Kategori: ADVERTORIAL

Bone (Sulsel) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bone mengelar Bimbingan Teknis kepada seluruh aparatur Desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Selain memberikan Bimtek, Kejaksaan Negera Kabupaten Bone juga akan melaunching aplikasi Jaga Desa yang dikhususkan untuk seluruh desa Se- Sulawesi Selatan, pada Senin 29 Juli 2019 di Makassar.

Hal tersebut Salah satu terobosan baru dari kejaksaan Republik Indonesia khusus untuk Aparatur Desa diwilayah provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga dan dengan mudah mengakses secara langsung kegiatan dan anggaran Dana Desa.

“Kegiatan ini sebenarnya sudah pernah kami sosialisasikan di kabuaten Bone beberapa waktu yang lalu, tujuannya agar operator atau perangkat desa bisa memasukkan rencana kegiatan bersama Anggarannya,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Hj Nurni Farahyanti, SH, MH, Minggu (28/7/19).

Dikatakannya, dalam kegiatan launching Aplikasi Jaga Desa yang besok digelar, kami juga akan mengundang empat Kepala Daerah dan 1 walikota beserta Kajari di masing-masing wilayah se Sulsel, agar juga bisa diterapkan di wilayahnya.

Pada kegiatan tersebut akan hadir Gubernur propinsi Sulawesi Selatan, Kajati propinsi Sulawesi Selatan, Bupati Bone bersama SKPD terkait, Bupati Luwu Timur, Kajari Luwu Timur, Bupati Luwu Utara, Kejari Luwu Utara, Bupati Pangkep, Kejari Pangkep, Bupati Gowa, Kajari Gowa, Walikota makassar, Kajari Makassar.(Irwan N Raju)

Pinrang (Sulsel)-Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 1404/Pinrang ke-105 yang dilaksanakan di Desa Mattiro Ade, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, selain melakukan pembangunan Infrastruktur juga melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Desa salah satunya olah raga bersama, (27/07/2019).

Untuk mengisi waktu senggang pada sore hari, beberapa personel Satgas TMMD menyempatkan berolahraga bersama masyarakat Desa setempat, terlihat keakraban Satgas TMMD berbaur dengan masyarakat saat melakukan kegiatan olahraga bersama tanpa ada sekat sedikitpun.

“Kegiatan olahraga bersama ini kami dilakukan dengan tujuan disamping menghibur diri, juga untuk menjaga kebugaran fisik bagi personel Satgas TMMD dan diharapkan juga dapat memotivasi masyarakat untuk terus dapat berolahraga, serta mengajak hidup sehat dengan berolahraga serta sebagai sarana untuk menjalin kedekatan dan kekompakan antara personel TMMD dengan warga masyarakat”, ujar Pasiter Kapten Inf Andi Mukhtar.

Antusiasme Masyarakat Desa Mattiro Ade sangat tinggi, hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang sudah berkumpul di lapangan bola volly tempat dilaksanakan olah raga bersama antara personel TMMD dengan masyarakat. Olah raga bersama ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan acara TMMD ke – 105 Kodim 1404/Pinrang sekaligus menjalin keakraban antara warga masyarakat dengan TNI.

(Irwan N Raju)

Wajo,(SulSel)-Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Wisuda ke-68, Sabtu (27/7/2019) pagi. Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Unismuh ini berlangsung di Balai Sidang Kampus Unismuh, Jl Sultan Alauddin.Sebanyak 743 mahasiswa diwisuda pada periode kali ini.

FKIP menjadi Fakultas yang terbanyak diikuti mahasiswa wisuda periode ini yakni mencapai 183 orang. Menyusul Fakultas Teknik 117 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 89 orang, Pertanian 81 orang, Kedokteran 80 orang. Serta FAI 80an orang, Sospol 80an lebih dan program magister 31 orang.Juga dalam acara ini diadakan penandatanganan 8 kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.Penandatangan kerjasama dilakukan Rektor Unismuh Makassar, Prof Dr H Abd Rahman Rahim, SE, MM dengan pimpinan lembaga tersebut.

Saat penandatangan disaksikan Ketua PP Muhammadiyah, Haidar Nashir.
Kedelapan instansi tersebut yakni, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Wajo, Amil Zakat Nunukan, Ikatan Saudagar Muslim se Indonesi Sulsel, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Ujas Tour.

Dimana dalam acara ini diadakan MoU Universitas Muhammadiyah dengan Pemerintah Kabupaten Wajo terkait dengan “pendidikan dan kesehatan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kewirausahaan”Wisuda ke-68 Unismuh Makassar tahun ini juga dirangkaian dengan Milad ke-56 Unismuh.Dalam sambutannya, Rektor Unismuh, Prof Abd Rahman Rahim, bahwa momen ini tentunya cukup berkesan.

“Pada wisuda ke-68 yang bertepatan pada tanggal 27 juli 2019 ini memiliki kesan tersendiri karena bertepatan dengan Milad Universitas Muhammadiyah Makassar yang ke-56,” katanya saat menyampaikan Pidato.

“Kami sebagai penyelenggara Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar menaruh harapan semoga yang diwisuda hari ini memperoleh peningkatan yang berarti dalam kualitas intelektual, kemantapan imam, dan senantiasa menunjukan karya nyata yang bermanfaat nantinya,” tambahnya.Sementara itu Sekjen Kementerian Desa dan PDTT, Anwar Sanusi, Ph.D sekaligus membawakan orasi ilmiahnya yang menitik beratkan pada Tantangan Alumni Perguruan Tinggi ( PT) membangun Indonesia dari Desa.

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud yang hadir dalam acara ini ketika kami konfirmasi menyampaikan,”kita akan maksimalkan kerja sama dengan Unismuh ke depan, terkait pengembangan SDM, program kewirausahaan dan pengembangan pertanian terpadu,” ungkapnya.

Wisuda ke-68 ini diikuti 743 alumni menyebar pada 31 prodi dengan rata-rata IPK 3,45.Turut hadir dalam wisuda kali ini Ketua PP Muhammadiyah, Haidar Nashir, Kepala LLDIKTI IX Sulawesi, Prof Dr Jasruddin, M.Si dan undangan lainnya.

( Humas Pemkab Wajo / tribun-timur.com)

Jakarta — Pansus Hak Angket DPRD Sulsel yang telah melalui proses cukup panjang dan terbukti dengan dihadirkannya beberapa saksi-saksi terkait lima indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Instrument Hak Angket merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan oleh UUD1945 pasal 20A ayat (2) amandemen kedua UUD 1945.

Proses sidang Pansus Hak Angket DPRD Sulsel perlu mendapat perhatian khusus masyarakat Sulsel agar prosedural tersebut berjalan dengan asas keadilan tanpa pandang bulu, Sidang Pansus Hak Angket sudah memasuki tahap pemanggilan Gubernur Sulsel sebagai saksi dalam sidang Pansus Hak Angket hanya saja Nurdin Abdullah berhalangan hadir dengan alasan ada agenda lain.

Menurut Akbar Busthami Ketua Jaringan Aktivisi Sulawesi (JAS),ketidak hadiran Gubernur Sulsel adalah sebuah tindakan yang telah melecehkan lembaga terhormat DPRD Sulsel dan tidak menghargai amanah dan kepercayaan masyarakat Sulsel yang telah menaruh harapan besar terhadap keberhasilan Sulsel kedepan.

“Hasil rekomendasi pansus Hak Angket DPRD Sulsel merupakan suatu kebijakan positif kearah keberhasilan Sulsel kedepan sehingga dibutuhkan sikap yang serius bagi semua pihak dan terpenting sidang Pansus Hak Angket bersifat TERBUKA agar masyarakat Sulsel mengetahui proses tersebut dan tidak ada indikasi permainan politik transaksional
dalam pengambilan keputusan tersebut, disinilah masyarakat Sulsel kembali Menguji independensi anggota Pansus Hak Angket dan juga jika hasil rekomendasi tersebut mengarah ke tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka harus ditindaklanjuti oleh Lembaga Yudikatif,” tutur Akbar yang juga alumni Universitas Muslim Indonesia.

Jaringan Aktivis Sulawesi pun terus mengawal dan memantau sidang Pansus Hak Angket itu terbukti dengan masuknya laporan kami ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana yang mencurigakan ke beberapa rekening pejabat Pemprov Sulsel dan indikasi korupsi terhadap istri orang nomor satu di Sulsel.

Oleh sebab itu Jaringan Aktivis Sulawesi mendesak kepada Panitia Pansus Hak Angket untuk melakukan Sidang Terbuka pada saat pemeriksaan saksi agar proses tersebut transparan dan media dapat meliput secara langsung pungkas Akbar dalam siaran persnya Jumat, (26/07/2019) di Jakarta. (Fri)