Kategori: ADVERTORIAL

Humas Pemprov Kaltara RAPAT KOORDINASI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama para bupati dan walikota se-Kaltara, Rabu (17/7)

TANJUNG SELOR (Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menegaskan, ada beberapa fokus perhatian dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, bersih, tanpa korupsi di Kaltara. Yakni, perlunya membangun komitmen bersama dalam bentuk aksi nyata dari para bupati dan walikota dan jajaran untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor) juga kolusi dan nepotisme.

“Keinginan untuk mencegah dan memberantas Tipikor tak hanya sekedar retorika atau ucapan. Tapi harus diwujudkan dalam aksi nyata, dan dimulai diri masing-masing,” kata Gubernur saat memberikan pemaparan usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati/Walikota se-Kaltara Tahun 2019 di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Rabu (17/7).

Fokus selanjutnya, adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik secara berjenjang. Hal ini, ungkap Irianto harus dilakukan mulai dari level pimpinan hingga ke bawahnya. “Selain itu, kita juga harus memberikan fokus perhatian pada upaya mengubah mindset (pola pikir) dan culture set dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai langkah awal akselerasi pembangunan di Kaltara,” urai Irianto.

Diakui Gubernur, Pemerintah Indonesia, khususnya Pemprov Kaltara membutuhkan usaha keras untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tipikor, kolusi dan nepotisme. Termasuk penindakan, pemerintah telah mendirikan berbagai lembaga yang berperan sebagai pencegah dan penindak atas pelaku tipikor. Seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan lainnya. “Dengan kata lain, upaya untuk mencegah tipikor ini sudah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan massif,” jelas Gubernur.

Disamping itu, pemerintah juga telah membuat cukup banyak regulasi mulai undang-undang hingga peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan tipikor. “Sayangnya, meski jumlahnya mencapai ribuan regulasi tapi tetap saja masih ada penyimpangan terjadi. Ini  menjadi koreksi bersama, utamanya bagi pelaksana pelayanan publik,” ucap Irianto.

Dalam tatanan otonomi daerah, Gubernur juga perlu memperhatikan beberapa isu krusial yang terkait dengan upaya pencegahan tipikor. Yakni, soal efektivitas pemerintahan, penguatan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah, efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, akuntabilitas pelayanan publik, serta penguatan pembinaan dan pengawasan.

“Untuk soal penguatan SDM, kita patut mendukung upaya Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pengembangan SDM tanpa mengurangi upaya peningkatan infrastruktur. Presiden, dalam pidato politiknya juga berencana akan menghapus lembaga pemerintah yang tak efektif dan efisien. Ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir, dari sekedar retorika menjadi praktikal,” papar Gubernur.

Untuk pencegahan tipikor sendiri, Pemprov Kaltara selalu mendukung penuh program koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah) KPK. “Program ini dimulai sejak 2017, dan atas semua rekomendasi yang diberikan, Pemprov selalu berupaya melakukan yang terbaik,” ulas Irianto.

Ada beberapa program Korsupgah di 2019 yang telah dilakukan Pemprov Kaltara. Yakni, optimalisasi pendapatan daerah, penataan aset dan barang milik daerah, pengelolaan dana desa, manajemen ASN, penguatan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengadaan barang dan jasa yang sesuai aturan, pelayanan terpadu satu pintu, serta penerapan e-Planning dan e-Budgeting.

“Sesuai data capaian Korsupgah 2018, Kaltara berada di urutan ke-9 dari 34 provinsi yang berada zona hijau. Dan, merupakan satu-satunya provinsi di Kalimantan,” papar Gubernur.Dalam upaya tersebut, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi jajaran pemerintahan di Kaltara. Yakni kecenderungan sistem politik di Indonesia, pengawasan, dan konsistensi komitmen pemberantasan korupsi. “KPK merilis, pada 2018, koruptor berstatus PNS di Kaltara ada 10 orang,” tutup Irianto.

(humas)

Pembentukan Balai BPOM Kaltara Jadi Prioritas, Gubernur Pastikan Beri Dukungan, Siap Sediakan Lahan

TANJUNG SELOR (Kaltara) – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI,  Dr Ir Penny K Lukito MCP, dengan didampingi beberapa pejabat dari Lembaga pemerintah nonkementerian itu, Rabu (17/07/19) kemarin melakukan kunjungan ke Kalimantan Utara (Kaltara). Kedatangan Penny dan rombogan diterima langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, dengan melakukan audensi yang dilangsungkan di Ruang Rapat lantai I Kantor Gubernur Kaltara.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan juga masyarakat Kaltara, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Kepala Badan POM RI. Ini merupakan kunjungan berharga yang sangat kami harapkan,” ujar Irianto dalam pertemuan itu.

Kedatangan Kepala BPOM RI dengan didampingi para pejabat Badan POM untuk yang pertama kalinya ke Kaltara ini, dikatakan Gubernur, memenuhi undangan yang disampaikan secara resmi beberapa waktu lalu. Salah satunya, adalah terkait rencana pembentukan Balai BPOM di Kaltara.

Disampaikan oleh Dr Penny, pembentukan Balai BPOM Kaltara sebenarnya sudah lama direncanakan. Namun, masih dalam proses melalui kementerian terkait untuk disetujui. Pihaknya akan terus memperjuangkannya hingga terwujud. Apalagi mengingat  posisi strategis Kaltara, yang berada di wilayah perbatasan. “Kita akan perjuangkan. Yang pasti pembentukan BPOM Kaltara menjadi prioritas kami,” tegas Penny. 

Saat ini, katanya, sudah ada Badan POM Kaltara, namun statusnya masih Loka, yang berada di Tarakan, belum berupa balai. Melihat tantangan dan juga posisi Kaltara yang strategis ini, keberadaan Badan POM perlu ditingkatkan. “Untuk ke depannya, kita akan naikkan status. Tentu dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi, untuk sama-sama meyakinkan ke Kementerian terkait apalagi Kaltara merupakan daerah yang cukup strategis,” lanjutnya. 

Menanggapi hal ini, Gubernur mengatakan, Pemprov siap membantu memperjuangkan soal peningkatan status, bersama Badan POM. Yang terpenting, menurutnya, sudah ada dulu Badan POM di Kaltara. Terkait dengan status, nantinya bisa sambil berjalan. 

“Saya sudah mengusulkan pembentukan Badan POM di Kaltara sejak 2014. Kenapa Badan POM penting? Keberadaan Lembaga ini sangat strategis, dalam rangka untuk perlindungan masyarakat terkait konsumsi obat dan makanan. Apalagi dengan posisi wilayah kita yang berada di perbatasan,” kata Irianto.

Untuk rencana pembangunan Balai Badan POM di Kaltara, Gubernur menegaskan dari Pemerintah Provinsi siap mendukung, termasuk dalam hal penyediaan lahan. Nantinya akan disiapkan di areal Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Gubernur juga mengusulkan agar Badan POM membentuk semacam Loka atau Pos di wilayah perbatasan Kaltara, seperti di Sebatik ataupun di Krayan, Kabupaten Nunukan. “Ini penting, untuk mengawasi masuknya berbagai macam obat-obatan dan makanan dari Malaysia. Apalagi ini juga sejalan dengan akan dibangunnya PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di perbatasan Kaltara. Yang tahun ini, alhamdulillah usulan kita disetujui. Insya Allah akan dibangun dua PLBN di Sebatik dan Long Midang, Krayan,” imbuh Gubernur. (humas)

TANJUNG SELOR (Kaltara) – Setelah menjalani seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan system komputerisasi beberapa waktu lalu. Sebanyak 58 peserta calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2019 akan mengikuti tes kesehatan daerah. Tes kesehatan daerah digelar selama satu hari yakni pada Selasa (16/7) lalu. 

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Burhanuddin mengungkapkan, dari semua peserta tes, hanya 2 orang peserta yang tidak mengikuti seleksi. Pihak BKD pun mencoba mengkonfirmasi namun tidak ada jawaban dari yang bersangkutan. “Sudah kita infokan, bahkan kita hubungi kembali, tapi tidak ada jawaban,” kata Burhan.

Burhan menyebutkan tes kesehatan dilaksanakan di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr Ilyas Tarakan. Dikatakannya, pada tahap ini, tim penguji akan memeriksa kesehatan peserta. “Tim pengujinya itu dari rumah sakit TNI AL, ada juga dari perwakilan IPDN, perwakilan dari supervisi pengawasan dari Mabes TNI,” bebernya,

Lebih lanjut, dikatakan Burhan, bahwa hasil tes kesehatan daerah akan diumumkan pada tanggal 24 Juli 2019 melalui website resmi SPCP IPDN. Tahapan selanjutnya adalah peserta seleksi yang dinyatakan lulus tes kesehatan, akan mengikuti tes psikologi, integritas, dan kejujuran yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2019 mendatang. “Berdasarkan jadwal yang ditentukan pengumuman hasil tes psikologi, integritas, dan kejujuran akan diumumkan pada tanggal 3 Agustus 2019,” kata Burhan.(humas)