Kategori: ADVERTORIAL

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kaltara sukses meraih penghargaan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan Kategori B (Baik) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku OKKP Pusat.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Bapanas, H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T. kepada Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum diwakili Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Diana Risawaty, SP., M.AP pada malam Bapanas Award di The Sultan Hotel & Residence Jakarta dalam rangka memperingati HUT Badan Pangan Nasional ke-3, Ahad (28/7) lalu.

“Penilaian ini dilakukan terhadap pemenuhan beberapa aspek yaitu kelembagaan, penatalaksanaan pengawasan Pre dan Post Market, pendataan, pembinaan kepada pelaku usaha, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, sarana dan prasarana, serta penganggaran,” kata Diana.

OKKPD Kaltara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Produk Segar Asal Tanaman (PSAT) baik sebelum diedarkan maupun saat beredar di pasaran, serta memberikan sertifikat atau jaminan keamanan sesuai persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Diana menuturkan dalam melakukan pengawasan keamanan pangan, OKKPD Kaltara telah menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

“Penghargaan yang diraih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara tidak lepas dari dukungan Bapak Gubernur Kaltara dan kerjasama tim OKKPD Kalimantan Utara sekaligus sebagai bukti komitmen OKKPD dalam upaya peningkatan kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menggelar kegiatan Penilaian Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan di Hotel Pangeran Khar, Senin (29/7).

Ditemui selepas membuka kegiatan tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltara, Haerumuddin, SH., M.AP., menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ketenagakerjaan menjadi sangat terpenting dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan.

“Diperlukan eksistensi atau kekuatan dari petugas pengawas sehingga bisa menegakkan aturan yang ada di perusahaan jika terjadi pelanggaran,”katanya.

Haerumuddin menekankan pengawasan di perusahaan bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif maka pengawas seyogyanya mempunyai wadah sendiri untuk melakukan dengan maksimal. “Pengawasan ada sekarang tapi hanya sebatas forum, mungkin kedepan akan dibutuhkan suatu struktur atau lembaga sendiri khusus tempat berhimpun pengawas,” ujarnya.

Tidak lupa Haerumuddin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI yang memberikan dukungan untuk mensosialiasikan, memberikan masukan dan pembinaan kepada pengawas agar bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Diharapkan, dengan kegiatan ini untuk dapat memperkuat lembaga ke pengawasan pemerintah supaya penegakan norma di perusahaan bisa dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran.

“Selama ini pengawasan ke perusahaan itu ada ketika ditemukan pelanggaran, seharusnya ada atau tidak ada pelanggaran tetap harus diawasi, kemungkinan ke depannya ada lembaga yang mengawasi,”tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius, S.Hut menjelaskan sejumlah indikator lolosnya provinsi ke 34 ini dari Middle Income Trap.

Salah satunya adalah kebijakan penggunaan produk lokal yang massif ke segala lini. Menurutnya, menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal secara otomatis berdampak pada income mereka.

“Yang utama menumbuhkan ke masyarakat mencintai produk kita sendiri, sehingga otomatis yang dihasilkan oleh masyarakat akan menghasilkan income bagi masyarakat tersebut,” jelasnya.

Ia menyebutkan dengan dorongan produk lokal melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah dapat menyentuh perekonomian masyarakat.

“Akhirnya kembali lagi ke kebijakan Pak Gubernur untuk mendorong kita memaksimalkan produk lokal dan home industri memastikan kita bisa terus meningkat perekenomian ditambah dukungan investasi yang masuk di Kaltara,”terangnya.

Dikatakannya melalui penggunaan produk lokal kebijakan selalu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

“Karena kita menggunakan pangan lokal otomatis masyarakat lokal bisa berproduksi, kemudian produksinya itu bisa menjadi duit dibeli, otomatis daya belinya masyarakat kita juga akan naik,” ucapnya.

Dalam kebijakannya, lanjut Bertius, Gubernur selalu mendorong pelaku UMKM dengan produk lokalnya seperti batik, singal dan produksi kerajinan lainnya untuk terus maju sehingga perekonomian Kaltara bergerak.

Indikator lainnya, kata Bertius, berupa dukungan kebijakan pemerintah daerah adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat pada produk pangan lokal.

“Melalui dukungan investasi masuk seperti ke Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, para pekerjanya membutuhkan logistik makanan pangan sehingga petani lokal dengan hasil panennya jadi terbeli,”terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia, walaupun hingga sekarang perekonomian masih terpusat di pulau Jawa.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan bisa keluar dari middle income trap, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen belum cukup, sehingga harus bisa didorong berkisar 6-7 persen yang disertai investasi yang tumbuh 6,8 persen hingga dua dekade mendatang.

“Kalau kita lihat per provinsi, Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya 21 ribu dan provinsi lain yang juga sudah lolos middle income trap berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara),”kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menurutnya, jika ingin melihat bagaimana cara mengerek pendapatan per kapita suatu provinsi, bisa berpatokan di antaranya ke provinsi-provinsi tersebut.

“Sebetulnya kita bisa melihat berbagai provinsi di Indonesia sebagai contoh bagaimana kita bisa mengerek sebagian besar provinsi lain agar secara nasional kita bisa lolos middle income trap,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika Indonesia bisa lolos middle income trap di tahun 2045 nanti perekonomian RI bisa menjadi 9 triliun dolar AS.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sebanyak 300 pelajar SMA di Kabupaten Bulungan mengikuti Sosialisasi Anti Narkoba di Hotel Pangeran Khar, Senin (29/7). Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari kalangan pelajar untuk berperan dalam memberantas narkoba. Acara ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Kebangsaan, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., MT.

Dalam sambutannya, Robby menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap upaya pemberantasan narkoba di Kalimantan Utara. “Selamat Hari Anti Narkotika Internasional 2024. Pemerintah menyambut baik kegiatan seperti ini, tidak hanya sebagai bentuk perjuangan bersama melawan narkoba, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat aksi dan kerja sama dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,”katanya.

Robby juga menyoroti peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Data global menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai 296 juta jiwa, dengan peningkatan 12 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Di Indonesia, survei nasional tahun 2023 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73%, atau setara dengan 3,3 juta penduduk berusia 15-64 tahun.

“Kewaspadaan harus kita tingkatkan. Berdasarkan data dari BNN, peredaran narkotika menggunakan banyak modus, dan 80% di antaranya melalui jalur laut. Ini menjadi tantangan bagi kita mengingat Kalimantan Utara memiliki banyak kepulauan dan pesisir,”terangnya.

Tema HANI 2024, “Bersama Melawan Masyarakat Narkoba Bergerak, Mewujudkan Indonesia Bersinar” menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam melawan narkoba.
“Pemerintah telah lama menggaungkan perang terhadap narkoba, terbukti dengan lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN,”katanya.

Robby juga mengapresiasi kerja keras kepolisian dan masyarakat dalam memberantas narkoba, seperti penangkapan besar di Kota Tarakan baru-baru ini. Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya ini.

“Saya mengajak semua siswa-siswi di Kalimantan Utara untuk fokus belajar, berolahraga, dan berteman tanpa narkoba. Jadilah generasi emas menuju Indonesia bersinar. Raihlah impianmu tanpa narkoba,” tuntasnya. Acara sosialisasi ini diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun, tidak hanya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyosialisasikan bahaya narkoba, tetapi juga untuk menciptakan generasi unggul di Kalimantan Utara yang berprestasi tanpa narkoba.

(dkisp)