Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Rangkaian Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2024 terus berlanjut.

Sebanyak 54 peserta mengikuti tahap penulisan dan penyampaian makalah di ruang rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, lantai 4, Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (16/8/2024).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa seleksi penulisan dan penyampaian makalah ini merupakan bagian dari tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi (Pansel).

“Seleksi ini bertujuan untuk menguji gagasan para calon terkait apa yang akan mereka lakukan apabila terpilih menduduki jabatan yang mereka lamar,” ujar Andi.

Ia menambahkan, seleksi terbuka ini tidak hanya ditujukan bagi instansi di lingkungan Pemprov Kaltara, tetapi juga terbuka bagi instansi pemerintah lainnya di luar Pemprov Kaltara. Dengan demikian, seleksi ini dapat diikuti oleh instansi dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pansel, proses seleksi ini akan berakhir pada 31 Agustus 2024.

“Dari data yang ada, peserta seleksi kali ini tidak hanya berasal dari lingkungan Pemprov Kaltara, tetapi juga dari Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan,” tuturnya.

Seleksi penulisan dan penyampaian makalah dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul 08.00 Wita, sedangkan sesi kedua dimulai pukul 13.30 Wita.

Setelah sesi ini selesai, tahapan selanjutnya adalah asesmen yang akan dilaksanakan di Markas Komando Kepolisian Daerah (Mako Polda) Kaltara.

BKD Kaltara dan Panitia Seleksi telah bekerja sama dengan Mabes Polri terkait pelaksanaan asesmen center. Dalam tahapan ini, tim dari Mabes Polri akan hadir dan pelaksanaan asesmen akan berlangsung di Mako Polda Kaltara.

Andi juga menjelaskan bahwa terdapat 11 posisi JPT Pratama yang dibuka dalam seleksi ini. Namun, seleksi untuk posisi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK tidak dilanjutkan karena jumlah peserta yang mendaftar tidak memenuhi persyaratan.

“Kami berharap para peserta dapat memberikan gagasan yang optimal dalam setiap tahapan seleksi, sehingga hasilnya dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemprov Kaltara dengan baik,” pungkas Andi.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Kuatkan sektor ekonomi melalui produk lokal dari pelaku UMKM Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltara optimis kalau sektor UMKM tidak hanya mengandalkan produk mentah tapi juga dapat mengandalkan produk berbahan jadi untuk dipasarkan secara luas di Indonesia.

Diketahui saat ini produk mentah daerah Kaltara seperti rotan, kain batik dan kerajinan tangan menjadi primadona karena menghasilkan produk yang berkualitas dipasar nasional.

Melihat peluang itu, Kepala Disperindagkop Provinsi Kaltara, Hasriyani pun optimis kalau ke depannya Kaltara tidak hanya mengandalkan produk mentah saja untuk memasarkan produk daerah tapi juga akan melirik produk jadi seperti kuliner untuk meningkatkan hasil penjualan pelaku UMKM daerah.

“Kita melihat produk kuliner kita ini juga memiliki potensi yang sama dengan produk mentah kita sehingga kita juga harus mendorong pelaku UMKM untuk bisa mengupgrade produk kuliner lokal,” kata Hasriyani pada beberapa waktu yang lalu.

Ia menambahkan saat ini produk lokal yang patut dikembangkan ialah produk perikanan Kaltara, selain karena bisa diolah menjadi kuliner siap saji, Kaltara juga memiliki potensi kelautan yang sangat besar dengan menyediakan bahan baku perikanan yang dapat diolah oleh pelaku UMKM.

“Kita yakin pada semua produk lokal kita termasuk produk perikanan khas Kaltara, karena sangat disayangkan memang jika kita terus menjual bahan baku perikanan tanpa mengelolanya terlebih dahulu,” lanjutnya.

“Disperindagkop bersama DKP Kaltara terus mendorong adanya hilirisasi perikanan yang dimulai dengan menghasilkan bahan baku perikanan dan membuatnya menjadi produk jadi seperti kuliner,” ujarnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kaltara.

Dalam FGD yang mengusung tema peran dan persiapan daerah Provinsi Kaltara dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini, Datu Iqro menjadi salah satu narasumber yang memaparkan mengenai peran, persiapan daerah, dan tantangan maupun peluang Kaltara dalam proses pemindahan IKN ini.

Ia menjelaskan mengenai peran strategis Kaltara yang terbagi atas 3 bagian yaitu pertama, geopolitik dan keamanan; kedua, Ekonomi dan infrastruktur; ketiga, lingkungan dan keberlanjutan.

Selanjutnya, ia menjelaskan tentang persiapan daerah untuk mendukung pemindahan IKN. Berbagai kesiapan Kaltara dilakukan dalam mengawal progress Pembangunan KIHI, PLTA, PSN, Pembangunan Infrastruktur Strategis lainnya dalam mendorong pembangunan daerah dan mendukung IKN.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Baginya upaya peningkatan SDM penting dilakukan untuk menciptakan SDM yang kompeten.

Selain itu, ada 2 peluang yang dapat di lihat dengan adanya IKN ini, yakni bidang perikanan dan Listrik. “Mudah-mudahan pertanian kedepannya kitab isa swasembada juga untuk penyangga IKN yang ada di Penajam,” harapnya.

“Kita bersyukur juga, pasti ada multiplier efeknya juga sampai ke Katara, terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastrukturnya dampaknya pasti akan besar,” katanya.

Ditemui usai FGD, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kaltra Maria Ulfah mengatakan FGD ini sebagai sarana diskusi untuk mendapatkan informasi, keyterangan, pandangan dan juga data tentang masing-masing sektor terkait persiapan IKN.

Mengingat Kaltara dikatakan sebagai penyangga atau mitra IKN, tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pusat. Ia melihat, secara geografis transportasi ke daerah-daerah sebaguan besar melalui air. Dan tak jarang daerah tersebut adalah daerah terisolir.

“Kita bersyukur daerah bisa subsidi SOA, namun daerah juga punya keterbatasan. Karena itu kalau diteruskan akan berdampak ke harga barang,” terangnya.

Ia juga menyoroti kewenangan daerah yang terbatas. Sehingga melalui hasil FGD ini akan disampaikan ke pemerintah pusat selaku pengambil kebijakan baik di Kementerian/Lembaga.

“FGD yang diperoleh akan dipetakan mengenai kendala-kendalanya di berbagai sektor. Khususnya tadi ada beberapa instansi yang hadir, nanti akan kita petakan, dikaji, dan hasil kajian tersebut akan kami sampaikan ke pengambil kebijakan di pusat. Entah nanti bentuknya saran atau rekomendasi terhadap hal-hal yang sudah terjadi atau potensi-potensi kerugian masyarakat yang nanti akan didapatkan,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Ombudsman RI Hery Susanto, Plt Kepala Dinas Perhubungan Andi Nasuha, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Heri Rudiyono, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marjanus, Perwakilan Perum Bulog, tokoh masyarakat Abdul Jalil Fatah, Keasistenan Utama V Ombudsman.

(dksip)