Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR-Mewakili Gubernur, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP, menghadiri rapat paripurna di gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltara, Senin (26/02/2024).

Rapat paripurna ini beranggedakan pandangan fraksi-fraksi atas nota pengantar 5 rancangan peraturan daerah (ranperda) prakarsa Pemerintah Provinisi Kaltara dan penyampaian pendapat pemerintah atas nota penjelasan 3 ranperda inisiatif DPRD Provinsi Kaltara.

Berdasarkan penyampaian fraksi-fraksi, ranperda yang diusung pemerintah Kaltara pada umumnya disetujui untuk dibahas lebih lanjut.

Fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangannya di antaranya adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, Golkar, Demokrat, PKB, PAN.

Adapun 5 nota pengantar yang disampaikan pemerintah provinsi sebelumnya adalah Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltara Tahun 2022-2042; Ranperda Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Ranperda Tentang Penyakit Menular; Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kaltara Tahun 2025-2045; serta Ranperda Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu, tanggapan pemerintah mengenai tiga Ranperda inisiatif DPRD, melalui Pollymaart, Gubernur berharap agar tahapan penyusunan ini dapat di lanjutkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur.

Dalam rapat ini disebutkan 3 nota ranperda inisiatif DPRD yang sebelumnya telah disampaikan pada rapat paripurna tanggal 19 Februari lalu. Nota teresbut diantaranya Ranperda Tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kaltara; Ranperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Untuk Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah menyambut baik maksud dan tujuan penyusunan ranperda ini karena sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar yakni UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016.

Kedua, untuk Ranperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baginya sangat dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada setiap warga negara.

“Upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan harus dilaksanakan secara terencana dan tersistematis sehingga dapat menangkal penyebaran paham dan sikap yang menyimpang terkait dengan pancasila dan wawasan kebangsaan,” katanya.

Ketiga, menurutnya Ranperda Pembangunan Wilayah Perbatasan Kaltara adalah bentuk perhatian DPRD Kaltara terhadap pembangunan wilayah perbatasan.

“Kita sadari bersama bahwa pembangunan wilayah perbatasan bersifat lintas sektor. Dan masalah yang dihadapi di antaranya adalah infrastruktur pelayanan publik yang masih terbatas, rendahnya sumber daya manusia, sebaran penduduk yang tidak merata, dan ketergantungan fasilitas publik terhadap negara tetangga,” terangnya.

Melalui ranperda ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki landasan hukum sehingga dapat memprioritaskan pelayanan dasar dan melakukan percepatan Pembangunan di wilayah perbatasan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Salah satu upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang kepelautan khususnya awak kapal.

Pemprov Kaltara melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara yang bekerjasama dengan Poltekpel Barombong Makassar gelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat Dasar-dasar Keselamatan Kapal Tradisional (BST KLM) dan Kecakapan Kapal Tradisional (SKK 60 MIL) di Tanjung Selor pada senin (26/2) pagi.

Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Suriansyah, M.AP mengungkapkan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) ini merupakan bukti bahwa negara hadir ditengah-tengah masyarakat dalam segala bentuk pekerjaan dan profesinya.

“Kita ketahui sebagian besar pergerakan ekonomi di wilayah kita adalah melalui transportasi perairan, sehingga Diklat ini dapat meningkatkan kompetensi para awak kapal tradisional,” kata Suriansyah.

Seperti diketahui setiap pelaut yang ingin bekerja di kapal diwajibkan mengikuti diklat dasar keselamatan yang bersertifikasi. Tujuannya untuk menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan semua pihak.

Diklat yang diikuti oleh seluruh awak kapal serta calon awak kapal dari berbagai wilayah di Provinsi Kaltara. Dengan pemateri dari Poltekpel Barombong Makassar.

Turut hadir dalam acara ini Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara Andi Nasuha, ST., MT., dan Direktur Poltekpel Barombong Makassar Capt. Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., serta perwakilan dari Polairud dan Pos TNI AL Tanjung Selor.

(dkisp)

 

 

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. (H.C.) Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, turut menghadiri acara pengantar tugas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur (Kaltim), H. Hari Setiyono, S.H., M.H. beserta Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Kalimantan Timur, Hj. Rr. Etty Hari Setiyono yang berlangsung di Ballroom Hotel Puri Senyiur, Sabtu (24/2) malam.

Acara pengantar tugas tersebut merupakan malam perpisahan Kajati Kaltim yang akan melaksanakan penugasan baru di Kejaksaan Agung RI setelah mengabdi untuk wilayah Kaltim-Kaltara selama 1 (satu) tahun.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pribadi, Gubernur Zainal Paliwang mengucapkan terima kasih kepada Hari Setiyono atas pengabdiannya di Kaltim dan Kaltara.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Kajati atas dedikasi dan pengabdiannya di Kejaksaan Tinggi Kaltim yang sampai hari ini juga mencakup Kejaksaan Negerti Kaltara,” sambut Gubernur Zainal Paliwang.

Provinsi Kaltara telah banyak mendapat manfaat dari keberhasilan Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam menjaga stabilitas dan keamanan, dimana Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tentu memiliki risiko pelanggaran hukum yang cukup tinggi.

Selanjutnya Hari Setiyono juga memohon maaf kepada Gubernur Zainal Paliwang dan Forkopimda Kaltara apabila selama bertugas belum bisa maksimal.

Namun demikian, Hari menyampaikan bahwa Keputusan Presiden (Kepres) pembentukan Kejaksaan Tinggi Kaltara telah terbit dan akan diresmikan tahun ini setelah diputuskan Kajati dan jajaran yang akan mengisi.

Hal ini disambut baik oleh Gubernur kendati sebelumnya faktor jarak antara Kaltim dan Kaltara merupakan kendala yang perlu diselesaikan demi kelancaran apabila terdapat proses hukum yang berjalan.

Terakhir Gubernur menyampaikan selamat kepada Hari atas penugasan baru dan berharap silaturahmi serta kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Dra. Sri Wahyuni, M.PP., Wakil Kejaksaan Tinggi Kaltim, Roch Adi Wibowo, Forkopimda Provinsi Kaltim, serta Bupati dan Walikota di Provinsi Kaltim dan Kaltara.

(dkisp)