Pemprov Lakukan Inventarisasi Kerja Sama Daerah

TANJUNG SELOR- Mewakili Sekretaris Provinsi, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Utara (Kaltara), Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, membuka Rapat Inventarisasi Kerja Sama Kabupaten/Kota se-Kaltara (daerah,red), Senin (25/3) pagi.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan pagi ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi acuan kerja dan membangun pondasi yang kuat dalam upaya kita memperkuat koordinasi dan hubungan antar tingkatan pemerintah,” katanya.

Dalam kesempatan ini ia menjelaskan 10 aspek dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, salah satunya kerja sama daerah.

“Kerja sama daerah ini merupakan sarana untuk menyinergikan potensi daerah, menyerasikan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. dalam praktiknya,sambungnya, pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama daerah dengan daerah lain atau pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal,” imbuhnya.

Ia berharap melalui pelaksanaan rapat inventarisasi kerja sama daerah pada ini, tidak hanya dapat meningkatkan komitmen dan dukungan atas segala bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas kerja sama daerah yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah masing-masing.

Untuk diketahui, pelaksanaan tugas dan wewenang gubenur telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan dalam ketentuan pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penguatan tugas dan wewenang gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan hingga saat ini.

Karena itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus dilaksanakan secara sinergis dalam satu poros pemerintahan.

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara daring dan menghadirkan narasumber Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Kerja Sama Drs. Bimo Aryo Tedjo, M.Si, BAPPEDA Kaltara Mochamad Sarkawi, S. Hut., M.Eng., dan DPMPTSP Kaltara Rahman Putrayani, S.S, M.M.

(dkisp)

 

 

Bupati Nunukan Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Akhir Tahun 2023, Berikut yang Disampaikannya

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nunukan akhir tahun anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Senin (25/03).

Setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2023, Bupati beserta Wakil Bupati Nunukan kembali berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2023 yang merupakan LKPJ tahun kedua pada periode kepemimpinan yang kedua ke hadapan pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui rapat paripurna guna untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintah dan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai selama satu tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di tahun pertama ini maka sasaran kinerja pemerintah daerah sepenuhnya diarahkan untuk tercapainya visi Kabupaten Nunukan yaitu “Mewujukan Iabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera”. Visi pembangunan Kabupaten Nunukan tersebut diwujudkan melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan

6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Nota pengantar LKPJ Bupati Nunukan akhir tahun anggaran 2023 akan disampaikan secara sistematis dalam tiga bagian yang terdiri bagian pertama pengelolaan keuangan daerah, bagian kedua gambaran capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan bagian ketiga penghargaan dan prestasi yang diraih Kabupaten Nunukan.

Bupati Nunukan Laura dalam menyampaikan nota pengantar LKPJ menguraikan secara singkat dengan tetap memperhatikan esensi dari dokumen LKPJ Bupati Nunukan tahun anggaran 2023 yaitu pada bagian pertama, secara umum pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah, bersumber dari: pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1.619.562.298.117,00 (satu koma enam puluh satu triliun rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar 1.775.502.058.146,26 (satu koma tujuh ratus tujuh puluh lima triliun rupiah) atau tercapai sebesar 109,63 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar 163.662.934.443,00 (seratus enam puluh tiga koma enam puluh enam milyar rupiah) dan terealisasi senilai 193.163.484.109,57 (seratus sembilan puluh tiga koma seratus enam puluh tiga milyar rupiah) atau tercapai sebesar 118,03 persen;

Pendapatan transfer ditargetkan sebesar 1.446.066.339.143 (satu koma empat puluh empat triliun rupiah) dan terealisasi senilai 1.572.303.816.977,69 (satu koma lima ratus tujuh puluh dua triliun rupiah) atau tercapai sebesar 108,73 persen.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 9.833.024.531 (sembilan koma delapan puluh tiga milyar rupiah) dan terealisasi sebesar 10.034.757.059,00 (sepuluh koma tiga puluh empat milyar rupiah) atau tercapai sebesar 102,05 persen.

2. Belanja daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar 1.418.796.241.843,00 (satu koma empat ratus delapan belas triliun rupiah) dan direalisasikan sebesar 1.304.178.897.050,03 (satu koma tiga ratus empat triliun rupiah) atau mencapai 91,92 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja operasi, dialokasikan sebesar 1.045.324.345.310,00 (satu koma empat puluh lima triliun rupiah), dengan realisasi mencapai 93,90 persen atau senilai 981.527.450.041,94 (sembilan ratus depalan puluh satu koma lima ratus dua puluh tujuh milyar rupiah).

Belanja modal, dialokasikan sebesar 359.594.986.772,00 (tiga ratus lima puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh empat milyar rupiah), dengan realisasi sebesar 319.894.374.903,09 (tiga ratus sembilan belas koma delapan ratus sembilan puluh empat milyar rupiah) atau 88,96 persen.

Belanja tidak terduga, dialokasikan sebesar 13.876.909.761,00 (tiga belas koma delapan ratus tujuh puluh enam milyar rupiah) dengan realisasi sebesar 2.757.072.105,00 (dua koma tujuh ratus lima puluh tujuh milyar rupiah) atau 19,87 persen.

Belanja transfer bantuan keuangan, dialokasikan sebesar 290.433.821.420,00 (dua ratus sembilan puluh koma empat ratus tiga puluh tiga milyar rupiah) dengan realisasi sebesar 283.117.115.283,00 (dua ratus delapan puluh tiga koma seratus tujuh belas milyar rupiah) atau 97,48 persen.

3. Pembiayaan daerah, merupakan jumlah penerimaan pembiayaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun 2023, target pembiayaan daerah sebesar 89.667.765.146,00 (delapan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dan terealisasi sebesar 89.692.765.145,86 (delapan puluh sembilan koma enam ratus sembilan puluh dua milyar rupiah) atau sebesar 100,03 persen.

Selanjutnya bagian kedua, Bupati Laura menyampaikan gambaran capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri atas indikator kinerja utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama Kabupaten Nunukan terdiri dari 6 indikator tujuan dan 29 indikator sasaran. Sebagai gambaran umum capaian kinerja indikator tujuan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2023, seperti berikut:

1. Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2022 terealisasi sebesar 67,88 sedangkan tahun 2023 ditargetkan sebesar 69,1 dan terealisasi sebesar 68,43 atau mencapai 99% persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka IPM Kabupaten Nunukan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,55%;

2. Indeks infrastruktur tahun 2022 terealisasi sebesar 23,16 persen sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 32,30 persen dan terealisasi sebesar 28,35 persen dengan capaian sebesar 87,8 persen dari yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka indeks infrastruktur kabupaten nunukan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 22,41%.

3. Laju pertumbuhan ekonomi, tahun 2022 teralisasi sebesar 5,24 persen sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 5,47 persen dan terealisasi sebesar 4,16 persen dengan capaian sebesar 76,1 persen dari yang ditargetkan.

4. Indeks reformasi birokrasi, tahun 2022 terealisasi nilai cc pada tahun 2023 kabupaten nunukan meningkat dengan realisasi nilai b.

5. Angka indeks kualitas lingkungan hidup, tahun 2022 terealisasi sebesar 80,07 sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 78,42 persen dan terealisasi sebesar 78,62 persen dengan capaian sebesar 100,26 persen dari yang ditargetkan.

6. Indeks rasa aman, tahun 2022 terealisasi sebesar 84,78 persen sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 100 persen dan terealisasi sebesar 82,15 persen dengan capaian sebesar 82,15 persen dari yang ditargetkan.

(PROKOMPIM)

Musrenbang Tahun 2024 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kab. Nunukan Tahun 2025 Resmi Dibuka

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid membuka secara resmi kegiatan Musrenbang Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD Kab. Nunukan Tahun 2025. Senin (25/3).

Kegiatan Musrenbang kali ini dilaksanakan di Ruang pertemuan VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, serta dihadiri Ketua DPRD Kab. Nunukan Hj. Leppa, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus, Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Anggota DPRD Kab. Nunukan, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Prov. Kaltara Muhamas Sarkawi, Asisten Perintahkan dan Kesra, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan, Instansi Vertikal Kab. Nunukan.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kab. Nunukan Tahun 2024 adalah untuk membahas rancangan RKPD Kab. Nunukan Tahun 2025.

Selain itu, tujuan lainnya adalah menyepakati permasalahan pembangunan Daerah Tahun 2025, menyepakati prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Kab. Nunukan Tahun 2025.

Kemudian selain itu juga untuk penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kab. Nunukan Tahun 2025 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Tahun 2025, Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbanng kecamatan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyampaikan beberapa capaian makro pembangunan di Kab. Nunukan.

Yang pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Tahun 2022 dengan nilai (67, 88%) dan Tahun 2023 (68, 43%).

Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 sebesar (5, 24%) dan Tahun 2023 sebesar (4, 16%) adanya penurunan disebabkan pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami perlambatan yang diakibatkan resesi ekonomi global.

Ketiga, tingkat pengangguran terbuka Tahun 2022 sebesar (2, 74%) dan Tahun 2023 sebesar (2, 69%), dalam artian Pemerintah Daerah berhasil menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,05%.

Keempat, angka kemiskinan Tahun 2022 sebesar (6, 13%) dan Tahun 2023 sebesar (5, 53%) angka kemiskinan juga berhasil turun sebesar 0,60%.

Kelima, indeks Gini Tahun 2022 sebesar (0, 265) dan Tahun 2023 sebesar (0, 262), Indeks Gini Kab. Nunukan mengalami penurunan yang menunjukan semakin meratanya pendapatan/pengeluaran masyarakat, indeks Gini Kab. Nunukan lebih rendah dari Indeks Gini Nasional.

Keenam, PDRB per kapita Tahun 2022 sebesar (192, 59 juta) dan Tahun 2023 (201, 75 juta).

“Dalam hal ini capaian makro pembangunan tahun sebelumnya menjadi tolak ukur untuk seluruh OPD terkait agar tidak terjadi penurunan di tahun selanjutnya, ” ungkapnya.

Lebih lanjut lagi, Bupati Laura menyampaikan bahwa dari 232 desa, 8 kelurahan dan 32 kecamatan yang melaksanakan Musrenbang telah terinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mencapai 3690 usulan dan 334 usulan Pokir DPRD, sementara itu tidak semua usulan dapat diakomodir dalam pembiayaan APBD Tahun 2025.

“Itu sebabnya senantiasa saya mengingatkan kiranya semua pihak untuk dapat memahami situasi dan kondisi keterbatasan kemampuan anggaran daerah sehingga saya menyampaikan agar dalam forum Musrenbang ini dapat menyusun program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan di desa, kelurahan dan kecamatan dengan melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi usulan sesuai prioritas pembangunan Tahun 2025,”ujarnya.

Selain itu, Bupati Laura juga berharap usulan-usulan yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kab. Nunukan agar dapat ditawarkan melalui pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan berbekal program-program strategis agar anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat teralokasi lebih besar ke Kabupaten Nunukan pada Tahun 2025.

Musrenbang kali ini menghadirkan narasumber dari BAPPEDA Litbang Prov. Kalimantan Utara, PT. PLN area Kabupaten Nunukan, dan Perumda Air Tirta Taka Kab. Nunukan.

(PROKOMPIM)

Ramadhan Berbagi, Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan Salurkan Paket Ramadhan Dan Berbelanja Takjil Di Pasar Ramadhan

NUNUKAN – Hj Sri Kustarwati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nunukan, didampingi Sekretaris Tim Penggerak PKK bersama pengurus PKK menyalurkan Paket Ramadhan ke Panti Asuhan Aisyiyah Ruhama dan Berbelanja Takjil di Pasar Ramadhan Blok 3 Nunukan Kelurahan Nunukan Barat, Minggu Sore (24/03/2024)

Kegiatan ini merupakan bagian dari program berbagi oleh pengurus TP-PKK Kabupaten Nunukan sebagai bentuk kepedulian selama Bulan Suci Ramadhan.

Sebelum menyerahkan paket ramadhan Hj Sri Kustarwati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan suci ramadhan,kepada seluruh pengurus panti dan anak – anak panti Asuhan Aisyiyah Ruhama.

Istri Wakil Bupati Nunukan ini berharap kepada pengurus dan anak-anak’ panti, bisa menerima paket ramadhan dengan hati yang bahagia dan ikhlas.

“Jangan dilihat dari nilai paket tersebut, tetapi bagaimana kami datang untuk silahturahmi dan merajut memperkuat tali persaudaraan, karna setiap pertemuan adalah kesempatan untuk memperkuat dan memperindah silahturahmi, bersama anak-anak yang ada di pantai asuhan ini,”ucap Hj Sri.

Tak lupa pula Ketua TP PKK kabupaten Nunukan menitipkan pesan kepada anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut.

“Anak – anakku harus rajin belajar, tetap semangat menjalankan kehidupan, karena baik buruknya masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri, jangan minder dari anak-anak yang ada di luar sana, karena tidak menutup kemungkinan kalian akan lebih sukses dari mereka yang memiliki keluarga yang lengkap, itu semua tentunya berkat doa dan ibadah kalian yang lebih baik,” ujarnya.

Setelah berkunjung dari panti asuhan, Ketua TP PKK beserta rombongan bergeser ke Pasar Ramadhan yang ada di Blok 3, sebagai kegiatan rutin di bulan Ramadhan yaitu berburu takjil.

Dalam kesempatan tersebut Hj Sri mengatakan kegiatan ini tidak hanya sampai di pasar Ramadhan blok 3 saja, kunjungan berikutnya akan ke pasar Ramadhan yang lainnya.

“Insyaallah nanti Pasar Ramadhan yang lain akan kami kunjungi, kegiatan ini sesuai dengan Pokja 3 terkait dengan sandang pangan dan meningkatkan perekonomian UMKM yang berbasis Kuliner,” ujarnya.

Sebagai salah satu ujung tombak kesejahteraan masyarakat, Hj Sri memberi dukungan dan support kepada masyarakat yang menjadi pedagang kuliner selama Bulan Ramadhan.

“Walaupun ini terbilang pedagang musiman tapi kami sangat mensupport pedagang-pedagang kuliner yang ikut mensejahterakan keluarganya,”jelasnya

(PROKOMPIM)

Kunjungan Kerja Guspurla Koarmada II di Kabupaten Nunukan, di sambut hangat Bupati Laura

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menerima kunjungan kerja Komandan Guspurla Koarmada II Laksamana TNI Amrin Rosihan Hendratomo di Mako Lanal Nunukan, Minggu 24 Maret 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Laura menyambut hangat Komandan Guspurla Koarmada II dengan tarian penyambutan tepung tawar kemudian Bupati Laura memasangkan Rompi Adat beserta Syal Manik Lulantatibu khas Kabupaten Nunukan.

” Selamat datang Komandan di Kabupaten Nunukan” ungkapan Bupati Laura sambil tersenyum.

Saat berbincang bincang santai, di ruang tamu Lanal, Laksamana TNI Amrin Rosihan Hendratomo mengungkapkan rasa bangga serta ucapan terimakasih atas penyambutan Bupati Nunukan kepadanya.

” Saya sangat bangga atas penjemputan ini, saya itu seperti pejabat – pejabat, terimakasih banyak Ibu Bupati telah menyambut saya ” tutur Laksamana TNI Amrin

Di jelaskan juga, bahwa sebelum ke Nunukan, beliau ke sebatik terlebih dulu untuk meninjau pos TNI Lanal dan pos – pos Marinir yang berada di Pulau Sebatik

(PROKOMPIM)