Kategori: ADVERTORIAL

Gubernur Yakin KBM Segera Terwujud

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL

JALIN KERJASAMA : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie dan Bintang Prabowo menandatangani nota kesepahaman atau MoU antara Pemprov Kaltara dengan PT Hutama Karya di HK Tower, Senin (15/7)

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie optimistis jika pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor segera terwujud. Hal itu disampaikannya, saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltara dengan PT Hutama Karya (Persero) di Lantai 6 HK Tower, Jakarta Selatan, Senin (15/7). Dikatakan Gubernur, PT Hutama Karya akan ikut berparitisipasi dalam pembangunan dan pengembangan KBM Tanjung Selor.  Seperti diketahui, Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan KBM Tanjung Selor baru saja diterbitkan beberapa waktu lalu.  

Irianto menambahkan, koordinasi dan komunikasi terus dijalin dengan pemerintah pusat. Misalnya dengan menyampaikan sejumlah usulan ke Kementerian mengenai upaya pengembangan infrastruktur pendukung lainnya.

“Karena itu, koordinasi dan proses komunikasi sangat perlu dibangun oleh kedua belah pihak,”jelasnya

Irianto menilai, adanya kerjasama ini dapat segera mewujudkan pengembangan KBM Tanjung Selor. Apalagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang infrastruktur tersebut sudah memiliki pengalaman dalam membangun daerah.

“Saya begitu optimis, dengan kerjasama yang dijalin saat ini. Kita dapat Bersama-sama mewujudkannya dengan kerja nyata,” katanya. 

Karena itu,  perlu dilakukan langkah nyata dalam aplikasinya. Misalnya, melaksanakan percepatan proses perizinan pembangunan KBM Tanjung Selor melalui DPMPTSP. Dan juga bersinergi dengan DPRD untuk mengevaluasi peraturan daerah (Perda) yang menghambat proses percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor.

Juga memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan, memprioritaskan alokasi anggaran dalam APBD untuk pembangunan KBM Tanjung Selor, memfasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten Bulungan dan RDTR KBM Tanjung Selor, serta melaporkan hasil pelaksanaan Inpres No. 9/2018 kepada Mendagri secara reguler.

“Sesuai tanggung jawab yang diberikan, maka Pemprov Kaltara sudah melakukan progress rencana aksi tersebut dalam bentuk progress regulasi dan fisik. Seperti, penyusunan RTRWK Bulungan, penyediaan lahan dan kegiatan fisik tahun 2019 KBM Tanjung Selor,” urai Irianto.

Untuk regulasi pembangunannya, didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, Perda No. 1/2016 tentang RPJPD Provinsi Kaltara, Perda No. 1/2017 tentang RTRW Provinsi Kaltara, dan Perda No. 11/2018 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.

“Perda No. 11/2018 diterbitkan guna memastikan kesinambungan pembiayaan program pembangunan KBM Tanjung Selor. Sementara untuk percepatan penyusunan dan penetapan RTRW, Pemprov Kaltara memberikan bantuan keuangan kepada Pemkab Bulungan sebesar Rp 3 miliar. Ini untuk melakukan review RTRW Kabupaten Bulungan,” jelas Gubernur. (humas)

Bangun RS, Pemprov Patuhi Permenkes 56/2014

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Pembangunan fasilitas kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diupayakan memenuhi klasifikasi dan perizinan yang berlaku. Utamanya, pembangunan rumah sakit (RS). Ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Usman saat menghadiri paparan alat kesehatan untuk rumah sakit, Senin (15/7).

Dijelaskan Usman, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berencana membangun sejumlah RS. Di antaranya RSUD tipe B Tanjung Selor, dan RSUD tipe C lainnya di wilayah perbatasan. “Dalam pembangunan RS banyak syarat yang harus dipenuhi. Seperti syarat struktur dan konstruksi, lingkungan, pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Termasuk juga dengan alat kesehatan,” kata Usman.

Dalam pemenuhan fasilitas kesehatan, kata Sanusi, Pemprov selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014, tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. “Dalam hal ini, Pemprov berusaha agar pembangunan fisik RS dapat sejalan dengan persiapan alat kesehatan yang akan digunakan,” tutur Usman.

Di dalam Permenkes No. 56/2014, disebutkan, klasifikasi rumah sakit didasarkan pada pelayanan, SDM, peralatan dan bangunan dan prasarana. Dimana, untuk pelayanan RSU kelas B, paling sedikit meliputi pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik, penunjang non klinik dan rawat inap. Sementara SDM-nya, terdiri atas tenaga medis, kefarmasian, keperawatan, kesehatan lain dan non kesehatan. Dan, untuk peralatannya paling sedikit terdiri dari, peralatan medis untuk instalasi gawat darurat (IGD), rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, dan lainnya.Untuk RSU kelas C, SDM yang harus ada yakni, tenaga medis, kefarmasian, keperawatan, kesehatan lain dan non kesehatan. Sementara peralatannya, paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk IGD, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, dan lainnya. “Rencananya, selain membangun RSUD tipe B Tanjung Selor, RSUD provinsi lainnya yaitu RSUD Tarakan akan ditingkatkan statusnya menjadi RSUD Pendidikan,” tutup Usman.(humas)

Lampaui Target, IDM Kaltara Meningkat, 11 Desa di Kaltara Nasik Status Menjadi Desa Mandiri

ADVERTORIAL, BERANDA, KABAR DESA


TANJUNG SELOR – Melalui berbagai program yang telah dilaksanakan di desa-desa yang ada Kalimantan Utara (Kaltara), berdampak positif pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di provinsi terbungsu di Indonesia ini. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara, Wahyuni Nuzban mengungkapkan, salah satu indikator meningkatnya IDM di Kaltara, adalah peningkatan status desa-desa di wilayah ini. Salah satunya, disebutkan, jumlah Desa Mandiri di Kaltara. Dari yang hanya 3 desa saja di 2018, pada tahun ini meningkat menjadi 11 desa. 

Angka ini, lanjutnya, juga melampaui target yang diberikan. Di mana Pemprov Kaltara melalui DPMD hanya menargetkan 6 desa yang statusnya naik ke desa Mandiri pada 2019 ini. Begitu pun dengan desa maju. Dari target 22 desa, terealisasi ada 31 desa di Kaltara yang naik statusnya menjadi desa maju. 

Naiknya status beberapa desa di Kaltara, masih kata Wahyuni, diikuti dengan berkurangnya jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Desa tertinggal, pada 2018 sebanyak 220, turun menjadi 206 di 2019. Sementara Desa sangat tertinggal yang pada tahun 2018 berjumlah 125, kini hanya menyisahkan 64 desa. 

“Saat ini tahapannya baru tahap verifikasi di tingkat Provinsi terhadap 8 desa mandiri yang baru. Namun pada 5 Juli  kemarin berkasnya telah kami sampaikan ke Pusat untuk diverifikasi lebih lanjut,” ungkap Wahyuni.

Dirinya menjelaskan, bahwa tercapainya peningkatkan IDM tersebut dikarenakan koordinasi dan sinergi yang bagus, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi. Termasuk juga karena koordinasi baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara 

Faktor lainnya, sebut Wahyuni, karena pendampingan yang terus dilakukan kepada desa agar Dana Desa (DD) dapat fokus digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana desa, pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi desa, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. “Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerjasama antar semua pihak dalam upaya pembangunan desa. Dan yang tidak kalah penting juga, karena dukungan dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui dana desa yang nilainya terus mengalami peningkatan,” ujarnya.

Guna semakin meningkatkan IDM di Kaltara, Gubernur (Dr H Irianto Lambrie), kata Wahyuni, telah meminta sinergitas antar OPD semakin ditingkatkan. Termasuk juga sinergi dengan Pemerintah Kabupaten. Karena peningkatan status desa itu sendiri tidak bisa jika hanya dikerjakan oleh DPMD. Namun harus ada kerjasama lintas sektoral. Terutama yang berkaitan aspek yang hanya bisa ditangani oleh OPD lainnya, seperti sarana kesehatan sarana pendidikan, ketersedian jaringan listrik, sumber air bersih, UKM dan masih banyak lagi. “Ada 3 kriteria utama yang menentukan peningkatan status desa, yakni indikator ekonomi, sosial dan ekologi. Hal ini lah yang membuat koordinasi dan sinergitas antar OPD sangat dibutuhkan,” tegasnya.Wahyuni menambahkan, sosialisasi IDM untuk upaya percepatan pembangunan desa akan terus dilakukan. Terutama terhadap pemerintah kabupaten. Karena dari pemerintah kabupaten lah yang menetapkan membuat perencanaan desa prioritas di masing-masing wilayahnya. “Sebagian besar target prioritas dari masing-masing kabupaten tercapai. Bahkan ada yang tidak diprioritaskan, pun naik statusnya. Ini karena pemahaman akan IDM itu sudah mulai baik,” tutupnya.(humas)

Kaltara Usulkan 9 Program ke Pusat Melalui Kementerian Perindustrian, Dialokasikan Dana Rp 1,4 Miliar

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disprindagkop-UMKM) mengusulkan 9 program kegiatan pada 2020 kepada pemerintah pusat.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan lewat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI, Kaltara diusulkan mendapat anggaran sebesar Rp 1.401.828.000. Dana ini nantinya akan digunakan untuk 9 program kegiatan yang telah direncanakan tersebut.

Rencana kegiatan yang telah disusun oleh Disperindagkop dan UMKM Kaltara ini, dijelaskan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, telah terangkup dalam Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, serta Aneka.

Gubernur mengatakan, sesuai laporan yang disampaikan dari Disperindagkop dan UMKM Kaltara, penyusunan 9 rencana program kegiatan tahun 2020 itu, merupakan hasil konsinyering penyusunan dan review RKA-KL Anggaran Dekonsentrasi IKM Kemenperin RI Tahun Anggaran 2020 atau Pagu Anggaran Sementara yang digelar beberapa waktu lalu di Tangerang, Banten. “Penyusunan  rencana kegiatan ini sifatnya masih usulan. Dengan harapan bisa mendapatkan alokasi dana dari APBN, melalui Kementerian Perindustrian. Yaitu lewat Dana Dekonsentrasi (Dekon). Nanti finalnya akan ditentukan pada pertemuan selanjutnya di bulan September 2019,” ungkap Irianto.

Dari dana Dekon yang dikucurkan itu, akan digunakan untuk melaksanakan 9 program yang sudah diusulkan. Kegiatan-kegiatan tersebut, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari usulan-usulan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota di Kaltara.

“Program kegiatan ini berdasarkan pada usulan dari Kabupaten kota. Saat ini baru selesai diverifikasi oleh pihak Kemenperin, melalui Irjen Wilayah 2. Alhamdulillah, sesuai laporan yang saya terima, program yang diusulkan sudah sesuai dengan Indikator  Kinerja Kementerian Perindustrian. Namun hanya perlu perbaikan dalam hal standar pembiayaan di 2020,” paparnya.

Terpisah Kepala Disperindagkop Kaltara Hartono mengungkapkan, 9 usulan program yang diharapkan bisa terakomodir melalui pembiayaan Dana Dekon dari Kemenperin tersebut, antara lain kegiatan Bimbingan Teknis untuk Wira Usaha Baru) Bimtek 20 WUB, kegiatan pelatihan pengelasan dan Sertifikasi Kompetensi SKKNI. Kemudian ada kegiatan Bimtek Olahan Kelapa di Kabupaten Tanah Tidung, Bimtek Berbahan Rotan dan Kayu di Kabupaten Malinau, Bimtek Peningkatan Kapasitas Sentra IKM Meubel dan Olahan Kayu di Tarakan.

Di samping itu, juga ada kegiatan partisipasi pameran produk halal tahun 2020, sertifikasi halal 20 IKM, pemagangan membatik di Jogyarta, dan pendampingan IKM di Kabupaten Nunukan, serta pembinaan Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) IKM di Kaltara yang merupakan program pusat yang dititipkan ke daerah, dengan pembiayaan dari Dana Dekon.

Hartono yang didampingi Kepala Bidang Perindustrian Rahmatiah menambahkan, dalam penyusunan program yang akan diusulkan tersebut, pihaknya didampingi dan langsung diverifikasi oleh Irjen Inspektorat Kemenperin. Sehingga usulan rencana program kegiatan tahun 2020, sesuai dengan standarisasi kementerian keuangan. “Pada saat penyusunan anggaran sudah diperiksa dulu per item kegiatan. Lalu ditandatangani oleh tim verifikasi. Kalau sudah disetujui oleh tim verifikasi, baru boleh diinput ke dalam aplikasi. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak boleh keluar dari hasil verifikasi,” tutupnya.(humas)

Koramil 0911-06 Krayan Gelar Bakti Sosial, Untuk Meringankan Beban Masyarakat

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

Nunukan (Kaltara)-Kegiatan Bakti Sosial sangat mulia dilaksanakan di suatu daerah, karena sangat membantu masyarakat sehingga dapat meringankan beban masyarakat.

Seperti kegiatan Bakti Sosial yang di selenggarakan oleh Koramil 0911-06 Krayan dalam rangka memperingati HUT Kodam VI/Mlw yaitu melaksanakan kegiatan Pengobatan Massal secara Gratis dan Pasar Sembako murah yang benar-benar sangat membantu dan dirasakan oleh masyarakat, dimana warga masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat Bakti Sosial yang diselenggarakan di depan Koramil 0911-06 Krayan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pemeriksaan dan pengobatan secara gratis, serta bisa berbelanja sembako dengan harga yang murah dibandingkan dengan toko yang ada di wilayah Krayan.

Kegiatan tersebut sangat meringankan beban masyarakat dan mendapatkan tanggapan yang positif dari Pemerintah Kecamatan Krayan, Puskesmas Long Bawan dan Satgas Pamtas RI-Malaysia yang bersama-sama dalam mensukseskan Bakti Sosial yang di selenggarakan. Kerja sama antara Koramil Krayan dengan Pemerintah Kecamatan serta Puskesmas dapat berjalan dengan lancar dan aman. (Pendim 0911/Red)