Kategori: ADVERTORIAL

TARAKAN – RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak hanya terfokus pada kesembuhan dan pengobatan pasien, sebagai rumah sakit rujukan dari empat kabupaten di Kaltara dan luar Kaltara, RSUD dr. H. Jusuf SK juga memperhatikan standarisasi keamanan dan kenyamanan gedung.

Bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltara dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tarakan, dilakukan inspeksi menyeluruh terhadap sistem proteksi kebakaran yang ada di RSUD dr. H. Jusuf SK pada Kamis (27/6/2024).

Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perangkat dan prosedur proteksi kebakaran berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RSUD dr. H. Jusuf SK, Amir, menyatakan bahwa inspeksi ini adalah bagian dari komitmen rumah sakit untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, staf, dan pengunjung.

“Kegiatan ini sebagai bentuk upaya pencegahan. Kami berharap dapat meminimalisir risiko kebakaran dan memastikan respons cepat jika terjadi keadaan darurat,” ujarnya.

Lanjut Amir, pengecekan dilakukan pada berbagai aspek, termasuk sistem alarm kebakaran, jalur evakuasi, serta pelatihan dan kesiapan staf (K3) dalam menghadapi situasi darurat.

Selain itu, inspeksi dan tes performa yakni evaluasi turut dilakukan secara menyeluruh terhadap bangunan gedung untuk menentukan potensi bahaya yang dapat mengancam terhadap jiwa penghuni dan bangunan gedung.

“Karena kondisi bangunan yang sudah hampir 10 tahun, serta bangunan-bangunan yang mulai mengalami korosi dan kerusakan. Potensi kebakaran bisa terjadi kapan pun,” jalas Amir.

Amir mengatakan bahwa inspeksi ini telah lama dilakukan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Untuk penilaian akreditasi, inspeksi harus dilakukan, dan saat ini inspeksi dilakukan oleh Penyedia Jasa Kesehatan Keselamatan Kerja (PJK3) di bawah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara setiap tahun.

Sementara itu, untuk inspeksi sarana dan prasarana oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Damkar baru kali pertama ini dilakukan.

“Kegiatan ini sangat bagus, kita harap bisa terus dilaksanakan. Minimal setahun 2 kali,” tandasnya.

(*)



TANJUNG SELOR – Isu bencana banjir yang kerap menimpa wilayah perbatasan bakal menjadi salah satu bahasan penting dari usulan yang akan disampaikan pada Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) tahun 2024. Hal ini disampaikan Sekretarsi Badan Pengelola Perbatasan (BPPD) Kaltara, H. Abdul Jalil S, S.Sos, M.AP pada pembahasan Kelompok Kertas Kerja (KK) 3 bidang Keamanan dan Pengelolaan Perbatasan di Ruang Rapat Lantai 3 Eks Kantor Gubernur, Kamis (27/6).

Abdul Jalil mengungkapkan, terdapat 5 usulan yang akan diangkat dalam forum kedua negara tersebut. “Isu yang dibahas salah satunya adalah masalah banjir, banjir ini muara atau hulunya ada di pihak Malaysia sedangkan di hilirnya ada kita Indonesia sebagai wilayah yang terdampak” ucapnya.

Dikatakannya, di hulu sungai berada di pihak Malaysia bahwa kawasan hutan itu sudah tidak ada, mereka menggantinya dengan perkebunan sehingga tidak ada lagi resapan air yang membuat air itu masih bisa bertahan.

Abdul Jalil memastikan isu banjir tersebut menjadi salah satu prioritas utama yang harus dibicarakan dengan pihak Malaysia.

“Kita bersyukur dari pihak Malaysia yakni Kelompok KK3 Malaysia sudah menyepakati pada pertemuan forum Sosek Malindo nanti akan membahas untuk membentuk tim bersama untuk penanganan banjir yang ada di sungai sesayap,” katanya.

“Kita berharap masalah ini agar segera di bicarakan oleh kedua negara terutama oleh Sabah dan Kaltara, untuk mendorong urusan banjir kiriman dari negara tetangga bisa menjadi atensi oleh Pemerintah Pusat antara Jakarta dan Kuala Lumpur,” tuntasnya.

Pada rapat ini setelah selesai mendengar masukan dan isu, kelompok KK3 akan mencoba menyempurnakan narasi usulan itu agar disesuaikan dengan persuasive.

Pada isu banjir akan segera ditindaklanjuti dan disampaikan ke sekretariat forum agar bisa membawa usulan ini pada pertemuan 2 delegasi Forum Sosek Malindo pada tanggal 15-19 Juli 2024 di Balikpapan.

Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis, S.Sos., MM., turut hadir dalam rapat Kelompok KK3 mengungkapkan banjir yang meluap melalui sungai sudah lama terjadi di perbatasan.

“Secara geografis sungai Sembakung hulunya ada di Malaysia dan hampir 50 persen panjang sungainya ada di Malaysia sehingga jika curah hujan cukup tinggi di wilayah Nabawan Sapulut Sabah Serawak di pastikan sungai Sembakung akan banjir,” ujarnya.

Lumbis membeberkan dalam 1 kali rendaman banjir ada 6 kecamatan yang terdampak yaitu Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Sembakung.

(dkisp)



TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Kalimatan Utara (Kaltara) melalui Biro Pemerintahan Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memasuki Triwulan II Tahun 2024 se-Kabupaten/Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (27/6).

Kepala Biro Pemerintahan Kaltara, Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., menjelaskan monev per-triwulan akan terus dilaksanakan, untuk memantau sekaligus memacu, kepada perangkat daerah baik kabupaten/kota, maupun provinsi untuk selalu memperhatikan penerapan SPM.

“Triwulan pertama kita hijau semua artinya capaian keterisian (SPM) kita itu bagus. Bagi perangkat provinsi maupun kabupaten/kota yang masih belum maksimal keterisiannya seperti warna hitam, merah dan kuning itu masih kami tunggu sebelum tanggal 20 Juli,” kata Taufik.

Untuk keterisian pada triwulan I Taufik mengapresiasi tingkat keterisian SPM perangkat daerah Kota Tarakan, namun untuk evaluasi capaian perangkat daerah yang masuk dalam penilaian SPM akan dapat dilihat di akhir tahun 2024 mendatang.

“Karena ini masih dalam proses, yang pasti ada dua yaitu tingkat keterisian dan tingkat capaiannya pelaksanaan seperti apa, sudah sejauh mana apakah sudah sesuai dengan target yang dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota maupun perangkat daerah,” tambahnya.

Terakhir Taufik meminta agar kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi untuk tetap berkomitmen mengawal SPM hingga akhir tahun.

“Supaya SPM ini benar-benar bisa kita laksakan dengan baik. Karena kinerja SPM ini kinerja kita semua untuk melayani masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)