WAJO – Wawancara Lintas Sektor dan wawancara tingkat Pimpinan dalam rangka akreditasi di Puskesmas Salewangeng dari tingkat Madya menuju Paripurna, Jumat 30 Agustus 2019.
Wawancara Lintas sektor yang dilaksanakan di Puskesmas Salewangeng dari Kapolsek tempe yang memberikan tanggapannya tentang penyuluhan mengenai nafzah atau penggunaan obat-obat terlarang dan memberikan pelayanan kesehatan terkait korban kekerasan juga tentang penegakan hukum di lapangan dan melakukan acara lokmin.
Dari tim selanjutnya yang mengatakan dari 24.000 warga yang terdaftar di Kecamatan Tempe, ada beberapa yang belum terdaftar BPJS, Jadi diharapkan Camat dan Lurah bisa mensosialisasikan warganya supaya dapat mengarahkan warganya untuk memasukkan di Puskesmas masing-masing.
Camat Tempe menyatakan bersedia untuk mendukung program di Puskesmas Salewangeng, sehingga dapat meningkatkan pelayanan Kesehatan di masyarakat Kecamatan Tempe, demikian juga dari Koramil Tempe yang juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan penjelasan penjelasan, serta dari tim penggerak PKK dari Kecamatan Tempe yang memberikan penjelasan kepada tim pada hari ini.
Selanjutnya Abdul Kadar, SKM., M.Kes, sebagai ketua tim bertanya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., M.M. yang ditanyakan mengenai kebijakan sumber daya manusia terkait ketenagaan, dimana tenaga sukarela tidak boleh diberi tanggung jawab sama dengan ASN yang seharusnya misal apoteker yang dua orang harus di tanggungjawab oleh seorang ASN dan mestinya harus didukung oleh regulasi yang ada.
Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., M.M yang menyatakan kalau dari sisi ketenagaan yang belum terpenuhi, namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan termasuk ketepatan pelayanan dari semua aspek pelayanan, jadi kebijakannya adalah bagaimana menjadi penanggung jawab atau Pokja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Tenaga honorer ini adalah Suporting, jadi tim pendamping. Jadi apapun yang dilakukan oleh tenaga pendamping harus konsultasi dengan ASN yang diberikan tugas dan tanggung jawab seperti yang dikatakan oleh ketua tim, bahwa ini merupakan erat kaitanya dengan yang dilakukan, apabila berkaitan dengan masalah hukum kemudian terkait kode etik, ini semuanya adalah tanggung jawab ASN yang diberikan tanggung jawab dan tenaga kontrak adalah tenaga Suporting yang melakukan tindakan di bawah kewenangan yang diberikan tanggung jawab oleh ASN dari sisi Ketenagaan.
Selanjutnya tim melanjutkan wawancara tingkat pimpinan Kepada Bupati Wajo yang isinya bahwa, selama ada akreditasi yang dia kunjungi di acara semacam lintas sektor ini, barusan hadir Bupati bersama dengan Sekdanya lengkap.
Dalam wawancara tingkat pimpinan yang dipimpin oleh surveyor tingkat administrasi menyatakan, ini dukungan dari atas 100%, juga mempertanyakan kalibrasi alat kesehatan yang dalam setahun sekali harus diadakan, karena ditakutkan diagnosa bisa salah karena bisa saja tertukar hasil diagnosisnya ketika tidak ada kalibrasi dan itu mutlak bagi Puskesmas Kota yang berstandarisasi.
Juga mengenai struktur dan terkait pemakaian Ambulance yang memang tidak boleh dipakai untuk mengangkut mayat dan memang harus ada mobil khusus untuk itu, karna ini terkait masalah kesehatan, juga yang lainnya misalnya terkait di UGD yang dipertanyakan. juga dari sisi ketenagaan, utamanya SDM.
Bupati Wajo ketika menjawab pertanyaan dari tim menyatakan bahwa dari jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo, menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih atas masukan masukannya yang cukup objektif, sangat menjadi standar dari layanan Kesehatan.
“Kami tentunya dari Pemerintah Kabupaten Wajo dalam moment baik ini, karena kami memang mempersiapkan untuk anggaran 2020, dan apa yang digambarkan cukup urgent dan inilah yang selama ini kami wanti-wanti untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Wajo,” ungkap Bupati Wajo.
Dan dikatakan kalau layanan yang terbaik itu ada tiga hal menurutnya yang pertama bagaimana layanan bisa cepat, kedua layanan mudah, sehingga masyarakat merasa dimudahkan dalam layanan mereka dan yang ketiga terkait kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai yang memiliki standar akreditasi.
“Inilah tujuan akreditasi ini, harus jadi pegangan kita dan apa yang jadi temuan dan sumbang saran dari tim survei itu baik sekali, lakukan sesuai dengan aturan yang ada, terkait ketenagaan kita kualifikasi dan ditingkatkan, evaluasi, serta perseorangannya dan supaya terus mengingatkan kepada kami supaya kita terus di dalam koridor yang diharapkan, kita anggarkan secara bertahap apa yang bisa terkait kalibrasi alat kesehatan kita,” harap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.
“Jangan sampai lain yang dibutuhkan, lain yang dibeli, bagi kami sangat merespon, dan Insya Allah kita jadikan prioritas dan perhatian, ini sesuai dengan visi misi kami, diantaranya pelayanan kesehatan, bagaimana hadirkan masyarakat yang sehat ini tentu semua terkait sarana dan prasarana, juga terkait ruang layanan kita, penataannya, masalah ramah anak semua harus jadi perhatian kita semua, mohon terus bimbingannya dari tim dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada tim surveyor mohon dimaafkan,” Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si, menambahkan.
Kemudian dari Ketua Tim Abdul Kadar, SKM., M.Kes, mengatakan, kalau dari tim mengharapkan agar semua Kabupaten yang disurvei nantinya, kiranya Bupatinya sama dengan Bupati Wajo, karena mereka merasa terlindungi terutama dari keamanan, bagi mereka.
“Mudah mudahan Bupati Wajo diberikan Rahmat dan Hidayah untuk membangun Wajo kedepannya lebih baik lagi,” ungkap Ketua Tim pada hari ini.
( Humas Pemkab Wajo )
