Kategori: ADVERTORIAL

Cawagub Jakarta Kun Wardana Temui Pengurus APTIKNAS

ADVERTORIAL, BERANDA


jakarta-Berandankrinews.com
Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT., menyambangi kantor pusat Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) pada Kamis (3/9/2024). Kedatangan Cawagub dari jalur independen ini untuk berdiskusi dengan para pengusaha dan pakar di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH menyambut langsung kedatangan Kun Wardana didampingi jajaran pengurus. Pertemuan yang berlangsung di lantai 2 ruang Diklat APTIKNAS berlangsung penuh keakraban.

“Kami menerima siapa saja yang mau berkunjung dan ingin berkonsultasi terkait ruang lingkup teknologi dan informasi dan komunikasi (TIK). Permintaan Cawagub Pak Kun Wardana untuk berdiskusi dengan jajaran pengurus APTIKNAS terkait rencana program internet gratis bagi warga Jakarta kami apresiasi,” ungkap Ketum APTIKNAS Soegiharto.

Hoky, begitu ia disapa, menyatakan pihaknya sangat mendukung program yang bertujuan untuk peningkatan akses informasi dan teknologi yang lebih merata di kalangan masyarakat.

“Akses internet merupakan sarana yang krusial untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan serta interaksi sosial dalam masyarakat modern saat ini. APTIKNAS mendukung semua pihak calon kepala daerah yang ingin peningkatan pemanfaatan bidang TIK, sehingga kegiatan ini dapat diduplikasi oleh seluruh pengurus DPD APTIKNAS se-Indonesia,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Ia juga menambahkan, program internet gratis ini bukan hal yang tidak mungkin dijalankan. “Ini program yang sangat realistis dan bisa dilaksanakan. Para pengusaha dari APTIKNAS siap berkolaborasi untuk mewujudkannya. Namun penyediaan internet gratis bagi warga ini perlu diawasi agar pemanfaatannya tidak untuk hal-hal negatif. Selain itu perlu dipikirkan program ini tidak menggangu atau merugikan perusahaan penyedia layanan internet,” terang Hoky.

Pada pertemuan ini, Kun Wardana memaparkan, program penyediaan internet gratis dengan kecepatan 100Mbps bagi warga Jakarta bertujuan untuk mendukung peningkatan akses informasi dan teknologi yang lebih merata di kalangan masyarakat Jakarta.

Kun Wardana yang berpasangan dengan Cagub Jakarta Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Hum menawarkan Program Internet Gratis 100 Mbps ini untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan inovatif.

“Kami ingin menciptakan Jakarta yang lebih terhubung, inovatif, dan terbuka untuk semua warga. Dengan Internet Gratis 100 Mbps, kami tidak hanya menyediakan akses internet cepat, tetapi juga membangun ekosistem digital yang memungkinkan warga Jakarta untuk berinovasi, belajar, dan berkembang secara mandiri melalui teknologi,” terang Kun Wardana.

Menurutnya, ketimpangan digital telah menimbulkan kesenjangan digital padahal itu merupakan hak asasi. “Kalau ingin mewujudkan program ini, maka infrastruktur digital harus dibangun dengan investasi yang tidak besar. Internet sudah menjadi kebutuhan primer. Faktanya saat ini masyarakat aktif mengakses internet mengeluarkan biaya sampai 500 ribu rupiah perbulan,” ungkap Kun, tokoh yang pernah meraih penghargaan dari MURI sebagai mahasiswa termuda yang kuliah di perguruan tinggi saat masih berusia 12 tahun.

Ia juga menjelaskan, Program Internet Gratis 100 Mbps ini merupakan bagian dari visi Dharma-Kun untuk menjadikan Jakarta sebagai kota pintar yang inovatif, inklusif, dan ramah teknologi. “Langkah ini juga akan mempercepat transformasi digital, menjadikan Jakarta lebih kompetitif di kancah global dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Kun Wardana juga mengatakan, dampak negatif dari pelayanan intenet gartis ini harus pula diantisipasi. “Kami sudah berkomunikasi dengan pihak APJI dan Perusahaan ISP untuk memastikan pengawasan terhadap penggunaan internet gratis ini tidak untuk hal-hal yang negatif. Akan ada filter untuk mendeteksi warga agar mengakses internet untuk hal-hal yang produktif bukan yang negatif,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Sandy Kusuma yang mengikuti diskusi ini secara online, mengatakan, penyediaan internet gratis ini seharusnya sudah diupayakan secara serius sejak awal. Menurutnya, masih banyak orang tidak bisa melihat kalau Internet itu adalah infrastuktur, sama seperti infrastruktur lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, bandara dan sebagainya.

“Masyarakat boleh menggunakan jalan raya secara gratis, kalau ingin lebih maka ia boleh menggunakan jalan tol yang berbayar. Begitu juga dengan internet sebagai infrastrukur, masyarakat boleh menggunakannya secara gratis kecuali kalau ia ingin kapasitas yang lebih maka bisa memilih yang berbayar,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, penyediaan internet gratis untuk seluruh masyarakat tentu bukan hal mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. “Sudah sejak lama negara-negara tetangga seperti Singapura, menyediakan koneksi internet ke rumah-rumah dengan kabel fiber optik sehingga bisa diperoleh kecepatan koneksi yang tinggi dan stabil, serta dengan biaya yang sangat-sangat murah,” ungkapnya..

Yang namanya infrastruktur, kata Sandy, memang tidak bisa dijadikan profit-center, tetapi dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi dapat dipastikan akan terdongkrak secara signifikan.
“Internet adalah kebutuhan publik, sama seperti listrik, air, BBM, dan lainnya. Saran saya biaya peralatan Digital untuk internet gratis harus minimal 10 juta rupiah, dengan pola cicil subsidi untuk melengkapi program Infrastruktur Digital 100 Mbps ke setiap rumah warga,” pungkasnya.

Hadir jajaran pengurus APTIKNAS diantaranya Andi Tanudiredja, Andri Sugondo, Brian Sokhily Lasse, Heintje Mandagi, Soetresno Hartanto, Totok Sediyantoro, Tri Cahyandi Tresnanda dan Wong Budi Gunawan serta beberapa pengurus lainnya. (Red)

KPU Nunukan Akan Gelar Debat Kandidat Paslon Bupati dan Wabup Sebanyak 2 Kali

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan rencanakan 2 kali agenda debat kandidat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wabup Nunukan.

Diketahui terdapat 3 paslon yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab. Nunukan 2024, diantaranya nomor urut 1, Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah, S.E., M.M – Serfianus, S.I.P, M.Si, nomor urut 2, H. Basri,M.Si – H. Hanafiah, S.E., M Si, lalu nomor urut 3, H. Irwan Sabri, S.E – Hermanus, S.Sos.

Selaku Ketua KPU Nunukan, Riko Ardiansyah mengungkapkan bahwa sesuai rencana akan menggelar 2 kali debat kandidat.

“Kita secara aturan agendanya itu maksimal sebanyak 3 kali, tetapi kemarin sesuai kesepakatan seluruh pimpinan di KPU Nunukan, kita akan melaksanakan sebanyak 2 kali,” ucap Riko Ardiansyah di Kantor KPU Nunukan, Senin (23/09/2024).

Lebih lanjut, Riko Ardiansyah mengatakan terkait waktu agenda debat kandidat masih dirundingkan oleh KPU Nunukan.

“Soal waktu dan tempat, kami akan membicarakan lagi dengan pimpinan yang lainnya,” sebut Riko Ardiansyah.

Bersama dengan itu, Ketua KPU Nunukan tersebut berharap Pilkada 2024 berjalan secara aman, tertib dan damai.

“Kita berharap pesta demokrasi kita ini dapat kita laksanakan dengan berintegritas dan berkualitas serta tentu secara aman, tertib dan damai,” harap Ketua KPU Nunukan.

Adapun saat ini tahapan Pilkada 2024 telah memasuki masa kampanye paslon serentak seluruh wilayah di Indonesia.

(nam/nam)

BAWASLU Nunukan Tanggapi Beredar Isu Keterlibatan Bergabugnya Oknum ASN Dalam Group WA Salah Satu Paslon Kepala Daerah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Belakangan ramai beredar screenshot layar dari salah satu group WhatsApp yang memperlihatkan keterlibatan Oknum ASN yang terafiliasi bersama salah satu pasangan calon kepala daerah dengan bergabung dalam satu group WhatsApp (WA) yang juga berperan sebagai admin group. 

Menanggapi hal tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nunukan “Muhammad Yusran” mengungkapkan sejauh ini pihaknya mengapresiasi masyarakat atas atensinya ikut mengawal berlangsungnya proses pilkada yang jujur dan adil, sementara terkait isu terafiliasinya oknum ASN pihaknya telah menerima pelaporan serta akan ditangani lebih lanjut dan dalam waktu dekat akan dimintai klarifikasi.

“Prinsipnya masyarakat diluar sana kita sangat mengapresiasi, menghargai semua informasi yang diberikan kepada kita serta berterimakasih memberikan masukan saran dan kritik terhadap BAWASLU”Ungkap Yusran.

“Kita sedang on proses melakukan upaya penanganan dan sudah ada pelaporannya kebetulan materinya sama terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan penelusurannya, prisipnya laporan ini tetap kita tangani sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan, selanjutnya dalam waktu dekat ini kita akan lakukan klarifikasi” Sambungnya.

Lebih lanjut Yusran menegaskan pihaknya telah menyelesaikan kajian terhadap laporan tersebut dan dinyatakan belum memenuhi syarat materil sehingga akan dimintai pihak pelapor untuk melengkapi syarat materil dua hari sejak disampaikan pemberitahuan laporan tersebut belum memenuhi syarat. Terlepas dari laporan tersebut pihak BAWASLU juga telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.

“Kemarin juga sudah selesai kajian terhadap laporan tersebut bahwa belum memenuhi syarat materil sehingga kami minta kepada pelapor untuk melengkapi syarat materilnya dua hari sejak disampaikan pemberitahuan laporan tersebut belum memenuhi syarat,” Tegasnya.

“Terlepas dari laporan yang ada kita juga sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang dimasyarakat sehingga berjalan bersama baik dengan pelapor dan penelusuran kami. Bila pelaporan memenuhi syarat formil materil akan kita tangani dan selaras dengan apa yang kita lakukan terkait isu Netralitas ASN dalam Pilkada 2024,”Tambahnya.

Yusran berharap pihak terlapor nantinya menghadirkan saksi yang dapat memiliki bukti-bukti yang kuat terhadap laporan mengenai informasi yang berkembang di masyarakat.

“Harapanya pelapor beserta saksi-saksinya dapat memberikan kita semacam bukti-bukti yang kuat terhadap laporan dari informasi yang berkembang dimasyarakat,” Harap Yusran.

Terhadap keakuratan bukti, Yusran menuturkan tidak berpacu pada screenshot yang beredar di media sosial yang informasinya belum mendalam sebab di era digital ini semua bisa dimanipulasi.

” Kalau kita lihat di media sosial informasinya belum mendalam hanya sebatas screenshot percakapan di Whatsapp sebab di era digital ini hal-hal tersebut sangat mudah dibuat dengan diedit atau lainya, tapi kami juga tidak berasumsi dalam tanda kutip tidak benar dan dalam waktu dekat ini kita akan lakukan klarifikasi,” Tutupnya.

(Indra/Tim Redaksi) 

2 PLBN di Wilayah Kabupaten Nunukan Diresmikan Presiden Jokowi secara virtual 

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menghadiri peresmian PLBN secara zoom meeting dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia secara serentak. Untuk di wilayah Kabupaten Nunukan, Presiden RI pada kesempatan ini meresmikan PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang. 

Bersama Unsur Forkopimda, Penjabat Sekertaris Daerah, Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR Provinsi Kaltara, Bea Cukai Nunukan, Kepala PLBN Sebatik, Bupati Laura mengikuti Peresmian tersebut dengan hikmat, di PLBN Sei Nyamuk, Rabu, 02 Oktober 2024.

Dalam sambutan Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbatasan adalah beranda depan negara Indonesia yang mewakili wajah negara Indonesia. Wajah negara ada di PLBN yang sedang dibangun.

“Keberadaan PLBN Terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,” pungkas Presiden.

Adapun tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang diresmikan Presiden Jokowi hari ini, antara lain:

PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dibangun dengan biaya Rp128 miliar;PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dibangun dengan biaya Rp145 miliar; PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dibangun dengan biaya Rp224 miliar; PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya Rp248 miliar; PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dibangun dengan biaya Rp210 miliar; PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya Rp243 miliar; dan PLBN Terpadu Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dibangun dengan biaya Rp127 miliar.

Ditemui oleh wartawan usai peresmian PLBN Sebatik, Bupati Laura mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan 2 PLBN yang berada di wilayah Nunukan, yaitu PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang, dan menjadi harapan beliau, dengan berdirinya PLBN tersebut lebih maksimal operasionalnya termasuk fungsi-fungsinya.

“Kami dari Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BNPP terkait bagaimana fungsi PLBN ini kedepan jauh lebih optimal lagi,”ungkap Bupati Laura.

Lebih jauh, terkait manfaat untuk masyarakat, Bupati Laura menjelaskan keberadaan PLBN tentunya akan mempermudah kelancaran masyarakat yang akan keluar masuk dari Negara tetangga Tawau Malaysia ke Sebatik, kemudian dari segi ekonominya akan meningkat.

“Harapan kita, semoga masyarakat Sebatik dan masyarakat Labang dapat memanfaatkan PLBN ini dengan segala fungsinya,” jelasnya.

Setelah mengikuti secara Zoom Meeting, Bupati Laura bersama undangan yang hadir melakukan penananan pohon di wilayah PLBN Sei Nyamuk.

(PROKOMPIM)

Keluarga Berintegritas Miliki Peran dalam Pencegahan Korupsi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Gedung Gadis Lantai I, Kamis (3/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pencegahan korupsi di wilayah Kalimantan Utara.

Togap mengapresiasi dukungan masyarakat dalam program anti korupsi. Salah satunya adalah Bimtek Perempuan Anti Korupsi yang digelar sebelumnya. “Dengan semangat yang sama, kita kembali melanjutkan perjuangan memerangi korupsi melalui Bimtek Keluarga Berintegritas,” kata Togap.

Togap mengungkapkan pentingnya memahami bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang yang dapat merugikan perusahaan, organisasi, atau lembaga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga menjelaskan bahwa tindakan korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis, termasuk yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.

“Korupsi bisa terjadi bukan hanya karena adanya peluang, tetapi juga tekanan dan pembenaran yang mendorong terjadinya penyimpangan tersebut,” jelas Togap. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat.

Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. “Membangun keluarga berintegritas adalah dasar yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi,”terangnya.

Bimtek Keluarga Berintegritas ini bertujuan untuk membantu peserta, terutama para orang tua, memahami pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Diharapkan peserta dapat menjadi teladan bagi pasangan dan anak-anak dalam membangun karakter keluarga yang berintegritas,” pungkas Togap.

Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam upaya menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi integritas dan menjadikan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang bebas dari korupsi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H. Suriansyah, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, KPK RI, Dion Sumarmo.

(dkisp)