Berlangsung Meriah Hadiri Acara Moroccan Day di Jakarta, Yenny Wahid Putri Gusdur Nampak ditengah hadirin


Jakarta –Berandankrinews.com
Puteri mendiang Presiden Gusdur, Yeni Wahid, memenuhi undangan Kedutaan Besar Maroko untuk Indonesia, menghadiri acara perayaan Moroccan Day, Selasa, 30 Juli 2024. Acara yang merupakan peringatan 25 tahun Penobatan Raja Maroko, King Mohammed VI, tersebut berlangsung di Kediaman Resmi Duta Besar Maroko, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Hadir dalam acara yang berlangsung sangat meriah ini, ratusan pejabat Indonesia dan negara-negara sahabat. Terlihat antara lain, Duta Besar Kesultanan Oman, Sheikh Mohamed Ahmed Salim Al Shanfari; Duta Besar Uni Emirat Arab, Dr. Abdulla Salem Obaid Salem AlDhaheri; dan Perwakilan Kedubes Lebanon, Dr. Georges Abou Zeid. Juga hadir Sekretaris Pertama Kedubes Ukraina, Svitlana Bondarenko, dan Duta Besar Palestina, Zuhair S.M. Alshun.

Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Dr. Ouadia Benabdella sebagai tuan rumah ditemani stafnya, Deputy Head of Mission Mohammed Faouzi Touiger dan Diplomat Hassan Khafi. Sejumlah warga Maroko di Indonesia juga hadir, antara lain Miss Houria yang merupakan salah satu artis kenamaan Maroko yang sering tampil di acara-acara Maroko di Jakarta.

Sementara itu pejabat Indonesia yang hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI, Fadel Mohammad; Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ani Nigeriawati; dan Utusan Khusus Presiden Seychelles, Nico Barito. Juga hadir para pejabat pemerintahan Indonesia lainnya, yakni dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pertanian.

Dalam sambutannya, Dubes Maroko Ouadia Benabdella mengatakan bahwa pada perayaan 25 tahun King Mohammed VI menjadi Raja Maroko, pihak kerajaan telah mencapai banyak kemajuan, termasuk dalam hal reformasi politik dan kelembagaan serta konsolidasi identitas Maroko. Raja Maroko juga telah meluncurkan banyak proyek ekonomi dan pembangunan serta program sosial untuk mencapai kohesi sosial dan memungkinkan warga negara memiliki akses ke layanan dasar.

“Lebih jauh, Pemerintahan Maroko telah berupaya untuk mengonsolidasikan integritas teritorial negara dan meningkatkan kedudukan Maroko sebagai pemain yang berpengaruh dan mitra yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan di tingkat regional dan internasional,” ujar Benabdella mengutip pernyataan resmi dari Pusat Pemerintahan Kerajaan Maroko di Royal Palace atau Dar al-Makhzen di Ibukota Rabat.

Di bagian lain sambutannya, Dubes Ouadia Benabdella menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu dekat ini negaranya akan menyelenggarakan kompetisi sepakbola skala internasional, yakni Piala Konfederasi Sepak Bola Afrika 2024-2025 dan tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugis. “Kami sangat membutuhkan dukungan dalam berbagai hal dari Indonesia dan semua negara sahabat atas terselenggaranya kegiatan kompetisi di tingkat internasional ini,” pinta Benabdella yang sudah menjabat lebih dari 7 tahun sebagai Dubes Maroko untuk Indonesia itu.

Ketika diminta tanggapannya, Yeni Wahid menyatakan sangat senang menghadiri acara Moroccan Day tersebut, dan kehadirannya menunjukkan bahwa dirinya mendukung segala program kerja sama yang dijalin oleh kedua negara, Indonesia dan Maroko. Dia berharap hubungan baik antara kedua bangsa itu dapat terus meningkat dan lebih kuat di masa mendatang.

Acara seremonial peringatan 25 tahun King Mohammed VI naik tahta ini ditutup dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Dubes Maroko bersama para undangan VVIP, dilanjutkan dengan ramah-tamah dan resepsi makan malam bersama. Seperti biasa, para tamu disuguhi makanan khas Maroko, seperti Couscous, Pastilla, dan beragam roti. Juga tersedia minuman spesial Moroccan Tea yang disajikan ala masyarakat padang pasir.

Dari kalangan non pemerintahan, terlihat hadir Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI) yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, bersama beberapa pengurus PPWI Nasional, Julian Caisar, Mbak Wina, dan Irfan Bainil Jusni. Selain itu, hadir juga sejumlah pengusaha mitra kerja Kedubes Maroko, seperti Komisaris Utama PT. Darma Sarana Utama, Harry Lim; dan pemilik perusahaan angkutan publik Taxi Bluebird, Karlina Damiri, yang juga menjabat sebagai konsul kehormatan Kerajaan Monaco untuk Indonesia. (APL/Red)

Ramaikan HUT Kabupaten Nunukan ke 25, Sembilan Etnis yang ada di Nunukan Menampilkan Makanan Khas Tradisionalnya.

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta pariwisata, Abdul Halid membuka Festival Kuliner Tradisional Etnis yang ada di Nunukan, bertempat di GOR Dwikora, Rabu (31/7)

Memasuki tempat acara tamu undangan disambut dengan gembira oleh keluarga besar Tionghoa dengan menampilkan Barongsai, tarian tradisional yang kerap dipertunjukkan saat perayaan Imlek. tarian tradisional ini berasal dari Tiongkok dan biasanya ditarikan oleh dua orang yang mengenakan kostum menyerupai singa.

Even ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan memeriahkan Hari Ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-25.

Tujuan dari kegiatan festival makanan tradisional ini untuk mempromosikan dan memperkenalkan kepada masyarakat makanan – makanan Tradisional Etnis yang ada di Nunukan.

Dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan bahan makanan dari hutan yang bersifat alami, higienis dan sehat, demikian yang disampaikan oleh Kadis Disbudporapar Abdul Halid pada pembukaan Festival Kuliner Tradisional Etnis yang ada di Nunukan.

“Potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Nunukan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai pendukung ketersediaan pangan. Beragam bahan baku tersebut diolah sedemikian rupa menjadi sebuah kuliner tradisional yang khas dan dapat dinikmati banyak orang sebagai wisata kuliner” tutur Halid menyampaikan sambutan Bupati Nunukan.

Bupati Nunukan juga memberikan apresiasi atas terlaksananya festival tersebut tentu ini merupakan salah satu upaya dalam memperkenalkan budaya dan adat istiadat yang beragam serta kekayaan alam yang luar biasa.

“Mari kita kembangkan kekayan alam, adat istiadat dan budaya kita agar tidak punah dan menjadi daya tarik wisatawan, sehingga meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat,” ujar Bupati Laura dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kadis Disbudporapar Halid.

Bupati Laura juga mengatakan bahwa kita berkesempatan untuk memperkenalkan makanan – makanan tradisional yang sangat beragam dengan jenis yang luar biasa, yang terbuat dari bahan – bahan alami yang sudah turun temurun dari zaman nenek moyang yang sudah di konsumsi.

“Saya berharap kepada masyarakat Nunukan agar lebih mengenal lagi makanan – makanan tradisional yang ada di Nunukan,” jelasnya.

Ikut meramaikan event tersebut sebanyak 9 etnis yang ada di Kabupaten Nunukan diantaranya :

1.kerukunan keluarga besar Sulawesi Selatan

2.erukunan keluarga besar Sulawesi Utara

3.kerukunan keluarga besar Mandar

4.Keluarga besar Etnis Tionghoa

5.kerukunan keluarga besar Dayak Lundayeh

6.Keluarga besar Etnis Tidung

7.Keluarga besar Etnis Jawa

8.Keluarga besar Etnis NTT

Dengan menyajikan makanan yang menggugah selera, mulai dari ikan masak mandar, bakso kampung, tak kalah enaknya dan unik yaitu kue-kue khas Tionghoa yang ada hanya pada saat perayaan Imlek saja.

(PROKOMPIM)

 

KERIS Ajukan Judicial Review Ke MA terkaitPP No 28/2024 Larang Jual Rokok Eceran dan Zonasi 200 M Dari Tempat Pendidikan dan Bermain Anak


Jakarta,Berandankrinews.com
Larangan jual rokok eceran dan zonasi 200 M dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak diteken Presiden Jokowi di PP No 28/2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan No 17/2023. Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) sejak desember 2022 minta Presiden Jokowi tidak melarang jual rokok eceran dan zonasi 200 m dari tempat pendidikan dan bermain anak.

Sungguh disayangkan hal tersebut tetap ditanda tangani oleh Presiden ditengah ekonomi rakyat UMKM anjlok omset akibat daya beli masyarakat menurun dampak beban hidup makin berat. Kebijakan tersebut akan membunuh jutaan usaha asongan, PKL, warung kelontong, dan tenan ekonomi rakyat yang lain.

Lebih dari itu, puluhan juta rakyat kelas bawah, kuli bangunan, pemulung, buruh tani, nelayan, ojeg, sopir, abang becak, dan yang lain tak bisa beli rokok lagi. Untuk itu, KERIS akan ajukan judicial review ke MA Terhadap PP No 28/2024, tegas Ketua Umum KERIS dr Ali Mahsun ATMO M Biomed Jakarta Selasa 30/7/2024.

Lebih lanjut Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) ini menambahkan, larangan jual rokok eceran dan zonasi 200 m dari tempat pendidikan dan bermain anak nenciderai hati puluhan juta rakyat kecil berpenghasilan rendah, petani tembakau dan cengkeh, serta jutaan asongan, PKL, warung kelontong dan tenan ekonomi rakyat yang lain.

Kebijakan ini sungguh diskriminatif, tidak adil dan membunuh ekonomi rakyat UMKM. KERIS segera koordinasi dengan AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia), Asosiasi PKL Indonesia, Asosiasi Warung Kelontong Indonesia, dan organisasi usaha dan ekonomi rakyat terkait untuk tetapkan pengajuan judicial review PP No 28/2024 ke MA.

Ngunu yo ngunu tapi ojo ngunu. Rakyat kecil kawulo alit saat ini makin sulit hidupnya. Pendapatan mereka turun beban ekonomi makin berat. Semestinya pemerintah mendongkrak pendapatan mereka bukan sebaliknya.

Seharusnya meringankan bukan memperberat beban hidup mereka, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI dan Dewan Pembina PP IPNU

DPKP Kaltara Dorong Kemandirian Pangan Pertanian Keluarga

TANJUNG SELOR – Kegiatan Pertanian Keluarga merupakan salah satu bentuk penanganan kerawanan pangan wilayah yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Disampaikan Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Diana Risawaty, SP., M.AP diruang kantornya.

Tahun 2023 nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) KTT sebesar 69,54, dimana nilai ini paling rendah diantara semua kabupaten/kota di Provinsi Kaltara sehingga harus diintervensi agar IKP tersebut dapat meningkat.
“Kegiatan Pertanian Keluarga dapat menjadi pemicu kepada penerima manfaat untuk dapat membantu perekonomian kelompok tani dalam menjalankan usaha pertanian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Diana menyebutkan pada tahun 2024 terdapat 3 lokasi Pertanian Keluarga atau 3 Kelompok Tani penerima manfaat yang tersebar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

DPKP Kaltara dalam hal ini diwakili Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Suhaeli, S.P telah menyerahkan bantuan kepada Bapak Suhardi selaku Ketua Kelompok Tani (Poktan) Suka Maju Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap beserta pengurus kelompok tani, disaksikan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung, Rudi, S.Pi., M.HP, Selasa (30/7) lalu.

Bantuan tersebut berupa benih tanaman pangan seperti jagung manis dan benih hortikultura seperti cabai, tomat, kacang panjang, mentimun dan semangka, serta sarana dan prasarana lainnya seperti pupuk kandang, polybag dan mulsa.

“Diharapkan kegiatan Pertanian Keluarga dapat meningkatkan produksi di sektor tanaman pangan serta tanaman hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat,” ujar Diana.

“Juga menangani wilayah yang rentan rawan pangan terutama di Desa Tideng Pale, meningkatkan nilai IKP wilayah Kabupaten Tana Tidung dan dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok tani terutama keluarga petani,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Cegah Konflik Sosial, Gubernur Paparkan Penyusunan Peta Rawan Konflik Kaltara

MAKASSAR – Konflik merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, dalam realitasnya konflik hampir selalu multilayer. Ia melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki tujuan serta kepentingan yang tidak dapat disatukan (Incompatible) satu sama lain.

Ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum dalam pemaparannya pada kegiatan Seminar Penyusunan Peta Rawan Konflik Kalimantan Utara di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Senin (29/7).

“Konfigurasi konflik muncul dari ketidakseimbangan dalam hubungan – hubungan tersebut seperti ketidakseimbangan dalam status sosial, kekayaaan serta kekuasaan yang mengakibatkan munculnya problematika sepeti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas,” katanya.

Dari berbagai hal ini dapat disimpulkan bahwa konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik dapat timbul dari berbagai situasi situasi baik individu, antar individu, kelompok, organisasi maupun negara.

Disebutkannya, salah satu tantangan penanganan konflik di provinsi Kaltara adalah belum tersedianya pemetaan potensi konflik. Dokumen ini penting sebagai indikator dan acuan dalam menyusun Rencana Aksi Terpadu (RAD) agar bisa tepat sasaran.

“Jika kita memiliki sesuatu peta maka kita memiliki sensor, oleh karena itu provinsi Kalimantan Utara sangat membutuhkan peta potensi konflik sebagai sensor untuk kita mengantisipasinya,” jelasnya.

Gubernur menyebutkan konflik tetaplah harus dihadapi, ditangani dan diselesaikan oleh manusia, baik dalam posisinya sebagai pihak yang terlibat didalamnya maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat agar keluar dari jebakan konflik tersebut.

Oleh karena itu ia menekankan kepada semua pihak bahwa kehadiran peta potensi konflik di kabupaten kota di provinsi Kaltara mendesak untuk segera dilaksanakan.

“Saya berharap dengan seminar ini kita dapat memetakan potensi – potensi yang ada di Kalimantan Utara dan melakukan pendataan peristiwa konflik yang pernah terjadi, dengan tujuan terciptanya pencegahan konflik melalui peta rawan konflik di Kalimantan Utara,” tuntasnya.

Hadir diantaranya Rektor UNHAS, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Sekretaris UNHAS Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D, sejumlah kepala perangkat daerah tingkat provinsi dan Forkopimda Kaltara secara daring.

(dkisp)