“PKBM LaNuka Terus Fasilitasi Hak Pendidikan WBP di Lapas Nunukan”

NUNUKAN-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Nunukan atau PKBM LaNuka Terus Berupayah Laksanakan Program Pembelajaran Guna Memfasilitasi Pendidikan Yang Terbaik Bagi WBP, Senin (23/4).

Kegitan PKBM yang dilaksankaan di Lapas Nunukan ini melaksanakan pembelajaran Paket A, B dan Paket C setara dengan SD, SMP dan SMA.

Dalam pembelajaran tersebut diikuti oleh 59 WBP Lapas Nunukan yang perpartisipasi dalam pembelajaran yang terbagi dalam berbagai kelompok belajar.

Menurut Prastyo Aji selaku Ketua PKBM Lanuka menyampaikan Lapas Nunukan akan selalu memberikan fasilitas pendukung dalam PKBM ini agar pendidikan WBP dapat terpenuhi dengan baik.

“Pembelajaran ini akan terus dilaksanakan dan kami selaku pengurus PKBM Lanuka akan terus mendukung dari segi fasilitas baik tutor maupun fasilitas pendukung lainnya yang dapat menjamin WBP untuk mendapatkan pendidikan terbaik walapun berada di dalam Lapas,” Aji.

Sementara itu, Kasi Binadik, Alipul humam mengungkapkan bahwa proses pembelajaran PKBM Lanuka akan terus kami monitoring.

“Antusias yang baik dari para peserta PKBM Lanuka mudah-mudahan WBP dapat belajar dengan sungguh-sungguh agar materi yang diterima dapat dipahami dengan baik. Kami upayakan hak pendidikan WBP dapat terpenuhi,” ungkap humam.

Selain itu, fajar yang merupakan salah satu warga belajar Paket C tersebut mengaku senang bisa belajar dan di didik oleh tutor-tutor di PKBM Lanuka.

“Senang bisa belajar di sini, sekalipun di dalam Lapas kita diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan,” tandasnya.

Salah satu petugas sekaligus pengurus PKBM Lanuka, Rudi turun langsung di tempat WBP belajar, “Kami sangat serius mengelola PKBM ini, semua pendidikan dan pelatihan terbaik akan kami persembahkan untuk seluruh warga belajar. kegiatan di PKBM ini  bukan semata formalitas kegiatan mengisi waktu warga binaan di Lapas, tetapi warga binaan yang mengikuti kegiatan di PKBM harus sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran agar nanti bisa lulus ketika Ujian dilaksanakan sehingga bisa mendapatkan ijazah. Dan ketika bebas bukan hanya surat bebas saja yang dibawa pulang untuk keluarganya, yakni ijazah kelulusan telah mengikuti sekolah dengan baik dan tuntas selama masa hukumannya di dalam lapas.

( Humas Lapas Kelas IIB Nunukan / Neni )

Gerakan Sinergi Reforma Agraria, Sinerginya BPN – Pemda Kurangi ketimpangan Kepemilikan Lahan

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah menghadiri acara Gerakan Sinergi Reforma Agraria yang digelar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan di Aula Kecamatan Nunukan Selatan, Senin (22/04).

Gerakan Sinergi Reforma Agraria yang mengambil tema “Bersinergi mewujudkan cita-cita reforma agraria dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan” merupakan bentuk kolaborasi antara BPN, Pemerintah Daerah maupun BUMN/BUMD untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan ini, masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan dan Mansapa dipilih menjadi salah satu bukti usaha Kantor Pertanahan Nunukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Tujuan capaian dan dampak reforma agraria ada 3 yaitu penataan aset, penataan akses dan penyelesaian konflik.

Wabup Hanafiah pada kesempatan itu menyampaikan sangat mendukung dimulainya gerakan sinergi reformasi agraria dan berharap gerakan ini akan mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, sehingga pada akhirnya akan muncul kesadaran di kalangan masyarakat untuk melakukan legalisasi atas lahan-lahan yang dimiliki, baik lahan yang dimiliki oleh pribadi maupun kelompok.

“Tidak hanya berhenti di proses legalisasi, kita juga berharap, masyarakat juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang dimilikinya untuk mengembangkan usahanya.

Proses legalisasi dan redistribusi lahan, saat ini terus digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah berharap, langkah ini dalam jangka panjang akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

“Dengan sinergi yang kuat, saya percaya program reformasi agraria ini akan berjalan efektif dan efisien, sehingga dalam jangka panjang juga bisa mengurangi jumlah lahan yang memiliki status tidak jelas, termasuk mengurangi potensi munculnya konflik-konflik lahan seperti yang kerap terjadi selama ini”, tambahnya.

Setelah sambutan Wabup, acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat lintas sektor secara simbolis.

(PROKOMPIM)

Tinjau Pembangunan Jalan, Jalan Ujang Dewa – Simpang Kadir dan Gang Limau – Politeknik Negeri Nunukan Tak Luput dari pantauan Bupati Laura

NUNUKAN- Masih dalam rangka meninjau proses pembangunan jalan, Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat kabupaten Nunukan Abdi Jauhari, melanjutkan perjalanan untuk meninjau di jalan Ujang Dewa menuju Simpang Kadir dan jalan Gang Limau menuju Politeknik Negeri Nunukan, Senin(22/04).

Pembangunan jalan infratruktur tersebut bagi 2 alokasi anggaran, Anggaran APBD kabupaten Nunukan dengan nilai Rp.3.662.400.000 dengan proses pelaksanaan mulai dari arah Gang Limau menuju politeknik Negeri Nunukan sepanjang 1.5 Km dengan produk akhir aspal.

Untuk jalan arah Ujang Dewa menuju Simpan Kadir sepanjang 3.540 m dengan panjang 2.226 m produk akhir aspal, dan ada sekitar 1.314 m kekurangan aspal dijadwalkan akan dikerjakan pada tahun anggaran 2025.

Hal tersebut dikarenakan disamping keterbatasan APBD, untuk menyempurnakan ruas jalan tersebut terdapat longsoran yang perlu ditangani pekerjaannya agar kedepannya jalan tersebut berfungsi dengan maksimal.

“Anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus termuat dalam kabupaten Nunukan dengan total nilai Rp.7.784.997.963. Jangka waktu pengerjaan jalan tersebut 31 september 2024” Ucap abdi.

(PROKOMPIM)

Gubernur Hadiri Raker PGPI Kota Tarakan

TARAKAN – Dibawah cerah sinar matahari pagi di Kota Tarakan. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C). H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., hadiri Rapat Kerja Kota (Rakerkot) Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Tarakan yang bertempat Gereja Bethel Injil (GBI) Siloam, Karang Anyar Pantai pada senin (22/4) pagi.

“Saya menyambut baik pelaksanaan Rakerkot PGPI ini, yang mana dalam raker ini akan membahas program kerja kepengurusan PGPI Tarakan periode 2023-2027,” ungkap Gubernur dalam sambutannya.

“Hal ini tentu positif, dan ini bukti bahwa para pengurus langsung bergerak setelah dilantik pada Februari 2024 lalu,” lanjutnya

Gubernur berharap, program-program hasil yang disepakati dari Rakerkot ini dapat benar-benar diimplementasikan dalam kegiatan bermasyarakat.

Gubernur juga mengingatkan kepada peserta. PGPI Kota Tarakan sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menaungi kegiatan keagamaan untuk senantiasa berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku.

Rakerkot yang mengusung tema “Bersatu Teguh Mulia” ini akan diikuti oleh 114 peserta yang terdiri dari para gembala / pendeta serta pengurus PGPI yang ada di Kota Tarakan.

(dkisp)

 

Pemprov Kaltara Fokuskan Pengendalian Inflasi Bulan April

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dipimpin Plh. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Burhanuddin, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di lantai 2, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/4).

Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan komoditas yang mengalami kenaikan dan hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yaitu beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras dan gula pasir.

Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, tingkat inflasi nasional relatif terkendali untuk bulan maret 3,05 persen year on year, sedangkan inflasi dari bulan ke bulan cukup tinggi 0,52 persen, inflasi tahun kalender 0,93 persen.

Untuk Inflasi per provinsi (year on year) Kaltara mendapat inflasi sebesar 2,62 persen masuk dalam 10 provinsi inflasi terendah, sedangkan Kota Tarakan 2,00 persen masuk dalam 10 kota inflasi terendah.

Dalam pemaparan tersebut, Mendagri Tito Karnavian meminta TPID untuk melakukan pemantauan dan terkait kenaikan inflasi di masing – masing daerah.

“Semua daerah saya tekankan tolong untuk untuk menjaga tingkat inflasi masing – masing,” ujarnya.

Menanggapi arahan Mendagri, Burhanudin mengatakan akan menindaklanjuti dengan meminta pejabat yang tergabung dalam TPID untuk bersama – sama menyusun perencanaan menstabilkan inflasi di Kaltara.

“Dengan banyaknya masukan kita terkait dengan inflasi ini, akan kita laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kita,” tuntasnya.

Lanjutnya, rakor ini menerima berbagai masukan yang disampaikan oleh perangkat daerah akan ditampung dan disampaikan langsung kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov).

(dkisp)