Kategori: ADVERTORIAL

TARAKAN – Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio digelar serentak. Di mana, di Provinsi Kaltara agenda tersebut digelar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utama 1 Kota Tarakan, Selasa (23/7).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mengungkapkan, pemberian vaksinasi tanpa memandang status imunisasi sebelumnya dapat mencegah bahkan menghentikan penularan virus Polio.

Yang mana pada 2014 lalu Indonesia telah berhasil menerima sertifikat bebas Polio. Namun demikian, diakibatkan oleh ditemukannya Kembali kasus polio di beberapa wilayah di Indonesia, maka gerakan imunisasi ini Kembali digelar.

Turut hadir juga Penjabat (PJ) Walikota Tarakan Dr. Bustan, SE., MM., serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dari lingkup Pemprov Kaltara maupun Pemkot Tarakan.

“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan PIN Polio ini, dengan harapan imunisasi Nopel Oral Vaccine Type 2 (nOPV2) kepada anak usia 0-7 tahun 11 bulan 29 hari tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” Datu Iqro dalam membacakan sambutan Gubernur.

Secara simbolis, pemberian imunisasi diberikan kepada 10 siswa/siswi dari SDN Utama 1 Tarakan yang mana juga akan diberikan kepada siswa/siswi lainnya secara bertahap di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kaltara.

(dkisp)

TARAKAN – Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara mengadakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (22/7) siang.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara H Datu Iqro Ramadan, S.Sos., M.Si., hadir dan membuka langsung rapat tersebut.

“Digitalisasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuka peluang baru bagi masyarakat, maka dibentuklah TP2DD yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan strategi Digitalisasi di daerah,” kata Datu Iqro.

Ia menjelaskan pembentukan TP2DD berdasar pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.581/2021. yang mana Keputusan Gubernur ini berdasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kepres ini juga mengamanatkan Gubernur untuk memimpin langsung TP2DD.

TP2DD merupakan forum koordinasi Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Yang dibentuk guna mendorong inovasi dan mendorong percepatan ETPD.

“ETPD sendiri merupakan sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemda dari tunai menjadi non tunai, ETPD sendiri ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Turut hadir dalam High Level Meeting ini, Kepala Perwakilan Perwakilan BI Kaltara, Wahyu Indra Sukma, Perwakilan dari Pemda 5 Kabupaten/Kota, Perwakilan dari Bankaltimtara seluruh Kaltara dan sejumlah kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) dari lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, H. Arminsyah, S.Sos, M.HP mengungkapkan bantuan Program keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif bagi pemenuhan pendidikan bagi anak-anak. Di samping itu juga berdampak untuk pemenuhan kesehatan ibu hamil.

“PKH mempromosikan perubahan sosial melalui perubahan perilaku yang memenuhi prasyarat kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil atau ibu menyusui untuk pencairan bantuan, serta mengfasilitasi sesi family development session (fds) yang diantaranya berfokus mempromosikan pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik, praktik pengasuhan, perilaku kesehatan,” jelasnya belum lama ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 72 tahun 2021 di mana peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah mempercepat target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Salah satunya melalui upaya Bimbingan Pemantapan yang bertujuan membekali para pendamping melaksanakan tugas di lapangan dan memperlengkapi pengetahuan pendaping tentang pusat data dan informasi PKH.

Selain itu, pendamping akan dibekali untuk menghadapi PKH yang taraf ekonominya rendah. Harapannya melalui kegiatan ini, pendamping mampu memperhatikan norma-norma yang berlaku di tempat kerjanya.

Pendamping ini adalah ujung tombak pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kaltara. Keberadaan serta peran pendamping sosial sangat penting dan bernilai strategi.

“Oleh karena itu, saya minta kepada para pendamping sosial agar dapat terus mendorong pemberdayaan menjadi gerakan sosial guna mempercepat penerima manfaat, agar lebih berdaya dan mandiri secara sosial ekonomi. Mari kita terus tingkatkan kompetensi yang mumpuni agar dapat terus membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah,” pungkasnya.

Untuk diketahui peserta kegiatan ini dari Pendamping Program Keluarga Harapan se-Kaltara, koordinator kab.kota, koordinator wilayah Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap tingginya instensitas hujan.

Analis Kebencanaan Ahli Muda, BPBD Kaltara, Zainuddin, S.Hut menyampaikan berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilaya h Kaltara akan terus mengalami hujan dengan instensitas yang tinggi.

“Semua daerah rawan banjir, cuma paling tidak ada daerah – daerah yang menjadi atensi kita yaitu yang utama itu di DAS Sembakung dan DAS Pansiangan,” katanya, Selasa (23/7).

Kedua DAS ini sebenarnya hulu sungainya berada di Sabah Malaysia di Sabah, kalau di Sabah turun hujan deras maka otomatis di Sembakung akan berdampak sangat signifikan terhadap tinggi muka air. Dari tinggi muka air ini berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar terutama Kecamatan Sembakung serta desa sekitarnya.

“Kalau banjir disana kita akan menyiapkan logistik seperti beberapa puluhan lalu memberikan bantuan logistik sebanyak 70 ton ke Sembakung,” ulasnya.

Ia mengatakan daerah rawan banjir berada di Kabupaten Malinau khususnya dari Sungai Tubu dan Mentarang, apabila hujan deras maka dampak dari banjir tersebut ke Malinau Kota.

Sedangkan di Kabupaten Bulungan yang menjadi perhatian khusus adalah di Desa Wonomulyo. “Di Wonomulyo beberapa kali hujan lokal tinggi muka airnya sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 1 meter setengah hingga 2 meter merendam jalanan,”urainya.

“Kemudian desa – desa yang terendam itu Desa Wonomulyo dan Desa Sajau paling tidak lama sekitar 1 hingga 2 hari,” sambungnya.

Untuk Kota Tarakan, sangat rawan banjir di Jalan RE. Martadinata daerah Rumah Sakit Angkatan laut (RSAL) Ilyas Tarakan dan Jalan Mulawarman, di daerah Karang Anyar dan Kampung Bugis.

Karena itu, BPBD Kaltara menghimbau kepada masyarakat agar melakukan mitigasi bencana dimulai dari diri sendiri, warga dan masyarakat. Caranya termudah ketika terjadi hujan, memperhatikan peralatan listrik yang rentan dengan banjir agar segera dimatikan dan membuang sampah di tempat sampah.

“Masyarakat Kalimantan Utara diharapkan tetap waspada terhadap hujan akhir – akhir ini semakin meningkat, ini harus kita waspadai sebagai masyarakat,”tuntasnya.

(dkisp)