Kategori: ADVERTORIAL

Antusias Masyarakat Sebatik Bahu-Membahu Membantu Mengerjakan Sasaran TMMD

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN (Kaltara) – Tujuan dilakukannya Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Masyarakat yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dengan Masyarakat. Serta menyamakan persepsi serta kerjasama yang erat dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat. “Sebagai seorang anggota TNI , kami harus bisa membangun komunikasi yang kuat dan erat dengan masyarakat dimanapun kita berada. Dengan begitu kehadiran kita akan diterima oleh masyarakat dan semakin meningkatkan Kemanunggalan TNI dengan rakyat,” kata Sertu Tomas, Rabu (16/07).

Selain itu, tujuan dilakukannya komunikasi sosial juga untuk mendekatkan Anggota Satgas TMMD dengan warga masyarakat, guna menumbuhkan hubungan emosional antara TNI dan masyarakat. “Kegiatan TMMD juga bisa sebagai wahana untuk melakukan giat monitoring wilayah. Disamping itu, dengan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat kita akan mengetahui keluh kesah masyarakat,” tandasnya.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wilayah Perbatasan ke 105 Kodim 0911/Nunukan telah memasuki minggu ke dua. Semakin hari, semakin banyak kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan TMMD. Masyarakat berbondong-bondong bahu-membahu membantu mengerjakan sasaran. “Pak Tentara saja semangat apalagi kami, terima kasih kami Kepada TNI, khususnya Kodim 0911/Nunukan yang telah membangun desa kami” Kata Pak Rudiansyah warga Desa Lapri. (Pendim 0911 NNK/Red)

Kolaborasi Mesin dan Manusia Di TMMD Ke 105 Kodim 0911 Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

Nunukan (Kaltara)-Kolaborasi keduanya adalah kunci utama berbagai sasaran fisik akan rampung di TMMD Reguler ke 105 Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan. Kolaborasi dimaksud adalah kolaborasi antara manusia dengan mesin concrete mixer.

Alat berat membantu TNI dan warga, termasuk alat peralatan konvensional seperti cangkul, sekop, linggis maupun gerobak sorong, semuanya akan menentukan keberhasilan target TMMD. “Namanya mesin, jika tidak dikemudikan atau dipindahkan ya diam saja,” kelakar Sertu Sawabi, anggota Satgas TMMD dari Kodim 0911/Nunukan, yang terlibat memindahkan concrete mixer atau molen bersama Kartono (41) dan warga lainnya menuju titik pengecoran jembatan selanjutnya.

Selain bantuan alat berat, yang lebih penting lagi adalah faktor semangat dari warga dan Satgas itu sendiri. Semangat mengabdi, ikhlas membantu kesulitan sesama, yang dilandasi bekerja adalah ibadah, yang akan membuat semua pembangunan jembatan di Desa Lapri akan selesai sesuai target.

Tidak hanya tergantung dengan operator alat berat saja , TNI juga mempunyai sopir alat berat, Satgas yang diberangkatkan ke Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utata rata-rata mampu mengoperasionalkan molen tersebut. Sehingga dengan banyaknya nahkoda molen, alat tersebut dapat full time bekerja, dengan tidak mengesampingkan peranan dan upaya warga itu sendiri.  (Pendim 0911 NNK/Red)

Gubernur Yakin KBM Segera Terwujud

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL

JALIN KERJASAMA : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie dan Bintang Prabowo menandatangani nota kesepahaman atau MoU antara Pemprov Kaltara dengan PT Hutama Karya di HK Tower, Senin (15/7)

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie optimistis jika pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor segera terwujud. Hal itu disampaikannya, saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltara dengan PT Hutama Karya (Persero) di Lantai 6 HK Tower, Jakarta Selatan, Senin (15/7). Dikatakan Gubernur, PT Hutama Karya akan ikut berparitisipasi dalam pembangunan dan pengembangan KBM Tanjung Selor.  Seperti diketahui, Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan KBM Tanjung Selor baru saja diterbitkan beberapa waktu lalu.  

Irianto menambahkan, koordinasi dan komunikasi terus dijalin dengan pemerintah pusat. Misalnya dengan menyampaikan sejumlah usulan ke Kementerian mengenai upaya pengembangan infrastruktur pendukung lainnya.

“Karena itu, koordinasi dan proses komunikasi sangat perlu dibangun oleh kedua belah pihak,”jelasnya

Irianto menilai, adanya kerjasama ini dapat segera mewujudkan pengembangan KBM Tanjung Selor. Apalagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang infrastruktur tersebut sudah memiliki pengalaman dalam membangun daerah.

“Saya begitu optimis, dengan kerjasama yang dijalin saat ini. Kita dapat Bersama-sama mewujudkannya dengan kerja nyata,” katanya. 

Karena itu,  perlu dilakukan langkah nyata dalam aplikasinya. Misalnya, melaksanakan percepatan proses perizinan pembangunan KBM Tanjung Selor melalui DPMPTSP. Dan juga bersinergi dengan DPRD untuk mengevaluasi peraturan daerah (Perda) yang menghambat proses percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor.

Juga memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan, memprioritaskan alokasi anggaran dalam APBD untuk pembangunan KBM Tanjung Selor, memfasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten Bulungan dan RDTR KBM Tanjung Selor, serta melaporkan hasil pelaksanaan Inpres No. 9/2018 kepada Mendagri secara reguler.

“Sesuai tanggung jawab yang diberikan, maka Pemprov Kaltara sudah melakukan progress rencana aksi tersebut dalam bentuk progress regulasi dan fisik. Seperti, penyusunan RTRWK Bulungan, penyediaan lahan dan kegiatan fisik tahun 2019 KBM Tanjung Selor,” urai Irianto.

Untuk regulasi pembangunannya, didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, Perda No. 1/2016 tentang RPJPD Provinsi Kaltara, Perda No. 1/2017 tentang RTRW Provinsi Kaltara, dan Perda No. 11/2018 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.“Perda No. 11/2018 diterbitkan guna memastikan kesinambungan pembiayaan program pembangunan KBM Tanjung Selor. Sementara untuk percepatan penyusunan dan penetapan RTRW, Pemprov Kaltara memberikan bantuan keuangan kepada Pemkab Bulungan sebesar Rp 3 miliar. Ini untuk melakukan review RTRW Kabupaten Bulungan,” jelas Gubernur. (humas)

Neraca Keuangan Ganjal Pengusul LPDB-KUMKM

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Hingga saat ini, belum ada koperasi maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang berhasil memperoleh bantuan dana bergulir yang disalurkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Kaltara Hartono, kemarin (15/7).

Dikatakannya, dari 15 pelaku usaha kecil dan menengah yang mengajukan usulan peminjaman dana bergulir senilai total Rp 100 miliar itu, tidak ada satupun yang diterima oleh LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM. “Alasannya, tidak ada yang satupun yang lolos tahap verifikasi lapangan,” kata Hartono.

Salah satu hal yang menggagalkan mereka memperoleh dana bergulir tersebut, adalah penyajian laporan neraca keuangan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Rata-rata, neraca keuangannya direkayasa. Dan, hal ini dibuktikan dengan hasil verifikasi tim LPDB-KUMKM di lapangan,” jelas Hartono.

Untuk itu, Hartono berharap agar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah maupun koperasi yang ingin memperoleh dana bergulir tersebut agar dapat menyediakan dan menyampaikan seluruh persyaratan secara tepat. “Utamanya, neraca keuangan yang menjadi titik perhatian untuk diverifikasi tim dari LPDB-KUMKM. Jangan sampai ada yang direkayasa, karena pasti akan diketahui oleh tim yang terjun langsung ke lapangan memeriksa keabsahan neraca keuangan itu,” beber Hartono.

Minimnya realisasi peminjaman dana bergulir LPDB-KUMKM tersebut, menjadi perhatian Hartono. Mengingat, kini pihaknya tengah gencar mempromosikan produk unggulan daerah di Kaltara. “Pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72 di Purwokerto, Jawa Tengah, diingatkan agar pemerintah mendorong promosi produk unggulan daerah masing-masing. Di Kaltara, tentunya banyak UMKM yang memiliki produk unggulan. Dan, ini perlu dipromosikan,” ucap Hartono.

Dalam memacu kualitas UMKM itu, butuh pengembangan produk. Dan, hal tersebut salah satunya dilakukan dengan permodalan yang kuat. “Pemprov Kaltara juga mendorong UMKM maupun koperasi untuk memperoleh pinjaman lunak yang disediakan berbagai lembaga. Dalam hal ini, tentu saja salah satunya LPDB-KUMKM,” urai Hartono.

Selain UMKM, koperasi pun tak lepas dari sorotan. Diungkapkan Hartono, dari sekitar 900-an koperasi terdata di Kaltara, hanya 40 persen yang berstatus sehat. Selebihnya, tidak sehat. “Selama koperasi itu sehat, tentunya bantuan permodalan pun dapat dengan mudah diperoleh. Tak terkecuali dari LPDB-KUMKM,” papar Hartono. Jenis koperasi terbanyak di Kaltara, adalah koperasi serba usaha (KSU).(humas)

APBD 2020 Pedomani Permendagri No. 33/2019

ADVERTORIAL, BERANDA

Humas Pemprov Kaltara SOSIALISASI : Sekprov Kaltara H Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka sosialisasi Permendagri No. 33/2019 di Tarakan, Senin (15/7).

TARAKAN –Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat memprioritaskan program dan kegiatan strategis serta program tersebut juga harus diselaraskan dengan pemerintah pusat dalam mendukung program pembangunan nasional 2020. Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Suriansyah saat mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Senin ( 15/7 ) di Hotel Tarakan Plaza.

Diungkapkan Sekprov, pada anggaran daerah 2020 yang menjadi prioritas adalah program yang benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Bukan sekedar karena tugas dan fungsi perangkat daerah atau unit kerja semata. Dari itu, Permendagri No. 33/2019 harus benar-benar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran,” kata Sekprov.

Terkait dengan pedoman sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terdapat 5 prioritas pembangunan nasional. Yakni, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan; infrastruktur dan pemerataan wilayah;  nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; ketahanan air, pangan, energi dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan. “ Hal Inilah yang harus ditekankan supaya kita bisa melakukan percepatan-percepatan. Karena  unsur perencanaan dan penganggaran merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam pemerintahan. Setidaknya, sudah bisa melihat dan memiliki gambaran arah pembangunan daerah kita untuk beberapa tahun kedepan seperti apa melalui hal ini,” ucap H Suriansyah.Selain itu, untuk mengimbangi perkembangan pemerintah yang dinamis dan terus berkembang, dengan dibarengi tuntutan yang luar biasa dari masyarakat maka sedianya dapat diciptakan rumusan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. “Guna mencapai good and clean governance, tentu harus dimulai dari perencanaan yang baik dan matang,” tutupnya.(humas)