Bupati Laura kukuhkan TPAKD Kabupaten Nunukan 

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid secara resmi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kabupaten Nunukan, yang dilaksanakan di ruang pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kamis 25 Juli 2024.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa kerja sama yang kuat antar pemangku menjadikan TPAKD sebagai salah satu motor penggerak utama dalam penguatan ekosistem perekonomian di daerah melalui peningkatan akses keuangan dalam rangka mendorong pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah dan sektor ekonomi prioritas.

Dalam sambutannya, Bupati Laura mengatakan pengukuhan TPAKD di Kabupaten Nunukan merupakan wujud kolaborasi untuk optimalisasi akses keuangan daerah.

“Dengan Terbentuk nya TPAKD diharapkan dapat menggerakkan perekonomian kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat ” tutur Bupati Laura.

(PROKOMPIM)

Acara Kenal Pamit Kapolres Nunukan, Bupati Harapkan Sama – Sama Menjaga Situasi Kamtibmas

NUNUKAN – Berlangsung meriah acara Kenal Pamit Kapolres Nunukan yang bernuansa putih dihadiri oleh Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM Phd yang didampingi suami Andi Muhammad Akbar, acara berlangsung di Gedung Amalia, Rabu (24/07) malam

Turut hadir Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Ketua DPRD Hj. Leppa, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, unsur Forkopimda, para pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Bank, Perusahaan BUMN dan BUMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda.

Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., Μ.Η. yang berpindah tugas menjadi Wadirkrimsus Polda Jambi digantikan oleh AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K, yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Kaltara.

Bupati Laura yang hadir dengan menggunakan baju putih pada acara tersebut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres AKBP Taufik Nurmandia selama menjabat sebagai kapolres yang bertugas di kabupaten nunukan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi bapak AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K, M.H selama menjabat sebagai Kapolres yang bertugas di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Ucapan terimakasih juga disampaikan oleh Bupati Laura atas dedikasinya dan ikut mensukseskan program Pemerintah.

“Terima kasih pak, sudah menjaga keamanan dan ketertiban di daerah kita serta terus berupaya untuk menegakkan hukum demi keadilan bagi semua pihak. tentunya juga kami menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalankan tugas ada hal yang kurang berkenan dari pemerintah dan masyarakat kabupaten Nunukan. Alhamdulillah hubungan forkopimda kita selama ini cukup baik dan bapak Taufik telah banyak memberikan kontribusi besar untuk masyarakat dan daerah ini. khususnya, membantu mensukseskan program pemerintah,”ucap Laura.

Tak lupa Laura menyampaikan ucapan selamat datang di Kabupaten Nunukan kepada Kapolres yang baru AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K.

“Saya mewakili jajaran Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Nunukan menyampaikan ucapan selamat datang kepada pak Kapolres Nunukan yang baru, bapak AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K. semoga bapak bisa segera beradaptasi dengan daerah ini khususnya masyarakat. Kami merasa bahagia bisa menyambut kehadiran pak Kapolres, saya berharap kerjasama dengan unsur Forkopimda dan seluruh masyarakat Nunukan bisa terjalin dengan baik, agar sama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif membangun Polres dan Nunukan menuju kemajuan yang diharapkan,” tutup Laura.

Di kesempatan yang sama dalam salam pamitnya AKBP Taufik menyampaikan permohonan maaf apabila selama bergabung menjadi bagian masyarakat Kabupaten Nunukan ada kesalahan, kekhilafan, sikap dan prilaku yang kurang berkenan baik yang di sengaja atau tidak di sengaja meminta maaf yang sebesar- besarnya.

“Selama bertugas di Kabupaten Nunukan bila ada salah dan khilaf kami sekeluarga mohon dimaafkan” Ujarnya.

AKBP Taufik juga berharap dengan Kapolres yang baru untuk terus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda untuk terus mendukung Polres Nunukan dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif.

AKBP Bonifasius Rumbewas selaku Kapolres Nunukan yang baru, menyampaikan sebagai orang baru meminta doa restu kepada Bupati Nunukan dan jajaran, Forkompimda dan masyarakat untuk bisa bersama-sama membangun menciptakan Kabupaten Nunukan yang aman dan tentram.

“saya juga meminta dukungan rekan-rekan jajaran Polres Nunukan untuk terus bersinergi,” ungkapnya.

(PROKOMPIM)

Pertanggungjawaban APBD 2023 disetujui, 8 Catatan Banggar DPRD Nunukan kepada Pemda Nunukan.

NUNUKAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, kembali menggelar rapat paripurna Ke-12 Masa persidangan III Tahun sidang 2023-2024 dalam pengambilan keputusan DPRD atas persetujuan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023. Senin 22/07/2024.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Nunukan Hj.Leppa yang didampingi wakil ketua H.Saleh, SE. Yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah, para asisten, staf ahli bupati, kepala instansi vertikal, BUMN, BUMD, ketua partai politik, tokoh masyarakat dan Tokoh agama.

Setelah beberapa kali menggelar rapat paripurna akhirnya DPRD Nunukan menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD TA.2023 setelah adanya laporan hasil pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan (BPK).

H.Nadia selaku juru bicara DPRD Nunukan mengatakan bahwa pembahasan berfokus pada evaluasi kinerja pemda Nunukan terhadap implementasi APBD 2023. “pembahasan antara Banggar DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada evaluasi kinerja pemerintah daerah baik dari sisi realisasi program maupun realisasi keuangan”. Tutur Nadia.

Kemudian, DPRD Kabupaten Nunukan mengapresiasi atas kinerja pemerintah daerah selama ini dan turut memberikan beberapa catatan atau bahan evaluasi terhadap pemerintah daerah diantaranya:

Pertama, DPRD mengharapkan kepada pemerintah Daerah agar menggali sumber-sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu cara adalah peningkatan target PAD.

Kedua, Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) agar menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dan tidak selalu menjadi angka terendah di provinsi kalimantan Utara.

Ketiga, Transparansi terkait masalah silpa anggaran lebih di perjelas dalam laporan pertanggungjawaban terkait pemanfaatannya khususnya penempatan dalam bentuk program kegiatam dalam struktur APBD 2024.

Keempat, perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan lebih di fokuskan dan memperhatikan karakteristik wilayah di Kabupaten Nunukan agar asas pemanfaatannya lebih berguna bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Kelima, pemerataan pembangunan lebih di tingkatkan khususnya dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Keenam, sisa utang di pastikan di tahun anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Ketujuh, agar pemerintah daerah Kabupaten Nunukan memperhatikan penyelesaian permasalahan ganti rugi lahan di lokasi pembangunan Embung di desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara.

Dan terakhir, DPRD Kabupaten Nunukan berharap kepada pemerintah Daerah untuk tetap menjalin kerjasama yang baik dengan DPRD sebagai mitra pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan.

Nam/Meri

Lolos Middle Income Trap, Kaltara Jadi Kiblat Percontohan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

TANJUNG SELOR – Pemerintah melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia, walaupun hingga sekarang perekonomian masih terpusat di pulau Jawa.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan bisa keluar dari middle income trap, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen belum cukup, sehingga harus bisa didorong berkisar 6-7 persen yang disertai investasi yang tumbuh 6,8 persen hingga dua dekade mendatang.

“Kalau kita lihat per provinsi, Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya 21 ribu dan provinsi lain yang juga sudah lolos middle income trap berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara),”kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Menurutnya, jika ingin melihat bagaimana cara mengerek pendapatan per kapita suatu provinsi, bisa berpatokan di antaranya ke provinsi-provinsi tersebut.

“Sebetulnya kita bisa melihat berbagai provinsi di Indonesia sebagai contoh bagaimana kita bisa mengerek sebagian besar provinsi lain agar secara nasional kita bisa lolos middle income trap,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika Indonesia bisa lolos middle income trap di tahun 2045 nanti perekonomian RI bisa menjadi 9 triliun dolar AS.

Dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun 2023 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,58 persen, disusul oleh lapangan usaha jasa ieuangan dan asuransi sebesar 12,38 persen. Serta konstruksi dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,24 persen.

Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum optimis pertumbuhan ekonomi di Kaltara dapat tumbuh positif. Hal ini sejalan dengan sejumlah potensi investasi di kabupaten/kota se-Kalimantan Utara meliputi, pembangunan pelabuhan bebatu, pengembangan hotel dan restoran, industri pengemasan beras adan, industri hilirisasi rumput laut.

Ia menerangkan bahwa pihaknya terus berupaya membuka ruang kepada pelaku usaha untuk mendatangkan investor dari luar daerah untuk berinvestasi di Kaltara.

Gubernur mengungkapkan sektor tersebut seperti pada bidang energi. Di mana terdapat dua proyek besar yang sedang berjalan di Kaltara, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) baik Sungai Kayan maupun Sungai Mentarang.

Sementara di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Kabupaten Bulungan saat ini sudah menyerap tenaga kerja hampir 5.200 orang, di Tarakan juga ada industri bubur kertas oleh PT. Phoenix Resources International (PRI) yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 800 orang pada tahap 1 ini.

Menurutnya, kedepan potensi penyerapan tenaga kerja akan terus berkembang dan Pemerintah Provinsi Kaltara akan berupaya serta mendorong pengembangan di sektor pertanian, perikanan dan manufaktur tersebut.

“Ketiga sektor ini sangat besar peluang untuk penyerapan tenaga kerja, dalam waktu dekat juga akan segera masuk investor untuk pengembangan kawasan pertanian di Bulungan,” tuntasnya.

(dkisp)

Ketum KERIS: Tangkap Importir dan Oknum Aparat Yang Terlibat Impor Ilegal, Negara Harus Lindungi Ekonomi Rakyat


jakarta-BERANDANKRINEWS.COM
*Disadur dari Wawancara Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Dokter Ali Mahsun ATMO bersama Anto Wijaya PasFM 92,4 Radio Bisnis Jakarta*, selengkapnya dibawah ini.

*Prolog Anto Wijaya PasFM Jakarta,_* Pedagang di pasar Tanah Abang, Mangga Dua dan Thamrin City Jakarta resah dengan isu razia barang impor yang akan dilakukan oleh Satgas Mafia Impor Ilegal. Pengacara kondang Hotman Paris mempertanyakan dasar hukumnnya razia barang impor di pasar-pasar tersebut.

Menurutnya barang yang sudah ada di pedagang adalah milik perorangan, yang harusnya di razia itu importir atau oknum aparat di pelabuhan yang meloloskan barang impor tersebut. Untuk membicarakan lebih lanjut saat ini sudah tersambung dengan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Dokter Ali Mahsun ATMO.

*Anto Wijaya PasFM Jakarta*
Pak Ali, bagaimana mencermati isu razia impor ilegal di pedagang ini?

*Dokter Ali Mahsun ATMO Ketua Umum KERIS*
Yang pertama, soal barang impor yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah instrospeksi diri kenapa barang impor ilegal bisa masuk di wilayah RI. Artinya penjagaan kedaulatan ekonomi Indonesia ini sangat rapuh. Kedua, barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia itu sudah sejak beberapa waktu lalu, sudah lama atau klasik dan laten.

Dan pemerintah selalu menjadikan para pedagang di sektor hilir, di pasar Tanah Abang, ITC Mangga Dua, Thamrin City Jakarta, dan pasar-,pasar lain di seluruh Indonesia menjadi korban. Padahal mereka ini tidak konstribusi salah apapun terhadap masuknya barang impor ilegal itu. Yang salah adalah importirnya yang memasukkan barang ke Indonesua.

Tentunya mereka tidak sendirian, ada oknum-oknum pemerintah yang turut serta membantu memasukan barang impor ilegal ini. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya, selaku Ketua Umum KERIS, satya mendesak pemerintah tidak merazia barang impor ilegal ke pedagang.

Karena mereka tidak ada konstrihusi salah apapun atas masuknya barang impor ilegal ke Indonesia. Yang salah importir dan oknum-oknum pemerintah yang membantu impor ilegal ini, serta pemerintah tidak mampu menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

*Anto Wijaya PasFm Jakarta*
Masalah impor ilegal ini kembali menghangat ketika banyak pabrik tekstil yang mulai tutup sehingga banyak mem-PHK karyawannya. Menurut Pak Ali, bagaimana seharusnya melihat korelasi antara impor ilegal khususnya tekstil dengan banyaknya pabrik tekstil yang gulung tikar?

*Dokter Ali Mahsun ATMO Ketua Umum KERIS*
Pertama, dimasa pandemi covid-19 perihal barang impor ilegal ini juga terjadi. Banyak pakaian impor ilegal masuk Indonesia dan akhirnya di beberapa titik dibakar Mendag RI Zuklifli Hasan. Waktu itu juga ada keluhan pabrik tekstil Indonesia alami drop omsetnya akibat barang impor ilegal di sektor tekstil. Oleh karena itu,

Pertama, Indonesia harus menegakkan dan memperkokoh kedaulatan ekonomi sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di negeri ini. Kalau memang impor barang tertentu dilarang, tegaskan bahwa hal tersebut dilarang.

Tegakkan hukum, tangkap importinya, tangkap oknum pemerintah yang terlibat, adili, dan hukum seberat-beratnya. Hal ini bukan hanya sektor tekstil, melainkan barang-barang yang lain termasuk narkoba. Kedua, terkait daya saing sektor pertekstilan Indonesia.

Pemerintah juga harus memberikan sebuah pendampingan kepada para produsen sektor hulu, baik pabrik tekstil mau pun konveksi UMKM berupa fasilitas-fasilitas tertentu sehingga produknya punya daya saing yang tinggi. Tidak boleh dibiarkan seperti saat ini sehingga banyak barang murah dari luar negeri masuk Indonesia dengan seenaknya.

Kita sadar dan memahami bahwa kondisi bukan hal yang mudah. Tapi, negara atau pemerintah atau presiden itu punya kewenangan sangat besar sekali hadir mendampingi ekonomi rakyatnya agar mampu bersaing dan unggul di negeri sendiri mau pun global

Kemudian yang ketiga, kita memang sedang mengalami kemerosotan sangat luar biasa, salah satu dampak kemajuan teknologi digital, bangsa ini luruh semakin tidak cinta dan bangga terhadap produk-produk rakyat dan bangsanya sendiri.

Ini juga tanggungjawab kita bersama, pemerintah dan kekuatan elemen bangsa yang lain. Ke-empat, bangsa ini memang sudah terinfiltrasi budaya pragmatis dan hedonis. Hal-hal yang berbau impor atau luar negeri seakan-akan yang terbaik sehingga mengalahkan produk-produk dalam negeri.

Infiltrasi ini harus segera ditangani dan dicegah melalui sosialisi, edukasi dan desiminasi atas rasa cinta dan bangga terhadap produk-produk rakyat dan bangsa sendiri. Ini pun jadi tanggungjawab kita semua, pemerintah dan para pemengku kepentingan di republik ini termasuk organisasi-organisasi yang ada di negeri ini.

Demikian Ketua Umum KERIS Dokter Ali Mahsun ATMO, Saya Anto Wijaya Radio Bisnis Jakarta PasFm 92,4