Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Pada triwulan II 2019, petumbuhan perekonomian untuk regional Kalimantan mencapai 0,81 persen jika dibandingkan dengan triwulan I 2019 (q-to-q). Dari 5 provinsi di Kalimantan, 4 provinsi mengalami pertumbuhan positif sementara satu provinsi justru mengalami penurunan. Dimana, pertumbuhan tertinggi dicapai Kalimantan Selatan  (Kalsel) sebesar 7,22 persen, diikuti Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar 1,09 persen, Kalimantan Tengah (Kalteng) sebesar 0,38 persen, dan Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 0,14 persen. Sementara itu, Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami penurunan sebesar 2,46 persen. Demikian dikabarkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, tentang Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara Triwulan II-2019 per 5 Agustus 2019.

Lebih rinci, perekonomian Kaltara triwulan II 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp 23,67 triliun, sementara berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 15,24 triliun. “Apabila diukur terhadap triwulan II 2018 (y-o-y) maka kinerja ekonomi Kaltara di triwulan II 2019 tumbuh sebesar 7,87 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha konstruksi sebesar 19,30 persen. Dan, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen net ekspor antar daerah yang tumbuh sebesar 43,43 persen,” kata Gubernur.

Jika menilik perbandingan dengan triwulan I 2019 (q-to-q), maka dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha listrik dan gas sebesar 2,76 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 59,40 persen. “Secara kumulatif, ekonomi Kaltara semester I 2019 dibandingkan semester I 2018 tumbuh sebesar 7,52 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 11,90 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen net ekspor antar daerah yang tumbuh sebesar 26,02 persen,” tutup Irianto.(humas)

TANJUNG SELOR – Menjelang Hari Raya Iduladha 1440 Hijriah/2019 Masehi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) akan melaksanakan Bazar Murah. Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Palsa Hilir dan Pekarangan kantor DPMD Kaltara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

“Pelaksanaannya tanggal 6 dan 7 Agustus 2019. Tanggal kita adakan di Tanjung Palas dan tanggal 7 Agustus di halaman kantor DPKP di Jl Langsat Tanjung Selor,” kata Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kaltara, Muhammad Najib di kantornya, Senin (5/8).

Kegiatan ini lanjut Najib, dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang hari raya. “Sudah bukan rahasia umum jika menjelang hari besar keagaman harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Untuk itu, kita laksanakan bazar ini, untuk menjaga kesetabilan harga,” terangnya.

Terdapat beberapa bahan pokok yang rencananya dijual pada Bazar Murah nanti. Di antaranya ada Minyak Goreng, Bawang putih, Bawang Merah, Gula, Tepung, dan lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan komoditi, jika dilihat terdapat kenaikan harga yang signifikan. “Barangnya kita akan jual dengan kisaran harga dibawah rata-rata harga pasar,” kata Najib.

Ditambahkan, pembiayaan untuk kegiatan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana Kaltara mendapatkan 10 paket kegiataan pasar murah. Lima di antaranya telah digunakan saat Idul Fitri yang lalu. Kemudian 2 kegiatan jelang iduladha, dan 3 kegiatan akan dilakukan saat menjelang Natal dan Tahun Baru mendatang.(humas)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie meminta kepala daerah di kabupaten yang memiliki lahan gambut, untuk melakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kaltara. Penegasan ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Pengendalian Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/8).

Rapat yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo ini, dihadiri oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), para gubernur dan juga pimpinan lembaga terkait lainnya. “Karena itu, seluruh kepala daerah dipanggil oleh Bapak Presiden, agar segera menindaklanjuti arahan presiden terkait Karhutla,” kata Irianto. 

Gubernur mengungkapkan, Pemprov Kaltara terus berkomitmen untuk menangani dan melakukan pencegahan Karhutla dari tahun ke tahun.  Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Kaltara, pada tahun 2019 Pemprov mengalokasikan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khusus untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kaltara sebesar Rp 10 miliar.

“Dana ini digunakan untuk 5 kegiatan meliputi, pengembangan sarana dan prasarana pengendalian Karhutla. Peningkatan Sistem Kemitraan pada masyarakat peduli api. Pemadaman dan Penangganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Patroli Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan. Sosialisasi dan atau penyuluhan pencegah kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai macam metode,”bebernya.

Tak hanya itu, Pemprov juga melakukan kegiatan kerjasama dan pengembangan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di Kalimantan Utara. Misalnya, program pengembangan Kampung Iklim di kabupaten/kota di Kaltara.

Lalu, program Propeat Land yang merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dan Jerman yang ada di Kalimantan Utara. Dengan pelaksana GIZ Propeat dan Bappeda Litbang Kalimantan Utara. “Program ini terfokus pada penelitan perlindungan tanah gambut dan lahan basah di Kalimantan Utara, yang salah satu programnya adalah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Gambut dan Mangrove Kaltara,”bebernya.

Program lainnya adalah Bankeu Berbasis Ekologis/Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis (TAPE). Langkah ini merupakan hasil kerjasama antara Bappeda Litbang Provinsi Kaltara dengan Yayasan Prakarsa Borneo dalam penyusunan kriteria dan indikatornya. “Salah satunya memasukkan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pengendalian Karhutla di wilayahnya masing-masing,”katanya.

Pada tahun ini, Presiden juga menargetkan tidak ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga. Dikatakannya, jika ada asap yang mengganggu, agar segera diselesaikan dengan upaya maksimal.

“Sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat karhutla,”kata Irianto saat mengutip Pidato Presiden Joko Widodo.

Dikatakan Irianto, Presiden mengingatkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir di semua provinsi dengan kerugian mencapai Rp 221 Triliun, dan untuk lahan terbakar 2,6 Juta Ha.

“Yang terpenting adalah pencegahan. Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian kita semua,”jelasnya.

Presiden meminta Muspida agar kerja sama dibantu pemerintah pusat sehingga Api sekecil apapun segera dipadamkan dan jangan ada kebakaran yang besar di wilayahnya.

“Bapak Presiden juga melihat, jika dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah hotspot Karhutla tahun 2019 turun tapi dibanding tahun 2018 angkat hotspot naik, Pak Presiden meminta ini jangan sampai terjadi,”jelasnya. 

Tidak hanya itu, lanjut Irianto, Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian khusus terhadap aturan main bagi aparat hukum yang tidak bisa mengatasi masalah Karhutla ini.

Menurutnya, kerugian ekonomi akibat Karhutla besar sekali sehingga harus segera ditanggapi agar di masing-masing daerah rawan kebakaran. Serta memberikan tanggap darurat karhutla, api sekecil apapun segera diatasi dan dipadamkan

“Ini menjadi tugas kita semua, termasuk kepolisian dan TNI. Pak Presiden pun meminta Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar mengecek langsung bila ada hot spot,”jelasnya.

Karena itu, yang harus dilakukan masing-masing pemerintah daerah agar karhutla dapat dicegah sedini mungkin. Yang pertama, adalah prioritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini. “Baik kepolisian ataupun TNI ini agar rutin dilakukan sehingga yang ditargetkan kepada Bapak Presiden dapat tercapai,”jelas Irianto.

Yang kedua adalah penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan buat embung tahan kemarau. Ketiga, segera melakukan pemadaman api sebelum api menjadi besar. Keempat, langkah penegak hukum yang sudah baik agar terus tingkatkan serta konsisten.

Tidak hanya itu, kata Gubernur, Pemprov juga telah menerbitkan  sejumlah produk hukum yang berkaitan langsung dengan penanganan Karhutla di provinsi termuda ini.  “Ada 5 produk hukum yang telah diterbitkan oleh Pemprov Kaltara agar penanganan Karhutla dapat teratasi. Bahkan yang terakhir adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 10 Februari 2019 tentang Bantuan Keuangan Berbasis Ekologis dan Petunjuk Teknisnya,”tuntasnya. (humas)

TARAKAN – Para pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya yang bertugas di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, independensi dan profesionalismenya.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio saat mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri prosesi pemancangan tiang pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Susun (Rusun) karyawan BPK RI Kantor Perwakilan Kaltara di Jalan Mulawarman, Senin (5/8) pagi.

Mengingat peran penting BPK, maka haruslah ditunjang dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ideal khususnya bagi para pegawai. “Dengan begitu maka cita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat terwujud,” kata Wagub.

Selanjutnya, setelah Rusun ini terbangun, Wagub berharap agar seluruh karyawan BPK Perwakilan Kaltara dapat menjaga dan memelihara gedung beserta sarana-prasarana yang ada didalamnya dengan sebaik-baiknya. Mengingat, ini adalah aset negara. “Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara selalu siap hadir dan mendukung sesuai dengan kapasitas dan perannya,” jelas Wagub.

Untuk diketahui, Rusun ini bakal dibangun 3 lantai dengan 42 unit ruangan. Total anggaran yang digunakan sekitar Rp 17,5 miliar, dan ditargetkan selesai pada Desember mendatang.

Acara groundbreaking ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Wakil Kepala BPK RI Prof Bahrullah Akbar bersama Wagub Kaltara dan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Khalawi Abdul Hamid.(humas)