Kategori: ADVERTORIAL

Perempuan Miliki Peran Penting Dalam Aspek Pembangunan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (H.C) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Pertemuan Raya Perempuan dan Pesparawi Perempuan Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) Tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Gedung Gereja GKPI Ekkelesia, Rabu (10/7).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada panitia penyelenggara atas terlaksananya kegiatan ini dengan baik.
“Saya menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini, dan kepada panitia penyelenggara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini akan membawa manfaat yang besar bagi kemajuan GKPI, khususnya bagi kaum perempuan GKPI di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,”ujarnya.

Gubernur juga menyebutkan pentingnya peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Di mana dalam lingkup keluarga, perempuan berperan sebagai ibu, istri, dan pendidik bagi anak-anak. Selain itu, di lingkup gereja, perempuan juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti menjadi pelayan firman, pengajar sekolah minggu, dan anggota paduan suara.
“Peran perempuan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Perempuan memiliki potensi dan kekuatan yang luar biasa untuk berkontribusi dalam kemajuan Bersama,”katanya.

Dalam tataran masyarakat, perempuan berperan aktif dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Di mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perempuan telah berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. “Perempuan juga menjadi penggerak dalam berbagai aksi sosial dan kemanusiaan,” terangnya.

Gubernur juga menggarisbawahi bahwa perempuan Indonesia telah menunjukkan dedikasinya dalam berbagai sektor, mulai dari ranah domestik hingga publik. Karena itu, melalui kegiatan Pertemuan Raya dan Pesparawi Perempuan GKPI ini, ia berharap agar kaum perempuan GKPI dapat semakin memperkuat iman dan takwanya kepada Tuhan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar sesama perempuan GKPI.
“Di tengah keterbatasan dan diskriminasi yang pernah dihadapi, perempuan Indonesia tak henti-hentinya berjuang untuk meraih hak-haknya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,”tuntasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten Bidang Administrasi dan Kepegawain Kabupaten Nunukan, Syafarudin, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Sonya Uniplaita, M.Pd., Ketua Sinode GKPI, Pdt. Dr. Yulius Daud, M.Min., M.Pd., Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan, Ibu Dorpiana, para pembicara kegiatan, Ibu Ester R. Manurung dan Dr. Dolvina Damus, M.Si., serta para pendeta dan pelayan Tuhan GKPI se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

(dkisp)

KPU Gelar Pilkada 2024 Amanah UU, Presiden KAI: Mahfud MD Tak Berdasar

ADVERTORIAL, BERANDA

Jakarta-BERANDANKRINEWS.COM. Indonesia adalah negara hukum. KPU gelar Pilkada 27 November 2024 adalah amanah UU RI, bagian dari proses rekuitmen kepemimpinan bangsa, memilih dan menetapkan Gubernur, Bupati dan Walikota 2024-2029. Pilkada 2024 untuk kepentingan dan masa depan bangsa Indonesia, bukan untuk personal atau golongan. Oleh karena itu, tahapan Pilkada 2024 harus tetap berjalan, tak boleh terganggu oleh apa pun. Lebih dari itu, tak ada kaitan sama sekali dengan yang dialami mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, tegas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, 9/7/2024.

Lebih lanjut mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Wanbin PP IPNU menuturkan, apa yang disampaikan Mahfud MD bahwa KPU RI tak layak selenggarakan Pilkada 2024 adalah berlebihan. Bahkan tak berdasar. Karena yang dialami mantan Ketua KPU RI Hasyim Asya’ari itu tak ada kaitan sama sekali dengan Pilkada 2024, bersifat personal, serta tak terkait dengan kelembagaan KPU RI. Lebih dari itu, semua sudah ada mekanisme dan kanal hukum sesuai dengan UU yang berlaku di RI.

Selaku Presiden KAI, saya berharap Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta anggota KPU RI, serta jajaran KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk fokuskan diri jalani tahapan Pilkada 27 November 2024. Tidak perlu habiskan energi respon terhadap hal yang tak ada kaiatan dengan Pilkada 2024. Laksanakan tahapan demi tahapan dengan baik dan benar, profesional dan transparan sesuai dengan UU dan tata peraturan yang berlaku di RI, pungkas mantan Pembantu Rektor Universitas Darul ‘Ulum Jombang Jawa Timur.

Jelang Sosek Malindo, Pemprov Rangkum Penyusunan Kertas Kerja

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Menjelang pertemuan 2 negara dalam Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Rapat Finalisasi Penyusunan Kertas Kerja.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, menyampaikan rapat ini bertujuan mempersiapkan kegiatan Sosek Malindo yang akan digelar pada tanggal 16 – 19 Juli 2024 di Kota Balikpapan.

“Dalam rapat kerja kita akan saling memberikan masukan apa yang disepakati, tidak disepakati maupun di drop, pada penyusuan kertas kerja inti kerja kita ada di kesepakatan itu,” ucap Ketua KK Sosek Kaltara, Datu Iqro Ramadhan memimpin rapat di ruang rapat lantai 3 Eks Kantor Gubernur, Selasa (9/7).

Kertas kerja pada saat finalisasi tinggal menyepakati saja dari rapat sebelumnya seperti di kota Pahang Malaysia dan Yogyakarta.

Datu Iqro berpesan kepada seluruh Kelompok Penyusunan Kertas Kerja (KK) 1, 2 dan 3 ketika dalam pelaksanaan Sosek Malindo nantinya tidak diperkenankan untuk berbicara kecuali Ketua Delegasi.

Oleh karena itu Penyusunan kertas kerja oleh masing – masing kelompok menjadi sangat penting hasil kertas kerja akan disampaikan oleh delegasi.

“Jadi yang berbicara itu adalah hasil rapat dari kertas kerja, jadi kita tidak melenceng dari kelompok kertas kerja 1, 2 dan 3,” katanya.

Adapun beberapa isu pembahasan yang akan disampaikan seperti masalah banjir di perbatasan sungai sesayap, akses jalan perbatasan 708 Serudong – Seimanggaris Sabah – Kaltara, investasi rumput laut, hingga usulan pembangunan pos bersama RI – Malaysia.

Lebih lanjut Datu Iqro menyebutkan kegiatan ini sebagai evaluasi dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan kelompok KK 1, 2 dan 3 dalam kegiatan Sosek Malindo di Balikpapan nantinya.

“Alhamdulillah hal – hal positif yang bisa kita ambil dari Sosek Malindo seperti pembukaan rute Tawau – Tarakan, dulunya ini tutup tapi sekarang sudah buka” tuturnya

“Intinya kita harus siap dan selektif, dan seluruh Kelompok Kertas Kerja harus menyiapkan bahan dan sudah tertuang dalam kertas kerjanya,” tuntasnya.

(dkisp)

Gubernur Hadiri Kegiatan Penyerahan LHP LKPP dan IHPS II Tahun 2023 oleh BPK RI kepada Presiden

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center pada hari Senin (8/7) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala lembaga, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Ketua BPK RI, Isma Yatun menyampaikan terima kasih kepada Presiden beserta jajarannya karena telah berkomitmen menguatkan akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan tren yang positif, terbukti mulai tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya tahun ini merupakan tahun yang kedelapan.

“Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik,” terang Ketua BPK RI, Isma Yatun.

Menurut Isma Yatun, pada tahun 2015 hingga 2023, BPK RI telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp 55,97 triliun sebagai bukti komitmen BPK RI untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hal tersebut senada dengan pidato Presiden bahwa APBN dan APBD harus digunakan dengan baik serta bertanggung jawab karena setiap tahun pasti dilakukan audit oleh BPK RI.

“Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa,” tegas Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden juga berharap agar BPK tetap melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil.

“Oleh sebab itu saya berharap agar reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan, lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan beriorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” tegas Presiden.

Pada Juni lalu, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang juga menerima opini WTP dari BPK RI di Ruang Sidang DPRP Provinsi Kaltara yang opini tersebut telah diraih selama 10 tahun berturut-turut.

“Opini yang diperoleh memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebagai wujud bahwa kami dapat menjaga amanah masyarakat dalam mengelola sumber daya keuangan seperti yang telah kami tuangkan dalam visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara,” katanya.

(dkisp)

 

 

Pemprov Dorong Perangkat Daerah Libatkan UMKM Lokal dalam Katalog Elektronik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H. Suriansyah, M.AP mewakili Gubernur Kaltara, DR. (H.C) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Kalimantan Utara Tahun 2024 di ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadis, Senin (8/7).

Dalam sambutannya Suriansyah mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kaltara yang mengusung tema “Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Menuju Kalimantan Utara Semakin Terdepan”.

“Pengadaan Barang/Jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik ditingkat daerah maupun nasional, sehingga pelaksanaannya menjadi prioritas,” katanya.

Sesuai yang dituangkan melalui Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Iwan Herniawan, S.SI., MP. selaku Sekretaris Utama (Setama) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menyampaikan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri selain koperasi menjadi prioritas utama.

“Yang paling penting adalah seluruh opd perlu meningkatkan transaksi melalui katalog elektronik tapi setiap opd mengajak para pelaku usaha langganan dan baru untuk bergabung dengan katalog elektronik,”katanya.

Senada dengan itu Suriansyah mengatakan pengadaan barang/jasa terdapat 3 poin penting yang diinstruksikan kepada kepala daerah yaitu pertama menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah pada mal pelayanan publik daerah.

Kedua mendorong percepatan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada masing – masing daerah tayang dalam katalog lokal atau daring, ketiga memerintahkan opd untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau produk daring tersebut.

“Saya harap seluruh elemen pemerintah provinsi Kalimantan Utara hingga jenjang kabupaten/kota mampu menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, serta dapat berperan aktif mewujudkan misi pembangunan nasional,”jelasnya.

Dalam raker tersebut Suriansyah menyerahkan piagam penghargaan terkait Indeks Kematangan UKPBJ level 3 Pro Aktif kepada perwakilan Pemerintah kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Turut hadir diantaranya Plt. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manuasia, LKPP RI, Dr. Hermawan, S.E., M.M., Direktur Advokasi Pemerintahan Daerah, LKPP RI, R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM., kepala perangkat daerah dan kepala UKPBJ se-Kaltara.

(dkisp)