Bupati Wajo menghadiri Lokakarya Program Hibah Air Limbah Setempat APBN Tahun 2020, ini Maksudnya.

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jakarta mengadakan Lokakarya Program Hibah Air Limbah setempat APBN tahun 2020.

Dengan mengundang Bupati dan Walikota se Indonesia, sebagai langkah awal pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, bertempat di Hotel Golden Boutique Jakarta, diselenggarakan lokakarya peminatan dan penyiapan pelaksanaan.

Upaya Pemerintah dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi yang layak dihadapkan pada tantangan pembangunan sanitasi diantaranya adalah masih minimnya komitmen pemerintah daerah untuk mengarusutamakan sanitasi.

Hal tersebut mendorong Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR menggulirkan kembali Program Hibah Air Limbah Setempat APBN Tahun Anggaran 2020.

Bupati Wajo, Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si yang berkesempatan hadir pada acara tersebut, memberikan apresiasi dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk berpartisipasi dalam Program Hibah ALS Tahun 2020 karena sejalan dengan visi, misi dan 25 Program Nyata Pammase.

Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos. M.Si. juga menyampaikan bahwa meskipun Kabupaten Wajo telah mencapai predikat ODF (Open Defecation Free) atau terbebas dari buang air besar sembarangan, namun masih terdapat masyarakat yang belum memiliki sarana sanitasi sendiri, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah dan masih terdapat sarana sanitasi seperti septic tank yang dikategorikan tidak layak, kelompok masyarakat tersebut diharapkan menjadi sasaran dari Program Hibah ALS .

“Peluang hibah ini dapat dimanfaatkan oleh OPD terkait, sehingga dimasa yang akan datang konsep Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) juga dapat diaplikasikan dalam pelayanan sanitasi kepada masyarakat Kabupaten Wajo,” harap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

( Humas Pemkab Wajo ).

RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPA/JANJI ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANRAN UTARA MASA BAKTI 2019-2020.

Tanjung selor, Rabu 4/9/2019 sebanyak 35 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sutoyo SH.MH, berlangsung dikantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara jalan kolonel sutadji tanjung Selor kaltara .

Tepat jam 10 dimulai pelantikan setelah gubernur dan ketua Pengadilan tinggi kalimantan timur memasuki ruangan Rapat paripurna.

Dalam pelantikan anggota DPRD kalimantan utara (Kaltara) Hadir Gubernur kaltara, wakil Gubernur Kaltara, kapolda kaltara ,ketua Pengadiln Tinggi Kimantan Timur, Danlantamal XIII tarakan , Bupati Nunukan, Bupati Malinau, Bupati Bulungan, Bupati Tana Tidung dan Walikota tarakan dan semua ketua DPRD kabupaten Kota sekalimantan Utara.

Penyerahan palu ketua DPRD kaltara dari markus sabon kepada ketua DPRD Sementara Norhayati Adris dari Partai PDI perjuangan dan wakil ketua Yancong dari Partai Gerindra .

Norhayati Adris ketua DPRD sementara menyampaiankan trimakasi kepada sahabat saya anggota DPRD Periode 2014- 2019 yang tidak terpilih kembali saya ucapakan trimakasi atas kerjasamanya selama ini semoga Tuhan mencatat amal perbuatan kita selama duduk di DPRD kaltara selama ini.(yuspal)

Wakil Bupati Wajo sidak di Pasar Tempe hari ini terkait tindak lanjut pencabutan Lot kemarin bagi pedagang Pasar Tempe

WAJO – Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE, turun langsung di Pasar Tempe hari ini, Rabu 4 September 2019, dimana ini merupakan tindak lanjut dari pengambilan lot atau pencabutan lot kemarin sampai tadi malam di Lokasi Pasar Tempe.

Pengambilan lot oleh para pedagang Pasar Tempe yang dikawal langsung oleh Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H.Amiruddin A, S.Sos., MM. sampai jam 11 kemari malam, dan hari ini merupakan sidak yang dilaksanakan sehubungan laporan yang masuk terkait adanya pedagang yang tidak menempati tempat sesuai dengan hasil tadi malam.

Semisal masih bercampurnya antara pedagang pakaian dengan pedagang campuran serta sayur mayur, di mana ini sudah ada pengaturan sebelumnya kalau masing-masing harus di tempat yang sama dengan jenis jualan yang sama, semisal pedagang sayuran harus sama dengan sesamanya penjual sayuran begitu pula seterusnya.

Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menyampaikan kalau semua harus menempati tempat sesuai hasil lot tadi malam dimana harus sesuai dengan bloknya.

“Untuk hari ini kami maklum karena masih dalam keadaan darurat, dan kembali kami tegaskan kembali, bahwa di sini tidak ada Daeng Mareppe,” ungkapnya.

Kroscek tempat terus dilakukan oleh Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE dari satu lods ke lods berikutnya untuk memastikan tempat mereka sesuai atau tidak.

Kepala Bidang Pasar dari Dinas Perdagangan Kabupaten Wajo H. Yunus juga memberikan pengertian kepada para pedagang, untuk memegang nomornya masing-masing dan besok akan diaturkan sesuai dengan nomor dan blok hasil tadi malam, bagi mereka yang masih bingung dalam pencarian tempatnya.

Dan beberapa pedagang juga mengeluhkan kalau banyaknya pedagang baru yang tiba-tiba menempati tempat yang seharusnya mereka tidak menempati atau diperuntukan untuk hal tersebut para pedagang lama ini. mengharapkan untuk diutamakan dahulu.

“Kami mengharapkan untuk diutamakan dulu karna kami sudah menderita dengan barang kami yang sudah habis terbakar,” keluhnya

H. Amran, SE mengatakan kalau laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan mengarahkan kepada Kepala Bidang pasar untuk menangani hal tersebut.

Wakil bupati Wajo H. Amran, SE ketika diwawancarai di akhir kunjungannya menyampaikan bahwa dari kemarin diadakan penarikan undian dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam.

“Dan saya turun hari ini kelapangan karena banyaknya laporan yang yang masuk, di mana para pedagang menempati tempat tidak sesuai dengan tempatnya, dan hari ini kami turunkan Satpol PP, pihak kepolisian dari Kapolsek tempe, Koramil dengan dasar supaya mereka menempati tempat sesuai hasil lotre tadi malam misal penjual pakaian harus di tempat yang sama dengan penjual pakaian, dan Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik,” harap H. Amran, SE.

Terkait pertanyaan kalau masih ada pedagang yang tidak mendapatkan tempat H. Amran, SE mengatakan kalau semua sudah terakomodir ada 700 pedagang yang terdampak kebakaran kemarin, dan sudah disiapkan tempat sebanyak 700 juga.

“Insya Allah semua akan terakomodir, dan sebagai harapan kami adalah ketertiban yang kami inginkan, supaya tidak terjadi keributan keributan, karena pasar ini merupakan pasar yang terbesar di Kabupaten Wajo yaitu pasar tempe,” jelas H. Amran, SE.

( Humas Pemkab Wajo ).

Pencanangan komitmen bersama pelaksanaan percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) tingkat Provinsi Sulsel dipusatkan di Kabupaten Bone

WAJO – Bupati Wajo Dr. H.Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. bersama ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo Hj. Siti Maryam, S.Sos., M.Si hadiri pencanangan komitmen bersama percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang di laksanakan di halaman rumah jabatan Bupati Bone, Selasa 3 September 2019.

Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. H. Nurdin Abdullah, M.Agr. hadir dalam pencanangan ini.

Kegiatan ini dalam rangka mendukung Strategi nasional Percepatan Pencegahan anak kerdil (Stunting) dan merupakan strategi nasional yang menjadi perhatian khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta seluruh Kementerian terkait, begitu pula Pemerintah Kabupaten Kota seluruh Indonesia.

Generasi penerus bangsa harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat. tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang sukses dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya jika anak- anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak kerdil (Stunting).

Kekerdilan (Stunting)pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun). Sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya.Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang terjadi soal bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Dengan demikian periode 1.000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasandan produktivitas seseorang di masa depan.

Pencegahan anak kerdil (Stunting) perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat umum, dan lainnya.

Presiden dan Wakil Presiden telah berkomitmen untuk memimpin langsung upaya percepatan penurunan angka prevalensi anak kerdil (Stunting) sehingga penurunannya dapat terjadi secara merata diseluruh wilayah Indonesia.

Pencanangan Sulsel bebas Stunting Menjadi tema Dies Natalis UNHAS ke 63 yang diusung oleh Rektor UNHAS Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.

Bupati Bone dalam sambutanya mengatakan menserokan Stunting di Bone yang jumlahnya 40,63% dan yang terbesar di Sulawesi Selatan dan terdapat di wilayah pegunungan dan pesisir, Jelasnya.

Dalam sambutan Gubernur Provinsi Sulsel Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr. mengatakan Stunting menjadi masalah kita bersama, Stunting ini dapat cepat kita cegah sehingga anak dapat tumbuh menjadi anak yang sehat menjadi harapan bangsa.

“Ketika ibu hamil terdeksi ada kelainan cepat ditangani .” Katanya.

“Mencanangkan komitmen bersama percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Menyisipkan APBD kita untuk menangani Stunting, kita kolaborasi membangun Sulsel lebih kuat, perencanaan itu bukan karena keinginan melainkan kebutuhan,” Gubernur Provinsi Sulsel menambahkan.

Dan dikatakan kalau hari ini dimulai pencanangan komitmen bersama percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, ungkapnya diakhir sambutannya

Diakhir acara Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. menyampaikan harapannya kepada rektor UNHAS, kalau Kabupaten Wajo siap dalam pelaksanaan dies natalis selanjutnya.

“Kami siap jadi tuan rumah dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting, utamanya untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan.” ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

(Humas Pemkab Wajo)

Kaltara jadi Penyangga Pangan IKN Baru

TANJUNG SELOR – Tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan masuk kedalam 12 kabupaten potensial penyangga pangan ibukota negara (IKN) baru. Ini diterpaparkan pada Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Pertanian Penyangga Kemandirian Pangan Ibukota Negara yang berlangsung di Hotel Grand Tiga Mustika, Balikpapan, Jumat (30/8).

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditetapkan sebagai calon IKN baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu. Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan strategi pengembangan kawasan penyangga mandiri pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat IKN baru di Kaltim. Sistemnya dengan kluster tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dan, caranya menggunakan teknologi pertanian modern sehingga semua kebutuhan pangan dipenuhi sendiri tanpa adanya impor. Bahkan diproyeksikan menjadi pendukung ekspor dan lumbung pangan dunia. “Kedepan, saat IKN baru telah benar-benar terealisasi maka Kalimantan harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tanpa impor,” kata kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, Andi Santiaji Pananrangi yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri acara tersebut, Senin (2/8).

Tiga kabupaten di Kaltara sendiri, masing-masing memiliki peranan terpisah. Kabupaten Malinau direncanakan sebagai sentra produksi padi dan jagung. Sementara Bulungan dan Nunukan diproyeksikan sebagai sentra produksi padi, cabai dan bawang merah. “Mentan Amran Sulaiman juga mengimbau agar seluruh bupati dan walikota terkait memaparkan kesiapan potensi lahan dan komoditi potensial di wilayah masing-masing yang dapat mendukung persiapan ketahanan pangan IKN baru nantinya,” jelas Santiaji.

Mengutip pernyataan Mentan, Santiaji menyebutkan juga bahwa Kementan telah melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan pangan ke depan, dalam memenuhi kebutuhan pangan IKN baru dengan membangun klaster pengembangan komoditas. Lahan pertanian di Kaltim sendiri, ditaksir sangat cocok untuk menghasilkan pangan, khususnya komoditas hortikultura, sehingga produksi pangan berdasar agroklimat dan kultur masyarakat setempat. “Menurut Mentan, hal ini dapat diwujudkan karena Kementan sejak awal telah menyiapkan 500 juta pohon bibit tanaman perkebunan yang akan menelan anggaran Rp 10 triliun,” tutup Santiaji.(humas)