Ketum Keris: Loss Control Of Power Cukai Makanan Olahan dan Siap Saji PP Kesehatan Perberat Penderitaan Rakyat,


Jakarta,-Berandankrinews.com
PP Kesehatan 28 tahun 2024 UU 17/2023 diteken Presiden Jokowi. Banyak aturan kebablas atau loss control bahkan distortif. Diantaranya pengenaan cukai makanan olahan dan siap saji. Hal tersebut dikaitkan dengan pangaturan kandungan gula garam dan lemak dalam makanan mencegah penyakit tidak menular.

Aturan ini bukan menyehatkan bangsa namun sebaliknya perberat penderitaan rakyat Indonesia. Menambah berat beban hidup rakyat dan persulit ekonomi kuliner rakyat Indonesia. Atau pasal 194 PP Kesehatan 28/2024 merupakan penjelmaan loss control of power, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, 5/8/2024

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh àlumni FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini menambahkan, Indonesia memang dituntut lipatgandakan penerimaan negara minimal PDB naik 3 kali lipat dari Rp 15 ribu jadi Rp 45 ribu trilyun untuk transformasi jadi negara maju 2045.

Namun tidak serta merta bisa sewenang-wenang apalagi bebankan hal tersebut ke rakyat dan bangsa Indonesia. Juga tidak boleh ada loss control of power, abaikan kepentingan rakyat. Lebih dari itu, masih sangat besar sekali sumber penerimaan negara yang berserakan di negeri ini.

Indonesia mampu asal berani wujudkan tata kelola sumber daya yang sangat melimpah secara baik dan benar, serta berkemauan kuat cegah kebocoran dan penyalagunaan di atas supremasi hukum. Oleh karena itu, keberadaan Badan Penerimaan Negara RI langsung dibawah Presiden adalah keniscayaan Indonesia, dan Kemenkeu RI ke depan hanya sebagai bendahara negara.

Pengenaan cukai pada makanan olahan dan siap saji makin menjauhkan kehadiran negara berpihak kepada hajat hidup orang banyak, makin jauh dari amanah Pembukaan UUD 1945.

Negara yang semestinya meringankan bukan sebaliknya memperberat beban hidup rakyat Indonesia. Adalah loss control of power dongkrak penerimaan negara dengan bebankan cukai makanan olahan dan siap saji yang menambah beban hidup rakyat dan persulit ekonomi kuliner Indonesia.

Untuk itu dibutuhkan keberanian lakukan optimalisasi penerimaan negara dari “fenomena gunung es” sektor perpajakan dan cukai, tata kelola SDA Indonesia (hilirisasi), ekonomi digital, valuta asing, ekspor dan impor, serta masih banyak lagi sektor lainnya.

Keberanian mengelola secara baik dan benar, keberanian mencegah kebocoran dan penyalagunaan di atas supremasi hukum, serta keberanian tegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia ke anak bangsa sndiri mau pun bangsa dan negara asing.

Banyak jalan menuju roma wujudkan Indonesia emas 2045. Karena Indonesia itu terkaya di dunia namun belum terkelola secara baik dan benar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun sebaliknya terjadi distorsi di segala bidang, pungkas mantan Pembantu Rektor Univeesitas Darul Ulum Jombang Jatim yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI).

Lewat In House Training, RSUD dr. H.Jusuf SK Gelar Pelatihan Manajemen untuk Kepala Unit Rawat Inap

TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK menggelar pelatihan manajemen pelayanan rawat inap bagi para kepala unit atau ruang di rumah sakit.

Pelatihan ini merupakan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo bersama RSUD dr. H. Jusuf SK.

Kegiatan berlangsung mulai dari 30 Juli hingga 3 Agustus 2024 di RSUD dr. H. Jusuf SK.

“Pelatihan ini diikuti sebanyak 25 kepala ruangan dari 25 ruangan yang ada. Latihan dilaksanakan secara in house training” ucap Kabid Pelayanan Keperawatan RSUD dr H Jusuf SK, H. Arief Rakhman,SKM,MPH

Metode “In house training”, menurutnya, cara paling efektif. Artinya latihan oleh peserta keseluruhan tidak perlu dikirim keluar daerah dan meninggalkan tugas. Pelatihannya diatur dan meminimalisir sumber dana yang terlalu besar dengan mengikuti pelatihan – pelatihan reguler.

Arif menyebutkan, tujuan pelatihan ini, untuk meningkat kemampuan kepala ruangan sebagai unit pengelola keperawatan dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan serta berkemampuan mengawasi sumber Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Dana. Sehingga dapat memberikan pelayanan prima dalam keperawatan secara efektif dan efisien pada pasien, keluarga dan masyarakat.

Unit rawat, kata dia, sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan yang berlangsung terus menerus secara berkesinambungan selama 24 jam merupakan area utama. Di mana pengasuhan keperawatan itu diberikan langsung oleh perawat.

“Karena itu kemampuan manajerial kepala ruangan di rawat inap harus profesional dan berkualitas. Di sini kepala ruang merupakan manajer lini utama berperan penting berkontribusi langsung dalam pengelolaan pelayanan kepada pasien dan keluarganya,” ujarnya.

Dijelaskan, pada pelatihan yang dilakukan secara In House Training, dibagi menjadi 2 tahap, pertama secara daring sudah berlangsung selama 2 hari. Dan sekarang tahap kedua secara luring dan masih berlangsung di lantai 6 pada rumah sakit milik Pemprov Kaltara itu.

Ia menuturkan, pelatihan secara khusus adalah menyusun semua rencana operasional kemudian melaksanakan pengelolaan sumber daya tenaga, asuhan pelayanan yang ditetapkan, fungsi pengarahan keperawatan dan fungsi pelayanan keperawatan di ruang inap.

“Output yang diharapkan adalah kepala ruangan harus mampu melakukan manajerial jadi secara umum diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kompetensi manajerial mereka diruang rawat inapnya masing – masing” tuntasnya.

(dkisp)

Hadiri Festival Muharram, Rahmawati Ingatkan Pentingnya Literasi

TARAKAN – Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriyah dirayakan dengan meriah oleh banyak umat Muslim. Demikian pula dengan warga Kampung Satu Skip Tarakan Tengah yang difasilitasi oleh Taman Bacaan Masyarakat Indonesia (TBMI) Kalimantan Utara. Bertajuk Festival Muharram, serangkaian kegiatan seperti lomba azan, lomba hapalan surah pendek, bazar, pengobatan gratis dan donor darah digelar secara sederhana.

Bunda Literasi Kalimantan Utara, Hj Rahmawati Zainal S.H yang hadir pada acara yang digelar 3-4 Agustus ini sangat gembira dengan antusias panitia dan peserta yang diadakan di Masjid Al Miftah, Sabtu (3/8) pagi.

Husnul Jojon, S.Pi selaku Ketua TBMI Kaltara mengaku sangat berterimakasih atas kehadiran Bunda Literasi beserta rombongan pada acara ini. “Berangkat pagi-pagi dari Tanjung Selor, walau diguyur hujan sepanjang perjalanan akhirnya kita bisa berjumpa dengan Bunda kita ini,” pujinya.

Rahmawati sendiri pada sambutannya sebelum memulai acara mengaku terbawa nostalgia dengan suasana di Festival Muharram ini. “Masa kecil saya di Nusa Tenggara Barat (NTB) mirip seperti ini. Seusai sekolah negeri dilanjutkan dengan sekolah agama dan mengaji,” kenang Bunda Literasi ini.

Ia kembali mengingatkan bahwa literasi tidak hanya mengenai kemampuan baca tulis, namun juga mencakup kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi guna kehidupan yang lebih baik.

Melalui acara ini, diharapkan dapat lebih memahami dan menghargai nilai-nilai agama dan budaya. “Tidak hanya untuk anak-anak kita, tapi juga bagi para orangtua sekalian,” harap Rahmawati.

Istri Gubernur Kaltara ini juga berpesan khusus pada orangtua dan tenaga pendidik yang hadir, untuk terus memberi contoh yang baik, meluangkan waktu untuk membaca bersama dengan anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal bagi generasi penerus bangsa.

“Contohnya seperti membaca atau menceritakan dongeng bagi anak kita sebelum tidur. Selain merangsang minat bacanya, interaksi orangtua dan anak saat mendongeng akan sangat berkesan bagi anak. Kenangan bersama orangtua dan pesan moral dari dongeng akan terus dibawa anak kita hingga beranjak besar,” terangnya.

Terakhir ia mengucapkan selamat berlomba bagi seluruh peserta dan juga mendoakan acara ini berjalan dengan sukses serta lancar hingga selesai.

(dkisp)

Akses Jaringan Internet Daerah 3 T jadi Isu Hangat dalam Audiensi DPRD Kab.Berau dan DKISP Kaltara

TANJUNG SELOR – Plt. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Iskandar, S.IP, M.Si., dalam hal ini diwakili Kabid Aplikasi Informatika (Aptika) Deddy Harryady , S.Kom didampingi Pranata Komputer Ahli Muda, Imelda, S.Kom menerima kunjungan audiensi Anggota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau Di Kantor DKISP Provinsi Kaltara, Jumat (2/8).

Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Berau kepada DKISP Kaltara terkait pengadaan jaringan di pelosok terutama bangunan pemerintah.

Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Berau, Peri Kombong, SE, mengatakan kunjungan ini dalam rangka terkait masalah jaringan, antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kaltara secara geografis dan masyarakat memiliki banyak kesamaan sehingga permasalahan yang dialami yaitu jaringan banyak mengalami Blank Spot.

Sementara jaringan komunikasi internet sekarang merupakan kebutuhan utama yang kita perlukan baik itu anak sekolah maupun menjalankan pemerintahan, dan juga menjalankan bisnis.

“Sehingga kami melihat perlu saling sinergi antara Kabupaten Berau dan Provinsi Kaltara, karena ini tetangga jadi bisa saling bertukar informasi dan pengalaman bagaimana kita membangun jaringan yang ada saat ini” ucapnya.

Deddy Harryady mengapreasiasi dan menyambut baik kunjungan DPRD tersebut, ia menyebutkan audiensi ini sebagai bahan saran dan masukan untuk membangun Provinsi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Adapun topik maupun isu yang dibahas seperti pemerataan jaringan akses internet dari kota sampai ke pelosok daerah 3T (daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan permasalahan Penerimaan Siswa Baru yang menggunakan jaringan internet berada di daerah 3T.

Selain itu usulan penggunaan akses jaringan internet alternatif seperti Starlink, usulan pemasangan tower pemancar jaringan internet dan wacana memulai pendidikan dengan kelas digital yang merata disemua daerah 3T.

“Untuk usulan pendirian tower pemancar jaringan atau BTS merupakan kewenangan dari Kemenkominfo atau pemerintah pusat, di daerah tidak diperbolehkan lagi, jadi terkait pemancar jaringan itu, kita hanya bisa mengusulkan ke Kementerian Kominfo dan BAKTI.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) biasa menangani di daerah 3T yaitu daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar. Di Kaltara masih banyak diperlukan pembangunan akses jaringan internet, apalagi di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan cukup banyak dibutuhkan

“Pemerintah Provinsi Kaltara akan terus berupaya membangun dan memberikan layanan jaringan untuk mencapai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yaitu Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera” pungkasnya.

Turut hadir diantaranya Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, Ernis Atmaja, SE., Kasubbag Perencanaan DKISP Kaltara, Kiki A, Kasubbag Umum dan Kepegawaian DKISP, Desi Fitra Ayu, SE.

(dkisp)

Gubernur Hadiri Sertijab Kepala BPK Provinsi Kaltara

TARAKAN – Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi beralih dari Ruben Artia Lumbantoruan, S.E., Ak., M.Si., CA, ACPA, CSFA, ERMAP, CDCP, CFrA, CertDA kepada Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.

Sebelumnya, Hery Purwanto menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Adapun Ruben Artia Lumbantoruan akan berpindah tugas menjadi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Serah terima jabatan disaksikan langsung oleh Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA, bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltara di Tarakan, Kamis (1/8/2024). Hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda Kaltara serta Kepala Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kaltara.

Gubernur Kaltara, DR. (H.C) H. Zainal Arifin Paliwang, M.Hum, yang turut menghadiri acara tersebut, menyampaikan penghargaan tinggi kepada Ruben Artia atas dedikasinya selama menjabat. Kaltara berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 tahun berturut-turut.

“Ruben Artia telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama masa jabatannya di Kaltara. Semoga beliau sukses dalam tugas barunya sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Sementara itu, Hery Purwanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, kini diharapkan dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja BPK Kaltara.

(dkisp)