Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie optimis pembangunan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan selesai tahun ini. Pasalnya, untuk kebutuhan pengerjaan lanjutan pelabuhan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menganggarkan dana sebesar Rp 16 miliar yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.

Secara keseluruhan, untuk pengembangan Pelabuhan Tengkayu I tahap IV, dibutuhkan dana sebesar Rp 36 miliar. Dimana pada tahun ini, melalui APBD Murni dianggarkan sebesar Rp 20 miliar. Artinya masih kurang sebesar Rp 16 miliar jika mau menuntaskan seluruh pengerjaannya. “Saya minta pembangunan lanjutan Pelabuhan Tengkayu I harus selesai tahun ini. Untuk kebutuhan lanjutan anggaran sekitar Rp 16 miliar akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2019,” kata Irianto saat memimpin rapat staf di ruang pertemuan Rumah Jabatan Gubernur Kaltara, belum lama ini.

Sementara itu, kepala Dinas Perbuhungan (Dishub) Kaltara, Taupan Madjid mengungkapkan, dana sebesar Rp 36 miliar digunakan untuk menuntaskan seluruh sisi laut pelabuhan. Rincianya, Rp 20 miliar yang telah dianggarkan digunakan untuk kegiatan struktur bawah, arsitektur bangunan atas, pembuatan shelter, dermaga keberangkatan dan kedatangan.

Sedangkan untuk rencana penambahan biaya percepatan pembangunan tengkayu I melalui APBD-P 2019 digunakan untuk, arsitektur pedestrian bangunan atas, bangun ruko (pujasera), agregat (badan jalan), eksisting, utilitas pelabuhan. Serta, pengadaan 3 (tiga) unit bus untuk penumpang yang akan keluar masuk dermaga.

“Kita harapkan dana lanjutan pengembangan Tengkayu I ini bisa segera diproses, agar dapat dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Lalu segera dilakukan lelang lagi. Pekerjaannya stimulan, jika lelang terlambat maka pekerjaannya tidak akan bisa selesai,” ungkapnya.

Untuk izin reklamasi juga dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyelesaian. Namun, untuk dokumen evaluasi lingkungan itu harus dibuat terlebih dahulu. Untuk penyusunannya, pada tahun ini dianggarkan Rp 350 juta dan sudah ada pemenangnya. “Itu yang kita kejar. Dokumen evaluasi lingkungan ada, baru akan kita bawa ke pusat untuk diurus izin reklamasinya. Prosesnya seperti itu,” jelas Taupan.

Sebagai informasi, dalam pengembangannya Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, untuk 2017 tahap I dianggarkan sebesar Rp 19 milar melalui APBD, dan tahap II melalui APBD-P 2017 kembalikan dianggarkan sebesar Rp 19 miliar. Kemudian pada 2018 yakni tahap III dianggarkan Rp 35 miliar, dan di tahun ini/tahap IV juga melalui APBD dianggarkan Rp 20 miliar.

“Dalam pengelolaannya kedepan, pelabuhan akan menggunakan sistem boarding. Penumpang yang keluar masuk dermaga diantar menggunakan bus. Penumpang yang masuk ke dalam dermaga harus memiliki tiket untuk masuk ke area pelabuhan, terkecuali untuk tamu VIP dan dalam keadaan darurat,” papar Taupan.(humas)

TANJUNG SELOR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (Kaltara), berupaya semua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kaltara mendapatkan akreditasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Kepala Disnakertrans Kaltara, H Armin Mustapa melalui Kepala Bidang (Kabid) Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara, Petrus F Rungga menyatakan, sementara ini akan mengirimkan 5 LPK untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) guna mendapatkan akreditasi. “Menyesuaikan anggaran dari Kementerian, untuk saat ini 5 LPK yang dapat mengikuti bimtek yang diadakan dari Kementerian,” jelasnya, beberapa waktu lalu.

LPK yang terdapat di Kaltara menyediakan beberapa jasa keterampilan, antara lain di bidang bahasa asing, kursus mengemudi, komputer, staf administrasi atau sekretaris. “Perkiraan untuk minggu depan, terdapat 20 LPK yang akan mengikuti bimtek, kemudian dari 20 LPK akan dikategorikan lagi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi,” paparnya.

20 LPK tersebut, akan diuji oleh asesor dari Kemenakertrans. Hal ini dikarenakan asesor yang terdapat di Kaltara ini baru satu, yaitu yang terdapat di Balai Latihan Kerja (BLK) Tarakan. Sedangkan, yang memberikan penilaian terhadap LPK ini berasal dari Komite Akrediasi LPK Provinsi Kaltara.

Direncanakan, pelaksanaan LPK Provinsi Kaltara akan diadakan di Tarakan pada 20 hingga 23 Juli 2019. Terdapat sekitar 20 LPK yang akan mengikuti Bimtek ini, yaitu LPK yang berasal dari Bulungan, Sebatik, Nunukan, dan Tarakan.

Disnakertrans Kaltara berharap, 20 LPK yang mengikuti bimtek ini mendapatkan akreditasi, guna mendapatkan akses dan fasilitas dari kemenakertrans. Akses ini sangat berguna, untuk pengajuan anggaran bagi LPK tersebut.(humas)

SEMARANG – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan Top 99 kategori pelayanan publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan diterima oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (18/7) lalu di Semarang.

Pada KIPP 2019, Provinsi Kaltara menampilkan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Sipelandukilat) yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). “Atas capaian ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Disdukcapil, juga Pemprov Kaltara sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Gubernur.

Pada Top 99 inovasi ini, sebanyak 19 inovasi dari 12 kementerian. Sementara 8 pemerintah provinsi menghadirkan 12 inovasi. Dari 18 pemerintah kota menyumbangkan 21 inovasinya. Terbanyak adalah 27 pemerintah kabupaten yang menciptakan 41 inovasi pelayanan publik. Kompetisi ini juga diikuti oleh lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada lima inovasi yang dihadirkan dari empat lembaga, serta satu inovasi dari satu BUMN.

“Tentu, masih banyak inovasi lain yang memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat. Untuk itu, Pemprov Kaltara mendukung upaya Kemenpan-RB untuk selalu menjaga siklus pertumbuhan inovasi-inovasi itu dengan mendorong setiap unit pelayanan melahirkan terobosan. Langkah kedua adalah mengembangkan atau mendiseminasikan inovasi itu menjadi skala nasional. Ketiga, yakni melembagakan inovasi-inovasi terbaik agar terus berkelanjutan,” tutur Irianto.

Secara legitimasi, melalui Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2019, tentang One Agency One Innovation, Pemprov Kaltara mendorong tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berinovasi. Dengan instruksi itu, pada 2018 sebanyak 87 inovasi dari 36 OPD diwujudkan, dan diserahkan kepada Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kaltara.

“Dalam pelaksanaannya, Sipelanduk Kilat dilakukan dengan metode jemput bola. Dimana, petugas yang mendatangi lokasi untuk pelayanan pembuatan dokumen kependudukan warga setempat. Pelayanannya dilakukan secara cepat, tepat dan gratis,” kata Irianto.

Si Pelandukilat juga memutus persoalan jarak dan kesulitan masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan. “Dari informasi, kepala Disdukcapil Kaltara, Si Pelandukilat termasuk dalam kategori pelayanan publik responsif gender. Artinya, tidak dominan memenuhi kebutuhan salah satu gender, semuanya berperan aktif,” urai Gubernur.

Sementara itu, Sekprov Kaltara H Suriansyah mengajak jajaran Pemprov Kaltara untuk memperhatikan arahan Menpan-RB Syafruddin. Dimana dia menekankan untuk melahirkan inovasi melalui kompetisi perlu konsistensi dan keberlanjutan.

“Oleh karenanya, inovasi yang berhasil pada KIPP akan diberikan dana insentif daerah, untuk pemeliharaannya, sekaligus memacu semangat yang lain untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik,” tutur Sekprov. Inovasi itu kemudian dikembangkan melalui metode transfer knowledge dan membangun pilot project wilayah sebagai suar percontohan bagi daerah lainnya. Saat ini, sudah berdiri tiga Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan.

Transfer knowledge juga dilakukan dengan scaling up bagi inovasi terpilih dengan cara glokalisasi, yakni program daerah menjadi program nasional. Artinya, perluasan sudah terjadi secara positif.

“Menpan-RB berharap pelembagaan inovasi adalah mendorong inovasi menjadi budaya organisasi. Inovasi pelayanan publik dijadikan indikator kinerja individu serta didukung oleh regulasi yang kuat. Dalam artian, walaupun kepemimpinan organisasi berganti, inovasi tetap berjalan, jangan sampai berhenti,” jelasnya.

Terpisah, kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan menuturkan, mereka yang ditetapkan sebagai Top 99 ini dipilih dari 3.156 proposal inovasi yang diajukan secara online melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Inovasi-inovasi ini telah melewati tahap seleksi administrasi serta penilaian proposal dan dokumentasi inovasi.

“Para inovator kemudian harus melewati tahapan presentasi dan wawancara dihadapan Tim Panel Independen untuk mencapai 45 inovasi terbaik. Tahap itu disusul dengan observasi lapangan sebagai bukti dari inovasi yang dipresentasikan,” jelasnya. Pada Top 99 ini, inovasi dari wilayah Jawa Tengah menjadi yang terbanyak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melahirkan tiga inovasi.

Sedangkan pemkab/pemkot yang berada di wilayah Jawa Tengah mengikutsertakan 22 inovasi dalam ajang bergengsi ini. Untuk itu,  Semarang dipilih menjadi tuan rumah penghargaan.