1.785 Paket Bantuan Sembako, Bupati Nunukan Serahkan Secara Simbolis di 4 Kelurahan

NUNUKAN- Hj Asmin Laura Hafid menyerahkan secara simbolis Bantuan Sosial Sembako (BSS) kepada warga kurang mampu di 4 Kelurahan yang ada di Kecamatan Nunukan, Selasa 26 Maret 2024.

Adapun bantuan sembako tersebut untuk Kelurahan Nunukan Utara sebanyak 282 paket, Kelurahan Nunukan Barat sebanyak 372 paket, Kelurahan Nunukan Timur 634 paket, dan Kelurahan Nunukan Tengah sebanyak 497 paket sembako.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mengendalikan inflasi dan meringankan beban masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyalurkan bantuan langsung berupa Sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, sedikit berbeda pada tahun sebelumnya, dimana bantuan berupa uang tunai yang dinilai kurang efektif.

Di hadapan masyarakat, Bupati Laura mengatakan bahwa program bagi sembako sudah dicanangkan dari tahun 2023 lalu, untuk dibagikan kepada warga yang kurang mampu, dan untuk tahap awal pembagian sembako di 8 Kelurahan Nunukan dan Nunukan Selatan ditambah 20 Desa Nunukan dan Sebatik.Bupati Laura juga berharap agar bantuan tersebut betul betul tepat sasaran, karena menurutnya data baru yang disampaikan RT ke Kelurahan dan diteruskan ke dinas sosial sudah tepat dan sangat layak mendapat bantuan, mengingat terbatasnya kuota yang hanya 15 rumah per Kartu Keluarga.

” Saya harapkan bantuan ini tepat sasaran, karena yang bertanggung jawab atas nama nama yang terpilih mendapat bantuan dari ketua RT nya masing-masing, dan apabila terdapat orang kaya yang menerima bantuan tolong di laporkan ke lurahnya,” ungkap Bupati Laura.Salah satu warga RT 09 Nunukan Utara, Nadira atau biasa di panggil Maci Nadira usia 73 tahun, mengungkapkan rasa syukur dan senangnya karena menjadi salah satu orang yang dipanggil untuk ikut menerima bantuan sembako tersebut.

“senang sekali dipanggil, karena memang sekarang kami ini orang susah, dan harga sembako juga kadang naik kadang turun. Semogalah ada terus macam begini, terimakasih ibu Bupati, terimakasih pemerintah Nunukan” ungkap Maci Nadira.

(PROKOMPIM)

Pemprov Gelar Uji Kelayakan Angkutan Lebaran

TANJUNG SELOR – Dalam upaya memastikan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan telah melaksanakan Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor (Rampcheck) terhadap Angkutan Damri pada Selasa, (26/03).

Kementerian Perhubungan telah merilis slogan (tagline) Angkutan Lebaran Tahun 2024, yaitu “Mudik Ceria, Penuh Makna”, dengan harapan tercapainya angkutan lebaran yang selamat, aman, dan nyaman, sehingga terwujud mudik yang ceria dan penuh makna.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam mempersiapkan masa Angkutan Lebaran Tahun 2024. Untuk itu, diperlukan strategi-strategi, termasuk koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder dan pembagian tugas antar lintas sektoral. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melaksanakan inspeksi keselamatan (ramp check) terhadap seluruh armada angkutan umum baik darat, laut, dan udara lebih awal dan secara menyeluruh.

Rangkaian acara dimulai pada tanggal 25-27 April 2024, dengan rapat teknis pada tanggal 25 April 2024. Pemeriksaan kendaraan dilakukan pada tanggal 26 dan 27 April 2024. Pemeriksaan tersebut mencakup tes urine kepada pengemudi angkutan umum bus Damri dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat serta calon penumpang bus Damri yang diselenggarakan oleh Jasa Raharja Cabang Tanjung Selor.

Hasil pemeriksaan inspeksi terhadap bus angkutan umum Damri sejumlah 6 unit dinyatakan lulus uji dan laik jalan. Hasil tes urine terhadap 6 pengemudi bus Damri dinyatakan negatif, menandakan tidak ada indikasi penyalahgunaan narkotika. Tiga pengemudi lainnya akan diuji pada sore hari karena sedang dalam perjalanan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dalam pelayanan angkutan umum serta menjamin ketertiban administrasi, kesiapan pengemudi, dan kelakuan jalan kendaraan/sarana angkutan umum.

Desi WitaSari, SE., M.A.P, sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan pentingnya para pengemudi untuk menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi fit serta tidak terpengaruh oleh minuman keras atau narkoba. “Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan,” harapnya.

Acara tersebut ditutup dengan pemasangan Stiker Layak Jalan Inspeksi Keselamatan LLAJ di seluruh bis yang telah dinyatakan laik jalan setelah pemeriksaan.

(dkisp)

High Level Meeting TPID se-Kaltara, Bulungan dan Tarakan 10 Besar Nasional Inflasi Terendah

TARAKAN – Dalam upaya menjaga laju inflasi tetap terkendali menjelang hari raya Idul Fitri 1445 H, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) se-Kalimantan Utara Tahun 2024, bertempat di Hotel Tarakan Plaza, Senin (25/3).

Dengan mengusung tema “Langkah Proaktif Mendorong Keterjangkauan Harga Melalui Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi Komoditas Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H”, kegiatan ini diresmikan langsung oleh Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum.

“Kehadiran kita semua dalam rapat adalah sangat baik untuk kita dapat berdiskusi bersama, membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi di daerah,” ucap Gubernur Zainal

Tujuan rapat HLM TPID untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antar TPID se-Kalimantan Utara sebagai langkah proaktif dalam mendorong keterjangkauan harga melalui ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjelang hari raya Idul Fitri 1445 H.

Gubernur menjabarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024 Inflasi Kaltara secara year on year (y-o-y) tercatat sebesar 2,33 persen dengan inflasi bulanan month to month (m-t-m) sebesar 0,19 persen dan inflasi tahun kalender year to date (y-t-d) sebesar 0,24 persen.

“Angka inflasi y-o-y Kaltara sebesar 2,33 persen tersebut menempatkan Kaltara pada posisi ke 8 terendah secara nasional” ungkapnya.

Untuk kategori Kabupaten, Tanjung Selor dengan inflasi sebesar 1,96 persen menempati posisi ke 8 terendah, dan untuk kategori kota, Tarakan dengan inflasi sebesar 2,05 persen menempatkan dalam peringkat ke 7 terendah secara nasional.

Menindak lanjuti data BPS tersebut, Gubernur Zainal mengatakan, sebagai upaya menurunkan inflasi ke level yang rendah dan stabil, maka dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada.

“Saya berharap agar seluruh pemangku kepentingan untuk dapat selalu berkoordinasi dengan baik guna menjaga stabilitas harga, terutama dalam bulan suci Ramadan dan menyambut hari raya Idul Fitri 1445 H,” tuntasnya.

Turut hadir Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si, seluruh kepala perangkat daerah dan forkopimda tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltara.

(dkisp)

Gubernur Instruksikan ASN Segera Bayar Zakat

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pemprov yang muslim segera membayar zakat fitrah.

Hal ini dikatakannya ketika membuka kegiatan Kaltara Berzakat 1445 H, di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota Tarakan, Senin (25/3).

Menurutnya, di bulan suci ramadan tiap manusia diajarkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dengan memperbanyak amalan berlomba – lomba berbuat kebaikan termasuk zakat infaq sedekah termasuk menunaikan zakat.

Gubernur menyambut baik terselenggaranya acara ini melalui Kaltara Berzakat, ASN diharapakan dapat memahami penting zakat, infaq dan sedekah untuk kesejahteraan umat.

“Harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam dengan menunaikan zakat berarti kita menyelesaikan rukun Islam, kita membersihakan diri harta kiat,” tuturnya.

Ia menjelaskan melalui zakat merupakan wujud rasa syukur yang telah diberikan Allah SWT dengan berbagai rejeki menafkahkan sebagian harta yang dimiliki, selain itu dengan zakat diharapkan dapat memberikan pemerataan kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Utara.

Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalu Badan Amil Zakat Nasional.

“Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah khsusnya dalam menetapi dan melaksanakan salah satu rukun Islam yaitu Zakat,” tuntasnya.

Setelah memberi sambutan, Gubernur didampingi Penjabat Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si beserta seluruh jajaran perangkat daerah dan forkopimda bersama – sama langsung membayar zakat di stand Baznas yang telah disediakan.

(dkisp)

 

 

Pemprov Kaltara Dorong Penguatan Forum SDI

TARAKAN – Pelaksana Harian (Plh) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kaltara, Burhanuddin, S.Sos., M.Si membuka secara resmi kegiatan Penguatan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Kalimantan Utara, di Swiss Bell Hotel, Senin (25/3).

Dalam kesempatan tersebut Burhanuddin mengapresiasi terlaksananya kegiatan dan menyambut baik kepada narasumber dan peserta yang hadir.

“Kegiatan ini menjadi wadah yang tepat untuk memperkuat keterpaduan proses penyelenggaraan SDI di Provinsi Kalimantan Utara,”kata Burhanuddin membaca sambutan Gubernur Kaltara

Pada tahun 2023 Pemprov Kaltara telah membentuk forum SDI Kaltara yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kaltara nomor 188.44/K.115/2023 tentang rencana aksi Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024.

Burhan menyebutkan, forum SDI ini memiliki peran penting dalam menyajikan data dan informasi pembangunan yang akurat, berkualitas, valid dan terintegrasi sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran Pemprov Kaltara.

Lanjutnya, SDI tingkat daerah dilaksanakan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi mengenai pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi, serta merumuskan bahan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan SDI di tingkat daerah.

“Diharapkan para pemangku kepentingan di lingkup Provinsi Kalimantan Utara dapat mengambil langkah selanjutnya untuk percepatan penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian pembangunan,” tuntasnya.

Turut hadir Ketua Tim Kerja Fungsi Integritasi Pengelihan dan Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Katara, Dodi Raharjo,S,Si, Chief Data anda Governance Officer Sekretariat SDI tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra secara virtual (zoom meeting).

(dkisp)