Pemprov Dorong Peningkatan Pemasaran Produk Perikanan Kaltara

NUNUKAN – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop-UKM) Kaltara, Hasriyani, S.H., M.M secara resmi membuka kegiatan Fasilitasi Dukungan Teknis Peningkatan Ekspor Produk Perikanan oleh Kementerian Perdagangan RI di Provinsi Kalimantan Utara, di Hotel Neo Fortuna, Kamis (25/7).

Dalam sambutannya Hasriyani mengapresiasi Kementerian perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan ini.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas mutu produk perikanan dan kompetensi para pelaku usaha di Kaltara secara komprehensif dan sustainable,” katanya.

Melalui kegiatan ini agar dapat mendorong gairah pemasaran produk perikanan Kaltara di pasar ekspor melalui manajemen tata kelola sumber daya perikanan di Indonesia.

Hasriyani menuturkan melalui kegiatan ini dapat ditemukan solusi bersama dalam meningkatkan pemasaran produk perikanan di Kaltara, yang memiliki potensi sangat besar tapi belum dimanfaatkan dengan tepat.

Sekaligus mendorong sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengaktifkan PLBN Sei Nyamuk di Sebatik sebagai Entry Point yang disepakati oleh Malaysia akan menjadi pintu masuk keluar barang dan orang, serta pemanfaatan SKPT sebagai pelabuhan ekspor untuk produk perikanan.

“Diharapkan kedepan provinsi Kalimantan Utara memiliki hilirisasi produk perikanan melalui industri pengolahan hasil perikanan yang modern dan dikelola secara profesional agar dapat meningkatkan nilai jual produk perikanan dibandingkan hanya sekedar menjual raw material ke negara lain,” tuntasnya.

Turut hadir diantaranya Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Dr. Ir. Iskandar Panjaitan, M.Sc., Kepala Inspektur I, Ojak Simon Manurung, SE., M.M., Direktur Kepelabuhan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Tri Aris, Atase Perdagangan Kuala Lumpur, Aziza Rahmaniar Salam, Atase Perdagangan Tokyo, Merry Astrid Indriasari, jajaran perangkat daerah dan peserta kegiatan.

(dkisp)

Gubernur Terima Penghargaan Sebagai Tokoh Peduli Pemuda Indonesia

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. menerima penghargaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Award tahun 2024 sebagai Tokoh Peduli Pemuda Indonesia pada perayaan HUT KNPI ke-51 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (27/7) malam.

Penghargaan tersebut diraih karena dinilai Gubernur telah memberikan banyak kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan khususnya di Kaltara.

Gubernur Zainal Paliwang hampir tidak pernah absen pada setiap kegiatan kepemudaan seperti kegiatan olahraga, seni, hingga kegiatan seputar ekonomi kreatif karena hal tersebut dianggap perlu untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Kaltara.

Selain Gubernur, beberapa tokoh juga mendapat penghargaan diantaranya Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, Anggota DPD RI, Fahira Idris, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, dan Wali Kota Blitar, Santoso.

Penghargaan KNPI Award langsung diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI, Haris Pertama pada perayaan HUT KNPI ke-51 yang mengusung tema “Merawat Kebhinnekaan, Menjaga Keutuhan NKRI”.

Haris menyampaikan kepada KNPI di daerah untuk berupaya mendorong dan bersinergi dengan program-program pemerintah yang baik agar pembangunan di daerah berjalan dengan maksimal.

Sebelum KNPI Award diakhiri, Prof. Mahfud MD. yang juga mendapat penghargaan dari KNPI memberikan orasi tentang besarnya peran pemuda dari zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini dalam menjaga kesatuan NKRI dan proses-proses demokrasi di Indonesia.

“Momentum HUT KNPI ke-51 ini merupakan momen untuk refleksi. Pemuda harus mau berkorban dan bersatu menjaga NKRI, dengan memperjuangkan keadilan, hukum, dan demokrasi,” tuntas Mahfud.

(dkisp)

Wujudkan Harapan Masyarakat, Pemprov Hadirkan Laboratorium Kateterisasi Jantung di RSUD dr. H Jusuf SK

TARAKAN – Keseriusan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat semakin nyata. Salah satunya adalah kehadiran pelayanan tindakan kateterisasi jantung di RSUD dr. Jusuf SK.

Gubernur Dr. (H.C). H. Zainal Arifin Paliwang, M.Hum hadir meresmikan langsung laboratorium kateterisasi jantung dan pembuluh darah atau yang biasa disebut Catheterization Laboratory (Cath Lab, red) dan kegiatan proctorship kardiovaskular, Sabtu (27/7).

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa layanan ini telah dinanti-nantikan masyarakat di Kaltara. Bersyukur karena harapan yang diperjuangkan sejak 2021 ini telah terealisasi.

Dengan dukungan alat yang mutakhir ia mengharapkan adanya peningkatan pelayanan penanganan penyakit jantung sehingga masyarakat tidak perlu berobat ke luar daerah.

“Hal ini sudah lama sekali kita tunggu-tunggu untuk masyarakat. Kini masyarakat sudah tidak perlu jauh-jauh melakukan kegiatan kateterisasi di beberapa provinsi. Alhamdulillah, rumah sakit Jusuf SK sudah bisa melayani masalah penyakit jantung,”katanya.

Ia menyebutkan berdasarkan riset kesehatan tahun 2018, angka penyakit jantung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan prevalensi penyakit jantung di Indonesia 1,5 persen.

Ia mengatakan pemerintah provinsi juga mendukung dibukanya layanan bedah jantung dan turut mendukung pelaksanaan 10 program nasional.

“Sepuluh program nasional ini diantaranya jantunh, kanker,stroke,kesehatan jiwa, uronefrologi, respirasi dan tuberculosis, gastrophepatologi, diabetes melitus, dan penyakit infeksi emergencing, dan program nasional lainnya,” sebut Gubernur Zainal.

Pada kesempatan ini mengharapkan dukungan dan sinergitas IDI,organisasi profesi lainnya serta instansi terkait untuk berperan aktif memberikan kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kaltara Usman, Plt. Direktur RSUD dr.H. Jusuf SK dr. Budy Azis B., Sp.PK, Ketua Pengampunan Kardiovaskular Dr. dr. Hananto Andriantoro Sp.JP (K), dan tim dari RSJPD Harapan Kita.

Gubernur juga melakukan penandatanganan MoU dan prasasti tanda disahkannya layanan Cath Lab. Selain itu Gubernur juga membagikan cinderamata khas Kaltara batik dan singal kepada ketua dan tim dari RSJPD Harapan Kita.

(dkisp)

 

Ketum KERIS: Tangkap Importir dan Oknum Aparat Yang Terlibat Impor Ilegal, Negara Harus Lindungi Ekonomi Rakyat

Jakarta,-Berandankrinews.com
Pedagang di pasar Tanah Abang, Mangga Dua dan Thamrin City Jakarta resah dengan isu razia barang impor yang akan dilakukan oleh Satgas Mafia Impor Ilegal. Pengacara kondang Hotman Paris mempertanyakan dasar hukumnnya razia barang impor di pasar-pasar tersebut.

Menurutnya barang yang sudah ada di pedagang adalah milik perorangan, yang harusnya di razia itu importir atau oknum aparat di pelabuhan yang meloloskan barang impor tersebut. Untuk membicarakan lebih lanjut saat ini sudah tersambung dengan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Dokter Ali Mahsun ATMO.

Anto Wijaya PasFM Jakarta
Pak Ali, bagaimana mencermati isu razia impor ilegal di pedagang ini?

Dokter Ali Mahsun ATMO Ketua Umum KERIS
Yang pertama, soal barang impor yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah instrospeksi diri kenapa barang impor ilegal bisa masuk di wilayah RI. Artinya penjagaan kedaulatan ekonomi Indonesia ini sangat rapuh.

Kedua, barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia itu sudah sejak beberapa waktu lalu, sudah lama atau klasik dan laten. Dan pemerintah selalu menjadikan para pedagang di sektor hilir, di pasar Tanah Abang, ITC Mangga Dua, Thamrin City Jakarta, dan pasar-,pasar lain di seluruh Indonesia menjadi korban. Padahal mereka ini tidak konstribusi salah apapun terhadap masuknya barang impor ilegal itu.

Yang salah adalah importirnya yang memasukkan barang ke Indonesua. Tentunya mereka tidak sendirian, ada oknum-oknum pemerintah yang turut serta membantu memasukan barang impor ilegal ini.

Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya, selaku Ketua Umum KERIS, saya mendesak pemerintah tidak merazia barang impor ilegal ke pedagang. Karena mereka tidak ada konstrihusi salah apapun atas masuknya barang impor ilegal ke Indonesia. Yang salah importir dan oknum-oknum pemerintah yang membantu impor ilegal ini, serta pemerintah tidak mampu menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

Anto Wijaya PasFm Jakarta
Masalah impor ilegal ini kembali menghangat ketika banyak pabrik tekstil yang mulai tutup sehingga banyak mem-PHK karyawannya. Menurut Pak Ali, bagaimana seharusnya melihat korelasi antara impor ilegal khususnya tekstil dengan banyaknya pabrik tekstil yang gulung tikar?

Dokter Ali Mahsun ATMO Ketua Umum KERIS
Pertama, dimasa pandemi covid-19 perihal barang impor ilegal ini juga terjadi. Banyak pakaian impor ilegal masuk Indonesia dan akhirnya di beberapa titik dibakar Mendag RI Zuklifli Hasan.

Waktu itu juga ada keluhan pabrik tekstil Indonesia alami drop omsetnya akibat barang impor ilegal di sektor tekstil. Oleh karena itu, pertama, Indonesia harus menegakkan dan memperkokoh kedaulatan ekonomi sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di negeri ini.

Kalau memang impor barang tertentu dilarang, tegaskan bahwa hal tersebut dilarang. Tegakkan hukum, tangkap importinya, tangkap oknum pemerintah yang terlibat, adili, dan hukum seberat-beratnya. Hal ini bukan hanya sektor tekstil, melainkan barang-barang yang lain termasuk narkoba. Kedua, terkait daya saing sektor pertekstilan Indonesia.

Pemerintah juga harus memberikan sebuah pendampingan kepada para produsen sektor hulu, baik pabrik tekstil mau pun konveksi UMKM berupa fasilitas-fasilitas tertentu sehingga produknya punya daya saing yang tinggi. Tidak boleh dibiarkan seperti saat ini sehingga banyak barang murah dari luar negeri masuk Indonesia dengan seenaknya.

Kita sadar dan memahami bahwa kondisi bukan hal yang mudah. Tapi, negara atau pemerintah atau presiden itu punya kewenangan sangat besar sekali hadir mendampingi ekonomi rakyatnya agar mampu bersaing dan unggul di negeri sendiri mau pun global

Kemudian yang ketiga, kita memang sedang mengalami kemerosotan sangat luar biasa, salah satu dampak kemajuan teknologi digital, bangsa ini luruh semakin tidak cinta dan bangga terhadap produk-produk rakyat dan bangsanya sendiri. Ini juga tanggungjawab kita bersama, pemerintah dan kekuatan elemen bangsa yang lain.

Ke-empat, bangsa ini memang sudah terinfiltrasi budaya pragmatis dan hedonis. Hal-hal yang berbau impor atau luar negeri seakan-akan yang terbaik sehingga mengalahkan produk-produk dalam negeri.

Infiltrasi ini harus segera ditangani dan dicegah melalui sosialisi, edukasi dan desiminasi atas rasa cinta dan bangga terhadap produk-produk rakyat dan bangsa sendiri.

Ini pun jadi tanggungjawab kita semua, pemerintah dan para pemengku kepentingan di republik ini termasuk organisasi-organisasi yang ada di negeri ini.

Demikian Ketua Umum KERIS Dokter Ali Mahsun ATMO, Saya Anto Wijaya Radio Bisnis Jakarta PasFm 92,4

Wakil Bupati Nunukan Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Pertanggungjawaban Raperda APBD TA.2023

NUNUKAN-Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah menghadiri rapat paripurna ke-12 masa sidang III tahun sidang 2023-2024 DPRD Kabupaten Nunukan, dalam acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.Nunukan tahun anggaran 2023. Senin, (22/07/2024)

H.Hanafiah dalam sambutannya mewakili Bupati Nunukan, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Nunukan dalam pembahasan dan persetujuan Raperda APBD TA.2023.

 

“Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada DPRD Nunukan dan fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya, sehingga dapat menerima dengan baik laporan keuangan pemerintah daerah/LKPD pemerintah Kab.Nunukan TA.2023 serta menyetujui untuk disahkannya”. Tutur Hanafiah

Selanjutnya Hanafiah mengatakan bahwa rapat paripurna sebagai bentuk ketaatan dalam aturan yang berlaku dan trasparansi,sehingga memiliki dasar hukum yang jelas.

“Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” jelas Hanafiah.

Kemudian Pemerintah daerah berharap dengan adanya persetujuan ini akan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat.

” Berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, yang bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat” lanjut Hanafiah

Lebih lanjut, diakhir sambutannya Hanafiah mengharapkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif dan pengawasan dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami tetap mengharapkan kerjasama sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik dan mengharapkan kepada semua pihak terutama DPRD Nunukan agar tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tutup Hanafiah.

Nam/Meri