Pertama Kali, Lomba Pesparawi Tingkat Provinsi di Gelar

MALINAU – Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kalimantan Utara (Kaltara), lomba Pentas Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat provinsi resmi digelar. Acara pembukaan yang dilaksanakan di halaman Padan Liu Burung, Malinau, Selasa (10/9), dibuka secara virtual oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Ajang Pesparawi ini merupakan langkah awal bagi Kaltara dalam membangun semangat kebersamaan melalui musik gerejawi. Lomba tersebut menghadirkan para peserta dari berbagai daerah di Kaltara, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si, para kepala daerah se-Kaltara, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kasubdit Persatuan Umat dan Pengembangan Budaya (PUPB) Ditjen Bimas Kristen, serta para peserta paduan suara dari kabupaten/kota di seluruh provinsi.

Dalam sambutan yang disampaikan secara virtual, Gubernur Zainal mengungkapkan bahwa Pesparawi menjadi momentum penting bagi Kalimantan Utara yang dikenal sebagai miniatur Indonesia karena keberagaman budaya dan agamanya.

“Kaltara memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa, serta kerukunan antarumat beragama yang perlu terus dijaga. Saya berharap Pesparawi ini tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas musik gerejawi, menguatkan nilai-nilai keagamaan, serta menumbuhkan rasa persaudaraan antarumat Kristen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zainal menekankan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan toleransi di tengah masyarakat. Ia berharap Pesparawi ini dapat menjadi wadah bagi umat Kristen di Kaltara untuk menunjukkan potensi seni dan musik gerejawi mereka, serta mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerukunan umat beragama.

LANGKAH KALTARA MENUJU PESPARAWI NASIONAL

Tak hanya menjadi ajang kompetisi di tingkat provinsi, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kaltara, Norhayati Andris, menekankan bahwa ajang ini juga menjadi persiapan awal untuk Kaltara dalam berpartisipasi di Pesparawi tingkat nasional pada tahun 2025.

“Pesparawi tingkat provinsi ini akan menjadi titik awal persiapan kita untuk menghadapi kompetisi yang lebih besar di tingkat nasional. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik secara moril maupun materil, agar persiapan menuju Pesparawi Nasional 2025 bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Norhayati juga menambahkan bahwa Pesparawi kali ini diharapkan mampu memberikan pengalaman berharga bagi peserta, bukan hanya dari segi kompetisi, tetapi juga dalam menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerja sama di antara berbagai elemen masyarakat Kristen di Kaltara.

Dengan semangat persaudaraan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan Pesparawi tingkat provinsi ini dapat menjadi ajang yang tak hanya memperlihatkan talenta musik, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan di Kaltara, sebuah provinsi yang kaya akan keragaman.

(dkisp)

Tenaga Pendidik Dituntut Kuasai Teknologi

BULUNGAN – Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dewasa ini, menuntut para pendiri untuk dapat memanfaatkan hasil – hasil teknologi dalam proses belajar dan terampil mengakses ilmu pengetahuan terkait yang lebih luas.

Disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., ketika membuka secara resmi kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru se-Kecamatan Bunyu di SMA Negeri 1 Bunyu, Rabu (11/9).

Dalam momen tersebut Gubernur Zainal mengapresiasi atas semua dukungan khususnya dari PT. Lamindo Inter Multikan memberikan dukungan corporate social responsibility (CSR) dengan mengusung tema “Optimalisai Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Inklusi”.

“Workhshop ini di desain sebagai wadah untuk menggali potensi luar biasa dari integrasi TIK dalam konsep pembelajaran yang inklusif,” kata Gubernur Zainal.

Multimedia pembelajaran merupakan media pembelajaran yang mempunyai kekuatan dalam mentransfer informasi, karena pembelajaran berlangsung dengan tidak hanya membaca mendengar tetapi dengan melihat penjelasan yang berupa animasi.

Karena itu, ia mendorong para tenaga pendidik untuk mampu mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang dapat berjalan lebih efektif dan menarik kemudian membangkitkan motivasi serta memancing kreativitas peserta didik.

Gubernur menyebut kehadiran workshop ini mampu menjadi forum untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam mengimplementasikan teknologi serta merumuskan strategi kongkrit untuk mengatasi tantangan tersebut.

“Saya percaya bahwa workshop ini akan menjadi langkah penting dalam memahami secara lebih mendalam memanfaatkan teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” tuntasnya.

Dalam kegiatan ini dikuti 80 peserta guru, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Dr. Teguh Henri Sutanto, M.Pd, Deputi Geneal Manager PT. Lamindo Inter Multikon, Hamzah Kasim, tokoh masyarakat, H Abdul Wahab.

(dkisp)

Ketua DPC BMI Nunukan Mengajak Masyarakat Memilih Pemimpin Berdasarkan Kualitas Dan Berjiwa Kepemimpinan

NUNUKAN – Banteng Muda Indonesia (BMI) merupakan organisasi sayap Partai PDI Perjuangan yang didirikan pada 29 Maret tahun 2000 sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis kaum muda dan berwawasan nasionalis kebangsaan

Sebagai organisasi sayap partai yang berada dibawah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kabupaten Nunukan, DPC BMI Nunukan ikut berpartisipasi mengawal keberlangsungan proses Demokrasi Pemilukada Tahun 2024 baik tingkat daerah kabupaten maupun provinsi.

Ketua DPC BMI Nunukan “Kamaluddin” menjelaskan bahwa proses demokrasi Pemilukada serentak tahun 2024 merupakan hajatan 5 tahunan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat menentukan pilihan, menitipkan amanah kepada pemimpin yang hendak menjadi penentu kebijakan guna menjamin kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur

“Pemilukada tahun ini merupakan hajatan 5 tahunan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat menentukan pilihan dan menitipkan amanah kepada pemimpin yang hendak menjadi pemangku kebijakan demi menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan makmur”

Lebih lanjut “Kamaluddin” menuturkan untuk menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan makmur tentunya diperlukan pemimpin yang berkualitas dalam memimpin, untuk itu kami menghimbau kepada elemen masyarakat untuk lebih jelih dalam menentukan pilihan karena pilihan masyarakat akan menentukan arah pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan

“Masyarakat tentunya memiliki kesadaran dalam berdemokrasi, untuk itu proses demokrasi 2024 ini dimanfaatkan untuk menentukan pilihan kepada pemimpin yang berkualitas dan ideal bukan menentukan pilihan karena perihal Money Politik yang dipraktekkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila menentukan pemilihan karena isi amplop maka sama halnya kita telah menjual hak-hak sebagai warga negara kepada pemimpin yang telah dipilih, maka jangan salah kedepanya kita akan mendek dalam pembangunan dan jauh dari kesejahteraan” Tegas Kamaluddin

Kamaluddin berharap konstelasi perhelatan Pemilukada tahun 2024 berjalan damai, kepada masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh politik adudomba yang dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik di dunia nyata maupun dunia maya (media sosial), masyarakat diharap dewasa dalam mengonsumsi informasi, bijak dalam berbagi berita yang tidak mengandung unsur hoax.

“Diharapkan dalam konstalasi Pemilukada Serentak tahun 2024 ini masyarakat tidak terpengaruh oleh politik adudomba yang dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lebih dewasa mengkonsumsi informasi serta bijak dalam berbagi berita yang tidak mengandung unsur hoax”

Meri

Baru Setahun Berdiri, PERATIN Mantapkan Eksistensi dan Siap Berkolaborasi


Jakarta-Berandankrinews.com
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Kamilov Sagala, SH, MH mengungkapkan, meskipun baru setahun berdiri, lahirnya PERATIN memiliki sejarah panjang sejak pertama kali diwacanakan pada tahun 2005 lalu ketika Menteri Komunikasi dan Informatika masih dijabat oleh Sofyan Djalil.

Hal itu disampaikan Kamilov Sagala saat menyampaikan sambutannya pada acara peringatan Hari Ulang Tahun PERATIN yang pertama di Balai Warga, Lt. 8, The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran, Bougenville Fontana, Kemayoran Jakarta, Senin (9/9/2024).

“Saat itu Kementerian Kominfo menemukan ada potensi kejahatan di bidang IT, sehingga kalau dihitung maka ide mendirikan organsiasi advokat PERATIN dimulai dari situ,” ungkap Kamilov yang pernah menjabat Anggota Komisi Pengawas Kejaksaan RI periode 2010-2015.

Ia juga mengatakan, pada 17 Oktober tahun 2024 ini, akan berlaku Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. “Keberadaan PERATIN saat ini menjadi momentum yang pas. Peluang kawan-kawan advokat PERATIN akan sangat dibutuhkan saat undang-undang Pelindungan Data Pribadi ini berlaku,” ujarnya..

Kamilov juga mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah menjalin hubungan yang baik dengan pihak pemerintah, termasuk dengan 3 orang pejabat Direktur Jenderal di Kementerian Kominfo RI. “Pesan mereka adalah PERATIN harus berada di tengah antara pemerintah dan masyarakat. Karena saat ini antara pihak Kementerian Kominfo, dengan Kejaksaan dan Kepolisian terdapat kesenjangan karena masalah birokrasi. Nah posisi PERATIN harus berada di situ untuk mengisi kesenjangan itu,” urainya.

Kamilov juga mengutarakan, bahwa di Amerika untuk menjadi advokat harus memiliki Pendidikan atau keahlian di bidang lain terlebih dahulu sebelum kemudian sekolah di bidang hukum. “Advokat di Amerika harus ambil bidang lain dahulu seperti ekonomi, IT, termasuk di bidahg pers misalnya, baru kemudian bidang hukum untuk menjadi advokat. Kalau di Indonesia justru terbalik. Jadi advokat dulu baru ikut pendidikan keahlian di bidang lain,” terangnya.

Ia membeberkan, saat ini ada kejahatan keuangan yang berkolaborasi dengan perusahaan penyedia aplikasi. Menurutnya, ada perusahaan perbankan yang menggunakan pengelolaan aplikasi tapi hanya menunjuk satu mitra dan itu jelas monopoli.

“Harus ada lembaga pengawas untuk itu. Karena konsumen perbankan yang mau menggunakan aplikasi hanya diarahkan ke satu aplikasi. Padahal seharusnya konsumen bebas memilih aplikasi yang dia inginkan. Nah kejahatan teknologi di bidang keuangan ini perlu menjadi perhatian PERATIN,” ujarnya.

Pada pembukaan acara, Ketua Panitia yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PERATIN Ir. Soegiharto Santoso, SH yang didaulat menyampaikan laporannya, mengatakan, PERATIN merupakan sebuah wadah Organisasi Advokat yang telah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan para anggotanya telah berhasil disumpah di beberapa Pengadilan Tinggi di Indonesia.

“Bahwa kegiatan HUT PERATIN yang Pertama ini mendapat apresiasi dan dukungan yang luar biasa dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder yang sudah turut membantu terselenggaranya acara ini dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak.” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Tema kegiatan HUT PERATIN adalah “Ready For Justice: PERATIN Response To Cybercrime Challenges” yang berarti, PERATIN siap menghadapi dan menangani tantangan yang timbul akibat kejahatan siber, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan di dunia digital.

Acara HUT ini diselenggarakan secara hybrid (offlline dan online) dengan dukung tim multimedia PERATIN yaitu; Ir. Welly Boen, Darrel William dan Varrent serta Teddy, dimana dalam kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pengangkatan dan pelantikan pengurus, antara lain: Wakil Ketua Komite PKPA Ridwan Pasorong, S.H., Sekretaris Komite PKPA Christfael Noverio Sulung, SH., Kepala Divisi Diklat & Kerja sama Perguruan Tinggi Komite PKPA Jonathan Haamashea Wardoyo, SH., Komite Pengawas Charles Nova, S.Kom dan Wakil Bendahara Umum Roni Gunawan

Kemudian 11 Koordinator Wilayah serta 1 Sekretaris Koordinator Wilayah, diantaranya Koordinator Wilayah Jakarta dr. Santy Benita Hairani, SpKKLP, SH., MH., Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Ulfa Reskiani, SH., Koordinator Wilayah Jawa Timur Annisa Hidayati, SH., Koordinator Wilayah Jawa Tengah Ns. Yoga Dewa Brahma, SH., MH., Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah M. Rasyid Chalid Asshidiqy, SH.,

Selanjutnya Koordinator Wilayah Jawa Barat Hendra Purwosatyanto, SH., Koordinator Wilayah Sulawesi Utara Kenneth Yasuhiro Keynes Panelewen, Am.S., SH., Koordinator Wilayah Banten Dr. Heriyanto, SH., SE., MM., Sekretaris Korwil Banten Ahmad Saefullah, SH., Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan Dailami Firdaus SH., Koordinator Wilayah Kalimantan Timur Dias Merukh, dan Koordinator Wilayah Papua Dinika.

Peringatan perayaan HUT PERATIN ditutup dengan pemotongan tumpeng dan foto bersama seluruh pengurus dan undangan yang hadir, diantaranya Jemy Tommy SH., SE., MM., PhD.(c), Ir. Sulistyo Wimbo Sosodoro Hardjito, Singgih Budi Prakoso, SH., MH., Syaiful Bachri, SH., MH.

Kemudian Mayjen TNI (Purn.) dr. Subandono Bambang Indrasto, SpM, SH, MM, Brigjen TNI (Purn.) Dr. dr. Nana Sarnadi, Sp.OG., SH, dr. Santy Benita Hairani, Sp.KKLP, SH., MH., Kol. Ckm. (Purn) drg. Tiwi Ambarwati Sukardi SpOF(K)., MM., SH., dr. Berty Nora Panjaitan, SH., MH., Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi, dan General Manager LSP Pers Indonesia Meytha Kalalo, serta sejumlah pengurus PERATIN lainnya. (Red)

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE Resmi Dibuka

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Teknis Audit Keamanan SPBE yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan,(10/9/24). 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Nunukan melalui Dinas Kominfotik dan persandian Kab. Nunukan yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelum membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimtek, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah terlebih dahulu menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya Hanafiah menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Posisi yang berada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia yang menjadikan Nunukan sebagai Kabupaten daerah strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

“Perlunya langkah-langkah pencegahan dan pengamanan yang komprehensif untuk meminimalisir resiko terjadinya serangan siber,” ujarnya.

Menurut Hanafiah, salah satu langkah yang penting adalah melakukan audit keamanan SPBE.

Audit keamanan SPBE bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan sehingga dalam sistem, dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan.

Hanafiah mewakili Pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung penuh seluruh kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir sambutannya, Hanafiah memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Siber dan Sandi Negara dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE kali ini menghadirkan narasumber Melita Irmasari Manggala Informatika Ahli Muda Badan Siber dan Sandi Negara, serta dihadiri pula Kepala Diskominfotik dan Persandian Kab. Nunukan Kaharuddin dan diikuti perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan.

(PROKOMPIM)