mungkin dilakukan terlapor kepada para oknum penyidik. Kasus ini sudah berjalan tiga tahun, seharusnya sudah selesai. Saya meminta agar penyidik segera memanggil para pihak terkait dan menangkap terduga pelaku kejahatan di Desa Sukaresmi itu,” jelas Wilson Lalengke, Jumat, 19 Juli 2024

Senada dengan Ketum PPWI, kuasa hukum pelapor, Advokat Ujang Kosasih, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan melaporkan penyidik ke Propam Polri jika tidak serius menangani kasus yang sudah dilaporkan 3 tahun lalu itu. “Ini laporan sudah dari tahun 2021, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Saya berharap agar Polda Jabar bekerja secara profesional, tidak terintervensi oleh kepentingan apapun dari siapapun, terutama intervensi kekuasaan dan uang,” tandasnya. (DJ/Red)