Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Rapat Finalisasi Kegiatan Kick Off Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara H. Usman, M.Kes.,selaku Ketua Panitia Pelaksana berlangsung di Tanjung Selor pada Rabu (5/6) pagi.

Kadinkes Kaltara ini didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kaltara Burhanuddin, S.Sos., M.Si., dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Masyarakat, Ir. Wahyuni Nuzband., M.AP., serta perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Rapat ini adalah untuk finalisasi sebelum pelaksanaan kick off yang akan dilaksanakan di Tarakan besok. Yang mana agar acara besok dapat berjalan lancar,”kata Usman saat membuka rapat.

Agar pelaksanaan Kick Off besok berjalan lancar, panitia telah mempersiapkan beberapa skenario pelaksanaan acara besok selain lancer, juga dapat memberi kesan dan dampak positif bagi masyarakat.

Pelaksanaan rapat ini berlangsung secara daring dan luring, yang mana peserta daring melalui zoom meeting adalah panitia yang tengah mempersiapkan lokasi acara dan beberapa persiapan lainnya.

“Nanti saat pelaksanaan juga akan diberikan bantuan kepada orang-orang yang dibutuhkan, yang nanti akan diserahkan langsung oleh Pak Gubernur,” ungkapnya.

Di akhir rapat, H. Usman meminta untuk seluruh pihak yang terlibat untuk dapat saling bahu membahu agar pelaksanaan acara kick off berjalan dengan lancar. Untuk diketahui, Kick Off Kick Off Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting (PPS) akan berlangsung di Kota Tarakan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Rabu (5/6).

Dalam kunjungan tersebut Gubernur Zainal mengendarai roda dua untuk sejumlah agenda. Diantaranya, meninjau gedung Gereja Kemah Injil Indonesia dan bersilaturahmi dengan warga sekitar. Serta, dilanjutkan gotong royong bakti sosial bersama warga membersihkan sampah dan rumput di lapangan sepak bola desa.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan bantuan secara simbolis berupa mesin potong rumput, cangkul, arit beserta berbagai perlengkapan kebersihan kepada masyarakat Desa Tengkapak.

Kepala Desa Tengkapak, Martinus Aing turut hadir dalam kerja bakti sosial ini menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kunjungan orang nomor 1 di Kaltara beserta rombongan OPD yang baru pertama kali mengunjungi Desa Tengkapak.

“Kami ucapkan terima kasih dan kelanjutan daripada partisipasi ini akan berkelanjutan di sisi apapun, juga tetap mendukung bapak dengan posisi apapun juga terhadap ke pelayanan dengan masyarakat pada umumnya,”ujarnya.

Setelah membersihkan lingkungan sekitar desa, Gubernur Zainal bersama warga melanjutkan mengunjungi Balai Desa “Pebeke Kimet” ikut membantu dengan mengecat dinding gedung balai desa.

Gubernur pun menyempatkan bercengkrama dengan warga desa untuk mendengar saran dan masukan untuk pembangunan Desa Tengkapak kedepannya khususnya Kaltara.

“Semoga apa yang diberikan bantuan agar dapat digunakan dan dirawat sebaik mungkin untuk kepentingan warga desa,” kata Gubernur Zainal

Hadir mendampingi Gubernur kerja bakti sosial, kepala OPD tingkat provinsi Kaltara, Babinsa dan satuan Brimob Polda Kaltara.

(dkisp)

 

 

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda – Litbang) Provinsi Kaltara melakukan kunjungan lapangan secara serempak di 5 kabupaten/kota se-Kaltara dalam rangka Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Salah satunya kota Tarakan, kegiatan ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur dihadiri Ketua Tim Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kaltara, diwakili oleh Fitrah Pangerang, STP., M.Si., Selasa (4/6).

Dalam sambutannya Fitrah Pangerang merupakan akademisi Universitas Kaltara ini menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dikabupaten/kota se-Kaltara ini untuk menilai terhadap inovasi di posyandu.

“Yang ingin kami lihat terkait inovasi yang dilakukan oleh posyandu, kami ingin tahu apa yang alasan mendasar sehingga lahirlah inovasi, inovasi ini keberlanjutannya seperti apa dan bagaimana keterlibatan masyarakat terkait inovasi ini” ucapnya.

Adapun Substansi dari 8 Aksi Konvergensi Stunting adalah Aksi 1 Analisa Situasi Stunting, Aksi 2 Rencana Kegiatan, Aksi 3 Rembug Stunting, Aksi 4 Regulasi Tentang Stunting, Aksi 5 Pembinaan Unsur Pelaku, Aksi 6 Sistem Manajemen Data, Aksi 7 Data Cakupan Sasaran dan Publikasi Data, Aksi 8 Review Kerja.

Ia berharap adanya 8 aksi konvergensi stunting bisa memacu masyarakat mendukung program inovasi dan mampu mengurangi jumlah kasus stunting di Provinsi Kaltara khususnya kota Tarakan, sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yakni Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Adapun Puskesmas Mamburungan memiliki dua inovasi layanan yang terkait dengan stunting, yaitu “Resleting (Pemeriksaan, Penatalaksanaan, dan Edukasi Stunting)”, serta “Gerhana (Gerakan Ibu Hamil Aman).

Untuk informasi pada tahun 2021 stunting di Tarakan sebesar 25,9 persen kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 15,4 persen dan di tahun 2023 turun lagi sebesar 14,8 persen.

Turut hadir Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tarakan diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dr. Devi Ika Indriarti, M.Kes., Kepala Puskesmas Mamburungan, dr. H. Dedy Syapramsyah, beserta jajaran perangkat daerah kota Tarakan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2023.

Kegiatan penyerahan LHP BPK-RI atas LKPD Pemprov dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke 14 Tahun 2024, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Kaltara. Diserahkan langsung oleh anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., kepada Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum didampingi Wakil Gubernur , Dr. Yansen TP, M.Si., bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Andi Hamzah, Selasa (4/6).

Pada kesempatannya Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., mengapresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kaltara atas kerja keras dan dedikasi menyelesaikan pemeriksaan LKPD Provinsi Kaltara, mendapat Opini WTP 10 tahun berturut – turut.

“Kita harus bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah yang di kelola oleh Pemerintah Kalimantan Utara memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,”katanya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK Perwakilan Provinsi Kaltara tersebut akan menjadi acuan bagi Pemprov Kaltara dalam mengambil langkah perbaikan dan perubahan.

Terkait rekomendasi yang diberikan BPK Perwakilan Provini Kaltara, Gubernur mengintruksikan agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dengan melengkapi secara transparansi dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ia menyebutkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya memperoleh opini terbaik yang diraih, dimulai dari memperbaiki sistem pengendalian internal hingga meningkatkan kualitas personel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Opini yang diperoleh memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebagai wujud bahwa kami dapat menjaga amanah masyarakat dalam mengelola sumber daya keuangan seperti yang telah kami tuangkan dalam visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara,” tuntasnya.

Dalam sidang paripurna tersebut turut hadir, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H Suriansyah, M.A.P., Kepala Perwakilan BPK RI Kaltara, Ruben Artia Lumbantoruan, SE., Ak., M.Si., CA., ACPA., CSFA, ERMAP., CertDA., CFrA., seluruh kepala perangkat Daerah tingkat Provinsi Kaltara.

(dkisp)