Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama salah satu peserta PEDA KTNA II Provinsi Kaltara tahun 2019, di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Senin (9/9) pagi.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada para camat dan kepala desa (Kades) untuk semakin serius memperhatikan kesehatan ibu dan anak (KIA). Tak hanya kesehatan fisik, tapi juga jiwa sang ibu hamil. Ini disampaikan Gubernur saat membuka rapat koordinasi (Rakor) program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) tahun 2019 dengan tema “peran dana desa dalam penanganan stunting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Kaltara maju” di meeting room Swissbel-Hotel Tarakan, Minggu (8/9) malam.

Imbauan Irianto tersebut, berkaitan dengan upaya penanganan stunting. “Dengan memperhatikan KIA maka diharapkan dapat terlahir bayi yang sehat secara fisik juga kejiwaan. Dalam banyak pengalaman, ibu hamil yang mengalami psikis tertekan akan berpengaruh bayi yang akan dilahirkan. Salah satu dampaknya, adalah bayi yang lahir stunting,” jelas Gubernur.

Setelah dilahirkan, selama 1.000 hari kehidupannya, anak harus mendapatkan pengawasan dan perhatian lebih. “Jangan pernah menganggap enteng pendapat seorang anak. Dengan begitu, maka si anak akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri, santun dan kreatif,” ucap Irianto.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mencantumkan upaya tersebut kedalam Nawa Cita. Tepatnya, Nawa Cita ke-3 dan ke-5. Dimana pada Nawa Cita ke-3, adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Lalu, pada Nawa Cita ke-5, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektare, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. “Dari itu, menurut saya, camat dan kades adalah pemimpin sesungguhnya. Utamanya, di lini terluar wilayah pemerintahan. Dengan memperkuat jajaran pemerintahan dibawah, maka yang diatas akan kuat. Begitupula sebaliknya. Dari itu, keberadaan camat dan kades harus diperkuat. Jika desa dan camat maju sejahtera maka negara akan maju dan sejahtera juga,” tutur Gubernur.

Upaya itu juga merupakan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan Generasi Emas pada 2045. “Saat itu (tahun 2045, Red.) Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi. Apabila bonus itu dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi keuntungan bagi Indonesia, khususnya Kaltara. Namun, apabila terabaikan maka akan menjadi permasalahan baru bagi Indonesia,” urai Irianto.

Menilik hal tersebut, Gubernur menilai bahwa persoalan utama saat ini, adalah mengelola manusia itu sendiri. “Salah satu aspek penting dari pengelolaan manusia dari ekonomi dan sosial, PBB menyepakati pengukurannya melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikatornya terdiri dari 3 unsur. Salah satunya, faktor kesehatan. Disini, manusia sebelum lahir harus dikelola dengan baik, bahkan dalam perkawinan, dalam kandungan ibu, melahirkan dan selanjutnya. Ibu hamil harusnya mendapatkan perhatian khusus, guna memastikan kecerdasan anak yang dikandung dan dilahirkannya kelak,” ulas Gubernur.

Ancaman utama dalam pengelolaan manusia, menurut Irianto adalah stunting. “Salah satu upaya penanganannya, adalah dengan memanfaatkan dana desa. Dari itu, penting sekali dibangun kesadaran baru mulai di tingkat desa untuk membantu penanganan masalah stunting,” tutup Irianto.(humas)

TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat tidak henti-hentinya menaruh perhatiannya kepada Pemprov Kaltara. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos) provinsi termuda ini mendapat bantuan program pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB).

Saat ditemui, Kepala Dinas Sosial Kaltara Heri Rudiyono mengungkapkan, dibentuknya KSB untuk menyiapkan masyarakat tangguh dalam mengurangi risiko bencana. “Tahun ini kami menunjuk Kabupaten Bulungan untuk menentukan lokasi mana saja yang akan dibentuk KSB. Kami juga menunggu surat permintaan pembentukan KSB dari Kabupaten Bulungan,”kata Heri.

Heri menjelaskan pembentukan KSB ini akan dipilih 2 hingga 3 desa untuk meminimalisir terjadinya bencana. “Karena KSB lebih banyak memfokuskan pada tahapan pra bencana, dimana didalamnya terdapat kegiatan mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana,” katanya.

Heri mengatakan secara kelembagaan KSB ini baru mencapai tingkat kecamatan dan desa, seperti tahun sebelumnya KSB yang sudah terbentuk di Kaltara sebanyak 6 KSB yakni Tarakan 2 KSB, Nunukan 2 KSB, Malinau 1 KSB, dan 1 KSB di Bulungan. “Untuk Tarakan KSB bencana kebakaran, Tahun lalu KSB dibentuk di Desa Lumbis, ada juga di Peso, dan Sembakung,” ungkap Heri.

Ia menuturkan, KSB ini mampu memberikan berkontribusi pada tahapan pra saat dan pasca bencana. Seperti pada saat bencana sudah dapat membantu pendistribusian bantuan kepada masyarakat sekitar. “Di KSB itu juga terdapat petugas bencana yang ditugaskan. Artinya tiap KSB terdapat 60 orang petugas dari masyarakat di desa itu sendiri. Di KSB itu nanti akan dilatih mulai dari penanggulangan bencana hingga penyaluran logistik, di KSB itu juga nanti akan kita buatkan gudang logsitik.  Instrukturnya dari Tagana, BPBD, hingga aparat terkait di KSB,” tuntasnya.(humas)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menerima kunjungan perdana pimpinan sementara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. Kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi, antara Pemprov dan DPRD yang telah bermitra selama ini.

“Sinergi antara pemerintah dan DPRD sangat diperlukan, khususnya dalam mempercepat pembangunan di provinsi termuda ini,”kata Irianto, di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/9).

Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) H Udin Hianggio, berharap komunikasi yang intens antar kedua lembaga sedianya harus terus di jalin. Pasalnya, dalam sistem pemerintahan, DPRD sangat berperan penting dalam mengawal kebijakan. Khususnya, pada saat pelaksanaan, DPRD memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan.

Karena itu, Irianto kembali menegaskan sinergitas itu harus terus dilakukan. Apalagi dalam pelaksanaan good governance. Karena itu, kedua belah pihak harus saling menghargai. Boleh menyampaikan kritik, karena perbedaan pendapat hal yang biasa. Namun kritik harus sampaikan dengan baik, sesuai dengan norma. “Untuk itu lah, penting bagi kita untuk membaca dan memahami peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Terkait dengan Visi dan Misi Kaltara, gubernur mengatakan, selama 3 tahun lebih berjalan di era kepemimpinannya, capaian visi misi sudah cukup bagus. Ini dibuktikan dengan data-data dan pengakuan berupa penghargaan baik yang diberikan oleh lembaga independent maupun pemerintah pusat. Dalam hal pemerintahan yang bersih misalnya. Gubernur menegaskan, ini bisa dilihat dari pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah selama ini.

“Alhamdulillah, selama 5 tahun berturut-turut atau sejak awal pemerintahan Kaltara, kita selalu mendapatkan opini WTP dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Dan hasil ini bukan hanya dari eksekutif saja, tapi juga atas peran dukungan pihak DPRD,” kata Gubernur.

“Sementara dalam hal pembangunan infrastruktur, alhamdulillah atas sinergi dan dukungan dari pusat, infrastruktur di Kaltara juga terus membaik. Keberadaan bandara yang semakin representatif. Juga jalan sebagai sarama konektivitas yang juga kian membaik. Termasuk jalan di wilayah perbatasan yang terus dibangun,” sambungya. (humas)

TARAKAN – Setiap program kerja dan kegiatan yang akan telah direncanakan, diharapkan dapat direalisasikan secara objektif, sesuai target yang diusung. Hal tersebut, dapat dilakukan dengan inovasi dan kreativitas tanpa perlu menunggu pendanaannya. Tak terkecuali dalam pengelolaan dana desa, maupun kegiatan lainny di desa-desa di Kalimantan Utara (Kaltara).

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie terkait pemanfaatan Dana Desa untuk menopang kemajuan pembangunan di Kaltara dari wilayah perdesaan. Gubernur mengingatkan agar, setiap pengguna anggaran, termasuk pengelola Dana Desa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyusun rencana kegiatan yang baik dan benar. “Semuanya, harus diawali dari niatan yang baik. Hal inilah yang dilakukan Pemprov Kaltara, saat pertama kali dibentuk. Semuanya dimulai dari nol anggaran, dan nol sumber daya manusia, juga sarana-prasarana. Dengan perjuangan, maka banyak diperoleh hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat. Seperti jalan, dan lainnya,” ucap Gubernur saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Tarakan, Senin (9/9) malam.

Berbekal hal tersebut, berbagai pencapaian diraih Provinsi Kaltara. Seperti, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Penurunan angka kemiskinan, hingga  capaian berbagai penghargaan dari Lembaga Independen, maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai informasi, pada 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,04 persen, tertinggi di Kalimantan. Kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,22 persen. Juga angka kemiskinan yang mencapai 6,86 persen, jauh turun dibandingkan pada 2013 sebelum Kaltara terbentuk yang masih pada angka 11 persen lebih.

“Semuanya dilakukan dengan menjunjung tinggi kepatuhan pada hukum, asas transparan serta akuntabel. Dengan asas tersebut, Kaltara juga menjadi contoh bagi daerah lain. Seperti, dalam penyelenggaraan seleksi CPNS, Kaltara adalah yang terbaik di Indonesia,” jelas Irianto.

Berbicara soal kemiskinan, Gubernur mengakui bahwa persentasenya memang fluktuatif. Ini karena banyaknya orang yang datang ke Kaltara untuk mencari kerja. Sehingga menyebabkan pertumbuhan jumlah angka kemiskinan juga pengangguran. “Dari itu, kepada camat dan kepala desa agar memperhatikan warga baru yang datang, selain untuk mencegah radikalisme juga untuk memprediksi tingkat pengangguran dan pertumbuhan kemiskinan di desa,” urai Gubernur.

Saat ini, pertumbuhan kemiskinan masih dominan terjadi di perdesaan. Dimana, sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara, pada 2019 dari 447 desa, masih terdapat 64 desa berstatus sangat tertinggal dan 206 desa tertinggal. “Ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan setempat untuk melakukan upaya pengembangan desanya. Dalam hal ini, kepala desa dalam pemanfaatan dana desa pun harus lebih kreatif dan inovatif,” tutur Irianto.

Sebagai informasi, pada tahun ini Kaltara mendapatkan alokasi Dana Desa dari APBN sebesar Rp 463.268.514.000 yang akan disalurkan kepada 4 kabupaten dengan 3 tahap pencairan. Untuk penyerapannya sendiri, hingga saat ini telah mencapai tahap 2 dengan nilai penyerapan sebesar Rp 277.961.108.359 atau sebesar 60 persen dari total dana desa yang telah dialokasikan.

Di kesempatan itu, Gubernur juga meminta kepada para camat dan kepala desa untuk mendukung Gerakan Indonesia Bersih. “Utamanya, soal kebersihan sungai dan penggunaan sampah plastik. Hal ini dapat menyebabkan banyak masalah, utamanya kesehatan seperti stunting,” urai Gubernur. Di bidang kesehatan sendiri, capaian yang telah diperoleh Kaltara salah satunya capaian Universal Health Coverage (UHC) Nasional sebesar 98,37 persen pada Oktober 2018.

Masih terkait dengan permasalahan kesehatan, Pemprov Kaltara juga telah melakukan pembangunan pelayanan dasar di bidang infrastruktur. Seperti pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang realisasinya per September 2019 sebanyak 2.940 unit, dengan rincian 2.366 unit didanai APBN dan 168 unit didanai APBD. Total anggaran yang dialokasikan dari APBN sebesar Rp 43,75 miliar dan APBD sebesar Rp 6,6 miliar. “Disamping itu, juga telah dibangun 8 embung dengan dana APBD dan APBN. 65.597,7 meter saluran irigasi, 13.003,3 meter jalur usaha tani, dan 32.802 meter tanggul,” ulas Irianto.

Untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan secara langsung, Pemprov melalui Dinkes juga telah merealisasikan kegiatan pemberian imunisasi dasar lengkap sebanyak 49.411, dokter terbang yang berhasil melayani 3.391 pasien, operasi katarak/bibir sumbing/sunat massal untuk 268 pasien, pengentasan gizi buruk sebanyak 1.682 kasus, membangun 4 unit RS pratama dan lainnya. “Dukungan secara tidak langsung untuk penanganan masalah kesehatan ditopang melalui bantuan sosial yang disalurkan Dinsos dan Disperindagkop. Seperti melalui KUBE untuk 650 keluarga, PKH untuk 8.511 keluarga (total anggaran Rp 16 miliar), SOA, dan dukungan program kesejahteraan sosial anak untuk 1.312 anak,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubenur menambahkan, pada 2020, Pemprov Kaltara akan lebih memprioritaskan program yang langsung menyentuh masyarakat. Ini untuk mengakomodir sejumlah kegiatan yang menjadi aspirasi warga selama ini. Seperti dicontohkan pembangunan jalan-jalan lingkungan, jembatan dan fasilitas lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. (humas)