Karhutla di Kaltara Tak Berdampak Signifikan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meminimalisir terjadinya kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi termuda ini. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, terdapat 109 kejadian karhutla di Kaltara dari Januari – Agustus 2019 dengan total luasan lahan yang terbakar 205,7 hektare yang tersebar di kabupaten/kota se Kaltara. Data ini belum termasuk Kabupaten Malinau, yang hingga saat ini masih dalam proses memberikan laporan terkait penyebaran titik panas (hotspot) yang menyebabkan terjadinya Karhutla.

Kepala BPBD Kaltara H Mohammad Pandi mengungkapkan, meski dengan sarana terbatas pemerintah tetap berupaya melakukan monitoring titik hotspot yang ada di kabupaten/kota. Artinya, komunikasi dengan BPBD kabupaten/kota di Kaltara intens dilakukan guna meminimalisir kejadian Karhutla. “Rinciannya, di Kabupaten Tana Tidung (KTT) itu ada 14 kejadian, sedangkan Nunukan 48 kejadian. Selanjutnya, Kota Tarakan 30 kejadian dan Kabupaten Bulungan 17 kejadian,”urainya saat menjadi narasumber Respons Kaltara (Reskal) edisi 52 di Kedai 99 Tanjung Selor, Selasa (13/08).

Pandi juga menjelaskan, pada 2019 dikhawatirkan akan terjadi siklus perubahan yang terjadi 4 tahun sekali. Ini menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo, sehingga pemerintah pada tingkat I (Pemprov) harus merespons ini secara cepat agar kejadian kabut asap pada tahun 2015 lalu tidak terulang. “Apapun api itu segera harus dipadamkan. Karena itu, gubernur mendapatkan instruksi dari presiden RI untuk mengantisipasi ini, sehingga kejadian di 2015 tidak terjadi. Kita di daerah juga terus siapa siaga,” jelasnya.

Potensi kerawanan karhutla itu sendiri diprediksikan pada Bulan Agustus tiap tahunnya. Karena itu, Dinas Kehutanan Kaltara juga melakukan patrol rutin dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Sekretaris Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Maryanto, yang juga sebagai narasumber mengungkapkan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menerbitkan surat edaran untuk mengantisipasi kejadian karhutla. “Di mana kita melibatkan seluruh element yang ada,”jelasnya.

Tidak hanya itu, dari data yang telah disebutkan BPBD Kaltara, Maryanto menilai provinsi yang berusia 6 tahun ini bukanlah penyumbang terbesar karhutla.  “Jika melihat hotspot kita, cukup relatif kecil,” katanya.

Untuk mengetahui informasi penyebaran hotspot, Dinas Kehutanan pun, kata Maryanto memiliki cara untuk mendeteksi hotspot. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi pemantau hotspot yang bisa diakses melalui fitur di gawai android. “Namanya Lapan Fire Hotspot yang dapat diakses melalui Playstore,”ulasnya.

Masyarakat juga, kata Maryanto dapat melaporkan langsung jika menemukan kejadian karhutla. Caranya dengan melaporkannya melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

“Jadi jika ada kejadian, semua ikut terlibat dalam memadamkan api. Juga ada satuan tugas penanggulangan pemadaman hutan dan lahan sudah ada pada level kecamatan. Misalnya masyarakat peduli api, yang diberikan sarana prasarana (sarpras) pemadaman api,”jelasnya. Hingga pada level itu, diharapkan Karhutla di Kaltara tidak terjadi lagi. Di samping itu juga, monitoring dilakukan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pembukaan lahan dilarang untuk sementara.(humas)

Gubernur : Membaca, Sumber Ilmu Pengetahuan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mendorong dan mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran baru dalam mendidik anak agar memiliki karakter dan berbudi pekerti luhur. Salah satunya, melalui budaya membaca dan bercerita dengan metode ilmiah dan terstruktur. Ini disampaikan Gubernur saat membuka Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Provinsi Tahun 2019 di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (GADIS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Selasa (13/8).

Menurut Gubernur, anak masa kini harus dididik untuk memiliki karakter kuat dan tidak mengejar prestasi secara berlebihan. “Membaca, sumber ilmu pengetahuan. Dengan membaca kita mengetahui kehidupan masyarakat di belahan dunia yang berbeda. Sukses itu dimulai dari kemampuan membaca dan menulis,” tutur Irianto.

Hal ini sejalan dengan upaya Pemprov Kaltara membangun budaya literasi. “Membaca itu faktor penting untuk membangun dan memahami berbagai pemahaman yang kompleks di sekitar kehidupan saat ini,” jelas Irianto.

Selain membaca, Gubernur juga mengimbau agar orangtua dapat membudayakan bercerita kepada anak. “Di negara maju, orangtua selalu bercerita kepada anaknya sebelumnya tidur. Dampaknya, anak-anak tersebut dapat segera mandiri, dan jauh lebih dewasa dalam berpikir maupun bertindak,” urai Gubernur.

Dalam mendukung arahan tersebut, Gubernur bercita-cita membangun gedung perpustakaan yang modern di Kaltara. “Perpustakaan tersebut, nantinya tak sekedar menjadi tempat membaca bagi semua umur. Tapi juga menjadi tempat untuk bersantai bagi pengunjungnya,” tutupnya.(humas)

Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wajo menggelar Pelatihan Fasilitator dan Pendampingan 1, Ini tujuannya.

WAJO – Pimpinan Daerah (PD) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kabupaten Wajo menggelar Pelatihan Fasilitator dan Pendampingan 1 di Gedung Pusdam Sengkang Kab. Wajo, Rabu (14/8/2019).

Ketua PD IPM Kabupaten Wajo, Ikmawan Yusuf Alfahrozy menyampaikan bahwa pelatihan yang bertemakan “Membangun Spirit Kader Dalam Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” ini merupakan program kerja terakhir PD IPM Wajo di periode kepengurusan 2017-2019.

“Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi otonom di Muhammadiyah, karena IPM adalah gerbang utama bibit-bibit Muhammadiyah sebab kitalah yang nantinya akan meneruskan perjuangan ayahanda kita di Muhammadiyah,” kata Ikmawan menambahkan.

Lebih lanjut, Ikmawan mengungkapkan bahwa selama lima hari pelatihan ini, para peserta akan menerima materi-materi seperti Dinamika Kefasilitatoran, berbincang sistem pengkaderan IPM, hingga menjadi fasilitator progresif.

Sementara itu, Andi Asho Ashari ST., MT. selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi yang mewakili Bupati Wajo membuka acara ini menyampaikan bahwa IPM menjadi basis massa yang berfokus membela kaum pelajar untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih baik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Akan tetapi menurutnya, seiring perkembangan zaman saat ini baik dari sisi teknologi, komunikasi, dan ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan revolusi industri 4.0 secara global tentu IPM dituntut untuk lebih kreatif agar implementasi gerakannya menjadi lebih baik dan progresif.

Olehnya itu ia berharap IPM bisa berdiri sebagai pendorong lahirnya pelajar islam yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dan lebih kompetitif, bukan hanya tingkat daerah tetapi juga di perhelatan nasional bahkan international.

Diketahui, pada pembukaan pelatihan fasilitator dan pendampingan 1 ini selain dihadiri oleh para anggota PD IPM Wajo dan PD Muhammadiyah Wajo, juga turut dihadiri oleh PW IPM Sulsel, PD IPM Pinrang, PD IPM Pare-Pare, dan PD IPM Luwu Timur.

( Humas Pemkab Wajo )

Pelaksanaan Karnaval Tingkat SD, SMP dan SMA HUT RI ke – 74 , Masyarakat Wajo ikut meramaikan

WAJO – Pelaksanaan Karnaval Tingkat SD, SMP dan SMA HUT RI ke – 74 , Masyarakat Wajo ikut meramaikan

Pelaksanaan karnaval yang digelar Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-74 yang akan digelar selama dua hari berlangsung meriah.

Pada karnaval hari pertama, Rabu (14/8) yang diikuti oleh SD, SMP, dan SMA terlihat ribuan warga tumpah ruah antusias menyaksikan jalannya karnaval, baik di sekitar kawasan Lapangan Merdeka maupun sepanjang jalan yang dilalui peserta pawai.

Pelaksanaan karnaval hari pertama ini diikuti 43 SD/MI, 14 SMP/MTS, 4 SMA/SMK ditambah SLB 1 Wajo dan Kerukunan Keluarga Jawa & NTT Kab. Wajo dengan jumlah peserta keseluruhan mencapai 5.000 orang.

Pelepasan karnaval hari pertama ini dilepas oleh Staf Ahli Bupati Wajo Bidang Pemerintahan, Drs. H. Andi Muh. Diswan, M.M. didampingi Kadis Dikbud Kabupaten Wajo Drs. Jasman Juanda, M.Si. yang diawali dengan pertunjukan Reog Ponorogo dari Kerukunan Keluarga Jawa & NTT Kab. Wajo.

Para peserta karnaval sendiri menampilkan berbagai macam busana seperti pakaian adat, simbol-simbol daerah, seragam ABRI, dan berbagai seragam profesi lainnya.

Selain itu, para peserta juga menunjukan beberapa hasil desain aksesoris bersimbol budaya Kabupaten Wajo berupa motif tenun sutera khas Kabupaten Wajo.

( Humas Pemkab Wajo )

Gubernur Terima Audiensi Jajaran Kementerian ESDM

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerima audiensi dari jajaran Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di ruang kerjanya, Selasa (13/8). Rombongan jajaran instansi pemerintah pusat itu dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pemantauan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Simon L Himawan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur mendengarkan sedikit perkembangan pembangunan Kaltara melalui sektor ESDM. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir sudah ada perkembangan yang begitu cepat di sektor energi. “Sangat cepat progressnya, kami mengapresiasi atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kaltara,” kata Irianto.

Ke depan, Gubernur berharap usulan Kaltara dalam sektor energi bisa lebih diperbesar lagi porsinya. Pasalnya, kata Gubernur, ada beberapa rencana besar yang harus dikembangkan di Kaltara. Salah satunya adalah pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).

Hadir dalam pertemuan itu, Direktur Renbang Infrastruktur EBTKE Kesdm L.N. Puspa Dewi,  PPK LTSHE Dit Renbang  Infrastruktur EBTKE Kesdm Galan Jaesa Perdana dan Direksi PT. Adyawinsa Nick Nurrahman.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM telah menyelesaikan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 285 unit.

Pembangunan PJU-TS di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2018 tersebar pada 5 kabupaten, yaitu Kota Tarakan 43 unit, Kabupaten Tarakan 65 unit, Kabupaten Bulungan 92 unit, Kabupaten Nunukan 55 unit, dan Kabupaten Malinau 30 unit. “Pembangunan PJU-TS merupakan upaya Pemerintah dalam penyediaan listrik berupa penerangan untuk daerah yang belum terjangkau listrik PLN maupun daerah yang telah terlistriki PLN namun ingin mengurangi konsumsi listrik daerahnya,” jelasnya. Tidak saja itu, kata Gubernur, penyediaan listrik untuk Provinsi Kalimantan Utara merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah untuk wilayah yang berada di daerah perbatasan.(humas)