Kategori: ADVERTORIAL

Gubernur Ingin Pastikan Jalan Sekatak – Malinau Tuntas Akhir Tahun – Jalan Malinau – Krayan Sudah Bisa Dilalui,Tiga Tahun Ditargetkan Semakin Bagus

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada pihak pelaksana kegiatan memastikan kegiatan rehabilitasi atau perbaikan jalan Trans Kalimantan, poros Sekatak (Bulungan)-Malinau bisa tuntas 100 persen pada akhir 2019.

Demikian ditekankan Gubernur saat meninjau langsung progress kegiatan peningkatan jalan di ruas Sekatak, tepatnya di perbatasan Bulungan-Kabupaten Tana Tidung pada Jumat (9/8) lalu. “Alhamdulillah, tadi saya lihat progresnya sudah bagus. Khusus di wilayah Bulungan dan Tana Tidung sudah selesai.

Tinggal sedikit di daerah Malinau yang semantara dalam pengerjaan. Pihak pelaksana kegiatan juga sudah memastikan insya Allah bisa selesai 100 persen,” kata Irianto usai meninjau jalan tersebut.

Menurut laporan di lapangan, kata Irianto, hingga sekarang progres pengerjaan jalan sepanjang 103,48 kilometer itu, sudah mencapai 70-an persen lebih.

Pihak pelaksana kegiatan meyakinkan, akhir tahun sudah bisa selesai 100 persen. Sesuai yang tertera dalam kontrak, pengerjaan jalan tersebut dimulai sejak Januari 2019, menggunakan sistem multiyears contract (MYC) atau tahun jamak.

Dengan nilai kontrak Rp 169,2 miliar. Meliputi rehabilitasi jalan, perawatan, pelebaran, hingga rehabilitasi dan perawatan jembatan. Gubernur mengatakan, anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Untuk itu, sudah sepantasnya kita sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat, terkhusus kepada Presiden dan Wakil Presiden RI, maupun jajaran kementerian yang telah memberikan perhatian kepada Kaltara.

Utamanya dalam pemberian dukungan dana untuk pemenuhan infrastruktur,” kata Irianto. “Alhamdulillah, ini juga merupakan hasil usaha kita yang tak lelah terus melakukan komunikasi dan koordinasi yang instensif dengan pusat,” timpalnya.

Penuntasan jalan trans Kalimantan yang menjadi akses antar kabupaten di Kalimantan, termasuk Kaltara ini, lanjut Gubernur, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperlancar konektivitas antar wilayah.

Dengan terkoneksinya antar daerah dengan lancar, Gubernur yakin pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat. “Dengan akses transportasi yang mudah, logistik barang juga mudah. Sehingga secara ekonomi, jika ongkos transportasi murah, akan menekan harga barang. Dan yang lebih penting lagi pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah,” kata Gubernur lagi.

JALAN MALINAU-KRAYAN

Semantara itu, masih sebagai salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah kini terus kebut penyelesaian membangun jalan menuju beberapa wilayah perbatasan yang selama ini belum terjangkau lewat jalur darat.

Jalan dari Malinau hingga Krayan, Kabupaten Nunukan salah satunya. Pembangunan jalan ini merupakan usulan Pemprov Kaltara yang disampaikan Gubernur dalam beberapa kali kesempatan pertemuan nasional.

Termasuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Bahkan secara langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun ke Presiden. “Alhamdulillah, usulan (jalan Malinau-Krayan, Red.) itu diakomodir, bahkan mendapat prioritas dari pemerintah pusat.

Sejak mulai dikerjakan beberapa tahun lalu, menurut laporan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, sekarang sudah bisa terhubung. Bisa dilalui atau fungsional, namun belum belum lancar. Apalagi jika hujan, masih sulit dilalui,” kata Gubernur. Diungkapkan, jalan Malinau-Krayan merupakan satu dari beberapa koridor jalan perbatasan yang kini tengah dibangun pemerintah. Akhir tahun lalu, Gubernur secara langsung telah meninjau langsung progres yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga melaluai BPJN XII Balikpapan,saat ini jalur tersebut sudah tembus,dan tinggal dilakukan pembenahan untuk fungsional.

Sesuai progres yang diinformasikan kepadanya,akhir tahun 2019 ditargetkan sudah fungsional semua.Pemprov sendiri akan terus mendesak kementerian agar pekerjaan sesuai target,sehingga masyarakat perbatasan bisa mulai merasakan dampaknya.”Tahun ini fungsional dulu,yang terpenting bisa dilalui Selanjutnya kita akan kembali usulkan agar terus dikerjakan.paling tidak butuh waktu 3 tahunan,jalan itu sudah bisa lebih bagus dan bisa difungsikan secara lancar,”kata Irianto.

Tak hanya sepenuhnya dianggarkan dari pusat melalui APBN,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara,lanjutnya,juga mendukung fungsionalnya jalan tersebut.yaitu dengan membangun ruas-ruas jalan provinsi.

Dengan demikian,jalan koridor yang dibangun,dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga di tingkat perdesaan dan kemacetan.”Sudah ada memang ruas jalan-jalan provinsi yang membentuk dan konektivitaskan kemacetan-kemacetan di sana (Perbatasan).Dan ada juga kantong-kantong ekonomi dibuat,”tutup Irianto.(humas)

Irianto Ajak Teladani Ketaatan Nabi Ibrahim AS

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengatakan, hari raya Iduladha merupakan hari yang mengingatkan pada kisah Nabi Ibrahim AS, yang telah meletakkan dasar-dasar fundamental keagamaan.

Demikian disampaikan Irianto saat menyampaikan sambutan sebelum pelaksanaan salat Ied pada Iduladha 1440 Hijriah di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor, Minggu (11/8).

Gubernur menyebut, ada dua hal yang menjadi pelajaran penting dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS itu bagi umat Islam, yaitu berhaji dan berkurban. “Keteladanan yang diberikan Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk melaksanakan perintah Allah SWT, memberikan dua hikmah bagi kita. Terutama ketaatan beliau, yang harus kita teladani,” kata Gubernur.

Kedua hikmah yang diambil dari peristiwa itu, sebutnya, pertama dapat dilihat dari prinsip ritual, yang mengajarkan tentang kesetiaan. “Karena Allah mengajarkan kita tentang kesetiaan yang berimbas pada kekuatan dan kesatuan,” ujar Irianto. Kedua, kata Gubernur, dilihat dari dimensi sosial.

Melalui hewan kurban yang disembelih memberikan arti peningkatan solidaritas sosial. “Oleh karena itu, peringatan Iduladha tidak hanya diperingati secara formalitas saja, tetapi maknanya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita untuk membangun dan membina kepekaan sosial kita,” kata Irianto lagi.

Melalui pelaksanaan kurban, menurut Gubernur, dapat merajut kembali persatuan dan kebersamaan kita.

Melalui kurban juga akan menguatkan ukhuwah. Baik dengan sesama umat manusia, terkhusus bagi umat muslim sendiri.

“Dalam kesempatan ini, saya juga mengajak kepada kita semua untuk mendoakan saudara-saudara kita, utamanya warga Kaltara yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga kembali dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur,” tutur Gubernur.

Gubernur, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, maupun pribadi dan keluarga, tak lupa menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Iduladha 1440 Hijriah.

Lewat momen Iduladha ini, Gubernur mengajak kita semua untuk meningkatkan keimanan, ukhuwah, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. “Kita ambil hikmah dan keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, yang mengajarkan pengabdian dan ketaatan, terutama Kepada Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan iman dan taqwa bagi kita semua,” pungkasnya. Pelaksanaan salat ied di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor kemarin berlangsung khidmat. Bertindak sebagai khotib, Ustaz Kasman Ghafar, dari Kementerian Agama Kaltara.

Gubernur hadir bersama istri dan anak bungsunya. Usai pelaksanaan salat Ied, Gubernur berkesempatan menyerahkan bantuan sapi kurban yang diterima ketua takmir masjid agung.(humas)

Lilo Ak Mantan Racer Andalan Honda Motor Racing Akhirnya Sah Jadi Anggota DPRD

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

Bone (Sulsel)-pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRDKab Bone, Andi Muh. Salam yang lebih akrab disapa dengan Lilo Ak, baru saja dilantik, berharap nantinya akan perjuangkan potensi potensi anak milineal agar bisa menjadi energi positif untuk daerah ini bukan menjadi generasi yang tidak berguna alias generasi negatif dimasyarakat ungkapnya.

Lanjut Lilo Ak yang juga mantan pembalap motor Road Race Andalan Kab Bone dan Pernah Harumkan Nama Honda Motor Racing ini melihat semua potensi anak muda di daerah ini sangat membutuhkan wadah dan sarana agar nantinya dapat mengangkat semua potensi anak muda menjadi aset daerah.

Insya Allah
“Harapan saya kedepan bagaimana membawa suara anak muda milenial terkait penyaluran potensi dan bakat agar tidak menjadi energi negatif, dan bias,”jelasnya Senin, 12/8/2019 pukul 14.30 usai pelantikan

Lilo Ak melihat banyak potensi yang dimiliki anak muda Kab Bone yang kurang mendapat perhatian pemerintah saat ini

” Sejatinya Potensi mereka adalah aset daerah, yang membutuhkan wadah pembinaan sehingga nantinya mampu mengangkat daerah ini dilevel Regional maupun Nasional.

Melihat potensi tersebut, Lilo Ak Optimis berusaha merealisasikan harapan harapan itu agar potensi Anak anak Bone kelak bisa menjadikan Bone salah satu Pencetak pembalap Handal untuk bertarung di Porda, PON dan kejurnas

“Saya optimis karena Anggota DPRD hari ini itu mayoritas muda muda, jadi potensi ini kemudian saya yakin bisa terealisasi tutupnya saat dikonfirmasi langsung oleh awak media ini disela sela foto foto bersama keluarga dan Team pemenangannya usai pelantikan. (Irwan N Raju)

Ketum DPP SPRI Mandagi : Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA yang beredar di berbagai media online bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta  pendirian (PT) dan SIUP dianggap belum cukup sehingga harus mendapat izin dari Dewan Pers, dengan analogi pengembang perumahan meski sudah mengantongi izin tetapi harus juga mendapatkan pula Izin Mendirikan Bangunan atau IMB (dari Dewan Pers).

Pada saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makasar belum lama ini, Muhammad Nuh mengibaratkan, perusahaan pers sebagai keluarga sehingga yang belum  mendaftar harus segera mendaftar agar menjadi bagian dalam keluarga. Karena menurutnya, kalau ada anak yang di luar nikah maka harus didaftar agar dapat warisan.

Menangapi hal itu, Mandagi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia menilai, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh tidak memahami sejarah dan tujuan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pernyataan Ketua Dewan Pers itu sama saja mengkhianati perjuangan para tokoh pers nasional yang dulu susah payah menuntut Departemen Penerangan dan Dewan Pers dibubarkan karena selama puluhan tahun dianggap telah memasung kemerdekaan pers,” urai Mandagie melalui siaran pers yang dikirim ke  redaksi, Sabtu, 10 Agustus 2019.
Tujuan dibubarkannya Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers ketika itu, menurut Mandagi, salah satu alasannya  adalah untuk menghapuskan syarat pendirian perusahaan pers dari kewajiban mengantongi Surat ijin Usaha Penerbitan atau SIUP karena dianggap terlalu berbelit-belit dan memakan waktu lama. Sulitnya mengurus SIUP di Departemen Peneangan RI ketika itu membuat pers Indonesia sulit berkembang.

“Kewajiban memiliki SIUP sengaja ditiadakan oleh pemerintah pada era itu agar tidak terjadi lagi pembredelan terhadap media massa, sehingga kemerdekaan pers yang diperjuangkan para tokoh pers akhirnya bisa tertuang dalam Undang-Undang Pers yang baru yakni UU Nomor 40 Tahun 1999,” ulas Mandagi.

Mandagi juga menambahkan, pemerintah bersama seluruh insan pers ketika itu sepakat menyederhanakan pendirian perusahaan pers agar tidak perlu ada lagi ijin berupa SIUP demi tujuan menjamin kebebasan pers dari ancaman pembredelan media massa. “Peniadaan Ijin usaha penerbitan, pembubaran Departemen Penerangan dan Dewan pers pada masa itu adalah sejarah perjuangan kemerdekaan pers yang saat ini tergerus atau terlupakan oleh kebijakan Dewan Pers,” ujar Mandagi.

Jika sekarang ini muncul upaya Dewan Pers menjadikan lembaganya sebagai regulator yang mengeluarkan ijin bagi perusahaan pers, menurut Mandagi, akan sangat berbahaya bagi kebebasan pers. “Itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan pers,” pungkasnya.

Mandagi juga memberi peringatan keras kepada seluruh anggota Dewan Pers yang ada agar tidak mengganggu dan merusak kemerdekqaan pers yang dijamin UU Pers. “Beginilah jadinya jika anggota Dewan Pers yang ada sekarang dipenuhi orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan inti dari UU Pers itu sendiri,” tegasnya.

Menutup press releasenya, Mandagi menandaskan, pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan praktek jurnalistik oleh pengelola media massa atau perusahaan pers tidak boleh serta merta membuat kebijakan sepihak yang justeru merusak kemerdekaan pers dan hak azasi manusia. “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara diatur dalam pasal 4 UU Pers, serta setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 7,” urai Mandagi seraya meminta Dewan Pers memahami hal itu agar tidak ada lagi perusahaan pers dituding illegal atau tidak sah karena belum diverifikasi.

Selain itu Mandagi meminta agar Dewan Pers tidak lagi mengganggu puluhan ribu media massa yang dituduh abal-abal karena seluruh media tersebut bakal diakomodir Dewan Pers Indonesia sebagai konstituennya yang akan segera diverifikasi dan disertifikasi melalui organisasi-organisasi pers konstituen DPI.

Bupati, Wakil Bupati Wajo dan Sekda gelar Open House hari ini

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

Wajo-Selain kata silaturahmi dan halal bihalal, istilah yang popular pada saat perayaan idul fitri dan Idul Adha adalah istilah open house. 

Secara sederhana open house diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang membuka rumahnya untuk siapa pun yang ingin bersilaturahmi kepadanya.

Seperti dalam moment Idul Adha 1440 H tahun ini, Bupati Wajo , Wakil Bupati Wajo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo melaksanakan Open House, ini merupakan moment kedua pasangan ini setelah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wajo periode 2019-2024.

Dalam moment Open House pertama hari ini di awali di rumah jabatan Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE di jalan Pahlawan, dimana Bupati Wajo bersama Muspida Kabupaten Wajo dan tamu undangan lainnya nampak hadir bersama di rujab Wakil Bupati Wajo, setelah melaksanakan Shalat Ied hari ini, Minggu 11 Agustus 2019.

Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE bersama keluarga nampak bersuka cita menyambut para tamu yang hadir dalam moment acara hari ini, dan ini memang ciri dari pasangan Bupati Wajo ini, yang memang selalu membuka lebar pintu bagi masyarakat yang punya kepentingan ataupun berkunjung kesana.

Dan acara kemudian berlanjut di Rumah Jabatan Bupati Wajo di jalan Veteran Sengkang, Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. bersama keluarga juga nampak menyambut para Perangkat Daerah serta masyarakat Wajo yang datang berkunjung di rumah jabatan Bupati Wajo pada hari ini.

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud langsung menyalami mereka satu persatu yang datang hari ini, dan ini memang juga merupakan kebiasaan dari sosok Bupati Wajo ini, yang lebih bersahaja dan lebih membuka diri kepada masyarakatnya.

“Ia adalah sosok Bupati yang bermasyarakat dan peduli kepada kami, ketika kami memerlukan beliau, dia selalu ada untuk kami,” ucap Baskoro salah seorang yang datang berkunjung di rumah jabatan hari ini.

Juga pada hari ini di rumah jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos.,M.M bersama keluarga juga nampak menyambut perangkat daerah dan masyarakat yang datang hari ini disana dengan senyum dan sapaan yang selalu melekat.

Sebagaimana diketahui kalau Open house secara sosiologis adalah sarana untuk merekatkan tali silaturahmi, bersosialisasi, saling memperkenalkan diri antar anggota keluarga, dan tentunya sarana berbagi rezeki. Hal tersebut sejalan dengan perintah agama untuk meningkatkan tali silaturahmi yang berkahnya antara lain disamping memanjangkan umur juga mendatangan rezeki.

( Humas Pemkab Wajo )