Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Tes pemetaan kompetensi melalui sistem CAT untuk ASN Pemprov Kaltara akan belanjut tahun ini. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menggelar tes tersebut.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Yusuf Suardi mengatakan, pada akhir 2023 lalu sudah ada 1.904 ASN yang mengikuti penilaian potensi (tahap dua), dari 2.375 ASN diluar tenaga pengajar dan nakes.

“Jadi masih ada sekitar 475 yang belum ikut pemetaan. Berikutnya akan kami agendakan bulan ini, jadi yang belum kami harap bisa ikut secara keseluruhan,” jelas Yusuf Suardi, Selasa (6/2).

Dari keseluruhan hasil penilaian potensi tahun sebelumya, dia menyebutkan jika 51% asn yang masuk kelompok rencana suksesi. Dengan asumsi penilaian kinerja seluruhnya sesuai ekspektasi. “Nanti hasil keseluruhan ini kalau sudah rampung akan diberikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (gubernur) sebagai bahan laporan,” tuturnya.

Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka mewujudkan talent management nasional serta meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Penilaian/pemetaan kompetensi dan potensi bagi pegawai dengan metode CACT-BKN sangat diperlukan untuk memperkuat hasil penilaian dengan sistem merit yang akan diimplementasikan.

Gubernur Kaltara, Dr (HC) H Zainal A Paliwang SH, M.Hum juga telah menekankan ada empat skill generik yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara.

Empat kemampuan itu meliputi mampu menggunakan information, media, and technology skills. Kemudian, menambah life and career skills. Selanjutnya, mengembangkan learning and innovation skills. Dan, memiliki skill komunikasi yang efektif.

Sebelumnya Kepala Kantor Regional (Kakanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN), A. Darmuji, S.Sos, M.Si mengungkapkan, kriteria yang dibutuhkan oleh ASN adalah memiliki disiplin dan kinerja yang tinggi. Sehingga bisa membangun seluruh ASN agar bisa ditempatkan sesuai dengan kompetensi.

“Harapan kami kaltara dalam visi misinya akan didukung oleh ASN yang berkualitas, jadi sudah sesuai dengan aturan dan tahapannya,” katanya.

Menurutnya, penilaian potensi dan kompetensi dengan Computer Assisted Competency Test Badan Kepegawaian Negara (CACT-BKN) merupakan hasil dari implementasi sistem merit. Tujuannya, untuk mewujudkan SDM ASN yang unggul.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah pusat telah mencanangkan manajemen ASN berbasis sistem merit dengan mengedepankan manajemen talenta sebagai kegiatan prioritas,” terangnya.

(*)

 

 

TANJUNG SELOR – Demi pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan tertib dan aman, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangol) Kaltara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Situasi Harian Daerah Bagi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat se-Kalimantan Utara di Hotel Grand Pangeran Khar, Selasa (6/2).

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, H. Iskandar, S.IP., M.Si., megungkapkan peserta yang hadir terdiri dari pemerintah daerah dan forum kewaspadaan dini masyarakat se-Kaltara.

Iskandar mengungkapkan Pemprov Kaltara berkomitmen penuh agar pelaksanaan Pemilu serta Pilkada 2024 ini berjalan dengan damai dan lancar.

“Agar Pemilu dan Pilkada 2024 ini berjalan dengan tertib dan damai, diperlukan pencegahan serta deteksi dini terhadap gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu,”kata Iskandar.

Dengan digelarnya Bimtek ini, para peserta diharapkan berperan aktif meningkatan kewaspadaan dini di masyarakat.

“Maka dengan dilaksanakannya kegiatan Bimtek yang menghadirkan berbagai narasumber ini para peserta dapat berkomitmen serta berperan aktif melaksanakan pencegahan dini gangguan di daerah,” lanjutnya.

Karena itu, ia berharap tim kewaspadaan dini di daerah agar memahami tugasnya untuk mencegah potensi gangguan sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga pelaksanaan Pemilu dan pilkada 2024 ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk tahun 2025-2045 mendatang.

Gubernur Kaltara, Dr (HC). H. Zainal A. Paliwang, M.Hum,mengatakan, secara substansi RPJPD Kaltara 2025-2045 terdiri atas enam bab yang saat ini tengah disusun rancangan awalnya sehinggan masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

“Untuk memastikan bahwa arah pembangunan Provinsi Kaltara yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, baik yang ada di perbatasan, pesisir, pedalaman, pedesaan maupun perkotaan,” ungkap Gubernur, Senin (5/1).

Melalui penyusunan dokumen RPJPD yang akan disusun ini memiliki arti penting untuk berbagai hal terutama menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kedua menjadi panduan penyusunan visi-misi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan ketiga memuat arah pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN).

“Sehingga dokumen RPJPD disusun tidak hanya memperhatikan isu secara regional, lokal, maupun nasional tetapi juga memperhatikan isu global. Terdapat beberapa isu yang perlu kita perhatikan, isu perubahan iklim menjadi tantangan serius yang perlu menjadi fokus dalam hal ini kita mendukung pengembangan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem alam,” tambahnya.

Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 akan memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas, sehingga perlu menyusun kebijakan mendukung tekonologi komunikasi dan informasi di seluruh sektor.

“Bonus demografi yang dihadapi Provinsi Kaltara menawarkan peluang yang besar, kita perlu fokus peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” jelas Gubernur.

Akselerasi industri dan hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas memajukan sektor ekonomi dalam rangka memaksimalkan nilai tambah dari hasil bumi Kaltara. Konektivitas juga menjadi hal krusial dalam pengembangan daerah.

“Perbaikan infrastruktur, transportasi membuka akses ke wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil meningkatkan konektivitas antar daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata. Jadi saya selalu menyampaikan kegiatan apapun yang kita lakukan menggunakan APBD supaya betul-betul masyarakat dapat merasakan manfaat dari apa yang sudah kita kerjakan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur juga membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kaltara.

“Semoga muswil berjalan lancar dari awal hingga akhir dan menghasilkan, mufakat dan rumusan yang bermanfaat dalam upaya kita menjadikan Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,”terangnya.

Gubernur berharap agar BKPRMI bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Kaltara.

“BKPRMI berasaskan ke Islam-an menggerakkan dakwah pemuda remaja masjid yang mempunyai status independen secara struktural, semoga bisa membina generasi muda dari segala aspek, menghidupkan masjid serta mampu menciptakan ekonomi keumatan,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum memimpin secara langsung jalannya Apel Pagi Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN pada lingkup Pemprov Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (5/2).

“Dalam kesibukan saya selalu berupaya semaksimal mungkin mengambil apel pagi setiap awal bulan khususnya di lima Kabupaten dan Kota yang berada di Kaltara, namun itu kesehatan dan stamina kita harus dijaga sehingga program bisa kerja dengan maksimal,” ungkapnya

Gubernur meminta agar semua berpartisipasi menyukseskan pemilihan umum yang digelar secara serentak dengan menggunakan hak pilihnya masing-masing.

“Saya minta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) jangan memberikan contoh yang tidak baik, jangan karena di hari libur kita tidak mau datang ke TPS namun jadilah contoh untuk masyarakat dengan menggunakan hak pilih,” harapnya.

(dkisp)