Kategori: ADVERTORIAL

Jaktim-Berandankrinews.com
Sengketa tanah di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur yang saat ini lokasi tanahnya sudah dibangun proyek Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, mulai menemui titik terang.

Pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (15/10/2024) baru-baru ini, Ahli waris almarhum Mutjitaba Bin Mahadi, yang haknya dikuasakan kepada Syatiri Nasri, mengungkapkan rasa syukurnya karena pada sidang pembuktian ini, karena terungkap bahwa letter C 615 dan C 472, yang terdaftar di Kelurahan Cawang Jakarta Timur, benar-benar tercatat atas nama Mutjitaba Bin Mahadi.

Bukti tersebut justru disampaikan oleh kuasa hukum dari Kelurahan Cawang, yang menunjukkan bahwa kedua letter C tersebut secara sah tercatat dalam buku tanah Kelurahan Cawang Jakarta Timur dan hingga sampai saat ini atas nama Mutjitaba Bin Mahadi dan belum pernah beralih dalam bentuk peralihan apapun.

Menurut kuasa hukum ahli waris, Syatiri Nasri, Insan Hadiansyah, SH, fakta ini semakin memperkuat posisi kliennya sebagai satu-satunya pemilik sah dari objek tanah adat berdasarkan leter C yang terdaftar di Kelurahan Cawang.

Ia menegaskan bahwa dokumen bukti tertulis yang disampaikan perwakilan dari Pemerintahan Kelurahan Cawang Jakarta Timur sebagai Tergugat III di persidangan. “Sekali lagi itu justru membuktikan keabsahan kepemilikan Syatiri Nasri atas tanah tersebut. Sedangkan pihak Tergugat I, Nurjaya, lanjut Hadiansyah, tidak mampu membuktikan keberadaan letter C 1580 atas nama Amsar Bin Tego yang diklaimnya sebagai pemilik lahan tersebut,” kata Insan Hadiansyah melalui pesan tertulis kepada media ini, Rabu (23/10/2024).

Insan Hadiansyah juga mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan bukti tertulis pihak Kelurahan Cawang bahwa letter C 1580 tersebut tidak terdaftar atau tidak tercatat di Kelurahan Cawang, sehingga klaim Tergugat atas objek tanah tersebut jelas tidak berdasar.

Ia pun berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, dapat memberikan putusan yang objektif sebagaimana bukti-bukti tertulis yang telah diperiksa dalam persidangan.

Dalam gugatan yang sama dengan nomor perkara: 731/Pdt.G/2023/PN, Majelis Hakim dalam perkara ini ternyata sudah menolak permohonan untuk ikut intervensi dari Pihak AP Nurhayati, SH, Moh. Zaelani/Moisses, dkk, Erla Candra Wati, dkk dan PT. Langgeng Makmur Perkasa, karena tidak disertai bukti-bukti adanya hubungan hukum dengan objek atau subjek perkara.

Kasus ini bergulir di pengadilan gara-gara proses ganti rugi lahan proyek Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur tidak memberikan ganti rugi kepada ahli waris pemilik lahan tersebut yakni Syatiri Nasri. Padahal semua prosedur proses ganti rugi lahan termasuk dokumen lengkap sudah diserahkan ahli waris kepada Panitia Pengadaan Tanah BPN Jakarta Timur. ***

Jakarta -Berandankrinews.com. Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M mengapresiasi pelaksanaan AI & Robotic Innovation Expo 2024 yang diselenggarakan Robopark Indonesia dan Sari Teknologi Global bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), dan Indonesia Artificial Inteligence Society (IAIS) serta Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA).

Di Tengah kesibukan jadwal kampanyenya, eks Menteri Sekretaris Kabinet 2019-2024 ini hadir pada kegiatan yang menampilkan deretan inovator, pengusaha, dan ahli teknologi, sekaligus didaulat menyampaikan pandangannya terkait karya anak bangsa di bidang inovasi AI & Robotic.

Menurutnya tidak mudah dan tidak semua tokoh bisa berjuang (mengenalkan AI dan Robotic) seperti ini. “Kalau saya terpilih jadi Gubernur Jakarta, orang-orang ini yang akan saya undang untuk membangun Jakarta. Kawan-kawan pelaku IT akan saya undang untuk membuat Indeks Kota Jakarta dari peringkat 74 menjadi 50 dari 176 Kota,” tandas Mas Pram sapaan eks Menteri Sekretaris Kabinet saat menyampaikan pandangannya pada kegiatan AI & Robotic Innovation Expo 2024 di Main Atrium Pluit Village Mall, Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/10/2024).

“Ini sebuah ekosistem baru dan menjadi masa depan baru. Karena anak-anak akan menjadi inovator baru. Saya tahu ini tidak gampang,” kata Mas Pram. Ia juga mengatakan, jika terpilih nanti maka dirinya akan menata administrasi dan mengajak semua pihak duduk bersama untuk membangun Jakarta menggunakan teknologi digital termasuk AI.

Ia mencontohkan, pelayanan urusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sangat buruk karena hanya dilaksanakan pada satu titik yaitu di derah Rawa Bunga. “Kita akan melayani warga dengan penggunaan teknologi agar urusan KJP dilaksanakan di setiap wilayah masing-masing. Termasuk menyelesaikan masalah pelaporan insentif bagi tiga puluh ribu lebih RT yang dilakukan secara manual diganti dengan teknologi digital atau AI,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Yohanes Kurnia S.T, M.M.S.I selaku CEO Sari Teknologi Global dan pendiri Robopark Indonesia menyambut antusias kunjungan politisi dan Cagub Jakarta Pramono Anung ke acara AI & Robotic Innovation Expo 2024 yang Ia selenggarakan.

“Selain pameran Robotic dan AI, kami juga menggelar Workshop di lokasi Robopark Indonesia di lantai 2 Pluit Village Mall. Dan pada kesempatan ini kami memperkenalkan ROPI atau robot pintar yang merupakan salah satu robot yang menjadi referensi dari sejumlah Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia,” kata Yohanes saat menyampaikan pemaparan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan ini di depan Mas Pram dan seluruh pengunjung yang hadir memadati Main Atrium Pluit Village Mall.

Ketua Umum DPP APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH. yang turut menyampaikan pandangan singkat terkait kegiatan ini mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk berinovasi, berkolaborasi, dan membangun relasi dengan penggiat teknologi di Indonesia.

“Innovator teknologi robot dan AI ini akan mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional dengan menampilkan AI & Robot Competition,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia serta

Hoky juga mengatakan, jajaran APTIKNAS siap membantu memenuhi keinginan Cagub Jakarta Pramono Anung dengan fasilitas teknologi digital yang dimiliki pengusaha-pengusaha di APTIKNAS yang dapat diterapkan untuk melayani warga Jakarta dan mengatasi masalah pelayanan publik yang masih secara manual.

Di tempat yang sama, Ketua IAIS Dr. Ir. Lukas, MAI, IPM, CISA mengatakan, penggunaan teknologi AI dan Robotic ini bukan lagi untuk masa depan melainkan masa kini. “Saat ini era teknologi sudah berjalan. Dan kami sudah memulainya dengan kegiatan ini. Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, kami akan melaksanakan konferensi Robotic dan AI,” ungkap Lukas yang juga merupakan dosen di Unika Atma Jaya dan Swiss-German University.

Tak ketinggalan, pendiri Business Forum Indonesia Jahja Soenarjo turut didaulat memberi pandangannya pada kegiatan ini. Menurutnya, Indonesia tidak ketinggalan dengan negara-negara luar. “Teknologi kita bahkan diminta untuk menjadi kurikulum di salah satu negara Afrika. Dan kita sudah sering diundang Kementerian Luar Negeri untuk mewakili Indonesia di forum internasional terkait penggunaan teknologi Robotic dan AI,” ungkapnya.

Pada kegiatan ini, pengunjung dapat menyaksikan kecanggihan demo Robot, aksi Spektakuler Robot Dancing, dan mengikuti Workshop AI & Robot, dan Talkshow Ekslusif dengan para pakar teknologi.

Menariknya, Septian yang merupakan salah satu pengajar dari Sari Teknologi Global, mengatakan, saat ini Robopark dan Sari Teknologi Global telah melatih dan mendidik lebih dari 50 sekolah di Jakarta dan anak didik mencapai seribu lebih.

“Saya melatih dari anak TK sampai anak SMK. Dan bahkan ada juga pelatih yang ditugaskan khusus membimbing anak-anak di perguruan tinggi untuk merakit robot dan menggunakan teknologi AI,” pungkas Septian saat ditemui di lokasi kegiatan Selasa (22/10/2024).

Turut hadir pada acara ini, Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Chandra Jap, Ketua Umum SPRI Hence Mandagi, Sekjen APTIKNAS Fanky Christian, Ketua Komtap Software APTIKNAS Andy Djojo Budiman, Ketua Komtap Kerjasama Luar Negeri Soetresno Hartanto dan Anggota Komtap Hukum APTIKNAS Vincent Suriadinata, SH., MH., CTA., C.Med, GM LSP Pers Indonesia Meytha Kala, Perwakilan Dinas Perindustrian Provinsi Jakarta Rido Mahardika, dan CEO Oxytane Indonesia Syofi Raharja. ***

Sorong -Berandankrinews.com. Oknum Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Budi Setiawan, SIK, diduga kuat telah dijadikan keledai tunggangan oleh Dewan Pers dan organisasi peternak koruptor, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), untuk mengkriminalisasi wartawan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan anggota organisasi non konstituen Dewan Pers lainnya.

Hal ini disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, merespon keputusan aneh bin tolol yang dilakukan Kapolres Inhil bersama jajarannya itu yang melakukan penahanan terhadap 2 wartawan Inhil non konstituen Dewan Pers baru-baru ini.

“Saya menilai Kapolres Indragiri Hilir, Budi Setiawan telah terjebak dalam permainan Dewan Pers dan organisasi pers peternak koruptor, PWI. Bagaimana mungkin Polres Inhil melakukan penahanan terhadap dua wartawan, Mely (PPWI) dan Indra (GWI), hanya berdasarkan alat bukti Keterangan Dewan Pers. Yaa, menurut saya itu keputusan tolol namanya,” kata Wilson Lalengke yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam kasus Mely dan Indra itu, lanjutnya, Kapolres Inhil ibarat kerbau yang dicolok hidungnya, sehingga yang bersangkutan ikut saja kemauan organisasi pers bernama PWI yang dikenal publik sebagai organisasi pers plat merah dan sarang koruptor. “PWI ini memang sedang cari panggung untuk show off ke publik seakan mereka adalah orang-orang pers yang benar dan professional. Jadi, ketika ada orang (bernama Saruji – red) yang keberatan atau tidak terima atas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan garis lurus dari organisasi non konstituen Dewan Pers,

Mereka langsung bergerak mendorong Kapolres Inhil yang terindikasi idiot itu untuk memprosesnya,” imbuh Wilson Lalengke yang dikenal sangat getol membongkar dugaan korupsi dan penggelapan uang rakyat, dana hibah BUMN, yang dilakukan eks pengurus PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun cs yang kasusnya sedang ditangani Polda Metro Jaya saat ini.

Padahal, sambung guru PMP-KN SMP Negeri Sapat, Indragiri Hilir, periode 1990-1993 itu, pembuat laporan polisi atas kedua wartawan korban kriminalisasi (Mely dan Indra – red) adalah Kepala SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu, bernama Saruji, yang merupakan terlapor pelaku tindak pidana pungutan liar dengan modus jual pakaian seragam di sekolahnya. “Jadi, silahkan publik menilai sendiri seperti apa moralitas dan integritas Kapolres Inhil itu yang lebih berpihak membela dedengkot pungli dan melayani pesanan organisasi sarang koruptor PWI bersama Dewan pecundang Pers itu.

Bagi saya Kapolres semacam ini hampir pasti mendapatkan jabatannya bukan karena integritas sebagai penegak hukum yang bermoral tapi semata didukung oleh nominal setoran kepada para penentu kebijakan jabatan di Polri,” sebut tokoh pers nasional yang baru-baru ini mengungkap informasi dugaan jual-beli pangkat bintang (jenderal) di lingkungan Polri seharga 20 milyar per satu bintang tersebut.

Oleh karena itu, pria yang dikenal juga sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini meminta perhatian Pimpinan Polri agar selektif dalam memilih dan menugaskan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semestinya jangan sembarang pilih orang untuk jadi kapolres dan kapolda dong, rakyat rugi besar membiayai hidup seorang kapolres yang dengan mudah dijadikan babi tunggangan organisasi peternak koruptor seperti PWI dalam pelaksanaan tugasnya.

Presiden Prabowo Subianto saja sudah tegas mengingatkan bahwa semua pemimpin di semua level harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk para pihak tertentu, apalagi kepentingan kelompok perampok uang rakyat semacam PWI itu,” pungkas Wilson Lalengke. (APL/Red)