Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (HC) H. Zainal A Paliwang, M.Hum, menghadiri acara syukuran di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Untuk merayakan kemajuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PT Kayan Hydro Energy (KHE), Kamis (30/5).

Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan wujud rasa syukur atas berjalannya proyek strategis yang akan menjadi tonggak penting bagi masa depan Kalimantan Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bapak Hashim Djojohadikusumo, Mewakili Kapolda Kaltara, Owners PT KHE, Tjandra Limanjaya, Direktur Utama Andrew Sebastian Suryali, Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, S.E.,M.Si, Unsur Forkopimda Kabupaten Bulungan, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Para tokoh adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Bulungan, Seluruh jajaran direksi dan karyawan PT. KHE dan Masyarakat.

Proyek PLTA Kayan yang digarap oleh PT KHE merupakan salah satu inisiatif terbesar dalam penyediaan energi terbarukan di Indonesia.

Dengan kapasitas total mencapai 9.000 Mega Watt, PLTA ini terdiri dari lima bendungan yang akan dibangun secara bertahap. Bendungan pertama ditargetkan selesai pada tahun 2027.

“Proyek ini bukan hanya menjanjikan energi hijau yang melimpah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pembangunan ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 10.000 lapangan pekerjaan selama fase konstruksi dan 3.000 pekerjaan saat operasional, memberikan dampak positif pada perekonomian daerah.

PLTA Kayan Cascade juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik kawasan industri hijau di Tanah Kuning-Mangkupadi. “Ini akan memberikan dampak positif luas, termasuk pembukaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi daerah,” katanya.

Gubernur menyebutkan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk keberhasilan proyek ini.

“Saya berharap, semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat agar pembangunan ini dapat berjalan lancar dan mencapai target,”jelasnya.

Proyek ini diproyeksikan menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara, menyuplai listrik hijau untuk seluruh Pulau Kalimantan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“PLTA Kayan Cascade diharapkan menjadi ikon energi hijau di Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission) yang telah dicanangkan oleh pemerintah,”tambahnya.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan, serta para tokoh masyarakat dan adat, untuk mendukung kelancaran pembangunan ini demi kemajuan bersama.

Gubernur menyampaikan terima kasih kepada PT KHE dan seluruh pemangku kepentingan atas komitmen mereka dalam menyukseskan pembangunan PLTA Kayan Cascade.

Pemprov Kaltara bersama pemerintah pusat dan PT KHE juga berkomitmen untuk melakukan mitigasi dampak sosial dan lingkungan dari proyek ini melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Kami percaya bahwa PLTA Kayan Cascade akan menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara. Semoga proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa kita,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

TANJUNG SELOR – Dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Haerumuddin, SH., M.AP., melalui Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas, Disnakertrans Kaltara, Jusman, S.Sos menyampaikan pembangunan BLK tahun 2024 dalam proses pengerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Rabu (29/5).

“Untuk lahan sudah ada dan pembangunan BLK masih di proses di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Jusman.

Pembangunan BLK oleh Kementerian Ketenagakerjaan telah dimulai dari tahun 2023 lalu dan Pemprov Kaltara sendiri sudah menyiapkan lahan untuk membangun BLK tersebut.

Ia menyampaikan, pembangunan gedung BLK Kaltara ini berlokasi di area Kota Baru Mandiri (KBM) dekat Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, dengan luas lahan sebesar 5 hektare.

“Kemarin tahap proses sudah mencapai pemecahan sertifikat tanah, tinggal balik nama ke Kementerian, ada pergantian pegawai yang menangani sertifikat tanah akhirnya jadi tertunda,” bebernya.

Pada tahun 2023 proses pembangunan BLK sudah berjalan dengan membangun dinding pagar di mengelilingi lahan tersebut. Pada tahun 2024 menunggu proses lanjutan pelaksanaan dari Kemenaker RI.

Walaupun begitu, Jusman menyebutkan pembangunan BLK Kaltara sudah masuk dalam persetujuan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sehingga ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Kaltara.

“Nanti melalui pelatihan BLK Kaltara bisa menyiapkan tenaga kerja untuk 2 PSN KIHI dan Mentarang,” katanya.

“Kita harapkan BLK bisa segera dibangun, serta perlengkapannya, instruktur, peralatan pelatihan alatnya semua segera disiapkan jadi bisa meningkatkan kualitas SDM Kaltara,” sambungnya.

Sekadar informasi, rencana pembangunan BLK di Kaltara salah satunya sebagai upaya untuk menyiapkan SDM lokal Kaltara guna mengisi kebutuhan tenaga kerja di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Terdapat 2 PSN yang menjadi prioritas utama di Kaltara diantaranya Kawasan Industrial Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning – Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kabupaten Bulungan, serta PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau.

(dkisp)

 

 

TANJUNG SELOR – Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) hadir untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan visi Kaltara 2045.

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.A.P., pada acara Pertemuan Komite Program Provinsi dan Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Program SKALA 2024 – 2025 Kalimantan Utara, di Hotel Luminor, Kamis (30/5).

“SKALA bersama pemerintah provinsi terus bekerja keras dan mencari cara untuk mengupayakan berbagai langkah untuk menurunkan kemiskinan, mengatasi kesenjangan dan membuka akses bagi kelompok perempuan, disabilitas dan rentan,” ujar Sekprov Suriansyah membaca kata sambutan Gubernur Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Suriansyah menjelaskan program SKALA sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Ada beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kaltara seperti masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) ditandai nilai IPM dibawah rata – rata nasional.

Kondisi geografis dengan bentang alam yang luas menyebabkan rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan SDM untuk mendukung pembangunan.

Lebih lanjut Sekprov Suriansyah, mengatakan salah satu program kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Australia, SKALA telah memberikan banyak manfaat bagi Pemprov Kaltara dalam rangka meningkatkan pendapatan, akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan perempuan.

“Kami berharap selama pelaksanaan program yang direncanakan 8 tahun, SKALA bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat terus bersinergi erat dan berkontribusi dalam membantu pemerintah Kalimantan Utara mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” tuntasnya

Untuk informasi Program SKALA adalah program kemitraan Australia – Indonesia, telah berjalan selama 8 tahun dimulai pada bulan november 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD 160 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun.

SKALA berfokus dalam penguatan elemen strategis di sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti Manajemen Keuangan Publik (PFM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan, penganggaran dan kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan lnklusi Sosial).

Turut hadir dalam pertemuan perwakilan Kemenkeu, Muhammad Zikra, perwakilan Kemendagri, Agus Setiawan, perwakilan Bappenas RI, Rafdi Fadhil, Unit Leader of Decentralised Governance Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Astrid Kartika, Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, Plh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kaltara, Burhanuddin, S.Sos., M.Si., Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut., dan seluruh kepala perangkat daerah tingkat provinsi.

(dkisp)

 

 

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan tetap konsisten dan optimis membangun daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T). Hal itu sejalan dengan cita-cita daerah ini sejak 2012 lalu, yang kini diperjuangkan dan dilanjutkan Gubernur Kaltara saat ini.

Gubernur Kaltara, DR. (H.C). H. Zainal A Paliwang, M.Hum, menyampaikan Pemprov Kaltara dalam masa kepemimpinannya bersungguh-sungguh untuk membangun Kaltara, dan terus berupaya terhadap percepatan pembangunan di kawasan perbatasan bisa dilakukan selama masa kepemimpinannya.

Tekad percepatan pembangunan wilayah 3T tersebut sempat terhambat di awal-awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Kaltara, lantaran adanya pandemi Covid-19. Meluasnya pandemi Covid-19 tersebut, berpengaruh langsung dengan anggaran, yang mana Pemprov Kaltara harus mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi dengan pengalihan anggaran.

Mengenai hal itu, anggaran yang telah dialokasikan untuk membangun kawasan perbatasan harus disesuaikan. Semangat membangun wilayah 3T oleh Gubernur Kaltara dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke wilayah-wilayah 3T. Di antaranya melakukan perjalanan darat dengan mengendarai motor dalam kunjungan kerja ke Krayan, beberapa waktu lalu.

Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk melihat langsung pembangunan di kawasan perbatasan, menginventarisasi persoalan di lapangan, memantau progress pembangunan serta mendengar aspirasi masyarakat di kawasan perbatasan secara langsung.

Tak sampai di situ, Gubernur Kaltara dalam hal ini juga kerap mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan koordinasi dan jemput bola ke Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan wilayah perbatasan Kaltara.

“Persoalan di perbatasan itu sangat kompleks sehingga diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam membangun kawasan perbatasan Kaltara. Sehingga harapan menjadikan Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera dapat dicapai bersama seluruh lapisan masyarakat di Kaltara,” terangnya.

Menangani persoalan pembangunan wilayah perbatasan, disebutkan Gubernur, dilakukan dengan cara membuat program-program pembangunan di daerah perbatasan.

Mengenai hal itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi, SE.,M. menyampaikan sejak 2015 hingga 2023 Pemprov Kaltara telah mengucurkan anggaran pembangunan sebesar 932,85 miliar. Anggaran tersebut terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu sektor pembangunan jalan dan jembatan sebesar 601,40 miliar, Pembangunan Bangunan Gedung Strategis 44,25 miliar, Subsidi Ongkos Angkut 115,51 miliar, sektor Pendidikan 76,38 miliar, Pertanian 40,67 miliar, kelautan dan perikanan 24,44 miliar, sektor perhubungan 21,69 miliar dan sektor permukiman 8,62 miliar.

Terkait pengelolaan anggaran tersebut, menurut pria yang biasa disapa Ferdy ini menjelaskan BPPD Kaltara tidak memiliki kewenangan dan fungsi teknis untuk melakukan pembangunan fisik. Namun begitu, pihaknya memiliki tupoksi perencanaan, koordinasi monitoring serta evaluasi kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan.

“Anggaran Pembangunan yang dimaksud dikelola oleh 22 OPD Pemprov Kaltara. Sektor yang paling banyak mendapatkan porsi anggaran adalah pembangunan jalan dan jembatan kemudian Subsidi Ongkos Angkut, sektor Pendidikan dan selanjutnya Pembangunan bangunan gedung. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara berusaha dengan sungguh-sungguh membangun daerah perbatasan dengan harapan Kawasan perbatasan Kaltara bisa maju dan sejajar dengan kawasan perbatasan di provinsi lainnya,” paparnya.

Ia juga menyampaikan adanya tujuh persoalan pokok di wilayah perbatasan Kaltara. Yakni, wilayah terisolasi karena tidak adanya jalan, keterbatasan ketersediaan listrik, keterbatasan ketersediaan telekomunikasi, masih rendahnya perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal, sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas, dan keterbatasan ketersediaan air bersih.

“Dari tujuh persoalan utama tersebut yang menjadi episentrum daripada persoalan yang ada, adalah isolasi karena tidak ada jalan. Adanya isolasi ini mengakibatkan sulitnya perputaran ekonomi masyarakat, barang-barang kebutuhan pokok yang langka dan mahal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak masyarakat di kawasan perbatasan yang berbelanja ke Malaysia dikarenakan sulitnya suplai barang dari kota ke kawasan perbatasan,” pungkasnya.

(dkisp)