Dilantik Tri Tito Karnavian, Hj. Rahmawati Zainal Resmi Menjadi Ketua TP PKK Kaltara

JAKARTA – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian melantik 34 Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi periode 2025-2030 di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2).

Pelantikan dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku pembina TP PKK Pusat dan Tim Pembina Posyandu Pusat beserta sejumlah pejabat utama di Kemendagri.

Dalam momen istimewa ini, Hj Rahmawati Zainal, S.H., menjadi salah satu yang dilantik, didampingi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang dilantik Presiden Prabowo dihari yang sama. Turut hadir juga Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., beserta istri.

Dalam arahannya, Ny. Tri Tito mengingatkan pelantikan ini bukan hanya menjadi ajang seremonial, tapi sebagai tonggak baru awal perjalanan panjang pengabdian Ketua TP PKK dan pembina Posyandu bagi pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

“Saya yakin sinergi antara pemerintah daerah dengan TP PKK dan Posyandu akan semakin kuat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar istri Mendagri ini.

Ia pun optimis gerakan PKK dan pembinaan Posyandu di daerah akan lebih maju dan berdampak luas, mengingat separuh dari yang dilantik sudah berpengalaman di PKK sebagai Ketua PKK Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan kini kembali mengemban ulang amanah dan baktinya di daerah masing – masing.

Ny. Tri Tito juga berpesan kepada Ketua TP PKK Provinsi yang telah dilantik agar menyelaraskan programnya dengan Asta Cita visi misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, serta turut mendukung keberhasilan program-program tersebut.

Sebagai informasi, 3 provinsi pelantikan Ketua TP PKK dan Posyandu Provinsi akan menyusul setelah penyelesaian sengketa Pilkada. Serta pengecualian kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mengikuti ajang Pilkada.

***

Presiden Resmi Lantik Zainal A Paliwang – Ingkong Ala Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Jendral TNI (Purn) H. Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) terpilih periode 2025-2030, yakni Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., dan Ingkong Ala, S.E., M.Si., di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Acara pelantikan ini diikuti 961 kepala daerah se Indonesia yang terdiri atas gubernur, wali kota, bupati beserta para wakilnya yang diawali dengan prosesi kirab berjalan kaki dari Monas menuju Istana Merdeka, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Presiden Prabowo Subianto memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah sekaligus melakukan penandatanganan berita acara secara simbolis yang dilakukan enam perwakilan kepala daerah.

“Ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita. Kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara,” buka Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Presiden Prabowo mengatakan pelantikan secara serentak ini menggambarkan besarnya bangsa Indonesia yang memiliki demokrasi yang dinamis dan berjalan baik.

“Bahwa bangsa kita yang demikian besar yang keempat terbesar jumlah penduduk seluruh dunia bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan dan demokrasi yang dinamis,” ujarnya.

Sebelumnya, selama dua hari seluruh kepala daerah telah mengikuti gladi kotor hingga gladi bersih yang dikomandoi oleh Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia di Monas.

Setelah pelantikan ini, kepala daerah akan mengikuti agenda pembekalan atau retret selama sepekan penuh yang dilaksanakan dari tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sementara para wakil kepala daerah hanya hadir sehari menjelang penutupan.

(dkisp)

Libatkan Asosiasi PKL, Bahlil Ingin Subsidi Gas LPG 3 Kg Tepat Sasaran dan Tidak Ada Kebocoran



Jakarta,_ Berandankrinews.com
Dalam upaya menertibkan dan perbaiki tata kelola penyaluran dan pengawasan subsidi gas LPG 3 kg agar tepat sasaran, tepat harga dan tepat isi (volume), serta tidak terjadi kebocoran, Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia menerima Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr Ali Mahsun ATMO M Biomed dikantornya, Selasa 18/2/2025. Pertemuan ini diinisiasi anggota Dewan Energi Nasional 2020-2025, Satya W. Yudha.

Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo, subsidi gas LPG 3 kg dengan anggaran Rp 87,5 trilyun tahun 2025 harus tepat sasaran, tepat harga dan tepat isi (volume). Ini dilakukan pemerintah semata-mata agar subsidi ini sampai ke tangan yang berhak menerima. Yaitu rakyat kecil, pedagang kaki lima, usaha mikro, petani dan nelayan sasaran. Juga terdapat potensi kebocoran subsidi ini sekitar Rp 29 trilyun yang harus dicegah. Oleh karena harus ditertibkan dan diperbaiki tata kelolanya, tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespon aspirasi Asosiasi PKL Indonesia.

Saya setuju usulan APKLI untuk merevisi Perpres RI No 104/2007 karena memang sudah tidak relevan lagi dan terkait validasi data penerima subsidi, baik rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan. Saya juga menyetujui aspirasi APKLI menjadi bagian dari ESDM dalam penyaluran dan pengawasan subsidi gas LPG 3 kg, serta turut dampingi 375 ribu pengecer naik kelas jadi sub pangkalan, pungkas Bahlil, mantan PKL Penjual kue dan sopir angkot dikampung halamannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun ATMO menyampaikan terima kasih atas perkenan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyerap aspirasi dari pedagang kaki lima, usaha mikro, petani dan nelayan seluruh Indonesia. Atas perkenan beliau menyampaikan Surat APKLI ke Presiden Prabowo Subianto. Dan kami segera lakukan testimoni pengecer gas LPG 3 kg naik kelas sebagai sub pangkalan. Lebih dari itu, secara khusus kami berterima kasih atas perkenannya menerima permohonan APKLI untuk memberikan penganugerahan khusus atas prestasi yang luar biasa yang direngkuhnya, mantan PKL Penjual Kue menjadi menteri dan Ketua Umum Golkar. Tentunya, penganugerahan ini semata-mata untuk menjadi pemicu spirit bagi PKL dan UMKM, generasi milenial dan gen Z di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama turut hadir Bendahara Umum APKLI Rizal S Iman, Wasekjen D Sures Kumar dan Wabendum, I Gede Ariawan

Perdana di Kaltara, RSUD H.Jusuf SK Laksanakan Operasi Bedah Jantung Terbuka

TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan sejarah baru dengan resmi melaksanakan Program Bedah Toraks dan Kardiovaskular, yang dikenal dengan Bedah Jantung Terbuka, Sabtu (15/02/25). RSUD dr. H. Jusuf SK kini menjadi rumah sakit pertama di ujung utara Indonesia yang memiliki fasilitas Bedah Toraks dan Kardiovaskular.
Acara yang bersejarah ini dihadiri secara virtual oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, Dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS. Hadir pula secara langsung Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqra Ramadhan, S.Sos., M.Si, yang mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum.
Dalam sambutannya, Datu Iqro yang membacakan pesan Gubernur Kaltara mengungkapkan apresiasi yang tinggi atas pencapaian ini. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan RI, tenaga medis, serta seluruh pihak yang telah berperan dalam terlaksananya operasi bedah jantung terbuka perdana di RSUD dr. H. Jusuf SK. Terima kasih atas dedikasi luar biasa dalam menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Aziz B., Sp.PK menjelaskan bahwa operasi bedah jantung terbuka perdana ini dilakukan pada Jumat (14/02/25) dan Sabtu (15/02/25) dengan lima pasien yang menjalani prosedur tersebut, termasuk dua anak-anak. Bedah jantung terbuka pada anak-anak ini menjadi yang pertama di luar kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
“Alhamdulillah, kegiatan Operasi Bedah Jantung Terbuka perdana ini telah berjalan dengan sukses, dan kelima pasien yang menjalani prosedur menunjukkan perkembangan yang sangat baik setelah operasi,” kata Budy Aziz.
Program bedah jantung terbuka ini merupakan kelanjutan dari program kateterisasi jantung yang telah dimulai pada tahun 2024. “Kami terus mengembangkan program ini, berkat dukungan Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih juga kepada RS Jantung Harapan Kita, RS Srikandi, RS Abddoel Wahab Sjahranie, serta semua pihak yang terlibat,” tambahnya.
Melalui sambungan virtual, Dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS, menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian RSUD dr. H. Jusuf SK. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendorong setiap provinsi di Indonesia agar memiliki fasilitas layanan bedah jantung di rumah sakit provinsi masing-masing, guna memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sebagai simbol peresmian, acara ditutup dengan penekanan bel sirine bersama, menandakan dimulainya layanan bedah jantung terbuka di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan. Momen bersejarah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Kaltara pada fasilitas kesehatan di luar daerah dan memberikan akses medis yang lebih mudah dan terjangkau.

(hms_RSUD)

dkisp

ASN Diminta Adaptasi Pola Kerja Dalam Efisiensi Anggaran

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si memimpin apel pagi rutin di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltara, di Pendopo Lapanga Agathis, Senin (17/02).

Dalam arahannya, Datu Iqro menyampaikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan penyesuaian efisiensi anggaran operasional berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Mau tidak mau kita harus perhatikan arahan Presiden Prabowo efisiensi. Kita pegawai menyesuaikan dan siap melakukan perintah pimpinan,” kata Datu Iqro.

Untuk itu, ia meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu melakukan penyesuaian ditengah-tengah efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan, mengingat untuk hak-hak sebagai ASN tetap diterima.

Dalam efisiensi ini dilakukan pengurangan seperti perjalanan dinas, acara seremonial dan kebutuhan alat tulis kantor (ATK). Di beberapa OPD bahkan sudah mulai melaksanakan efisiensi yang cukup ketat.

“Misalkan ada yang berangkat tugas, agar dapat menyesuaikan diri karena efisiensi anggaran. Orang yang berhasil itu adalah yang menyesuaikan diri,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Datu Iqro kembali mengingatkan kepada seluruh ASN dan Non-ASN agar selalu menerapkan disiplin waktu dalam kehadirannya dikantor, kegiatan apel maupun upacara hari besar nasional.

Hadir dalam apel seluruh kepala OPD serta pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltara.

(dkisp)