Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta untuk intensif menggali sumber pendapatan daerah baru. Utamanya, melalui pungutan atau retribusi. Ini mengingat minimnya anggaran daerah di Kaltara, hingga saat ini. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf dengan para kepala OPD di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (29/7).

Disebutkan Irianto, guna menggali sumber pendapatan daerah baru itu, para kepala OPD diminta untuk berpikir lebih inovatif daripada sebelumnya. “Saya juga meminta, para asisten yang bertugas mengkoordinatori OPD agar segera mengkoordinasikan masalah ini dengan OPD terkait,” jelas Gubernur.

Selain soal pendapatan daerah, pada rapat staf tersebut, ada beberapa hal lainnya yang turut menjadi perhatian Gubernur. Di antaranya, soal rencana pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. “Saya minta mulai 2020 harus semakin aktif dilakukan koordinasi dan komunikasi antara Pemprov Kaltara dengan setiap kementerian terkait. Utamanya, soal pembagian kewenangan penganggaran dan hal penting lainnya. Jangan sampai terkendala lagi,” urai Irianto.

Gubernur juga menyinggung soal pengisian jabatan kepala OPD yang lowong. “Untuk seleksi terbuka bagi 3 kepala OPD (Kepala Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Kepegawaian Daerah), saya targetkan pada pekan kedua Agustus sudah dapat dilantik pejabat definitif hasil seleksi terbukanya,” ucap Gubernur.

Setelah seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama tahap I itu selesai, Irianto meminta agar segera dilakukan seleksi terbuka untuk sejumlah JPT pratama yang lowong pada tahap II. Yakni, jabatan kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD); Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan kepala Biro Hukum. “Pada jabatan tersebut, ada yang lowong karena pensiun, juga karena pejabat sebelumnya mutasi ke kementerian. Di antaranya, kepala DPUPR-Perkim dan Biro Hukum yang pejabat sebelumnya mutasi ke kementerian,” tutur Irianto.

KEDATANGAN INVESTOR MALAYSIA

Di sela-sela rapat staf, Gubernur mengundang 4 tamu asal Sabah, Malaysia untuk berkesempatan mempresentasikan rencana yang akan ditawarkannya di Kaltara. Untuk diketaui, rombongan dari Malaysia ini merupakan investor properti yang sempat berdiskusi mengenai pengembangan kota baru di dalam hutan dengan Gubernur sekitar 4 tahun lalu di Sabah.

Perusahaan pemodal tersebut milik Tan Sri Datuk Seri Panglima Harris bin Mohd Salleh, mantan Menteri di Sabah Malaysia. “Ini sebuah ide yang menurut saya, cukup menarik. Karena akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di Kaltara,” jelas Gubernur.

Rombongan yang beraudiensi ke Pemprov Kaltara tersebut, diketuai Hakim Khan. “Mereka membutuhkan lahan sekitar 25 ribu hektare untuk membangun 2 juta unit rumah. Rumah ini akan dijual atau disewakan kepada pensiunan asal luar negeri. Seperti Jepang dan lainnya,” ungkap Irianto.

Mendukung upaya ini, Gubernur memerintahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) untuk merangkum materi paparan dan rencana investasi yang disajikan. “Nanti, akan diupayakan untuk diaudiensikan dengan pihak Kementerian Bappenas/PPN dan kementerian terkait lainnya,” tutupnya.(humas)

TANJUNG SELOR – Berbagai prestasi yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sejauh ini, cukup banyak. Pun demikian, pencapaian itu bukan sekedar menjadi kebanggaan namun juga dapat menjadi cobaan bagi seluruh aparatur pemerintahan. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin apel pagi, Senin (29/7) di Lapangan Agatish, Tanjung Selor.

Untuk itu, Gubernur mengingatkan kepada seluruh aparatur Pemprov Kaltara untuk terus termotivasi bekerja cerdas, keras juga berintegritas. “Pencapaian itu, bisa menjadi cobaan bagi kita semua. Dari itu, teruslah bekerja cerdas, baik dan berintegritas,” kata Irianto.

Prestasi yang diperoleh itu, tak hanya diberikan oleh kementerian tapi juga lembaga independen yang ada di Indonesia. “Saya minta tetaplah luruskan niat, bekerja baik. Sebab, dengan begitu akan menjadi berkah bagi diri pribadi, keluarga juga negara,” tutur Gubernur.

Irianto juga mengajak aparatur dan masyarakat Kaltara untuk bersyukur karena berbekal intensifnya komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Kaltara dengan pemerintah pusat maka sejumlah infrastruktur pembangunan berbiaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltara segera dituntaskan. “Contohnya, jalan Malinau ke Binuang, lalu pembangunan PLBN Long Midang dan Sebatik. Untuk PLBN ini, apabila telah terbangun maka dalam 2 tahun kedepan bakal berdampak besar pada perekonomian masyarakat setempat,” beber Irianto.

Terakhir, Gubernur berpesan agar seluruh aparatur pemerintahan semakin meluruskan niat, berpikir lebih baik dan bekerja cerdas juga bekerja keras menghadapi tahun-tahun mendatang.(humas)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menyatakan dukungannya terhadap salah satu terobosan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, yaitu program BUN500. Program penyediaan benih unggul bermutu untuk komoditas perkebunan sebanyak 500 juta benih, dalam kurun waktu 2019-2024.

Kepala DPKP Kaltara Andi Santiaji mengatakan, melihat potensi yang besar di Kaltara, dirinya optimis program BUN500 bisa direalisasikan dengan baik. “Untuk memastikan kesiapan Kaltara dalam program BUN500 ini, insya Allah kalau tidak ada aral, Agustus nanti Menteri Pertanian (Mentan) H Amran Sulaiman akan berkunjung langsung ke Kaltara,” kata Santiaji.

DPKP Kaltara, kata Santiaji, sudah berkoordinasi dengan dinas pertanian kabupaten/kota terkait kesiapan mereka untuk menyambut kunjungan Mentan ke Kaltara. Dalam kunjungannya nanti, selain ingin mengetahui kesiapan Kaltara terhadap program BUN500, Mentan juga akan melihat potensi pertanian di Kaltara secara keseluruhan.

Dikatakan, pada 23 hingga 24 Juli lalu, tim advance dari Kementan sudah melakukan kunjungan ke Kaltara, tepatnya di Pulau Baru Bulungan. Di lokasi ini, ada satu inovasi pemanfaatan lahan eks tambak menjadi perkebunan kelapa. Ada sekitar 400 hektare lahan yang sudah ditanami kelapa dan sekitar 400 hektare lagi dalam tahap persiapan penanaman. Benihnya sendiri didapatkan langsung dari Balai Pembenihan Kelapa di Manado, Sulawesi Utara. “Selain ke lokasi perkebunan kelapa, tim survei Kementan juga kami dampingi untuk melihat beberapa titik perkebunan lada, kopi, kakao dan karet, yang sangat berpotensi di Kaltara,” jelasnya.

Selain di Bulungan, Mentan dijadwalkan berkunjung ke Malinau. Di sini, Mentan sekaligus akan me-launching 4 desa kopi di Malinau. Yakni, di Desa Sembuak Warod yang berada di Kecamatan Malinau Utara, dan Desa Punan Gong Solok, Setarap dan Punan Adiu di Malinau Hilir. “Kita tinggal menunggu arahan Gubernur, apakah nantinya juga akan mengintruksikan Bupati dan Walikota dengan didampingi OPD terkait untuk hadir, sekaligus menyampaikan potensi-potensi pertanian dari masing-masing kabupaten/kota kepada Mentan. Selain itu, kami juga merencanakan mengundang 1.500 petani dan kelompok tani yang ada di Kaltara, dalam upaya mensukseskan program BUN500,” bebernya.

Untuk diketahui, BUN500 merupakan salah satu terobosan dalam penyediaan benih tanaman perkebunan, yang dilakukan oleh Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Peluncuran program BUN500 telah dilakukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.

Di samping penyediaan benih unggul bermutu, sebagai pendukung juga mengenai logistik benih. Logistik benih yang dimaksud adalah jumlahnya masif dengan kualitas bagus dan distribusinya efisien. Logistik benih akan dibangun di sentra-sentra kawasan perkebunan, sehingga benih unggul tersebut mudah untuk didistribusikan dan tidak membutuhkan biaya yang besar.(humas)

TANJUNG SELOR – Prestasi membanggakan ditorehkan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara). Adalah Wahyu Eko Handayani, ASN di Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang terpilih masuk jajaran 10 besar widyaiswara terbaik Nasional.

Kepala BPSDM Kaltara Muhammad Ishak mengatakan, Wahyu Eko masuk satu di antara dari para widyaiswara dari kementerian dan lembaga yang menduduki peringkat 10 besar. Dan istimewanya, ASN dari Pemprov Kaltara ini, menjadi satu satunya peserta dari daerah yang masuk dalam 10 besar.

“Ini merupakan lomba bukan hanya untuk BPSDM saja, namun di peruntuk seluruh widyaiswara di Lembaga dan BPSDM seluruh daerah. Lomba ini untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme,“  kata Ishak. Para widyaiswara yang masuk 10 besar terbaik ini, lanjutnya, akan diseleksi lagi untuk meraih 3 besar.  “Karena yang dicari dalam lomba ini hanya juara 1, 2 dan 3, maka harus diseleksi lagi,” ujarnya.

Ishak mengatakan, sesuai jadwal yang ditentukan tahap seleksi selanjutnya untuk mencari 3 besar itu akan dilaksanakan pada 1 Agustus nanti. Yaitu meliputi presentasi dan wawancara di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kemudian diumumkan pada 6 Agustus 2019.

Di tempat sama, Wahyu Eko Handayani, peserta asal Provinsi Kaltara yang masuk dalam 10 besar tersebut mengatakan, saat ini dirinya telah mempersiapkan karyanya untuk mengikuti pada tahap selanjutnya. “Sementara saya persiapkan, namun masih ada yang harus diperbaiki lagi,” kata Wahyu Eko Handayani. (humas)

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menilai adanya rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan langkah tepat. Tidak hanya itu, kebijakan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pun, dinilai sangat menguntungkan bagi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Kaltim.

Saat menjadi pembicara pada diskusi publik di Lamin Etam, Sabtu (27/7) lalu, Gubernur Irianto membeberkan sejumlah alasan mendukung rencana pemindahan ibukota negara itu ke Kalimantan. Menurutnya, rencana itu sudah cukup lama digaungkan. “Euforia pemindahan ibukota negara ini sudah pernah dicanangkan.

Presiden Soekarno pada saat itu menyiapkan Palangkaraya (Kalimantan Tengah). Kemudian itu kembali diwacanakan oleh Presiden Jokowi. Ada Kaltim, Kalsel, dan Kalteng. Meski begitu, kita juga harus memahami terlebih dahulu apakah hanya pusat pemerintahan atau secara keseluruhan,” kata Gubernur.

Irianto menilai, ketika Kaltim menjadi ibukota negara, provinsi termuda di Indonesia ini kelak akan mengambil peran sebagai hinterland dari ibukota negara. Fungsinya, sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok, energi serta tempat produksi komoditi ekspor.

“Pemindahan ibukota negara juga saya anggap merupakan solusi cerdas yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk memecah masalah disparitas antar wilayah. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai dampak adanya pemindahan ibukota akan menyebabkan munculnya sebagian wilayah di sekitar wilayah Ibukota baru menjadi magnet atau kutub baru dalam perkembangan negeri ini,” jelasnya.

Dari itu, pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mengurangi kesenjangan nasional yang terjadi selama ini.

Tak sampai di situ, Gubernur menilai bagi Kaltara, kondusifitas sangat penting. Pasalnya, daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki garis batas negara sepanjang 1.038 kilometer yang membentang di dua kabupaten yakni Kabupaten Nunukan dan Malinau. Sehingga keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan tersebut tidak boleh diabaikan. “Kondisi Keamanan dapat diukur dari 3 indikator, yaitu Indeks Demokrasi, Indeks Kerukunan Beragama dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini, indeks demokrasi Kaltara pada 2018 berada di angka 81,06 yang termasuk nomor 3 tertinggi di Indonesia. Pada 2018, Provinsi Kaltara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur dinilai sebagai tiga daerah dengan kehidupan keagamaan paling rukun sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 2019. Sedangkan IPM Kaltara berada dalam kelompok sedang dengan nilai 69,84 pada 2018. Angka ini terus meningkat, dimana pada 2013 masih berada di angka 67,99.

Dalam seminar yang digagas Universitas Mulawarman (Unmul) dengan tema Kesiapan Kalimantan Timur Terhadap pemindahan IKN Indonesia, hadir juga nara sumber dari pusat. Yakni, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Tri Dewi Virgiyanti. Dirinya menjelaskan, kajian yang mereka lakukan belum mengerucut ke salah satu provinsi.

Menurut Tri, semua kandidat memiliki nilai plus dan minus. Dan tidak mudah mencari lokasi yang paling aman dari semua kandidat. Ada yang rawan kebakaran hutan, ada yang rawan air.

Kalaupun ada pandangan berbagai pihak bahkan akademisi yang mengatakan dan menerka 90 persen kriteria penilaian Bappenas layak di Kaltim, Virgi menyatakan itu sah-sah saja.

Mungkin sebagai bentuk kepercayaan diri daerah masing-masing. Yang jelas, ia menyebut, hasil resmi kajian Bappenas soal kepastian lokasi pada Agustus dan Desember 2019 atau saat kajian selesai. “Setelah kajian selesai, Bappenas hanya sebatas membuat rekomendasi dan catatan penilaian dari tiap-tiap daerah diserahkan pada Presiden. Keputusan akhir hanya Presiden Jokowi,” tutupnya .(humas)