Penulis: yutda alin

TARAKAN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) laksaakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara yang bertempat di Hotel Tarakan Plaza pada senin (6/5) malam.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Burhanuddin, S.Sos., M.Si yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Drs. Saharuddin, berkesempatan untuk membuka sekaligus membacakan sambutan Gubernur di hadapan para peserta pelatihan.

“Saya ucapkan terima kasih dan menyambut baik terlaksananya kegiatan hari ini, sebagai bagian penting dari upaya kita mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara,” ujarnya.

Menurutnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat adalah suatu hal yang penting dari tujuan negara. Dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

“Menurut ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam prakteknya Pembangunan kesejahteraan sosial tentu harus didukung oleh pilar-pilar sosial yang salah satunya adalah TKSK,” lanjutnya.

Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK. Dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa TKSK adalah orang yang diberi tugas, fungsi serta kewenangan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat 3 (Tiga) tujuan ditetapkannya TKSK, yaitu (1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. (2) Melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, dan (3) Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program Pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

“Diharapkan TKSK dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungui koordinasi, fasilitasi dan administrasi. Oleh sebab itu TKSK perlu mendapatkan peningkatan kemampuan, pembinaan dan pengembangan kapasitas agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara semestinya,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Plh. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Burhanuddin, S.Sos., M.Si., bersama Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian, Dr. Ir. Sam Herodian, MS, IPU, APEC Eng., menggelar Pencanangan Gerakan Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Swasembada Benih Padi di pusatkan di Lahan Poktan Tani Subur Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Ahad (5/5).

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengatakan salah satu prioritas pembangunan daerah provinsi Kaltara adalah meningkatkan produksi padi dengan upaya swasembada benih padi dan program pusat melalui gerakan perluasan lahan.

“Swasembada benih padi menjadi program pembangunan pertanian yang strategis karena memiliki dampak yang luas,” ujarnya.

Menurutnya ketersediaan benih padi dalam jumlah yang cukup memiliki dampak yang positif pada perekonomian dan sumber daya manusia. Dengan beras sebagai bahan utama menjadi target utama pemerintah untuk mencapai swasembada.

Burhanuddin mengapresiasi para petani di provinsi Kaltara khususnya di Kabupaten Bulungan telah memberikan konstribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi di Kaltara.

Ia menyampaikan tercatat produksi padi Kaltara pada tahun 2023 sebesar 23.603 ton gabah kering giling (GKG), sedangkan luas tanam padi Kaltara pada tahun 2023 mencapai 16.562 Hektar.

Upaya lain dilakukan pemerintah daerah dalam mensukseskan swasembada adalah terus memberikan program bantuan sarana prasarana bagi petani serta pendampingan dan penyuluhan yang intens.

“Kami berharap semangat ini terus dipertahankan untuk hasil yang lebih baik kedepannya, pada akhirnya semua demi kesejahteraan masyarakat provinsi Kalimantan Utara,” tuntasnya.

Dalam kegiatan tersebut pemprov Kaltara menampung berbagai masukan dan usulan dari petani untuk meningkatkan swasembada sekaligus penyerahan bantuan secara simbolis pupuk urea, benih padi dan perlengkapan pertanian.

Turut hadir Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Dr. Muhammad Amin, S.PI, M.Si., beserta rombongan Kementerian Pertanian RI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si. unsur forkopimda, forkopimcam dan Kelompok Tani Desa Karang Agung.

(dkisp)

TARAKAN – Guna meningkatkan integrasi antar lembaga pemerintah dari tingkat provinsi hingga tingkat bawah yaitu desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) gelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) se-Provinsi Kaltara, Senin (6/5).

Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan , S.Sos., M.Si., hadir mewakili Gubernur sekaligus membuka rakernis DPMD tersebut dan didampingi langsung oleh kepala DPMD Kaltara H. Edy Suharto, S.Sos., MT.

“Pembangunan desa merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi misi Kalta. Terlebih Desa juga merupakan tingkatan pemerintah yang terbawah serta bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Oleh karena itu Pemprov menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini,” ungkap Datu Iqro mengutip sambutan Gubernur.

Kegiatan ini merupakan hal yang baik, agar terjalin sinergi dan kolaborasi antara Pemprov, Pemkab serta seluruh stakeholder terkait dan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan dalam UU tersebut juga dijelaskan tentang pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat desa, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pemberdayaan Masyarakat.

“Desa merupakan unit terkecil dan terdekat dengan Masyarakat, dan secara riil menyentuh kebutuhan masyarakat agar terjadi sinkronisasi antar-perencanaan, dan dibutuhkan adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang bersifat hierarkis,” lanjutnya

“Hal ini berkaitan erat dengan amanat UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten harus mengacu pada perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi maupun Nasional,” katanya

Dalam perencanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat, salah satunya dapat memanfaatkan Indeks Desa sebagai indicator yang digunakan untuk mengukur perkembangan serta kemandirian Desa yang akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama dalam pembangunan serta pemberdayaan Desa.

Indeks Desa terdiri atas 6 (enam) dimensi, yaitu sarana prasarana, pelayanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintah desa. Indeks ini juga dapat sebagai tolak ukur dalam perumusan sasaran target Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Sehubungan dengan hal-hal tersebut, saya harap tujuan dari Rakornis ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu kepada seluruh peserta diharapkan selama kegiatan ini berlangsung dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan semangat . Dan dapat menggunakan forum ini sebagai wadah bertukar informasi serta ide-ide yang dapat membangun daerah kita,” Tutup Datu Iqro.

Kegiatan Rakernis ini diikuti oleh DPMD dari 5 (Lima) kabupaten/kota yang ada di Kaltara serta para stakeholder yang berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat desa.

(dkisp)