Kategori: ADVERTORIAL

WAJO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo menggelar acara Forum Konsultasi Publik yang dilasanakan di ruang Rapat Pimpinanan Kantor Bupati Wajo, Senin 29 Juli 2019.

Acara ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kibijakan, dampak kebijakan , evaluasi pelaksanaan kebijakan ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektifitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan .

Dengan latar belakang yaitu amanat UU untuk mengikutsertakan masyarakat, pelibatan masyarakat perlu diwujudkan dan perlu koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat.

Tujuan daripada Forum Konsultasi publik diantaranya adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi , memberi kesempatan kepada masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan sederhana, keadlian, partisipatif, Akuntabel, transparansi dan berkelanjutan.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiriddin A, S.Sos., M.M. ketika membuka acara ini, menyampaikan bahwa dewasa ini tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan pelayanan prima sangat tinggi.

Dan dikatakan bahwa bagi masyarakat dengan adanya pelayanan prima, akan memberikan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dimana perkembangan diarahkan pada sistem pemerintah yang terkoordinasi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).

“Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam perkembangan kependudukan, Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” kata H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

Lebih lanjut dikatakan bahwa disamping itu penduduk juga berkewajiban untuk memberikan data dan informasi berbagai hal yang menyangkut peristiwa penting yang terjadi pada diri dan keluarganya, sesuai yang dipersyaratkan oleh pemerintah untuk pembangunan kependudukan, sepanjang tidak melanggar hak asasi penduduk itu sendiri.

Dan dikatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengatasi permasalahan yang dikeluhkan masyarakat, terhadap pelayanan di bidang administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten wajo tentu akan menyambut dan memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

“Saya mengapresiasi dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, semoga dalam forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan ini dapat memberikan perubahan besar dan mengembalikan citra pelayanan publik khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, demi membahagiakan masyarakat Kabupaten Wajo untuk mewujudkan visi Pemerintahan Amanah Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera,” harap Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo diakhir sambutannya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo Bidang Pemerintahan H. Ahsanul Hak Nawawi, S.H. menyampaikan bahwa sudah dibuatkan Peraturan Daerah terkait administrasi Kependudukan serta dari sisi anggaran tetap meningkatkan anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam acara ini juga diadakan diskusi terkait standar pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat sebagai pihak yang memerlukan pelayanan, dan juga dibahas terkait inovasi inovasi yang bisa dibuat dan diberikan kepada masyarakat, sehingga nantinya memudahkan masyarakat dalam pengurusan dan pembuatan KTP serta Kartu Keluarga, dimana pembahasan ini melibatkan LSM dan Perangkat Daerah, utamanya Camat yang merupakan ujung terdepan di masyarakatnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. Dahniar Gaffar menyampaikan bahwa akan ada pembuatan Akta Kelahiran secara online dan itu akan di sosialisasikan nantinya, dan itu bisa diakses masyarakat dan bisa langsung dicetak dan itu legal, katanya.

“Akan ada kerjasama nantinya dengan pihak Rumah Sakit, sehingga Akta Kelahiran dan Akta Kematian bisa dibuatkan pembuatan dokumennya dengan menempatkan staf dari Disdukscapil disana,” harapnya.

( Humas Pemkab Wajo )

WAJO – Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo menggelar acara focus group discussion evaluasi kebijakan dan program lanjut usia di Kabupaten Wajo dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia di Indonesia, Senin 29 Juli 2019 di Aula Siamasei. Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.

Dalam Proposal Departemen Gizi Masyarakat Fakuktas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor memaparkan bahwa Populasi lansia di Indonesia terus meningkat, Data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan angka 18,1 juta atau sekitar 7,6 % dari total penduduk, angka ini meningkat menjadi 23,4 juta atau sekitar 9% pada tahun 2017.

Peningkatan populasi lansia yang disertai proses penuaan alamiah mengharuskan upaya yang tepat dan intensif untuk mewujudkan lansia yang sehat , mandiri dan aktif dan produktif, olehnya itu perlu dikembangkan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya peningkatan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan disamping upaya penyembuhan dan pemulihan.

Dalam Sambutan Plh. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Kabid yankes. H. Moh. Husni Thamrin, SKM. M.Kes pada acara fokus group Discussion Evaluasi Kebijakan dan Program lanjut usia di Kabupaten Kota, dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Lansia di Indonesia mengatakan bahwa, salah satu dampak keberhasilan pembangunan kesehatan adalah terjadinya penurunan angka kelahiran dan angka kematian serta peningkatan umur harapan hidup penduduk Indonesia, yang memiliki korelasi positif terhadap peningkatan populasi lanjut usia ( lansia ).

“Setiap permasalahan kesehatan yang dihadapi lansia, tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, namun untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Lansia, diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait, diantaranya Dinas Sosial , BKKBN dan Institusi Pendidikan lainnya,” ungkapnya.

Berikutnya sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A S.Sos., M.M menyampaikan bahwa program pemberdayaan lansia di Departemen Kesehatan telah dikembangkan berdasarkan pertimbangan potensi dan peran yang dimiliki manusia, baik yang masih sehat maupun yang sudah mengalami gangguan kesehatan ringan.

Lebih lanjut juga disampaikan bahwa pedoman pemberdayaan lanjut usia untuk Puskesmas telah disusun dan disosialisasikan sertakan diimplementasikan di beberapa provinsi, dari kabupaten terpilih juga program perawatan jangka panjang untuk lansia untuk tingkat kemandiriannya yang menurun, fasilitas untuk pelayanan kesehatan lansia sudah mulai tersedia walaupun belum merata penyebarannya .

Juga disampaikan bahwa implementasi program lansia belum optimal, sehingga perlu pengembangan model pelayanan lansia yang terintegrasi dan pengembangan kapasitas agar implementasi program menjadi lebih optimal. Dan diharapkan kesehatan lansia secara benar, khususnya bagi pra lansia sehingga menghasilkan lansia yang sehat, aktif, mandiri dan produktif.

“Penanganan permasalahan kesehatan lansia dan pelaksanaan program kesehatan lansia tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk diantaranya dukungan dari DPRD kabupaten/ kota, Bappeda kabupaten/ kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota,” kata H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

Dan dikatakan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota memiliki wewenang untuk memasukkan program penanganan kesehatan dan pemberdayaan lansia, serta sumber daya berupa pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam penanganan kesehatan dan pemberdayaan lansia.

“Diharapkan sinergi kerjasama antara berbagai pihak, sehingga memberikan kontribusi penting untuk perbaikan kesehatan keluarga dan masyarakat,” harapnya.

Turut hadir dalam acara ini Plh. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Perwakilan Komda lansia Provinsi Sulawesi Selatan, IPB, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo beserta peserta focus group discussion.

( Humas Pemkab Wajo )

WAJO – Wakil Bupati Wajo, H. Amran, SE. hadiri Pembekalan KKLP dan memberikan materi Pemerintahan yang Bersih kepada para peserta KKLP STIE dan STIH Lamaddukelleng 2019, di Kampus Lamaddukelleng, Minggu (28/72019).

Mengawali pidatonya, H. Amran SE memperkenalkan diri dan menyampaikan terimakasih kepada Kampus Lamaddukelleng yang telah mengundangnya untuk membawakan kuliah umum dengan tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menyongsong Pemerintahan yang Amanah Menuju Wajo Maju dan Sejahtera”.

Dalam materi yang disampaikan, H. Amran SE menekankan akan melakukan perubahan di Kabupaten Wajo, dimulai dengan memperbaiki reformasi birokrasi.

“Ini yang harus diperbaiki dulu, pemerintahan tidak akan berjalan bagus kalau yang dibawah sudah bermasalah. Saya tekankan tidak akan ada jual beli jabatan bayar membayar bagi seluruh ASN untuk menduduki suatu jabatan baik itu eselon rendah maupun level eselon tinggi,” tegasnya.

“Saya tidak akan membebankan sepeser pun untuk semua ASN yang akan menduduki suatu jabatan mulai dari eselon rendah seperti kepala sekolah sampai eselon tinggi setingkat kepala dinas, kami tidak akan membebankan. Yang kami minta adalah kinerja bagaimana cara kita bekerja dengan baik melayani masyarakat, itulah yang kami butuhkan,” tambah H. Amran SE.

H. Amran SE juga menjelaskan, perubahan pada era globalisasi telah merambah ke berbagai sendi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk itu para mahasiswa sebagai generasi penerus harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan mental yang profesional agar menjadi modal dasar untuk menghadapi dan memenangkan persaingan di era globalisasi.

Lebih jauh, H. Amran SE, menyampaikan untuk menyongsong tata kelola pemerintahan yang baik tentunya harus dibarengi dengan niat yang baik dan amanah, amanah dalam artian terpercaya untuk melaksanakan kehendak rakyat dan melayani rakyat.

“Pemerintah Kabupaten Wajo yang kami kelola secara bersama mulai dari 2019-2024 insya Allah akan kami kelola dengan amanah, pemerintahan yang dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya menjunjung tinggi falsafah masyarakat Wajo yang demokratis dan taat hukum berdasarkan nilai-nilai Maradeka To Wajoe Taro Pasoro’ Gau’na Naisseng Alena Ade’na Napopuang yang berdasarkan nilai religius yang ditandai dengan Pemerintahan yang bersih dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif,” jelasnya.

Mengakhiri pidatonya, H. Amran SE, mengajak semua unsur baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengawal pemerintahan agar tujuan pemerintah dapat terwujud yaitu berkinerja tinggi, efektif, efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas demi terciptanya Wajo yang Maju dan Sejahtera.

Sekedar diketahui, di akhir acara juga dirangkaikan dengan tanya jawab seputar pemerintahan oleh para peserta KKLP STIE & STIH Lamaddukelleng kepada Wakil Bupati Wajo, H. Amran SE selaku narasumber dan pembawa materi kuliah umum.
( Humas Pemkab Wajo)

Bone (Sulsel) – Personel Korem 141/Tp dan Balak Rem melaksanakan Upacara bendera merah putih di lapangan Makorem 141 Toddopuli, Jalan jendral Sudirman No. 09 Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone.

Upacara dipimpin Kasilog Korem 141 Toddopuli, Letkol Inf Antero Ruas, Senin (29/07).

Dalam amanatnya, Letkol Inf Antero Ruas menyampaikan, Upacara bendera mingguan ini Jangan hanya dijadikan sekedar rutinitas yang biasa, namun harus benar-benar dimaknai sebagai sebuah implementasi jiwa Nasionalisme kita, melalui penghormatan terhadap simbol negara yang diperjuangkan melalui pengorbanan jiwa dan harta benda para pahlawan kusuma bangsa.

Upacara pengibaran bendera dilaksanakan dalam rangka memupuk jiwa kejuangan, patriotisme, nasionalisme dan solidaritas prajurit serta mengenang jasa para Pahlawan dan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme guna menghormati Sang Saka Merah Putih serta menumbuhkan jiwa kedisiplinan bagi prajurit dalam mengamalkan Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, Sumpah Prajurit serta memiliki makna penting, sebagai upaya untuk mengingatkan Prajurit dan ASN TNI Korem 141 Toddopuli sebagai sarana Komando guna menjalin komunikasi antara Pimpinan, Staf dan Anggota agar setiap kebijakan, instruksi, petunjuk dan informasi dapat mengalir dan dipahami secara seksama, untuk dijadikan pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas, Ungkap Kapenrem Mayor Inf Tawi. (Irwan N Raju)