Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR-Keseriusan pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di dunia perairan dan kelautan terbukti saat kembali menggelar diklat pemberdayaan masyarakat, program Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 ml Angkatan X.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Andi Nasuha, ST.,M.M mengatakan dalam sambutannya, bahwa diklat yang sudah 2 kali di gelar di ibu kota provins ini tepat dilakukan mengingat Kaltara yang merupakan daerah berkembang saat ini dalam masa hadirnya industri-industri besar.

“Kita persiapkan SDM kita di Tanjung Selor maupun sekitarnya, agar kompetensi saudara-saudara kita di sini bisa bersaing dengan orang-orang luar (luar daerah,red) sehingga dapat bekerja dengan baik,” katanya, Selasa (14/5).

Ia berpesan kepada peserta diklat untuk sungguh-sungguh mengikuti setiap materi yang dibagikan. Menurutnya, kesempatan seperti ini tidak selalu ada. Bisa jadi dilakukan di daerah lain sehingga jika peserta atau masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan perlu merogoh kocek yang dalam.

“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.Belum tentu di tahun yang akan dating ada diklat yang seperti ini lagi. Mungkin ada, di Kaltim atau Kalsel. Tapi itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar bagi kita semua,” terangnya.

Ia juga berharap, dengan kehadiran narasumber yang ahli dibidangnya agar pembekalan kepada setiap peserta dapat tercukupi dan peserta dapat menggunakan keterampilan atau kemampuan yang ada untuk berlayar, baik kapal konvensional maupun kapal komersial.

Selanjutnya, ditempat yang sama, mewakili Direktur Politknik Barombong, Muhammad Saleh selaku Pejabat Fungsional Dosen, mengatakan ada target sasaran yang ingin dicapai dari pelatihan ini. Targetnya adalah meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi laut atau perairan.

“Kegiatan ini sangat relevan apabila dikaitan dengan potensi pelayaran di Kaltara khususnya di Tanjung Selor. Pemerintah menghadirkan pelatihan dan Pendidikan. Pelatihan ini gratis, dengan tujuan meningkatkan keterampilan, kulitas, dan kompetensi,” pungkasnya.

Untuk diketahui kegiatan yang diinisiasi Politeknik Pelayaran Barombong dengan Pemerintah Provinsi Kaltara ini dilaksanakan dari tanggal 14-19 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri 100 peserta dari berbagai kalangan yang berkecimpung di dunia transportasi kelautan/ perairan. Dalam 5 bulan terakhir, diklat ini telah diselenggarakan 2 kali di Tanjung Selor dan di Koata Tarakan. Pada bulan Mei ini kembali di laksanakan diklat ke-3 di Tanjung Selor.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemilik modal atau investor melirik industri olahan rumput laut di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Mendukung peluang investasi ini, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara terus melakukan kajian untuk industri yang mengelola rumput laut.

Seperti diketahui Provinsi Kaltara saat ini menjadi salah satu Provinsi penghasil rumput laut mentah terbesar se-Indonesia, sehingga banyak investor yang melirik Kaltara untuk menjadikan rumput laut sebagai bahan olahan.

Penata kelola Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani mengatakan, saat ini sudah ada investor yang tertarik untuk berinvestasi disektor ini.

Sehingga pihaknya pun mencoba mengkaji dari IPRO Investment Project Ready to Offer (IPRO) bersama Pemprov Kaltara.

“Kajian itu nantinya akan kita susun termasuk memperhitungkan dampak ekonomi, ekosistem alam, keuntungan dan lainnya. Karena rancangan yang kita tawarkan juga tidak jauh berbeda dengan kebutuhan investasi yang mereka sediakan,” Kata Rahman pada Ahad, 12 Mei 2024.

Ia menjelaskan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh calon investor, nilai potensi investasi olahan rumput laut di Kaltara ini sekitar USD 3 juta per satu industri olahan. Sementara yang disusun berdasarkan IPRO Pemprov Kaltara itu nilai investasi olahan rumput laut itu sekitar Rp 40 miliar.

“Nilai ini untuk investasi pada sektor hilirisasinya. Akan tetapi sejauh ini belum dapat dipastikan investasi ini akan difokuskan dalam bentuk Semi Refined Carrageenan (SRC) Alkali Treated Cottonii (ATC), produk setengah jadi yang digunakan pada pengolahan karaginan atau dalam bentuk lainnya,” lanjutnya.

“Intinya untuk pengelolaannya akan jadi seperti apa, itu jelas sudah ada dalam gambaran sehingga jika industri ini nantinya jalan. Maka kita sudah punya bahan jadi yang dikelolah dari rumput laut,” jelasnya.

Meski demikian bukan berarti industri menjanjikan ini tidak ada hambatan, diakui oleh Rahman ketersediaan sumber air bersih menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan jika ingin investasi olahan rumput laut dapat berjalan.

Pasalnya, baik Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan yang menjadi daerah penghasil rumput laut terbesar di Kaltara tidak memiliki kebutuhan sumber air yang cukup untuk industri ini.

“Makanya ada dua opsi pilihan yang kita siapkan seperti industri ini akan dibangun di Kabupaten Bulungan atau KTT yang memiliki sumber air yang besar atau tetap kita bangun di Kota Tarakan dan Nunukan dengan mengupayakan kebutuhan sumber airnya. Karena jika di Bulungan atau KTT, kita juga harus memperhitungkan akomodasi transportasinya,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Awal tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan penambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan tersebut merupakan tindak lanjut dialokasikan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi untuk petani di seluruh Indonesia oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui surat dengan Nomor: B-51/SR.210/M/03/2024.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Dr. Muhammad Amin, menyebut adanya kebijakan penambahan pupuk bersubsi ini menjadi angin segar bagi petani di Kaltara.

“Tentunya kita sangat berterimakasih sekali pemerintah sudah membantu petani. Sehingga untuk selanjutnya kita juga berharap agar kuota pupuk ini dapat ditingkatkan lagi. Kalau bisa stok pupuk subsidi selalu tersedia sehingga petani tidak kebingungan waktu menggunakan pupuk,” kata Muhammad Amin, Senin (13/5).

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, Heri Rudiyono, mengatakan penambahan alokasi pupuk subsidi sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan di kabupaten dan kota di Kaltara.

“Kuota untuk di Kaltara sesuai dengan peraturan menteri yaitu naik sebesar 105 persen dari kuota awal 3.870 ton menjadi 7.937 ton, dengan komposisi pupuk UREA, NPK dan NPK-Formula (FK),” ujarnya Heri.

“Pupuk Urea dari 1.697 ton menjadi 2.900 ton atau naik 71 persen, Pupuk NPK dari 2.092 ton menjadi 4.472 ton atau naik 114 persen, dan Pupuk NPK Formula yang semula 81 ton menjadi 565 ton atau naik 598 persen,” sambungnya.

Heri mengungkapkan, saat ini DPKP Kaltara masih melakukan proses tahapan pembuatan surat keputusan gubernur Kaltara untuk penetapan alokasi di Provinsi Kaltara.

Pasalnya, untuk menindaklanjuti surat dari menteri pertanian pihaknnya harus mendapat harus penetapan dari gubernur. Kemudian ditindak lanjuti oleh kabupaten dan kota sesuai dengan kewenanganya masing-masing.

Ia berharap dengan adanya bantuan ini bisa mendukung petani dalam meningkatkan produksinya terutama untuk tanaman padi yang saat ini beras lagi mahal.

“Mudahan kedepannya apa bila ini terus berlanjut kita berharap apa yang dislogankan Bapak Presiden terkait Kaltara mendukung perkembangan di IKN. Mudahan bisa terwujud dengan adanya ini dan menjadi harapan besar kami,” pungkasnya.

(dkisp)