TANJUNG SELOR – Pada Juli 2019, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara),
khususnya Kota Tarakan mengalami deflasi sebesar minus (-) 0,64 persen atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari
150,66 pada Juni 2019 menjadi 149,70 pada Juli 2019. Selain itu, inflasi tahun kalender sebesar 1,56 persen dan inflasi tahun ke tahun pada Juni 2019 sebesar 3,89 persen.
Demikian sesuai rilis Badan Pusat
Statistik (BPS) Kaltara, tentang Perkembangan IHK/Inflasi Provinsi Kaltara Bulan
Juli 2019 per 1 Agustus 2019. Disampaikan
Gubernur Kaltara
Dr H Irianto Lambrie, sesuai laporan BPS,
deflasi
tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga
kelompok transportasi dan komunikasi sebesar -2,32 persen dan
kelompok bahan makanan sebesar -2,03 persen. Sementara itu, kelompok pendidikan, rekreasi dan komunikasi mengalami
kenaikan harga sebesar 3,89 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,46 persen,
kelompok sandang sebesar 0,17 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau sebesar 0,10 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan
bahan bakar sebesar 0,04 persen.
Pada bulan lalu, sebutnya kelompok
pengeluaran yang memiliki andil yang dominan terhadap deflasi adalah kelompok
bahan makanan sebesar -0,5485 persen. Diikuti kelompok transportasi dan komunikasi sebesar -0,3387 persen.
Sedangkan kelompok pengeluaran yang memiliki andil dominan terhadap inflasi
adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,1943 persen.
Diikuti kelompok kesehatan sebesar 0,0209 persen, kelompok makanan jadi,
minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,0170 persen, kelompok perumahan, air,
listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,0087 persen. Selanjutnya kelompok
sandang sebesar 0,0084 persen. Kondisi ini menempatkan Kaltara sebagai kota dengan deflasi
tertinggi di regional Kalimantan.
“Kondisi kota-kota lain yang berada
di Pulau Kalimantan di luar Kota Tarakan, menurut analisa BPS yakni inflasi tertinggi terdapat pada kota Samarinda sebesar
0,59 persen, kemudian kota Tanjung sebesar 0,18
persen dan kota Singkawang sebesar 0,13 persen. Sedangkan kota yang mengalami deflasi tertinggi setelah Kaltara adalah
kota Sampit sebesar -0,26 persen. Diikuti kota Palangkaraya sebesar -0,24 persen, kota Pontianak Sebesar -0,10 persen, kota Banjarmasin sebesar
-0,09 persen dan Kota Balikpapan sebesar -0,08 persen,” urai Gubernur.
NERACA DAGANG MASIH SURPLUS
Neraca perdagangan kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan di Kaltara tetap
menunjukan nilai yang positif (surplus). Pada Juni 2019 neraca perdagangan surplus
sebesar USD 50,53 juta. Tercatat, pada Juni 2019 nilai ekspor di Kaltara
mencapai USD 57,65 juta, sementara impor sebesar USD 7,13 juta. “Nilai total
ekspor Kaltara dari Januari hingga Juni 2019, dari catatan BPS mencapai USD
485,96 juta, dan impor sebesar USD 41,18 juta,” ungkap Irianto.
Hampir seluruh komoditi ekspor melalui pelabuhan di Kaltara pada Juni 2019
adalah komoditi barang non minyak dan gas bumi (Migas). Begitu pula dengan
nilai impor, yang didominasi oleh komoditi barang non migas.(humas)
TANJUNG SELOR – Sebanyak 18 orang peserta seleksi penerimaan
Calon Praja (Capra) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Kalimantan
Utara (Kaltara) dinyatakan lolos untuk mengikuti tes atau
seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir) yang akan dilaksanakan pada 9 hingga 12 Agustus
mendatang.
Kelulusan 18 orang
ini, berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor
810-344 tahun 2019. “Sebanyak 18 orang yang
akan mengikuti seleksi pantukhir ini, merupakan peserta yang memenuhi syarat
tes psikolog, integrasi dan kejujuran yang sudah dilaksanakan pada 27 Juli lalu,“
kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Burhanuddin, baru-baru ini.
Burhan—sapaan akrabnya mengungkapkan, sesuai jadwal yang
ditentukan oleh panitia pusat, seleksi pantukhir akan dilaksanakan pada 9
hingga 12 Agustus mendatang di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. “Kami
tetap melakukan koordinasi dengan penitia pusat. Untuk seleksi pantukhir, pada
tahap awalnya nanti dimulai dengan verifikasi faktual.
Yaitu pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi pendaftaran. Setelah itu, hasilnya
akan diumumkan pada 13 Agustus 2019 nanti,“ ungkapnya.
Dikatakan Burhan, setelah peserta seleksi Capra IPDN
mengikuti tahap awal seleksi pantukhir, selanjutnya para peserta akan mengikuti
tes kesehatan pusat, yang dilaksanakan pada 14 hingga 25 Agustus 2019. Kemudian
tes kesamaptaan pada 18 hingga 27 Agustus
2019, hinggga tes wawancara dan pemeriksaan penampilan yang dijadwalkan pada 28
hingga 30 Agustus 2019. “Hasil seleksi
pantukhir akan diumumkan pada 31 Agustus 2019. Kalau seperti tahun lalu itu, setelah
peserta dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan Capra IPDN tahap selanjutnya
Capra IPDN akan melaksanakan Latsar (Latihan Dasar) yang rencananya di Akpol (Akademi
Kepolisian),” jelas Burhan.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada penerimaan Capra IPDN,
dua tahun berturut-turut Kaltara selalu memenuhi dari kuota, bahkan lebih. Namun, tahun
ini Kaltara justru masih kekurangan 5 orang dari kuota yang diberikan sebanyak
23 calon praja. “Untuk penambahan, kami masih koordinasikan dengan pimpinan. Salah
satunya kami akan menyurati ke pusat (IPDN) untuk memenuhi sesuai dengan kuota
yang ditentukan. Ini kami terus berupaya melakukan kooridnasi, “ tuturnya.
Terkait dengan penambahan kuota, Burhan mengaku belum bisa
memastikan. Karena untuk penambahan merupakan kebijakan dari pusat. Dari Pemprov
Kaltara melalui BKD hanya mengusulkan. “Untuk masuk ke dalam ranah penilaian
kami tidak punya kewenangan. Karena hasil tes atau seleksi Capra IPDN itu semua
yang menilai dari pusat. Kita hanya menerima berkas pendaftar dan memfasilitasi
pelaksanaan tes bagi para peserta seleksi,” tutup Burhan.(humas)
JAKARTA — Pemerintah pusat menargetkan kesediaan lahan untuk pembangunan daerah menjadi perhatian khusus untuk dilakukan sertifikasi. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Program Reforma Agraria Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan HPK Tidak Produktif Sebagai Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Kawasan Hutan di Hotel Borobudur, Jakarta (5/8).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, yang didampingi oleh
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil
serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.
Gubernur mengungkapkan, arahan Menko
Perekonomian pada rapat itu, kesediaan lahan yang ada di daerah perlu
ditelusuri dengan baik agar menjadi produktif.
Disebutkan Irianto, salah satu pilar yang lebih dulu dilaksanakan adalah
melukan sertifikasi lahan rakyat melalui kementerian terkait. Bahkan menurut
Pak Darmin, lebih dari 5 juta bidang lahan milik rakyat sudah tersertifikasi. Ini lonjakan
besar dari tahun sebelumnya yang hanya ratusan ribu,kata Irianto.
Tahun ini pemerintah pusat berharap
mampu mensertifikasi 9 juta bidang lahan. Dan pemerintah pusat sangat
optimistis mampu mensertifikasi seluruh lahan rakyat di negeri ini. Sehingga
dengan begitu, akan memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada masyarakat
untuk mengembangkan kegiatan usahanya, melalui adanya sertifikasi
itu,bebernya.
Diungkapkan Gubernur, di Kaltara
sendiri, berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK No
550/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018, Pencadangan Hutan Produksi yang dapat
dikonversi (HPK) Tidak Produktif untuk Sumber TORA seluas 3.901 hektare,
meliputi Kabupaten Nunukan seluas 419,93 hektare (11 persen), Kabupaten
Bulungan seluas 222,88 hektare (6 persen), Kabupaten Tana Tidung seluas
1.503,26 hektare (38 persen), dan Kabupaten Malinau seluas 1.753,68 hektare
(45 persen).
Kendati demikian, untuk TORA sendiri
memiliki kendala meliputi penguasaan lahan atau bidang tanah masyarakat perorangan
lebih dari 5 Ha (melebihi kriteria kepemilikan lahan sesuai Perpres nomor 86
tahun 2018 tentang Reforma Agraria).
Tidak hanya itu, lokasi yang menjadi
usulan cadangan TORA sulit dijangkau, sementara waktu dan biaya verifikasi lokasi dan pengukuran terbatas . Selanjutnya,
berdasarkan hasil inver tahun 2018 masih dalam proses telaahan UPT Pusat
Kementerian LHK (BPKH wilayah IV Samarinda), sehingga usulan rekomendasi belum dapat disampaikan
dan ditandatangani oleh Gubernur.
Sementara itu, Menko Bidang
Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, TORA merupakan salah satu program
redistribusi atas tanah. Menurutnya pemerintah sengaja menginginkan ini menjadi
bagian dari penyelesaian konflik penguasaan lahan. Sehingga ketika semuanya
tersertifikasi, masyarakat memiliki payung hukum yang kuat untuk mengelola
kawasan itu. Kita
berharap juga nantinya, Presiden RI Joko Widodo dapat menyerahkan langsung
sertifikat itu kepada masyarakat,tuntasnya. (humas)
WAJO – Guna mendukung sirkular ekonomi masyarakat di kabupaten Wajo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI lewat Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah PSLB3 menggandeng Pemerintah Kabupaten Wajo menggelar sosialisasi pengembangan bank sampah dalam menunjang sirkular ekonomi masyarakat menuju Indonesia bebas sampah 2025 di Hotel Ayu Sengkang, Rabu (7/8/19).
Wakil Bupati Wajo, H. Amran SE saat membuka kegiatan tersebut menyatakan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari waktu ke waktu semakin berkurang, jumlah penduduk semakin bertambah begitu pula dengan aktivitas masyarakat yang menghasilkan sampah dan limbah berbahaya semakin meningkat setiap tahunnya.
“Sampah telah menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia termasuk kabupaten Wajo. Jumlah sampah di Wajo ditahun 2017 sebanyak 57.409,82 ton meningkat di tahun 2018 menjadi 57.755,12 ton artinya mengalami peningkatan sebanyak 345,3 ton dan di prediksi akan terus mengalami kenaikan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wajo,” paparnya.
Kondisi tersebut apabila dibiarkan tanpa ada pengelolaan secara optimal melalui langkah strategis diakuinya akan berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang.
Olehnya itu, H. Amran SE menegaskan permasalahan sampah dan limbah B3 merupakan permasalahan bersama yang perlu dipecahkan dan diolah menjadi potensi yang bernilai tambah bagi sirkular ekonomi masyarakat.
H. Amran SE juga mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan pengelolaan sampah melalui 3R yaitu Reuse, Reduce, dan Recycle seperti dengan mendirikan 40
bank sampah, daur ulang, pengomposan dan lain-lain untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA) serta menyusun program-program sedekah sampah yang saat ini telah merambah ke masjid-masjid.
Dirjen Pengelolaan Sampah PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Agus Syaifudin menjelaskan, bank sampah memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah nasional sebesar 1,7% atau 1.389.522 ton/tahun dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 1.484.669.825 per tahun.
Keuntungan ekonomi sirkular tersebut diperoleh dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle).
Atas dasar itulah, konsep sirkular ekonomi sampah sebagai kampanye untuk menjadikan sampah bernilai jual kembali, dalam penerapannya diyakini akan membuat cara berbisnis lebih ramah lingkungan.
Hanya saja, dalam penerapannya ia mengungkapkan masih banyak terjadi kendala terkait pengolahan bank sampah hal itu dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah menyebabkan sampah belum dapat dikelola secara optimal di sumbernya. Bahkan, banyak sampah yang tercecer ke lingkungan dan berakhir di laut.
Disisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI, A. Yuliani Paris mengungkapkan, telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program pemerintah pusat yang mencanangkan Indonesia Bersih Sampah 2025 termasuk di Kabupaten Wajo.
“Di DPR kita telah melakukan pelatihan-pelatihan tentang bank sampah dalam hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana mengurangi penggunaan plastik sejak dini yang berpotensi menjadi sampah dan limbah, karena sampah yang sangat sulit terurai itu sampah plastik,” jelasnya.
Terkait kurang berhasilnya pengolahan sampah di Kabupaten Wajo sendiri, A. Yuliani Paris berpendapat hal itu disebabkan karena perilaku masyarakat belum pada perilaku 3R (Reuse, Reduce, Recycle).
“Masyarakat tidak pernah berupaya mengurangi sampah dalam hal ini kemasan produk maupun penggunaan alat-alat rumah tangga yang berbahan dasar plastik, selain itu bank sampah yang dibuat Pemda tentu tidak cukup olehnya itu masyarakat harus didorong untuk berinovasi menciptakan bank sampah sendiri,” imbuhnya
Untuk mewujudkan itu, kata A. Yuliani Paris, ia mengajak masyarakat untuk membuang paradigma lama untuk penanganan sampah yang sebelumnya kumpul, angkut kemudian buang, menjadi kumpul, kelola sedekat-dekatnya dengan sumber, sisanya baru buang.
Diketahui, dalam kesempatan ini Anggota Komisi VII DPR-RI, A. Yuliani Paris juga menyerahkan bantuan motor sampah 3 roda kepada Pemerintah Kabupaten Wajo.
WAJO – Wisuda I Pascasarjana , Sajana dan Diploma Universitas Puangrimaggalatung Tahun 2019 di Sengkang Rabu, 7 Agustus 2019.
Diawal acara Bupati Wajo beserta petinggi dari Universitas Prima dijemput dengan tari penyambutan yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta serta persembahan tari-tarian dan pembacaan surat keputusan pengurus alumni Puangrimagalatung yang diketuai oleh Bupati Wajo dan dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama Universitas Prima dengan Universitas Bosowa.
Adapun Wisudawan Universitas Puangrimaggalatung yang diwisuda di Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut.
Fakultas Ilmu Administrasi
A. Prodi : Administrasi Publik = 359 orang
B. Prodi : Administrasi Bisnis = 15 orang
Jumlah keseluruhan 374 orang
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
A. Prodi : Pend. Bahasa Indonesia = 58 orang
B. Prodi : Pendidikan Biologi = 32 orang
C. Prodi : Adm pendidikan. = 29 orang
Jumlah Keseluruhan 119 orang
Fakultas Pertanian
A. Prodi : Agribisnis. = 8 orang
B. Prodi : Agroteknlogi = 2 orang
Jumlah Keseluruhan 10 orang.
Fakultas Keperwatan dan Kebidanan
A. Prodi : Kebidanan = 45 orang
B. Prodi : Keperawatan = 139 orang
Jumlah keseluruhan 184 orang
Pascasarjana = 55 orang
Jumlah total keseluruhan = 742 orang
Dalam sambutan Rektor Universitas Puangrimagalatung Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.Si. menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota DPR-RI Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc, atas kehadirannya pada acara hari ini dan pada perubahan bentuk dari STIA Prima menjadi Universitas Prima, kemudian kepada L2 Dikti atas perhatiannya hari ini dan juga kepada dewan Pembina yayasan Uniprima kemudian kepada Rektor Universitas Bosowa bahwa pimpinan Universitas Puangrimaggalatung mengucapkan selamat atas Diesnatalis ke 39 universitas Puangrimaggalatung.
Sedangkan sambutan dari Dewan Pembina Universitas Puangrimaggalatung dr. Sanusi Karateng menyampaikan bahwa wisuda ini merupakan yang pertama kalinya digelar secara resmi, setelah menjadi Universitas Puangrimaggalatung, dan tak dapat di pungkiri bahwa ini adalah kerja keras dari semua pihak, juga dari Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
“Selamat datang kepada Andi Yuliani Paris, ini merupakan Universitas pertama di Bosowa dan ini tidak terlepas dari banyak pihak utamanya Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Bupati Wajo dan DPRD Kabupaten Wajo,”katanya.
Juga diharapakan kepada lulusan nantinya menjaga Citra almamater setelah lepas dari sini, jagalah Citra almamater di tengah masyarakat katanya, yang disampaikan kepada para peserta yang lulus pada hari ini.
Sementara itu Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc, menyampaikan dalam sambutannya mengatakan kalau yang paling beruntung hari ini adalah orang tua mahasiswa, di mana momen ini merupakan pencapaian yang patut disyukuri, dan hal yang penting adalah kejujuran serta punya integritas .
“Sekarang era 4,0 perguruan tinggi harus siap hadapi dan menghadapi terobosan-terobosan, ada 4.700 jargas yang kami kawal yang sementara dipasang di sekarang di kota Sengkang dan ada 580 mesin berbahan bakar gas yang diserahkan November nantinya,” ungkap Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
Sambutan daripada Ketua L2 Dikti Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. menyampaikan industri 4,0 merupakan loncatan yang sangat tak terduga ciri-cirinya diantaranya ada ide ada Inovasi digitalisasi ada enterpreneur dan kolaborasi Mahasiswa juga harus keluar untuk menata dunianya di luar yang merupakan studi lapangan.
Di acara yang sama Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud menyampaikan ini wisuda pertama dari Universitas Prima dan ini merupakan perjuangan meraih dari STIA Prima menjadi Universitas Prima dan ini merupakan juga partisipasi daripada Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
“Ini merupakan langkah strategis untuk membangun Wajo 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Wajo juga sampaikan apresiasi yang tinggi kepada pengurus Universitas Puangrimaggalatung yang telah berkontribusi di Kabupaten Wajo,” kata Bupati Wajo.
Dan dilanjutkan dengan mengatakan bahwa ada tiga kelompok yang harus berterima kasih pada hari ini di antaranya, Orang tua wisudawan karena mereka menjadi kebanggaan putra-putrinya dan disampaikan sampaikan kepada orang tua wisudawan kalau ilmu itu tidak akan pernah berhenti.
“Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karna ilmu itu merupakan warisan yang paling Hakiki, ilmu pengetahuan harta yang tidak bisa habis dan ini akan menjadi amal jariyah,” ungkap Dr. H. Amran Mahmud.
Selanjutanya yang bersyukur adalah Civitas Akademik Puangrimaggalatung, karna bisa semakin eksis dan ini jadi kebanggaan masyarakat Wajo, kalau mau melihat suatu daerah maju yaitu kalau ada perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten, dan itu sudah dilakukan, akan bangun kerjasama, mewujudkan mimpi di Kabupaten Wajo.
Dan yang selanjutnya adalah Pemerintah , Pemerintah juga berterima kasih dan akan mengawal perguruan tinggi ini, yang akan mencetak orang-orang handal.
“Di era 4,0 kalau kita tidak siap dalam era ini, maka kita akan jadi penonton dan tergilas mau atau tidak mau , suka tidak suka kita ke masuk kedalamnya, apa yang kita cari di Wajo semuanya ada, jadi kalau sumber daya alam tidak sesuai dengan sumber daya manusia maka akan menjadi susah juga,” ungkap Bupati Wajo.
Lebih lanjut dikatakan kalau Universitas Puangrimaggalatung akan tetap eksis menjadi Pendidikan tinggi di Wajo, sebagai wadah membangun sumber daya manusia dan Pemda mempunyai 25 program yang dicanangkan, diantaranya akan mereformasi Tata kelola Pemerintahan dan lainnya, juga tenaga pendidik dan kesehatan Kalau tidak ada SDMnya maka akan menjadi susah juga.
“Kita akan mencetak 10.000 entrepreneur di Wajo, dalam waktu 6 bulan Pemerintahan kami menjalankan roda pemerintahan, dan itu sudah ada kerjasama dengan Kementerian Pemuda Republik Indonesia di mana Wajo menjadi pilot project di Indonesia dari 7 Kabupaten yang ada di Indonesia,” jelasnya
Juga disampaikan kalau sudah membangun kerjasama dengan Universitas Prima yang nantinya akan mendampingi petani petani Kabupaten Wajo, peternak-peternak di Wajo akan menjadikan Wajo sebagai solusi impor daging di Indonesia juga peningkatan produksi pertanian akan menjadi dua kali lipat, juga potensi perikanan akan mengembalikan potensi-potensi perkiraan yang pernah dimiliki, kata Bupati Wajo di akhir sambutannya.
Selanjutnya orasi singkat yang disampaikan oleh Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng. yang diberi tugas menyampaikan peningkatan kualitas perguruan tinggi diantaranya dikatakan kalau kualitas perguruan tinggi beberapa cirinya yaitu dosennya harus punya kompetensi, kemudian fasilitas sarana dan prasarana juga tata kelola perguruan tinggi dan Akademik atmosfer.
Bagaimana Perguruan Tinggi berdaya saing tinggi dikaitkan dengan kualitas sehingga bisa menghasilkan mahasiswa yang berkualitas, diantaranya input mahasiswa harus berkualitas, Proses pembelajaran ditingkatkan kualitasnya di era 4.0 dan kalau proses bagus maka output juga bagus, selanjutnya literasi data dengan memperkuat big data dalam bentuk online dan pembelajaran sepanjang masa sepanjang hayat.
Selanjutnya pembacaan nama-nama Wisudawan yang lulus pada hari ini sebanyak 742 orang.
