= Kerja Sama B to B Perusahaan RI – RRT Tingkatkan Investasi di Indonesia
Beijing – Berandankrinews.com – Dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, sebagai delegasi dari Indonesia, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie turut hadir dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Global Maritime Fulcrum – Belt and Road Initiative (GMF-BRI) yang digelar di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Jumat dan Sabtu, 26-27 April lalu.
Selain dari Indonesia, dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah RRT atau China itu juga dihadiri oleh sejumlah Perdana Menteri (PM) dan pimpinan dari 80 negara yang mengikuti. Seperti di antaranya, ada PM Singapura, PM Malaysia, PM Spanyol, Negara-Negara Afrika dan Amerika Latin, dan lainnya.
Gubernur mengungkapkan, dalam pertemuan itu secara spesifik membahas kerja sama regional, utamanya di bidang ekonomi yang dinamai dengan GMF BRI, untuk mewujudkan jalan sutra maritim abad ke-21 yang digagas Pemerintah China.
Selain itu, lanjutnya, dalam pertemuan itu juga telah dilakukan penandatanganan sejumlah kerjasama. Sedikitnya ada 30-an kontrak proyek yang masuk dalam koridor GMF-BRI, yang nantinya dikerjakan oleh perusahaan dari Indonesia dan RRT. Termasuk di antaranya ada di Kaltara, yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). “Kontrak kerja sama yang dilakukan ini adalah business to business (B to B) antar perusahaan dari Indonesia dan China, bukan antar pemerintah. Dalam hal ini pemerintah hanya memfasilitasi,” jelas Gubernur.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia, dikatakan Gubernur dalam pernyataannya menegaskan, pemerintah Indonesia juga mendukung investasi dari Negeri Tirai Bambu yang dipayungi program jalur sutra abad 21 atau Belt and Road itu.
Hal itu juga disampaikan Wapres ketika bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di The Great Hall of People di Beijing. Meski demikian, Wapres menegaskan Indonesia tetap memegang kendali dan tidak bisa didikte oleh pihak luar. “Indonesia sangat mendukung pertemuan Belt and Road Forum, tetapi ownership-nya tetap Indonesia. Tidak semuanya Belt and Road, tergantung kerja sama. (Hubungan dagang) harus menguntungkan kedua belah pihak,” kata Gubernur mengutip keterangan Jusuf Kalla.
Menurut Wapres, masuknya investasi asal China melalui program Sabuk dan Jalur (Belt and Road) akan meningkatkan investasi China ke Indonesia. Pasalnya, proyek yang masuk berjenis B to B, bukan governor to governor (G to G). Apalagi, saat ini China dan Hongkong sudah menggeser posisi Singapura sebagai penanam modal asing tertinggi di Indonesia saat ini.
Berkaitan dengan proyek-proyek yang akan dikerjakan melalui kerja sama ini, yaitu di empat koridor BRI, Wapres menegaskan, bahwa itu bukan hanya atas inisiatif dari China, namun juga dari Indonesia yang turut menentukan. “Ada sekitar 30 proyek, tetapi kita menekankan inisiatif bersama bukan hanya dari China. Kita menghindari seakan-akan China yang menentukan. Indonesia yang menentukan,” tegasnya.
Setelah bertemu dengan Xi Jinping, Wapres RI bersama delegasi dari Indonesia, termasuk beberapa menteri Kabinet Kerja, juga ada Gubernur Kaltara melakukan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha asal China. Pemerintah juga berjanji memberikan insentif bagi pebisnis China yang ingin membangun proyek di Indonesia. (humas)
