Gubernur Minta Kades dan Camat Serius Perhatikan KIA Untuk Penanganan Stunting, Pemprov Juga Siapkan Program Khusus

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada para camat dan kepala desa (Kades) untuk semakin serius memperhatikan kesehatan ibu dan anak (KIA). Tak hanya kesehatan fisik, tapi juga jiwa sang ibu hamil. Ini disampaikan Gubernur saat membuka rapat koordinasi (Rakor) program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) tahun 2019 dengan tema “peran dana desa dalam penanganan stunting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Kaltara maju” di meeting room Swissbel-Hotel Tarakan, Minggu (8/9) malam.

Imbauan Irianto tersebut, berkaitan dengan upaya penanganan stunting. “Dengan memperhatikan KIA maka diharapkan dapat terlahir bayi yang sehat secara fisik juga kejiwaan. Dalam banyak pengalaman, ibu hamil yang mengalami psikis tertekan akan berpengaruh bayi yang akan dilahirkan. Salah satu dampaknya, adalah bayi yang lahir stunting,” jelas Gubernur.

Setelah dilahirkan, selama 1.000 hari kehidupannya, anak harus mendapatkan pengawasan dan perhatian lebih. “Jangan pernah menganggap enteng pendapat seorang anak. Dengan begitu, maka si anak akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri, santun dan kreatif,” ucap Irianto.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mencantumkan upaya tersebut kedalam Nawa Cita. Tepatnya, Nawa Cita ke-3 dan ke-5. Dimana pada Nawa Cita ke-3, adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Lalu, pada Nawa Cita ke-5, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektare, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. “Dari itu, menurut saya, camat dan kades adalah pemimpin sesungguhnya. Utamanya, di lini terluar wilayah pemerintahan. Dengan memperkuat jajaran pemerintahan dibawah, maka yang diatas akan kuat. Begitupula sebaliknya. Dari itu, keberadaan camat dan kades harus diperkuat. Jika desa dan camat maju sejahtera maka negara akan maju dan sejahtera juga,” tutur Gubernur.

Upaya itu juga merupakan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan Generasi Emas pada 2045. “Saat itu (tahun 2045, Red.) Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi. Apabila bonus itu dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi keuntungan bagi Indonesia, khususnya Kaltara. Namun, apabila terabaikan maka akan menjadi permasalahan baru bagi Indonesia,” urai Irianto.

Menilik hal tersebut, Gubernur menilai bahwa persoalan utama saat ini, adalah mengelola manusia itu sendiri. “Salah satu aspek penting dari pengelolaan manusia dari ekonomi dan sosial, PBB menyepakati pengukurannya melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikatornya terdiri dari 3 unsur. Salah satunya, faktor kesehatan. Disini, manusia sebelum lahir harus dikelola dengan baik, bahkan dalam perkawinan, dalam kandungan ibu, melahirkan dan selanjutnya. Ibu hamil harusnya mendapatkan perhatian khusus, guna memastikan kecerdasan anak yang dikandung dan dilahirkannya kelak,” ulas Gubernur.

Ancaman utama dalam pengelolaan manusia, menurut Irianto adalah stunting. “Salah satu upaya penanganannya, adalah dengan memanfaatkan dana desa. Dari itu, penting sekali dibangun kesadaran baru mulai di tingkat desa untuk membantu penanganan masalah stunting,” tutup Irianto.(humas)

Realisasi BSPS 2019, 2.534 Unit Rumah Warga Sudah Direhab

TANJUNG SELOR – Dari target 3.440 unit rumah warga kurang mampu di Kalimantan Utara (Kaltara) yang bakal direhab tahun ini melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebanyak 2.534 unit di antaranya sudah selesai dikerjakan. Dengan rincian 2.366 unit didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan 168 unit dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Kaltara.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, pada 2019 ini melalui program BSPS, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 59,1 miliar untuk membantu rehab rumah warga kurang mampu di Kaltara. Dengan rincian, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 52,5 miliar. Sementara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara 2019 dialokasikan Rp 6,6 miliar.

Diungkapkan, sesuai informasi dari Satuan Kerja (Satker) Non Vertikal Tertentu bidang Perumahan Kementerian PUPR, dari anggaran sebesar 52,5 miliar yang dialokasikan tahun ini untuk program BSPS, terbagi dalam dua Surat Keputusan (SK). Yaitu, melalui SK I dialokasikan Rp 43,75 miliar melalui APBN, dengan target untuk merehab sebanyak 2.500 unit rumah di 4 kabupaten dan satu kota se-Kaltara. Disusul SK kedua, dianggarkan sebesar Rp 8,75 miliar. Sedangkan dari APBD dialokasikan sebanyak 440 unit. Total ada 2.940 unit.

“Untuk yang dari APBD realisasinya baru mencapai 38,2 persen atau baru sekitar 168 unit dari total alokasi tahun ini target 440 unit,” ujar Gubernur. Jika yang dari APBN terealisasi 2.366 unit, maka secara total sudah 2.534 unit.

“Dana yang diberikan ke warga berbeda-beda, sesuai dengan kondisi kerusakan atau seberapa besar rehab yang akan dilakukan. Besarannya antara Rp 10 juta hingga Rp 17 juta per KK (kepala keluarga) penerima manfaat,” terangnya.

Rehab rumah untuk warga kurang mampu melalui program BSPS ini, lanjut Gubernur, diberikan kepada masyarakat Kaltara sesuai kriteria yang telah ditentukan. Yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Irianto berharap, masyarakat Kaltara yang mendapatkan bantuan program ini, benar-benar yang membutuhkan. Untuk itu dalam pendataan dan verifikasi harus dilakukan secara teliti dan terbuka. “Jangan sampai salah sasaran. Yang menerima bantuan harus memang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Lanjutnya, pengawasan dan pendampingan juga perlu dilakukan. Dengan tujuan masyarakat yang menerima bisa memanfaatkan bantuan itu secara maksimal.

Gubernur mengatakan, program bantuan rumah ini merupakan upaya Pemerintah, baik pusat maupun pemprov Kaltara dalam mengentaskan kemiskinan. “Masih banyak masyarakat kita yang kondisi rumahnya kurang layak. Melalui program bantuan rehab rumah ini, diharapkan juga nantinya bisa membangkitkan kepercayaan diri masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, bantuan rehab rumah sendiri sudah berlangsung sejak 2016. Saat itu, alokasi bantuan rehab rumah yang terealisasi melalui APBN sebesar Rp 28 miliar untuk 2.509 unit rumah. Sempat terjadi penurunan realisasi di 2017 sebesar Rp 22 miliar, pada 2018 alokasi rehab rumah di Kaltara melalui APBN kembali meningkat. Begitu pun yang dari alokasi APBD, di 2017 realisasi rehab rumah sebesar Rp 4 miliar. Di 2018, Pemprov Kaltara mengalokasikan sebesar Rp 8,5 miliar lebih. Dengan rincian rehab rumah Rp 8,25 miliar dan bangun rumah baru sebanyak 10 unit sebesar Rp 300 juta. (humas)

10 Atlet Binaan PPLP Kaltara Raih Juara

TANJUNG SELOR – Sebanyak 10 atlet gulat binaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menyabet prestasi. Kali ini mereka sukses merebut juara pada ajang Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) kategori Gulat Junior, Kadet dan Kelompok Umur (KU) se-Kaltim-Kaltara yang digelar di GOR Samarinda, 5 – 8 September 2019 lalu.  

“Kami ikut ambil bagian dalam kejuaraan ini, juga sekaligus sebagai ajang tryout bagi para atlet gulat binaan PPLP Kaltara. Alhamdulillah, hasilnya atlet-atlet yang dibina melalui PPLP Kaltara sudah cukup bagus,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, Haerumuddin.

Sebelumnya, tahun lalu tim gulat hasil binaan PPLP yang merupakan bentukan Dispora Kaltara ini, juga sukses meraih prestasi pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Gulat antar pelajar. Ketika itu, kata Haerumuddin, berhasil menduduki peringkat ke-5 nasional. “Ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan,“ tegasnya.

Harumuddin menyatakan, dari 10 orang atlet yang dikirim dalam ajang Kejurprov Gulat kategori junior, Kadet dan kelompok umum se-Kaltim-Kaltara 2019 itu, terdapat 9 atlet yang berhasil meraih medali. Yakni, 3 atlet meraih medali emas, tiga orang meraih medali perak dan 3 orang meraih medali perunggu.

“Tiga orang yang meriah medali emas, antara lain Yurike di Kelas Tanding 67 Kg Gaya Bebas asal SMP 2 Tanjung Selor. Kemudian Helberi di Kelas 48 Kg kategori Gaya Bebas Kadet asal SMKN 2 Tanjung Selor, dan Devien Kelas 60 Kg kategori Gaya Bebas Kadet asal SMP 2 Tanjug Palas,“ beber Haerumuddin.

Dikatakan, untuk 3 orang peraih medali perak, adalah Akmal asal SMA 1 Tanjung Selor di Kelas 74 Kg kategori Gaya Bebas, Indah, siswi SMAN 1 Tanjung Palas di Kelas 46 Kg kategori gaya bebas Kadet, dan Adelia dari SMA 1 Tanjung Palas di kelas 51 Kg dengan ketogori Gaya Bebas berasal.

Selanjutnya, untuk 3 orang yang meraih medali perunggu, antara lain Akbar di Kelas 55 Kg kategori Gaya Bebas, Febrional pada Kelas 66 Kg kategori Gaya Bebas, dan Ichlasul di Kelas 84 kg dalam ketegori Gaya Bebas.

Dari hasil prestasi yang diraih oleh atlet junior binaan PPLP Kaltara, Harumudin menyampaikan kabar gembira. Menurut informasi yang didapat, dua orang atlet pegulat itu, akan ditarik masuk dalam kejuaraan pra PON.

Karena itu, para atlet-atlet junior tersebut, akan disiapkan sebagai pelapis tim senior yang dalam waktu dekat akan melaksanakan Training Camp (TC) untuk persiapan menuju Pra-PON, mewakili Kaltara. “Informasinya ada dua orang dilirik unutk masuk dalam pra PON. Yaitu Yurike dan Adelia. Namun kami akan kemabli melakukan koordinasi untuk memastikannya. Karena untuk masuk dalam pra PON itu dilihat dari prestasi dan melihat dari peluang kelas yang mana paling dominan,“ ujar Harumuddin lagi.

Dikatakan, ke depan melalui PPLP yang dibentuk, proses pembinaan dan pelatihannya terus terprogram dengan baik. Sehingga pembibitan atlet olahraga di Kaltara bisa lebih maksimal. “Saya berharap kemampuan atlet junior ini akan terus meningkat dengan seiring berjalannya waktu. Kita juga akan selalu mengevaluasi hasil pendidikan dan pelatihan yang selama ini diberikan kepada para atlet di PPLP Kaltara,“ pungkasnya. (humas)

Kaltara Masuk Final Lomba Posyantek dan TTG Tingkat Nasional

TANJUNG SELOR – Prestasi membanggakan diraih oleh para innovator dari Kalimantan Utara (Kaltara). Melalui inovasinya, dua wakil dari Kaltara berhasil masuk final pada lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan TTG (Posyantek) berprestasi tingkat nasional.

Dikabarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara Wahyuni Nuzban, dua perwakilan Kaltara yang masuk babak final dalam lomba yang diadakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut, antara lain pada lomba Posyantek berprestasi diwakili Posyantek Pilar Batas dari Sebatik, Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk lomba TTG, wakil Kaltara atas nama Suprapto, warga Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, melombakan alat buatannya, berupa Hot-Mixer Pembuat Paving Blok Limbah Plastik.

“Keduanya ini dianggap berhasil mengoptimalisasikan sumber daya sekitar, dengan menciptakan alat-alat yang dibutuhkan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, sosial dan budaya,” kata Wahyuni, saat urut mendampingi para peserta Lomba Posyantek dan TTG tersebut untuk paparan Final di Jakarta, Jumat (6/9). Sebelum terpilih mengikuti lomba tingkat nasional, kedua perwakilan Kaltara ini, telah melewati tahap seleksi melalui lomba serupa di tingkat provinsi Kaltara. 

Lomba ini, lanjut Yuni, digelar dengan tujuan untuk mendorong pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih aktif dan berpikir inovatif dalam mengeksploitasi sumber daya alam di sekitarnya, bagi usaha meningkatkan pendapatan.

“Ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Juga sebagai upaya yang strategis dalam rangka meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada lomba yang sama pada 2018 lalu, innovator perwakilan Kaltara berhasl meraih 2 juara. Yakni juara II untuk lomba TTG tingkat Nasional dan juara harapan III untuk lomba Posyantek Berprestasi. “Semoga tahun ini kita mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi,” kata Wahyuni berharap. (humas)

Bupati Wajo apresiasi pelaksanaan festival kraton Nusantara XIII tahun 2019

Palopo, Bupati Wajo H.Amran Mahmud hadiri festival kraton nusantara XIII tahun 2019 yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H. Nurdin Abdullah M.Agr di Lapangan Pancasila Kota Palopo, Senin (9/9/2019).

Ketua Panitia FKN XIII 2019, Brigjen TNI (Purn) Muslimin Akib, SE, MM. dalam laporannya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang terlibat dalam FKN, FKIKN, dan terkhusus kepada Gubernur Sulsel, Wali kota Palopo, para Bupati dan Walikota se-Tana Luwu yang telah mendukung panitia pelaksana sehingga rangkaian kegiatan FKN ke XIII ini dapat berjalan lancar.

FKN ke XIII tahun 2019 ini mengambil tema “Pelestarian Nilai Budaya Melalui Sinergitas Pemerintah dan Keraton Pula Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata dan Kearifan Lokal”.

FKN ke XIII tahun 2019 ini mengambil tema “Pelestarian Nilai Budaya Melalui Sinergitas Pemerintah dan Keraton Pula Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata dan Kearifan Lokal”.

Perlu diketahui saat ini kegiatan FKN yang telah berlangsung adalah kirab yang dihadiri peserta dari Wajo yang diperkirakan panjang hampir 1 km panjangnya, keraton/prajurit, dialog budaya, musyawarah agung, pagelaran seni keraton, expo, pesta kuliner, ekonomi kreatif, pesta kopi dan lain-lain.

“Seluruh Raja dan sultan yang hadir dan tergabung dalam Forum Komunikasi Informasi Keraton Nusantara (FKIKN), juga ada beberapa kerajaan sebagai peninjau Nusantara termasuk dari kerajaan luar negeri yaitu dari Malaysia dan Singapura”.

“Dengan diadakannya acara FKN ini kita mengerti pentingnya mencintai budaya sendiri dan memahami serta menghargai budaya orang lain”.

Sekjen Forum Komunikasi Informasi Keraton Nusantara (FKIKN) Dra. Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari Koes Moertiyah (Gusti Moeng) menyampaikan FKN adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh FKIKN secara bergantian di setiap daerah, dimulai dari kota Surakarta pada tahun 1995, 24 tahun yang silam.

“FKN bukan hanya sebagai sarana silaturahim Raja, Sultan, Pelingsir pemangku adat, serta Permaisuri namun juga untuk menjalin kesatuan kenegaraan, melalui FKN pula mampu menjadi wahana informasi tentang keberadaan keraton-keraton di Nusantara,”

Keberadaan keraton merupakan tapak kehidupan masa lalu yang memiliki keagungan dan harus dipahami masyarakat. Penyelenggaraan FKN sebagai sarana memperkenalkan warisan-warisan adat, seni budaya Keraton yang masih dibudayakan keberadaannya.

Gubernur Sulsel, Prof. Dr. Ir. H. Nurdin Abdullah M.Agr., dalam sambutan pembukaan, menyatakan bahwa suatu kehormatan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, karena dapat menjadi tuan rumah FKN XIII tahun 2019, ini tentu menjadi ajang silaturahmi bagi para Raja, Sultan, Pelingsir Adat dan Pemangku adat

Pemerintah Sulsel beserta segenap Walikota dan Bupati se-Tana Luwu sangat mendukung acara ini karena memang penyelenggaraan ini bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa kita dan sekaligus dapat menjadi penjaga dan perekat bangsa demi kesatuan bangsa Indonesia”.

“Melestarikan budaya, bukan merupakan sifat elitis, pelestarian budaya upaya memelihara aset bangsa untuk memajukan bangsa Indonesia agar kita dapat menjaga budaya kita”.

“Musuh kita saat ini adalah kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Allah SWT telah menganugerahkan kita sebuah kekayaan alam, kedepan perang dunia bukan lagi menjadi ancaman bangsa di dunia, tetapi yang menjadi ancaman kita di dunia ini adalah krisis pangan dunia. Bagaimana kita menjaga alam lestari kita sehingga pembangunan yang berkesinambungan ini dapat kita jaga pula”

“Semoga dengan FKN ini menjadi simbol cultural kita dalam menjaga budaya bangsa indonesia”.

Setelah prosesi Pembukaan dilanjutkan dengan Penampilan tari kolosal Manurung RI Tana Luwu dan pertunjukan aksi polisi cilik dan diakhiri dengan penyerahan Ulos oleh Penasihat Kesultanan Mangun Tua (Raja Matahari) dari Sumatera Utara, H. Edi Zulkarnain kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Palopo, Bupati Luwu, Bupati Luwu Timur dan Bupati Luwu Utara.

Hadir dalam kegiatan pembukaan FKN ke XIII ini, Sri Paduka Datu Luwu Andi La Maradang Mackulau Opu To Bau bersama permaisuri, Walikota Palopo, Drs. HM. Judas Amir, MH. Wakil Walikota Palopo, Dr. Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, Ketua TP. Penggerak PKK Palopo, Hj. Utiasari Judas, Panglima Kodam XVI Hasanuddin, para Raja,Sultan Pelingsir dan Pemangku adat se-Nusantara, para Bupati se-Tana Luwu dan Bupati Wajo, unsur Forkopimda Palopo, Forkopimda se-Tana Luwu, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Wajo Apresiasi pelaksana kegiatan Festival Krayon Nasional yang dilaksanakan saat ini, kegiatan ini dapat menjaga dan melestarikan budaya kita”.Ungkapnya diakhir acara kepada tim humas wajo

(Humas Pemkab Wajo)