Kategori: ADVERTORIAL

Desa Long Midang Nikmati Listrik 24 Jam

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

 

NUNUKAN – Warga Desa Long Midang Kecamatan Krayan patut berbahagia pasalnya sejak sekian lama, bertepatan dengan perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 Tahun baru bisa merasakan aliran listrik di wilayahnya hal tersebut ditandai dengan penyalaan kWH meter pos gabungan pengamanan perbatasan Long Midang oleh Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM yang didampingi General Manager PLN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Joko Dwiyatno, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Fitri Zulfahmi, Danyonif Raider Modang Satgas Pamtas Mayor (Inf) Ronald Wahyudi, Camat Krayan yang juga disaksikan oleh masyarakat serta tentara diraja Malaysia yang bertugas di pos gabungan tersebut  pada Jumat (16/8).

Bupati Nunukan Hj Asmin laura Hafid SE MM menyampaikan apresiasi terhadap PT PLN atas komitmennya untuk menerangi daerah  Tertinggal, Terdepan dan Terluar khususnya di daerah yang berbatasan langsung dengan tetangga Malaysia diwujudkan dalam bentuk kerja nyata terangi nusantara hingga ke pelosok negeri. 

“Meski banyak hambatan untuk mewujudkan pembangunan kelistrikan di wilayah Krayan namun PLN berhasil mengalirkan listrik di wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Selain komitmen dari PT PLN, dukungan pemerintah kabupaten hingga seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk mendukung program yang dicanangkan pemerintah dalam mewujudkan program kelistrikan hingga desa dapat direalisasikan dengan tepat waktu. Sehingga saat ini di Desa Long Midang aliran listrik dapat dinikmati dalam 24 jam.

Laura berharap untuk di daerah – daerah yang belum teraliri listrik juga dapat menjadi perhatian dari PT PLN untuk dapat membangun infrastruktur listrik khususnya di daerah pedesaan seperti di kecamatan Sei Menggaris, Sembakung, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku yang belum menikmati listrik hingga saat ini.

“Dengan tersalurkannya listrik 24 jam di daerah pedesaan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan,” ujarnya.

General Manager PLN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Joko Dwiyatno mengakui untuk mengaliri listrik diwilayah perbatasan di Desa Long Midang cukup sulit dikarenakan pengiriman peralatan dan material kelistrikan tidak dapat dilakukan dengan transportasi darat dalam negeri sehingga PT PLN melakukan pengiriman melalui Malaysia.

“Kita kirim material dari Berau ke Nunukan kemudian ke Tawau Malaysia dan dikirim melalui darat menuju Bakalalan daerah Serawak Malysia,” ungkapnya. (Humas)

Program Kampung KB Butuh Dukungan Lintas Sektoral

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN – Tidak adanya kegiatan lanjutan yang jelas pasca sebuah kampung ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah persoalan yang kerap ditemui di lapangan dan selalu menjadi kendala dalam pengembangan Program KB.  Penilaian itu disampaikan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid saat memberi sambutan pada Acara Peresmian Kampung Berjoko Dusun Lourdes Kecamatan Sebatik Tengah sebagai Kampung KB beberapa waktu lalu. 

Menurut Laura, kurangnya pemahaman stakeholder terkait dengan program Kampung KB dan dukungan lintas sektoral yang minim menjadi faktor utama kenapa Program Kampung KB selalunya stagnan pasca peresmian. “Data berdasarkan hasil penelitian Puslitbang KB dan KS tahun 2017 menyatakan bahwa kegiatan Kampung KB hanya didominasi oleh kegiatan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), sementara dukungan dari lintas sektoral masih minim,” kata Laura. 

Padahal Program Kampung KB, kata Laura, dinilai sebagai sebuah terobosan pembangunan keluarga, pelayanan KB, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan secara keseluruhan yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak sejak dicanangkan oleh Presiden RI tahun 2016 lalu. Pada tahun 2019 Pemerintah Pusat bahkan akan memberikan bantuan operasional dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk kegiatan integrasi dan program pembangunan lainnya sebesar Rp. 105 juta kepada tiap kecamatan yang memiliki kampung KB. 

Laura berharap bantuan tersebut dapat memacu kinerja para penyuluh KB di masing – masing wilayah bersama dengan stakeholder terkait lainnya untuk bersinergi dan melakukan berbagai kegiatan demi suksesnya program tersebut. “Kegiatan ini sangat membutuhkan komitmen semua pihak,  baik dari pemerintah pusat hingga para pelaksana di lapangan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan,” ujarnya. Di Kabupaten Nunukan saat ini tercatat sudah ada 26 Kampung KB yang tersebar di 13 kecamatan, atau hanya tinggal 6 kecamatan yang belum memiliki Kampung KB di wilayahnya masing – masing.

Kepala KKBPK Provinsi Kalimantan Utara Rusman Effendi dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa banyak keuntungan yang akan diperoleh jika sebuah kampung ditetapkan sebagai Kampung KB. Keuntungan tersebut antara lain, terlibatnya berbagai instansi untuk memperbaiki kualitas kependudukan, kesehatan dan pendidikan masyarakat. “Semua pihak diharapkan akan ‘mengeroyok’ dengan berbagai kegiatan di wilayah yang sudah sebagai Kampung KB sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik,” kata Rusman Effendi.(HUMAS)

Presentase di Banyuwangi, SIMRAL Siap Diuji Coba

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN – Tim Teknis Pemanfaatan Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Pendapatan dan Aset) Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan presentase kesiapan infrastruktur dan suprastruktur pengembangan sistem informasi,  dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan di hadapan Jajaran Diskominfosan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (20/8). Presentase tersebut merupakan tindaklanjut dari perjanjian kerjasama penggunaan Aplikasi SIMRAL antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beberapa waktu lalu. 

Dalam kesempatan itu juga dilakukan diskusi terkait dengan infrastruktur dasar yang dibutuhkan, serta alur kerja (bussines procces) dalam implementasi Aplikasi SIMRAL, mulai dari alur kerja perencanaan, penatausahaan, keuangan sampai dengan pelaporan.

Akmal, Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut juga dilakukan penyerahan Aplikasi SIMRAL dan kode sumbernya (source code) dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Dengan penyerahan aplikasi dan kode sumber Aplikasi SIMRAL ini maka secara teknis implementasi sistem tersebut dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Namun penggunaanya secara optimal dari sisi perencanaan dan penganggaran harus melalui training of traniner (TOT) kepada operator di Kabupaten Nunukan yang rencananya dijadwalkan akan dilaksanakan September  mendatang,” kata Akmal. Sedangkan uji coba penggunaan Aplikasi SIMRAL, menurut Akmal, baru akan dilaksanakan setelah Tim Teknis Aplikasi SIMRAL kembali dari Banyuwangi. (DISKOMINFOTIK/HUMAS)

PKSN Nunukan, Jalan Lingkar dan Gas Kota Masuk Major ProjectDari 38 Major Project Nasional, 15 Berada di Kalimantan

ADVERTORIAL, BERANDA

BALIKPAPAN – Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada 38 major project nasional yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dikatakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, sesuai pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro, ada 15 major project yang akan dilakukan di Kalimantan. Termasuk Kaltara.

Di Kaltara, major project tersebut, diantaranya Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, penanganan jalan trans/lingkar pulau terluar dan tertinggal : Pulau Nunukan, dan pengembangan infrastruktur gas kota. “15 major project tersebut, disusun memiliki nilai strategis dan daya ungkit untuk mencapai sasaran prioritas,” kata Irianto.

Guna mewujudkan hal tersebut, ada arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Dimana arah kebijakan itu, yakni percepatan pertumbuhan, diversifikasi dan pelestarian alam. “Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, disusun 10 strategi yang akan dilakukan oleh masing-masing daerah di Kalimantan. Termasuk, Kaltara,” jelas Gubernur.

Strategi pertama, mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional. Lalu, mengembangkan industri pengelolaan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang. Strategi ketiga, menguatkan peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk hilirisasi industri.  Strategi keempat, menguatkan penguatan kawasan transmigrasi mandiri. Kelima, menjaga kawasan perbatasan untuk menjamin kedaulatan NKRI.

Selain itu, penting pula untuk menjaga kawasan dengan fungsi pelestarian lingkungan dan ekologis. “Strategi ketujuh, menjamin pemenuhan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada kawasan kota-kota baru. Juga perlu meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk mempercepat penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal), meningkatkan kerja sama antara daerah dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” beber Irianto.

Strategi ke-9, pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis resiko bencana serta penguatan sistem mitigasi bencana. “Strategi ke-10, pemindahan ibukota negara sebagai pusat pertumbuhan nasional,” ulas Gubernur.

Terkait strategi ke-10, Irianto menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah konter antar wilayah di Kalimantan. “Intinya, pemerintah ingin membangun ibukota negara yang ideal, dan menjadi standar pembangunan nasional. Sebab, ibukota negara adalah simbol identitas negara,” ujar Irianto. Ibukota negara juga harus merupakan kota yang smart, green, beautiful dan sustainable. Lalu, modern dan berstandar internasional.(humas)

Kalimantan Harus Bertransisi ke Industri Hilirisasi

ADVERTORIAL, BERANDA

BALIKPAPAN – Pada 5 tahun kedepan, tepatnya pada masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kalimantan harus sudah mulai menjadi satu kesatuan wilayah perekonomian dan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi hulu dan hilirisasi industri. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Ka Bappenas) Prof Bambang Brodjonegoro pada Konsultasi Regional Pulau Kalimantan Penyusunan Awal RPJMN 2020-2024 di ballroom Novotel Balikpapan, Selasa (20/8) pagi.

Terkait hal itu, Gubernur mengaku bahwa Menteri PPN/Ka Bappenas juga menyinggung soal pentingnya rencana pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan dan Mentarang. “Untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan tersebut berjalan baik maka ketersediaan infrastrukturnya juga harus terjamin. Dalam hal ini, jalan dan lainnya,” kata Gubernur.

Dengan kata lain, Kalimantan harus menjadi pulau yang mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri. “Rencana pengembangan tersebut, sedianya sudah masuk kedalam rencana perekonomian Kalimantan. Contohnya, shelter alumina dibangun di KIPI Kaltara, sementara tambang bauksitnya di Kalbar,” urai Irianto.

Gubernur juga menyetujui harapan Menteri PPN/Ka Bappenas yang menginginkan agar kiblat industri aluminium harus dipindah dari Sumatera ke Kalimantan. “Tambangnya ada di Kalimantan, industrinya juga ada di Kalimantan maka harusnya hilirisasinya juga ada di Kalimantan. Jangan terbelenggu dengan aspek kewilayahan. Namun jadikan Kalimantan sebagai satu kesatuan wilayah perekonomian, guna mengoptimalkan ekonomi Indonesia,” ungkap Irianto.

Diingatkan pula mengenai pentingnya modal sumber daya manusia (SDM). “Dalam hal ini, kita berbicara soal kualitas bukan kuantitas. Didalam era industrialisasi, meski investornya berasal dari luar negeri, SDM Kalimantan harus mampu mengikuti irama tersebut. Jadi, harus ada perbaikan modal SDM secara serius,” beber Gubernur. Guna meningkatkan kualitas SDM tersebut, pemerintah di Kalimantan harus mengedepankan perbaikan pelayanan kesehatan dasar. Dalam hal ini, utamanya masalah kesehatan anak.

Transisi Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari mengandalkan sumber daya alam (SDA) menjadi industri hilirisasi, juga bertujuan untuk menerjemahkan 5 arahan Presiden Joko Widodo. Arahan itu disebut, sebagai Visi Indonesia. Visi pertama, pembangunan infrastruktur. “Penjabarannya, yakni menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak perikanan,” ujar Irianto.

Visi kedua, pembangunan SDM. Yakni dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi, dan infrastruktur dasar untuk kesehatan dan produktivitas.

Visi ketiga, mendorong investasi. “Ini dijabarkan dengan mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, mencegah pungutan liar, dan hambatan investasi lainnya,” ulas Gubernur.

Visi keempat, reformasi birokrasi. Yang direalisasikan lewat reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, dan efisiensi lembaga. “Visi terakhir, penggunaan APBN. Penjabarannya, yakni menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” urai Irianto.

Pada kesempatan tersebut, Menteri juga memaparkan 3 skenario pertumbuhan ekonomi 2020-2024. Skenario pertama, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0 persen. Skenario kedua, pertumbuhan ekonomi hingga 5,7 persen dan skenario ketiga, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 persen. Sementara tingkat kemiskinan, diprediksi antara 6,5 hingga 7,0 persen, Indeks Gini Ratio 0,370 hingga 0,374, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditaksir antara 4,0 hingga 4,6 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksi mencapai 75,54. “Dengan target tersebut, ada 7 agenda pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah. Di antaranya, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pembangunan yang berkualitas. Lalu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, serta mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” tutup Irianto.(humas)