Kategori: ADVERTORIAL

Jakarta,Berandankrinews com. Kasus dugaan perundungan dr Aulia Risma, PPDS Anesthesi RS Kariadi/FK Undip Semarang telah menyita banyak perhatian dan energi. Bahkan ada aksi solidaritas atas nama jutaan masyarakat Tegal se-Jabodetabek. Ketika framing kasus ini berlebihan, bukan hanya keluarga dr Aulia Risma, RS Kariadi, dan FK Undip Semarang, lebih dari itu, marwah, harkat dan martabat profesi dokter, serta pendidikan dokter di Indonesia sangat dirugikan. Lebih dari itu, bisa meresahkan bahkan menimbulkan pecah belah bangsa Indonesia, tutur dr. Ali Mahsun Atmo, M. Biomed. Alumni FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta, Senin, 9/9/2024.

Lebih lanjut mantan Ketua dan Dewan Pakar PB IDI ini menegaskan bahwa Indonesia ini negara hukum. Ada tata peraturan dan perundangan. Ada mekanisme, saluran dan hirarki hukum. Adalah bukan Kemenkes, juga bukan Kemendikbutristek yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan perundungan dr Aulia Risma melainkan POLRI. Demikian pula, yang memastikan adanya perundungan pun adalah keputusan pengadilan. Oleh karena itu, serahkan kasus ini sepenuhnya ke Polri. Ketika ditemukan unsur tindak pidana merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskan. Oleh karena itu, semua pihak diharap arif dan bijaksana, serta tidak lakukan framing berlebihan.

Kenapa? Pertama, dugaan perundungan dr Aulia Risma belum tentu benar berdasarkan keputusan pengadilan. Kedua, ketika pengadilan memutuskan ada perundungan, tentunya hal tersebut adalah tindakan pidana oknum, bukan institusi baik RS Kariadi mau pun FK Undip. Ketiga, juga idak ada kaitan dengan marwah, harkat dan martabat profesi dokter, juga institusi pendidikan dokter (spesialis). Ke÷empat, Kemenkes dan Kemendikbud, RS Kariadi, FK Undip dan AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia) semestinya menyampaikan temuan investigasinya ke Polri, bukan di umbar ke publik.

Karena hukum di Indonesia menganut prinsip praduga tidak bersalah.Ke-lima, aksi solidaritas atau mobilisasi masa atas nama apa pun terkesan mempolitisasi, bahkan bisa timbulkan keresahan yang ujung dan akhirnya bisa pecah belah bangsa ini. Demi keadilan, Kemenkes dan yang lain diharap menghentikan framing ke publik dan tidak berperilaku seakan menjadi hakim dalam kasus ini. “Ketika ada oknum DPR, Menteri, atau Gubernur bahkan Presiden lakukan tindak pidana korupsi, tentu bukan kesalahan lembaga DPR RI, Kementerian atau Pemerintah Provinsi, atau Kepresidenan. Melainkan kesalahan oknum.

Sekali lagi, hentikan framing berlebihan atas dugaan perundungan dr Aulia Risma, serahkan sepenuhnya ke Polri sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di RI, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 yang saat ini emban amanah Ketua Umum APKLI Perjuangan, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS).

Jakarta,Berandankrinews com. Dari berbagai hal, indikator dan kenyataan dilapangan, saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik. Demikian pula kondisi sosial politik belum stabil, juga ada dinamika politik pilkada serentak 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten dan kota. Disisi lain, bukan rahasia umum bahwa omset ekonomi rakyat UMKM masih belum beranjak naik bahkan anjlok dampak daya beli rakyat terus menurun akibat beban hidup makin berat.

Oleh karena itu, melakukan efisiensi usaha dan mengencangkan ikat pinggang atau perketat pengeluaran menjadi pilihan bagi pelaku ekonomi rakyat UMKM agar mampu bertahan. Hal ini juga dibutuhkan sebagai langkah antisipatif atau preventive effort tatkala kondisi ekonomi belum atau makin memburuk, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, 7/9/2024.

Dalam kondisi apa pun, baik sosial ekonomi mau pun sosial politik, pelaku ekonomi rakyat UMKM harus tetap optimis. Tetap jualan dan usaha. Kenapa? Minimal mampu ber
tahan, serta bisa hidupi keluarga dan sekolahkan anak anak generasi penerus bangsa. Atau isi perut keluarga dan biaya sekolah tidak bisa ditawar atau ditunda. Lebih dari itu, mengingat kondisi ekonomi sedang tidak baik bahkan bisa makin memburuk, pelaku ekonomi rakyat UMKM harus menunda dulu pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier.

Harus perketat pengeluaran disesuaikan dengan skala prioritas. Atau yang tidak penting dan mendesak tidak perlu ada pengeluaran. Dan yang harus digarisbawahi adalah difokuskan untuk usaha dan pemenuhan kebutuhan primer atau yang urgen, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Dewan Pembina Pimpinan Pusar Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU)