JAKARTA – Pemerintah daerah dan pusat harus berupaya bersama mewujudkan daerah perbatasan yang baik, kuat dan sejahtera. Ini juga merupakan Nawacita ke-3. Untuk itu, selama ini pemerintah menempatkan pembangunan daerah perbatasan sebagai prioritas. Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2019 di The Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (28/1).
Diungkapkan Wagub, sesuai arahan Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Wiranto, meski membangun daerah pinggiran berisiko dan tidak populis serta memerlukan biaya besar namun keberanian pemerintah membangun daerah perbatasan adalah bentuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Untuk itu, hal ini harus kita dukung bersama,” ucap H Udin.
Selain itu, dijelaskan Wagub bahwa Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) juga tetap memprioritaskan program percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, baik darat, laut dan udara sepanjang tahun ini. Dimana program yang diusung tahun ini, masih berfokus pada beberapa penanganan masalah dan isu strategis di perbatasan. Fokus lainnya, ialah pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan.
“Pada 2019, pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan pun terus digenjot. Meliputi pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi. Juga, pembangunan sarana dan prasarana pendukung strategis seperti pengelolaan batas wilayah negara, pengamanan wilayah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT),” urai Wagub.
H Udin juga menilai bahwa masyarakat perbatasan, khususnya Kaltara patut bersyukur karena pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. 11 PLBN tersebut akan dibangun di 5 provinsi, yakni Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Sebagai salah satu provinsi yang akan dibangun PLBN, kita akan memberikan dukungan. Antara lain koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepat proses perizinan, dan fasilitasi pembangunannya sesuai arahan Mendagri,” jelas Wagub.
Terkait pelaksanaan rakor sendiri, dijelaskan H Udin bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan di 2018 sekaligus penajaman program prioritas pengelolaan kawasan perbatasan tahun ini.
“Di rakor ini turut diharapkan agar seluruh pihak dapat memastikan peningkatan efektivitas sekaligus percepatan pengelolaan perbatasan dalam rangka memperkokoh kedaulatan NKRI terutama di daerah perbatasan,” ungkap Wagub.
Rakor sendiri dibuka oleh Menkopolhukam Wiranto dengan tema ‘Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2018, Kita Tingkatkan Sinergitas Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Nawacita ke-3’. Pada acara tersebut hadir Mendagri Tjahjo Kumolo selaku Kepala BNPP, Pejabat Eselon I dari berbagai kementerian/ lembaga, Wagub pada 13 provinsi wilayah perbatasan, wakil bupati/wakil walikota pada 41 kabupaten/kota wilayah perbatasan, sekretaris kabupaten/kota wilayah perbatasan serta pejabat lainnya
