Bone (Sulsel) -TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 Kodim 1424/Sinjai, di Desa Tompobulu kec. Bulupoddo kab. Sinjai, perintisan jalan dan pelebaran jalan tani yang merupakan sasaran fisik utama TMMD tersebut sudah kelihatan. Tidak hanya para orang tua di desa tersebut yang gembira, namun ana-anak SD Tompobulu menunjukan keceriaannya. Rabu (17/7/2019)
Sepulang sekolah, sejumlah anak-anak SD dusun Balle menyempatkan lewat di jalan yang masih setengah jadi itu, senyum ceria tampak di wajah anak-anak yang masih polos itu.
”Wajar kalau anak-anak sekolah ikut ceria, karena nantinya setelah jadi untuk ke sekolah, tidak lagi melewati hutan yang begitu jauh memutar hingga tiba di sekolah,” jelas Kades Tompobulu, Mahmuddin
.
”Wah Lalenge Madecenni di ita , makessinni (wah jalannya sudah kelihatan bagus, nanti kalau jalan sudah jadi berangkat kesekolah lancar ungkap Burhan (10), pelajar kelas 5 SDN Tompobulu
NUNUKAN – Letkol Czi Abdillah Arif, S.I.P, Dandim 0911/Nunukan menjelaskan, peran masyarakat sangat luar biasa dalam upaya membangun daerah dan keinginan menuju kemajuan, ini terlihat dari semangat masyarakat dalam membantu TNI untuk membangun jembatan.
“Kehadiran TMMD, selain memeratakan pembangunan, juga memantapkan budaya gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, sehingga kemanunggalan TNI dan Rakyat nyata terjalin dengan baik,”tuturnya, Kamis (18/7/19).
Dirinya pun berpesan, personel Satgas agar selalu menjaga kesehatan, tetap semangat serta tingkatkan kebersamaan dengan masyarakat. “Jalin terus keakraban dan kekompakkan, karena kehadiran TNI untuk membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat,”harapnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Sebatik Utara, Sakir (47) mengatakan, melalui kegiatan TMMD, TNI telah melebur bersama rakyat dan mengabdikan kemampuannya demi kepentingan seluruh warga masyarakat.
“Inilah kepedulian dari TNI dalam mengemban amanat dan panggilannya untuk senantiasa berusaha mendukung suksesnya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sebatik Utara,” terangnya.
Ia menambahkan, dalam TMMD ini, masyarakat diharapkan juga semakin percaya diri, sehingga kemudian mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya melalui berbagai kegiatan pemberdayaan setiap potensi yang ada di wilayahnya.
“Kami berharap kebersamaan TNI dengan warga selalu terjalin dengan baik, seperti dalam TMMD ini, sehingga pembangunan di wilayah Sebatik Utara ini makin merata,”pungkasnya. (Pendim 0911 NNK/ Red)
NUNUKAN – Untuk memperdayakan masyarakat dalam keamanan TMMD 105 anggota Satgas dan Warga Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan sedang melakukan Pembersihan lahan, yang dimana lokasi tersebut menjadi sasaran tambahan TMMD.
Program TMMD Desa Lapri dan Desa Seberang tahun 2019 di wilayah Kodim 0911/Nnk mempunyai sasaran utama pengerasan badan jalan, Pembuatan Jembatan, Pembuatan MCK, Namun di sisi lain juga TMMD membangun sarana dan prasarana pendukung lainya di sasaran TMMD salah satunya adalah membangun pos keamanan lingkungan (Poskamling).
Danramil 0911-02/Sbt, Mayor Arm M.Bakri, Kamis (18/7/19) menyampiakan, Pos Kamling ini di bangun dengan fungsi sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan dan mudah-mudahan masyarakat semakin menyadari akan pentingnya keamanan lingkungan.
“Kegiatan pembuatan Pos Kamling tersebut merupakan bagian dari program TMMD, Kegiatan ronda malam hari perlu diaktifkan kembali, guna untuk melakukan tindakan cegah dini, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya
Sementara, Andi salah satu Warga setempat mengucapkan,”banyak terimakasih kepada bapak Tentara dalam kegiatan TMMD ini, yang rencana akan dibangunya Pos Kamling di Kampung kami.
“Mudah-mudahan dengan adanya Poskamling, nantinya keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat terus terjaga,” tambahnya. (Pendim 0911 NNK/ Red)
NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Faridil Murad berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk terus bekerja sesuai dengan aturan dan undang – undang yang ada. Pesan itu disampaikan Faridil Murad saat memimpin Apel Korpri, di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Rabu (17/7).
“Kita harus selalu menanamkan dalam diri kita rasa takut kalau melanggar aturan, itu prinsip kalau kita mau selamat. Bukan kita bekerja karena takut dengan polisi, jaksa, KPK, atau yang lain,” kata Faridil.
Prinsip lain yang harus dipegang oleh seluruh ASN dalam bekerja, menurut Faridil Murad, adalah fokus dengan tugas dan fungsinya masing – masing, serta selalu meningkatkan kemampuannya masing – masing. ASN diminta tidak mencampuri urusan – urusan yang berada di luar tugas dan fungsinya.
“Kenapa hal ini perlu saya sampaikan, karena saya melihat masih banyak ASN yang justru sibuk mengurusi urusan orang lain sementara urusannya sendiri tidak ada yang beres,” tegasnya.
Senada dengan yang disampaikan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid ketika melakukan Silaturahmi dan Dialog dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Para ketua RT se- Kelurahan Nunukan Timur beberapa hari lalu, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini juga meminta ASN menjadi agen informasi pemerintah dalam meluruskan berbagai isu dan persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
ASN diharapkan bisa memberi pemahaman, bahwa ada pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Soal zonasi dalam penerimanaan murid baru misalnya, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa itu adalah kewenangan pemerintah pusat.
“Terkait soal sistem zonasi baru – baru ini, banyak orang tua murid yang dating ke bupati, wakil bupati meminta rekomendasi karena anaknya mau masuk di sekolah ini itu. Saya sampaikan bahwa itu bukan kewenangan kita (pemerintah Kabupaten). Nah terkadang mereka tidak mau tahu, karena mereka selalu menganggap bahwa bupati itu adalah penguasa daerah,” ujarnya.
Sistem pemerintahan saat ini, lebih jauh disampaikan, berbeda dengan system pemerintah di era orde baru. Jika di era orde baru bupati dan wakil bupati bertindak selaku kepala daerah yang bisa mengatur segala urusan yang ada di daerahnya, sementara saat ini seorang bupati dan wakil bupati adalah pejabat pelaksana pemerintah di daerah yang harus melaksanakan apapun ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat.
Perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat disampaikan oleh para ASN kepada masyarakat sehingga tidak muncul anggapan bahwa pemerintah semakin tidak peka terhadap persoalan – persoalan di tengah masyarakat. “ASN harus bisa menjelaskan hal ini kepada masyarakat, jangan justru ‘ngompor – ngompori’ masyarakat sehingga suasana menjadi tidak kondusif,” pungkasnya.(HUMAS
NUNUKAN – Deputi I Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon mengatakan bahwa sesuai arahan dari Kemenkopolhukam Republik Indonesia, maka 2 dari 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang direncanakan akan di bangun di Kabupaten Nunukan harus sudah selesai dan bisa dioperasikan pada Bulan Oktober 2019 mendatang, karena hal itu akan menjadi bagian dari penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi – Jusuf Kalla. Kedua PLBN yang ditargetkan selesai tersebut adalah PLBL Long Midang I Kecamatan Krayan dan PLBN Sei Nyamuk di Kecamatan Sebatik. Sementara target penyelesaian PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Ogong akan dibahas lebih lanjut.
Hal itu disampaikan Robert Simbolon dalam Rapat Koordinasi Lintas Negara di Provinsi Kalimantan Utara yang diselenggarakan di Swissbell Hotel, Tarakan, Selasa (11/7) lalu dan dihadiri oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid.
Pengoperasian PLBN Long Midang dan Sei Nyamuk nantinya, menurut Robert Simbolon, diharapkan tidak hanya dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan negara saja. Tetapi juga harus memperhitungkan dari sisi pengelolaan potensi di masing – masing kawasan, seperti potensi garam gunung dan beras organik di Kecamatan Krayan.
Robert dalam kesempatan itu juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Nunukan yang begitu antusias menyikapi rencana pembangunan PLBN di wilayahnya. “Kami perhatikan ibu bupati ini begitu antusias, bahkan kalau boleh dibilang sangat agresif mengejar kami (Kemenkopulhukam) agar rencana pembangunan PLBN ini bisa segera dieksekusi,” kata Robert Simbolon.
Masih dalam kesempatan yang sama, Bupati Laura menyampaikan alasan kenapa Pemerintah Kabupaten Nunukan begitu bersemangat mendukung pembangunan PLBN di wilayahnya. Alasan pertama kata Laura, karena pembangunan PLBN nanti akan sangat membantu pengaturan lintas batas orang dan barang dari dan ke negara tetangga Malaysia. Dan yang kedua, karena keberadaan PLBN nanti bisa menjadi penjaga identitas (Land Mark) dari Bangsa Indonesia land mark. “Namun yang lebih penting adalah, keberadaan PLBN yang megah bisa menjadi kebanggan tersendiri bagi kami warga yang tinggal di perbatasan,” tegasnya.
Lebih jauh disampaikan, bahwa untuk rencana pembangunan PLBN di Long Midang hingga saat ini tidak menemui kendala yang berarti, hanya saja untuk rencana pembangunan PLBN Sei Nyamuk sampai saat ini masih terkendala dalam hal pembebasan lahannya.
Diakhir rapat koordinasi tersebut, Bupati Laura menyerahkan surat keputusan penetapan status penggunaan lahan dan asset daerah untuk pembangunan PLBN, dan beberapa surat terkait legalitas lahan yang akan dipergunakan sebagai tapak pembangunan PLBN kepada Robert Simbolon yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan PLBN.(Humas)
