Gubernur Minta Warga Jaga Kerukunan

TANJUNG SELOR – Didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Dr H Irianto Lambrie melakukan kunjungan ke Desa Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/8).

Salah satu agenda kegiatannya, adalah menyerahkan hewan kurban, berupa 2 ekor sapi di Masjid Muhajirin Desa Panca Agung. “Dua ekor sapi ini, satu merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltara. Satu ekor lagi, merupakan kurban dari para pegawai di lingkup Pemprov Kaltara,” kata Gubernur.

Tahun ini, kata Irianto, dirinya telah menganjurkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), utamanya para pejabatnya yang beragama Islam untuk patungan dana berkurban. Dari gerakan berkurban itu, sesuai laporan yang diterima terkumpul dana untuk bisa membeli 52 ekor sapi yang akan dikurbankan pada Iduladha 1440 Hijriah/2019 Masehi ini. “Nantinya hewan kurban ini akan dibagi-bagi ke sejumlah masjid. Salah satunya yang saya serahkan tadi,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Gubernur berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan. Baik dengan saudara seagama, maupun dengan warga yang beragama lain. Toleransi dalam kehidupan beragama, kata Irianto sangat penting. Karena dengan saling menghormati, saling menghargai, kedamaian akan terwujud.

“Kalau daerah kita aman, damai, antar warga rukun. Orang dari manapun akan senang datang ke Kaltara. Ini penting. Sebagai daerah baru, kita buruh adanya investasi. Sementara orang yang ingin berinvestasi salah satu faktor pendukungnya, adalah keamanan daerah itu. Kita bersyukur Kaltara selama ini aman, antar warganya meski berbeda suku, budaya dan agama, tetap rukun damai. Ini harus kita pertahankan,” imbau Gubernur.

Kemudian terkait dengan hewan kurban yang diserahkan kemarin, Gubernur berpesan kepada para pengurus yang akan menyembelih hewan kurban agar menyampaikan atau membagikan daging kurbannya kepada masyarakat sekitar. Utamanya kepada warga yang kurang mampu.

Masih di sekitar masjid, usai melaksanakan salat Dzuhur berjamaah, Gubernur dan rombongan menyempatkan untuk meninjau sekolah MI dan SMP Ulul Albab yang berada di samping masjid Al Muhajirin. “Sekolah ini cukup bagus. Meski dikelola swasta, kualitasnya baik. Murid-muridnya juga pintar-pintar,” ujarnya singkat.(humas)

Pasar Modern Panca Agung Diresmikan Akhir Tahun Ini Akan Dijadikan Pasar Percontohan di Kaltara

TANJUNG SELOR – Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menyempatkan untuk meninjau pembangunan pasar rakyat modern di Desa Panca Agung, kecamatan setempat. Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan sementara dalam pengerjaan tahap lanjutan tersebut, ditargetkan selesai akhir tahun ini. Gubernur pun berharap, pasar tersebut bisa segera difungsikan.

Seperti diketahui, Pemprov Kaltara, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 25 miliar untuk membangun pasar rakyat modern di Desa Panca Agung. Kegiatan pembangunan pasar dilakukan dalam dua tahap, sejak 2018 lalu. Tahun ini dilanjutkan dengan tahap finalisasi. Alokasi anggarannya, sesuai yang tertera dalam plang proyek senilai Rp 12 miliar lebih. Tahun lalu, untuk tahap pertama Pemprov telah mengalokasikan Rp 13 miliar lebih.

Pantauan di lapangan, bangunan pasar yang berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan itu sudah menyelesaikan pembangunan utamanya. Pasar yang dibangun dua lantai itu, berdiri di atas lahan seluas 1,8 hektare lebih yang merupakan hibah dari pemerintah desa setempat.

Saat melakukan peninjauan, gubernur sempat melihat-lihat ruangan demi ruangan yang ada di dalam pasar. Mulai dari lokasi rumah toko (ruko), hingga los pasar rakyat. Termasuk fasilitas pendukung, seperti toilet dan lain-lainnya. “Toiletnya di mana? Ini modelnya, kalau tidak pas dengan gambar disesuaikan saja. Yang penting kalau ada perubahan-perubahan, harus dilaporkan secara tertulis, disertai dengan catatan-catatan yang jelas. Termasuk ke pengawas,” ungkap gubernur kepada kontraktor pelaksana pembangunan pasar tersebut, di sela-sela peninjauan. Ketika itu, gubernur menyaksikan para pekerja sedang memasang keramik di dalam los pasar. 

Gubernur mengatakan, pasar tersebut didesain secara modern, dengan dilengkapi ruko (rumah toko), pasar kering dan pasar basah. Setelah pembangunan gedung selesai, lanjut Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kaltara, Hartono, akan dilanjutkan tahap seleksi pedagang yang akan menempati area yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu. Hal ini ini, agar nantinya pasarnya tertib.

“Lokasi ini strategis dan ekonomis. Selain berada di Jalan Trans Kalimantan, perekonomian di Panca Agung juga cukup maju. Di sini ada banyak perusahaan perkebunan. Juga sudah ada bank pemerintah dan bank swasta,” ujarnya. “Saya harapkan, tahun ini selesai, dan dapat diresmikan. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” lanjut Irianto. Gubernur juga berharap, dengan adanya pasar modern yang representatif ini, akan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut.

Sementara itu, selain pasar, di depan lokasi tersebut ada lahan milik pemerintah daerah yang nantinya akan dibangunkan semacam sub terminal atau tempat pemberhentian bus maupun angkutan umum masyarakat lainnya. “Jalur ini setiap hari dilewati Bus Damri dari Tanjung Selor ke Malinau dan KTT (Kabupaten Tana Tidung). Jadi nantinya ada tempat pemberhentian di situ. Masyarakat yang di situ bisa berbelanja dan lain-lain. Ekonomi akan hidup nanti,” imbuh Irianto.

Pembangunan Pasar Panca Agung sendiri sudah dimulai sejak April 2018 lalu. Pasar ini bakal menampung seluruh pelaku usaha di Kaltara. Tak hanya dari Desa Panca Agung, namun juga para pedagang dari wilayah kecamatan lain di sekitar itu. “Pasar ini nanti juga akan menjadi percontohan. Kalau memang ke depan manfaatnya bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan wilayah ini, kita akan bangun lagi di daerah-daerah lain,” tutupnya. (humas)

Digitalisasi Perbatasan, Rencanakan Kehadiran Presiden

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerima kunjungan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kamis (8/8). Kunjungan tersebut, guna menyampaikan mengenai perkembangan Kegiatan Digitalisasi Perbatasan 2019 yang rencananya akan digelar di Nunukan akhir Agustus mendatang.

Dikatakan Gubernur, rencana agenda tersebut akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. “Rencananya agenda ini digelar pada 31 Agustus 2019 di Nunukan,” jelas Irianto. Bahkan jika pengamanannya memungkinkan, Presiden juga akan diagendakan ke Krayan untuk meninjau tapal batas.

Pemprov Kaltara pun, kata Irianto senantiasa mendukung adanya kegiatan. Apalagi, Kabupaten Nunukan sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Karena itu, Gubernur menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk menyiapkan bahan guna melakukan korespondensi dengan pemerintah pusat. Di mana, itu akan diperkuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkumham).

Seperti diketahui, partisipan kegaitan pada acara Digitalisasi Perbatasan, BAKTI Kemkominfo, LPP TVRI, LPS Trans TV dan Metro TV, KPI, Telkom, Telkomsel yang merupakan representasi dari sektor penyiaran seluler dan internet yang sudah diimplementasikan di Nunukan. Sedangkan mitra lainnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD, organisasi masyarakat.

Seperti diketahui, target program nasional Indonesia Merdeka Sinyal 2020 harus terwujud. Di samping itu, pemenuhan infrastrukturnya saat ini terus dipacu misalnya ada pembangunan enam tower Based Transceiver Station (BTS) di wilayah Kaltara. Di mana semua sudah dilengkapi dengan catu daya listrik.(humas)

Peda KTNA II Kaltara Digelar Bulan Depan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) mengagendakan pelaksanaan Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) II Tahun 2019 pada bulan depan, atau tepatnya pada 8 hingga 12 September mendatang.

Dengan tema “Melalui Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kita Tingkatkan Potensi Daerah Dengan Inovasi Teknologi Pertanian/Perikanan Untuk Mendukung Kemandirian Pangan Di Kalimantan Utara”, kegiatan tahunan ini bakal diselenggarakan di Tanjung Selor, Bulungan.

Kepala DPKP Kaltara Andi Santiaji  mengungkapkan, berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada Peda KTNA nanti. Di antaranya gelar teknologi dan beberapa perlombaan antara petani dan nelayan. “Kegiatan ini kami laksanakan di Selimau. Karena disana merupakan salah satu lokasi transmigrasi yang bergerak di bidang pertanian. Selain itu, disana juga ada kebun contoh dan gudang benih dari DPKP Provinsi Kaltara. Jadi, menurut kami sangat pas,” kata Santiaji.

Disebutkan, ada sekitar 480 petani dan nelayan andalan dari kabupaten/kota yang akan mengikuti kegiatan Peda KTNA ini. Akan hadir pula para pendamping dan penyuluh se-Provinsi Kaltara.

Untuk lokasi kegiatan, lanjut Andi, akan digelar di 2 tempat. Yaitu di Lapangan Agatis untuk acara pembukaan dan pameran pertanian maupun perikanan. Kemudian di Selimau untuk lokasi gelar teknologi dan lomba-lomba. “Ada sekitar 10 perlombaan. Nantinya sebagai pemenang akan diikutkan mewakili Kaltara pada Pekan Nasional (PENAS) yang akan dilaksanakan 2020 di Sumatera Barat. Jadi ini sekaligus menjadi semacam seleksi untuk menjadi wakil Provinsi Kaltara pada PENAS XVI nanti,” ulasnya.

Digelarnya Peda KTNA, menurut Santiaji merupakan kegiatan yang cukup penting. Melalui kegiatan ini, bisa melihat kemampuan para petani dan nelayan di Kaltara. “KTNA mempunyai peran dalam membantu perekonomian keluarga. Melalui ajang Peda ini, selain sebagai silaturahmi, juga untuk menunjukkan eksistensi para petani dan nelayan kita. Termasuk juga pertemuan para mitra kerja serta pendamping,  dalam hal ini para penyuluh, sebagai ujung tombak pembangunan pertanian,” tutur Santiaji.

Sementara itu, dalam penyampaiannya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengimbau kepada seluruh warga KTNA agar mengikuti kegiatan Peda KTNA ini dengan sebaik-baiknya. Dengan Peda KTNA 2019, diharapkan Gubernur dapat memberikan manfaat sebagai sarana konsolidasi organisasi KTNA di tingkat Provinsi Kaltara. Sekaligus juga menjadi sarana membangun komunikasi KTNA dengan seluruh stakeholder, serta kerjasama antara kontak tani, pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian di Kaltara.

“Pekan daerah KTNA ini diharapkan menjadi wadah saling bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah Kaltara. Selain itu juga menjadi wadah transper informasi, teknologi,  silaturahmi jejaring agribisnis dan kemitraan,” tutup Irianto.(humas)

Bupati Wajo hadiri Rakor Perpadi Kabupaten Wajo,ini harapanya.

WAJO – Pemerintah Kabupaten Wajo bekerjasama dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Wajo menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras antar Pengusaha Penggilingan se-Kabupaten Wajo.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Wajo, Selasa (20/8/2019), dan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait diantaranya, Kepala Divre Bulog Sulselbar, Kepala Sub Divre Bulog Wajo, Ketua KTMA Kabupaten Wajo, para anggota Perpadi Kabupaten Wajo, para pimpinan cabang Perbankan se-Kabupaten Wajo, para Kepala Perangkat Daerah, para unsur Forkopimda, dan Sekda Kabupaten Wajo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Waio H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.dalam hal ini, selaku moderator memberikan kesempatan kepada Kepala Divisi Regional Bulog Sulselbar, M. Attar Rizal untuk mengawali dengan menyampaikan bahwa Bulog memiliki tugas mewujudkan ketahanan pangan khususnya bahan pangan pokok beras melalui percepatan penyerapan Gabah/Beras yang diambil dari produksi lokal di Sulselbar khususnya di kabupaten Wajo.

“Bulog mempunyai peran mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung beras di Indonesia. Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub), minimal 10 persen dari total produksi padi di wilayah Sulsel diserap Perum Bulog. Target pengadaan Bulog Divre Sulselbar untuk triwulan pertama 2019 sebanyak 224.423 ton,” terangnya.

Hal tersebut dikatakannya penting karena merupakan pilar ketersediaan untuk cadangan beras pemerintah terkait dengan bencana alam dan stabilisasi harga di daerah lain. Selain itu stok beras di Bulog juga didistribusikan ke daerah defisit beras seperti Papua dan Kalimantan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud S.Sos., M.Si, berkomitmen akan menjaga dan membantu Bulog terkait stabilisasi harga, keterjangkauan, dan ketersediaan cadangan beras untuk pemerintah dengan melakukan berbagai upaya kedepannya.

“Sebagai salah satu lumbung padi nasional sudah sepantasnya kita terus berbenah dan berusaha bagaimana mencapai aspek target tersebut, kita punya program untuk terus menjaga stabilitas harga bahkan kedepannya kita ingin menbackup dengan berbagai upaya termasuk resi gudang agar petani betul-betul terlindungi dan terus bersemangat untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi dan kualitas pertanian kita di Wajo,” jelas Dr. H. Amran Mahmud. Dr. H. Amran Mahmud menambahkan, untuk bersaing dengan Kabupaten lain, Pemerintah Kabupaten Wajo kedepannya akan memfasilitasi dan membackup para pengusaha penggilingan padi dalam hal permodalan agar para pengusaha bisa berdaya demi memulihkan kembali citra Kabupaten Wajo sebagai lumbung padi nasional.

Sementara itu, Ketua Perpadi Wajo, Amran MN mengungkapkan berdasarkan pemantauan harga jual gabah oleh petani saat ini berada dikisaran Rp 4.550 – 4.600 per kg. Sedangkan pengepul menjual kepada pedagang dengan harga Rp 4.800 per kg.

“Jadi selisihnya kurang lebih Rp 250, padahal seharusnya pengepul memperoleh keuntungan paling banyak Rp 100 per kg,” kata Amran MN yang baru dilantik pada bulan Maret lalu.

Untuk itu, menurutnya dalam hal metrologi sebaiknya dilakukan kalibrasi timbangan secara berkala oleh Dinas Perdagangan dengan dibantu anggota TNI demi menghindari hal-hal yang bisa merugikan petani.

Selain kalibrasi timbangan, Amran MN juga meminta dilakukan pengawasan terhadap waktu penimbangan yang sering dilakukan pada malam hari, serta berharap para pengepul gabah dilapangan memiliki legalitas dari pemerintah daerah untuk beroperasi dan bertransaksi dengan petani. ( Humas Pemkab Wajo )