SK Penetapan dari Menpan-RB segera Disampaikan ke Gubernur Kaltara, Seleksi CPNS 2024 Segera Dimulai

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi CPNS pada lingkup Pemprov Kaltara akan segera bergulir. Peluang besar bagi calon pelamar umum , termasuk mereka yang telah menjabat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Yusuf Suardi usai menerima Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang kebutuhan PNS Tahun 2024, di Hotel Grand Sahid jaya, Jakarta

“Sesuai dengan penyampaian Plt Deputi SDMA Kemenpan RB, PPPK dengan masa jabatan paling singkat 1 tahun dan mendapatkan rekomendasi dari PPK dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tanpa harus mengundurkan diri sebgai PPPK,” kata Yusuf Suardi, Kamis (1/8/2024).

Untuk PPPK yang ingin mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS formasi 2024 ini, lanjut Yusuf Suardi selain harus mendapatkan rekomendasi dari PPK, juga harus mengikuti ketentuan dan persyaratan CPNS yang berlaku.

“Seleksi CPNS TA 2024, rencananya akan digelar pada Agustus ini. Untuk rincian formasinya kami sampaikan terlebih dahulu Surat Keputusan Menteri PAN RB ke PPK dalam hal ini Gubernur sebelum di umumkan di minggu ketiga Agustus saat pengumuman pendaftaran,” ucapnya.

Yusuf Suardi menjelaskan, untuk skenario jadwal seleksi CPNS ini, yaitu pasca penetapan formasi, pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Agustus.

“Di minggu ke dua Oktober 2024 akan dilaksanakan tes SKD minggu ke-2 Oktober, dan SKB minggu ke-2 November. Sementara pengumuman hasil akhir dilaksanakan di bulan Januari 2025 mendatang. Namun ini masih bersifat tentatif, kita masih menunggu info resmi dari KemenpanRB dan BKN,” terang Kabid Perencanasn dan Pengembangan Pegawai BKD Prov. Kaltara.

“Sementara formasi PPPK untuk honorer belum ada penetapan. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dibeberapa instansi dibeberapa daerah yang melakukan perubahan pengusulan PPPK,” tutup Yusuf Suardi.

Plt Deputi SDMA Kemenpan RB dalam sambutannya berharap seluruh tahapan seleksi agar diikuti dan setelah penyerahan penetapan formasi CPNS ini, Badan Kepegawaian Negara akan menyurat ke instansi.

Untuk diketahui, pelaksanaan tes seleksi CPNS dan PPPK akan digelar dengan jadwal yang berbeda. Melalui seleksi diharapkan terjaring SDM yang kompeten guna meningkatkan kualitas penyelenggarahan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

(dkisp)

Galakkan Aksi Gerakan Peningkatan Produksi Padi

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum menghadiri kegiatan Gerakan Perluasan Areal Tanam dan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pencapaian Swasembada Beras di Provinsi Kalimantan Utara, di Dusun Sekang, Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kamis (1/8).

Dalam sambutannya Gubernur Zainal mengapresiasi Menteri Pertanian RI yang memberikan dukungan dan alokasi program dalam peningkatan produksi hasil pertanian di Kaltara.

“Saya berharap segala bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun kementerian pertanian dapat menjadi motivasi bagi para petani untuk terus berupaya mencapai target yang baik dan optimal, karena pertanian merupakan sumber fundamental dari kemakmuran daerah,” katanya.

Gubernur menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan program optimalisasi lahan, perluasan areal tanam, pompanisasi dan penanaman padi gogo dengan cara tumpang sisip di lahan perekebunan.

Ia mengatakan dalam rangka mendukung program Kementerian Pertanian RI tersebut, Pemprov Kaltara juga memberikan stimulus berupa bantuan sarana dan prasaran pertanian se-Kaltara.

Adapun bantuan yang diupayakan berupa benih padi unggul untuk lahan seluas 1.000 hektar, serta sarana pendukung penangkaran padi, mesin pengolahan tanah, irigasi perpipaan, obat – obatan dan sarana pascapanen.

Selain itu pemerintah memberikan bantuan kepada Kabupaten Bulungan sebagai sentra budidaya padi, berupa 580 HA benih padi label ungu, 55 HA benih padi label putih khusus penangkar padi, 2 unit Cultivator, 2 unit traktor roda 2, 3 unit power thresher, 2 paket irigasi perpipaan serta jalan usaha tani.

“Untuk meningkatkan kapasitas SDM petani, pemerintah melaksanakan kegiatan sekolah lapang, harapannya petani semakin memahami bagaimana budidaya padi yang baik dan benar,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur turut serta memberikan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada masyarakat tidak mampu sebesar Rp 740.303.000,- yang terdiri dari 26 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar RP 520.000.000,- dan 77 individu senilai Rp 220.303.000,-.

“Saya berharap semoga dengan bantuan sosial UEP, KUBE dan Individu tersebar di 5 kabupaten/kota se-Kaltara dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas usahanya,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir mendampingi gubernur, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Andi Muhammad Syakir, M.S., Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Dr. Muhammad Ami, S.PI., M.Si., Wakil Bupati Bulungan, Inkong Ala, SE, M.Si, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan(DPKP) Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si.

(dkisp)

Di Hadapan Professor Unhas, Gubernur Paparkan Strategi Pembangunan Kaltara

MAKASSAR – Di hadapan para penguji, Gubernur Kaltara, DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum berhasil mempertahankan disertasinya dalam ujian tertutup yang digelar di Ruang Pertemuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin Makassar, Selasa (30/7) lalu.

Disertasinya yang berjudul “Model Collaborative Policy Innovation dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan” memaparkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat khususnya di wilayah perbatasan.

Sejumlah inovasi yang dilakukan yaitu Subsidi Ongkus Angkutan Barang dan Orang (SOA) yang berhasil memangkas puluhan miliar pengeluaran masyarakat terhadap transportasi baik udara, darat, maupun air. Masyarakat perbatasan pun merasa terbantu dengan hadirnya kebijakan tersebut.

“Ini sudah berjalan setiap tahun kita sudah memberikan subsidi ongkos angkut barang dagangan mereka secara gratis dimana mereka berdomisili,” katanya.

Selain itu, ada juga Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Prolanteraku) dengan membiayai dokter – dokter ke perbatasan sehingga pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan baik.

Kemudian, program Sipelanduk Kilat Smart yaitu Pelayanan Kartu Penduduk Masyarakat, jadi masyarakat tidak perlu datang ke kota atau pelayanan KTP tapi dari tim provinsi yang bergerak ke desa – desa untuk melayani masyarakat

Ia mengatakan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan selalu menggiatkan dan memberikan pembinaan UMKM. Bahkan ketika wabah Covid – 19 tidak terlalu berpengaruh bagi Kaltara yang kala itu masuk zona merah.

“Karena UMKM selalu kita lakukan pembinaan sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah disaat susah maupun tidak susah,” tuturnya.

Gubernur juga memastikan masalah utama Nunukan terkait air dan listrik akan teratasi dalam 4 tahun kedepan. Pasalnya, seluruh masalah listrik di Kaltara sudah membangun Power Plant Hydro Power di Kaltara.

“Saat ini sudah jalan ada di 2 tempat di Kayan Hydro Energi (KHE) dan Kayan Mentarang Hydropower Energi. Kapasitas di PLTA Kayan Cascade itu sendiri 9.000 Megawatt sedangkan di Mentarang 6.000 Megawatt, sehingga masalah kelistrikan Kaltara 4 tahun kedepan insyaallah tidak ada masalah,” terangnya.

Selain itu inovasi transformasi yaitu membangun konektifas seperti upaya peningkatan Tol Laut terkoneksi yang sudah terkoneksi di Kaltara seperti di Nunukan awalnya seminggu 1 kali tapi meningkat dalam seminggu 3 kali.

“Termasuk Ferry penyeberangan Sei Menggaris ke Nunukan sehari dua kali, mengangkut air karena keterbatasan air bersih di pulau Nunukan sangat terbatas, diangkut dari seberang hanya 30 menit,” katanya.

(dkisp)

Wagub Kaltara Sampaikan Gagasan Strategis dalam Pelantikan MD KAHMI Malinau

MALINAU – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP., M.Si., menjadi salah satu narasumber dalam acara Pelantikan Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Malinau Masa Bakti 2021 – 2026.

Kegiatan yang digelar di ruangan Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, berdasarkan Surat Keputusan Perubahan Nomor : 07/SK/MW-KALTARA/VI/2024 oleh MD KAHMI Provinsi Kaltara. Acara ini juga diisi dengan kegiatan Rapat Kerja Daerah dan Seminar Kebangsaan, Rabu (31/7).

Pada acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati Malinau Wempi W. Mawa, SE., Wakil Bupati Malinau Jakaria SE., M.Si., dan Ketua Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Kalimantan Utara Asnawi Arbain, S.H., M.Hum.

Dengan mengusung tema “Kepemimpinan Kolaboratif Kader Umat dan Bangsa Menyongsong Kabupaten Malinau Maju Sejahtera,” kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran KAHMI dalam pembangunan daerah khususnya Kaltara.

Dalam paparannya, Wagub Yansen TP. menekankan pentingnya berpikir strategis dalam membangun masa depan yang lebih baik. “Kita harus berpikir jauh ke depan dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Strategi yang tepat akan membantu kita membangun Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kolaborasi dalam memajukan daerah. “Kita perlu memadu dan memandu semua kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan,”tuturnya.

Selain itu, Wagub Yansen mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui semangat kolaboratif.

“Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,”terangnya

Bupati Malinau Wempi W. Mawa, pada sambutannya mengapresiasi KAHMI yang telah memberikan banyak konstribusi dalam pembangunan daerah terkhususnya Kabupaten Malinau. Ia berharap KAHMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang lebih maju dan sejahtera.

Melalui acara ini tidak hanya menjadi momentum untuk pelantikan pengurus baru, tetapi juga menjadi wadah diskusi dan perencanaan strategis bagi kemajuan Kabupaten Malinau.

“Dengan semangat kolaboratif yang ditanamkan dalam kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Malinau dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya,” tuntasnya.

(dkisp)

Setujui Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Pemda Tahun 2024, DPRD Nunukan Berikan Delapan Catatan

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyampaikan nota kesepakatan hasil pembahasan terkait rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Nunukan tahun 2024 pada sidang paripurna ke-15 masa persidangan III tahun 2023-2024 di ruang paripurna Kantor DPRD Nunukan, Rabu (31/07/2024) malam.

Pada siang sebelumnya, Pemda Kab. Nunukan telah menjelaskan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2024, dimana yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah dalam sidang paripurna ke-14.

Selaku anggota DPRD Nunukan, Arif Sudarwan menyampaikan hasil kesepakatan, dimana Ia menyebutkan 8 catatan serta masukan terhadap Pemda Kab. Nunukan.

“Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan memberikan beberapa catatan ataupun masukan, dimana terdapat 8 saran,” tutur Arif Sudarwan.

Berikut 8 catatan serta masukan, antara lain :

1. Mengharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait dan khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar lebih meningkatkan pelayananan kepada Masyarakat serta memperbaiki sistem manajemennya.

2. Mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan segala bentuk hutang piutang yang belum terselesaikan.

3. Menindaklanjuti rekomendasi terkait penyelesaian persoalan Rumah Jabatan Bupati serta melakukan perencanaan dan pembangunan.

4. Pemanfaatan embung-embung yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya embung Lapri di Pulau Sebatik dan embung Sungai Limau Kec. Nunukan Selatan.

5. Penambahan Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan.

6. Penambahan sarana dan prasaran Pendidikan di Kabupaten Nunukan khususnya SDN 013 Kecamatan Sembakung untuk menunjang sistem Pendidikan yang lebih baik.

7. Perbaikan sarana dan prasaran pertanian khususnya jalan tani serta penambahan peralatan pertanian di Kecamatan Krayan.

8. Penambahan Anggaran SOA (Subsidi Ongkos Angkut) pesawat ke Kecamatan Krayan.

Selanjutnya, Arif Sudarwan menuturkan bahwa hasil laporan merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait bahasan tersebut.

“Laporan ini dibuat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan DPRD terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, kepada semua pihak baik badan anggaran DPRD, Khususnya tim anggaran pemerintah daerah yang selama pembahasan telah bekerja sama dengan baik diucapakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ungkap Arif Sudarwan.

Adapun setelah penyampaian hasil laporan banggar, DPRD Nunukan akhirnya menyetujui rancangan yang disampaikan oleh Pemda Nunukan.

(nam/nam)