SPBE Diharap Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

TANJUNG SELOR-Asisten bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymart Sijabat, SKM., M.AP membuka kegiatan sosialisasi arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) bertempat di Ruang Rapat Benuanta, Rabu (24/07/24).

Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara ini. Menurutnya perkembangan teknologi,informasi, dan komunikasi tidak dapa tidak dapat dipungkiri. Terlebih bagi pegawai pemerintahan yang mengabdikan diri pada sektor pelayanan publik, sehingga diperlukan adaptasi perubahan teknologi.

Berdasarkan pengalamannya beberapa waktu lalu melakukan pendampingan PIM IV di Bandung dan di Kaltim dalam rangka studi penjabaran TPP, ia menyaksikan proses dan pelayanan telah berbasis teknologi/ IT.

“Jadi segala sesuatu harus berbasis eletronik/ IT. Kalau kita masih bermain-main dengan situasi ini kita pasti ketinggalan. Padahal visi-misi Gubenur Berubah, Maju, dan Sejahtera. Ini yang mau kita kejar. Untuk perwakilan OPD yang diutus bisa meneruskan ke OPD-nya karena ini (SPBE,red) adalah hal yang fundamental,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Baginya perkembangan teknologi ini memberikan peluang bagi sektor pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C) melalui SPBE.

Arsitektur dan peta rencana SPBE adalah landasan penting dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem yang terintegrasi. Matangnya perencanaan dan implementasi yang tepat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat.

Ia juga membacakan pesan Sekprov agar arsitektur dan peta rencana ini tidak hanya menjadi sebuah tumpukan kertas yang tidak bermanfaat. Sekprov meminta kepada Kepala OPD atau perwakilan OPD yang diutus untuk memastikan bahwa setiap rencana dan arsitektur yang telah disusun dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Hadir dalam sosialisasi Kepala DKISP H. Iskandar S.IP,M.Si, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, S. Hut., M.M, Direktur Utama PT Digitama Sinergi Indonesia, Pradiptya Setyahadi.

(dkisp)

PWRI Diharap Berkontribusi Bagi Pembangunan Kaltara

TARAKAN – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Tarakan, Rabu (24/7) pagi.

Dengan mengusung tema Dengan Semangat Baru, PWRI Berdaya dan Bermartabat. Peringatan HUT PWRI ini dihadiri ratusan para Purnawirawan Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota PWRI.

Datu Iqro mengparesiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota PWRI yang telah memberi kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Terkhususnya Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara.

“PWRI adalah wadah bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus berkarya, berbagi pengalaman dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dan ini adalah bukti bahwa pensiun bukan akhir dari pengabdian, tetapi babak baru untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap H. Datu Iqro Ramadhan.

Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, perubahan iklim, hingga dinamika ekonomi global yang bergejolak. PWRI dengan pengalamannya dapat memberikan masukan berharga bagi para ASN yang masih aktif mengabdi.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada anggota PWRi untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat untuk sama-sama bekerja keras untuk mewujudkan Kaltara yang maju dan sejahtera,” terangnya.

Di akhir, pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan HUT PWRI yang dilakukan bersama oleh para pengurus, anggota serta para tamu undangan yang hadir. PWRI merupakan salah satu organisasi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan di Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara.

(dkisp)

Kolaborasi Menjaga Stabilitas Pangan

TANJUNG SELOR – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pangan, termasuk upaya pengendalian kerawanan pangan. Disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara), Ir. Heri Rudiyono, M.Si pada Sosialisasi Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Tarakan.

“Dalam melaksanakan pengendalian kerawanan pangan, peran koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah sangat diperlukan guna menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” terangnya.

Lebih rinci Heri menyebutkan bahwa Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Kerawanan Pangan merupakan salah satu upaya penting dalam penyebarluasan informasi terkait pengendalian kerawanan pangan.

Dan program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian dalam pencegahan atau mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di kalangan aparat, masyarakat, dan pemangku kebijakan.

“Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mendukung tercapainya pengendalian kerawanan pangan yang efektif,” ujar Heri.

Di Provinsi Kaltara, kegiatan sosialisasi dan rakor KIE Pengendalian Kerawanan Pangan akan digelar di Kelurahan Mamburungan di Kota Tarakan. Dalam kegiatan ini akan mengangkat isu strategis yang mencakup tiga pilar ketahanan pangan, yang nantinya akan disosialisasikan secara luas di masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini meliputi pelaksanaan intervensi pemberian makan kepada anak stunting dan ibu hamil yang akan di damping oleh pendamping dari Puskesmas Tarakan timur dan kader posyandu di lokasi tersebut.

“Untuk memastikan pesan-pesan kunci mengenai ketahanan pangan dapat diakses oleh masyarakat luas juga diberikan brosur, dan juga banner yang diberi pesan hapus rawan pangan di Kota Tarakan melalui kegiatan pemberian makan B2SA,” tuntasnya.

(dkisp)

Bupati Nunukan Melaunching Inovasi Proyek Perubahan Peserta Diklat PIM II

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid melaunching Inovasi Proyek Perubahan Peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Puslatbang KMP LAN Makassar Tahun 2024, Selasa (23/7). 

Acara Launching sendiri diadakan di ruang pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan dan dihadiri Ketua DPRD Kab. Nunukan Hj. Leppa, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Nunukan, Pimpinan Bankaltimtara, Camat, serta Kepala Desa.

Sebelum melaunching secara resmi, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid terlebih dahulu menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya, Bupati Laura menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inovasi yang dilakukan oleh para peserta Diklat Pim II.

Bupati Laura juga menyampaikan, berbagai capaian prestasi dan inovasi, serta peningkatan kinerja dan disiplin yang diperolah hingga kini, bukan semata-mata untuk mencari popularitas dan bersifat pragmatis saja.

“Namun benar-benar merupakan wujud, kehendak dan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah khususnya menuju Nunukan yang semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Pada kesempatan kali ini, Bupati Laura melaunching Proyek Perubahan yang merupakan inovasi dari tiga peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Puslatbang KMP LAN Makassar Tahun 2024.

Inovasi Proyek Perubahan yang Pertama adalah “ANAK CERDAS” oleh Kepala BAPENDA Kab. Nunukan Hj. Fitraeni. Inovasi Ini merupakan sebuah inovasi dalam pelayanan pajak daerah yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak di tingkat desa. Dengan mengintegritasikan teknologi digital, sistem ini memberikan desa kewenangan untuk memproses SPPT PBB-P2, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pajak.

Inovasi Proyek Perubahan kedua adalah “SAPA DESA” oleh Kepala BKAD Nunukan Sirajuddin. Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pemantauan dan pelacakan alokasi dana desa (ADD) secara lebih efisien dan efektif.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SAPA DESA memungkinkan para pemangku kepentingan baik Pemerintah Kabupaten, pihak perbankan, Pemerintah desa maupun masyarakat, untuk melacak aliran dana dari sumber hingga penggunaan akhirnya.

Yang ketiga, Inovasi Proyek Perubahan “SUARA RAKYAT” oleh Sekretaris DPRD Kab. Nunukan Muhammad Effendi. Inovasi ini merupakan pengolah informasi dan komunikasi, untuk menjaring aspirasi dan sebagai media publikasi bagi anggota-anggota legislatif, perangkat daerah dan masyarakat yang didukung penggunaan dalam pemanfaatan website terintegrasi dengan media sosial sebagai penyebarluasan informasi dan komunikasi.

“Dengan tiga inovasi ini, kita berharap bisa mendapat solusi atas permasalahan, serta bisa semakin memberdayakan potensi yang kita miliki yang tidak kalah daerah lain,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Laura juga mengharapkan agar inovasi ini tidak hanya sebatas kepentingan reformer saja tetapi menjadi solusi dari dinas atau instansi terkait guna mempertanggungjawabkan kerjanya untuk kepentingan masyarakat.

(PROKOMPIM)

KPU Nunukan Adakan Rakor Tahapan Pencalonan Pilbup dan Wabup Nunukan Tahun 2024

NUNUKAN – Bertempat di ballroom hotel Marvell Nunukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Nunukan menggelar kegiatan rapat koordinasi tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2024, Senin (22/07/2024) siang.

Selaku Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Pengumuman, Abdul Rahman menjelaskan bahwa tujuan kegiatan untuk sosialiasi terkait PKPU 8 tahun 2004 serta syarat pencalonan.

“Pada prinsipnya kegiatan ini bertujuan untuk mensoalisasikan ataupun mengupas persyaratan calon Pilbup dan Wabup,” terang Abdul Rahman.

Selanjutnya, Abdul Rahman menyebutkan disaat KPU membuka pendaftaran pada tanggal 24 hingga 29 diharapkan tidak ada kendala.

“Kedepannya pada saat KPU sudah membuka pendaftaran pencalonan, diharapkan tidak ada kendala, inilah tujuan sosialisasi, dimana partai politik (Parpol) harus dipastikan memahami persyaratan calon, terutama pada administrasi, jadi tidak ada lagi nanti yang bingung,” tutur Abdul Rahman.

Kemudian, Ia juga menjelaskan terkait persyaratan yang harus dipenuhi secara khusus kepada calon ataupun parpol pengusung.

“Inikan sebenarnya melihat dari Pemilu kemarin, ada beberapa surat yang harus dikeluarkan disaat misalkan dia anggota DPRD terpilih, dan contoh disaat calon itu ASN dia harus mengundurkan diri dengan mengajukan administrasinya,” sebutnya.

Lalu, Komisioner KPU tersebut berharap pada parpol mengusung dapat memahami aturan dan administrasi guna menpermudah dalam mengusung calon Bupati dan wakil Bupati.

“Dalam rapat koordinasi ini, memudahkan artinya teman-teman parpol yang akan mengusung calon ini bisa lebih memudahkan dalam mengurus administrasi calonnya, kegiatan ini pun akan berlanjut kedepannya,” imbuh Komisioner KPU Nunukan.

Sementara terkait pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih, Abdul Rahman mengungkapkan saat ini telah mencapai 100 persen untuk wilayah kab. Nunukan.

“Kalau untuk tahapan Coklit sampai saat ini kita sudah mencapai 100 persen,” tutup Abdul Rahman.

(nam/nam)