Kategori: ADVERTORIAL

TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK, yang merupakan rumah sakit rujukan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kembali mengambil langkah maju dalam pengelolaan keuangannya dengan meluncurkan integrasi E-BLUD dengan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) milik Bankaltimtara.

Soft launching integrasi ini diresmikan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., didampingi oleh Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Aziz, serta Pemimpin Kantor Cabang Tarakan, Kalsum, Selasa (13/8/2024).

Suriansyah menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Dengan adanya integrasi ini, kami berharap pencatatan dan transaksi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan,” ujarnya.

Integrasi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2024 antara RSUD dr. H. Jusuf SK dan Bankaltimtara. Langkah ini diharapkan dapat mendukung misi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Kaltara.

RSUD dr. H. Jusuf SK sendiri telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal berdirinya. Dimulai sebagai rumah sakit tipe D pada tahun 1947, kini rumah sakit ini telah menjadi rumah sakit tipe B non pendidikan yang terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dengan dilaksanakannya soft launching ini, RSUD dr. H. Jusuf SK menjadi rumah sakit pertama di wilayah Kaltara yang mengintegrasikan sistem E-BLUD dengan aplikasi keuangan pemerintah, yang diharapkan dapat menjadi model bagi rumah sakit lainnya di provinsi tersebut.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk selalu berinovasi dan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan rumah sakit, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tutup Suriansyah.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka kegiatan Pembentukan Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan Sektor Perikanan, Selasa (13/8/2024). Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Datu Iqro menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) RI, serta didukung oleh International Labour Organization (ILO).

“Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja,” ujar Datu Iqro.

“Tujuan utamanya adalah untuk memastikan mitra kerja sosial memahami pentingnya mematuhi undang-undang di tempat kerja demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mencapai Rp 67,534 triliun.

Sementara itu, jumlah pelaku usaha perikanan tangkap (nelayan) di Kaltara mencapai 16.400 orang dengan jumlah kapal perikanan sebanyak 11.117 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 95,95 persen merupakan kapal nelayan kecil/tradisional dengan ukuran di bawah 5 GT yang beroperasi di daerah penangkapan 12 mil laut.

Datu Iqro juga menyoroti Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kaltara pada tahun 2022 yang mencapai 106,5, menandakan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

“Melimpahnya hasil laut di Kalimantan Utara memberikan potensi yang sangat besar bagi sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa dengan pengelolaan yang baik, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kaltara.

Datu Iqro juga berharap pembentukan tim pengawasan bersama ini, melalui Program 8.7 Accelerator Lab ILO Indonesia, dapat mempercepat upaya pemberantasan kerja paksa dan penghapusan pekerja anak, serta mendukung pertumbuhan industri perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Kaltara.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Asisten Deputi I Bidang Kemaritiman Kantor Staf Presiden, Niko Amrullah, Asisten Deputi III Bidang Ketenagakerjaan Kantor Staf Presiden, Fajar Wishnuwardhani, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltara, H. Haerumuddin, SH, M.AP., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara, Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi, serta National Project Coordinator 8.7 Accelerator Lab Program ILO Jakarta, Muhamad Nour.

(dkisp)

SEPAKU – Para Gubernur dari 38 provinsi di Indonesia berkumpul di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), untuk memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Kehadiran para gubernur ini terkait dengan rapat koordinasi (rakor) persiapan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang akan digelar pada 17 Agustus mendatang di IKN.

Presiden Jokowi tidak hanya mengundang para gubernur, tetapi juga bupati dan wali kota se-Indonesia untuk turut hadir dalam rakor tersebut.

Sebelumnya, Senin (12/8/2024), para gubernur tiba di Stadion Batakan, Balikpapan. Keberangkatan menuju IKN dibagi dalam dua tahap, di mana rombongan gubernur berangkat pada hari Senin, sehari sebelum pelaksanaan rakor, sementara rombongan bupati dan wali kota berangkat pada Selasa (13/8/2024) pagi.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, memanfaatkan kesempatan ini untuk memaparkan posisi strategis Kaltara sebagai provinsi yang terdekat dengan Ibu Kota Negara (IKN).

Kaltara telah menjadi bagian integral dari pengembangan IKN karena di wilayah ini terdapat proyek strategis nasional (PSN) berupa kawasan industri dan pelabuhan internasional, yang dikenal juga sebagai Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Zainal menambahkan bahwa pemerintah daerah Kaltara telah menetapkan sejumlah program strategis untuk mempersiapkan provinsi tersebut sebagai pintu masuk dan garda terdepan IKN.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas pangan lokal. Sejak tahun 2021, Pemprov Kaltara telah ditugaskan untuk mendukung penyediaan komoditas pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai, bagi kebutuhan IKN. Upaya pengembangan luas tanam dan pengurangan alih fungsi lahan terus dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

“Kami sedang fokus pada pembenahan berbagai aspek untuk memastikan Kaltara dapat berfungsi optimal sebagai pintu masuk IKN,” ujar Zainal Paliwang.

(dkisp)