Buka Muswil II GKP Kaltara, Gubernur Ajak Warga Gereja Jaga Kerukunan

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) II Gereja Kerapatan Pantekosta (GKP) Provinsi Kaltara dengan memukul gong yang dilaksanakan di Gedung GKP Pondok Daud Kota Tarakan pada hari Selasa (28/5) siang.

Muswil tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh diantaranya Pj. Walikota Tarakan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Alias, SKM., M.Kes., Penyelenggara Bimas Kristen Kota Tarakan, Otto Simon Tanduk, S.Th., M.Pdk., Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia Provinsi Kaltara, Pdt. Toberian, M.Th., hingga Ketua Umum Gereja Kerapatan Pantekosta, Pdt. Samuel Datulalong, S.Th.

Gubernur memberikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya muswil tersebut sebagai bentuk upaya menjaga keindahan kerukunan hidup umat kristiani maupun secara umum masyarakat Kalimantan Utara.

“Saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan dengan adanya muswil ini, sebagai bentuk upaya Kita menjaga keindahan kerukunan hidup umat kristiani, baik di lingkungan internal, dominasi gereja-gereja, maupun secara umum di tengah kehidupan bermasyarakat,”ujarnya.

Muswil tersebut mengangkat tema “Kerjakanlah Sesuatu Seperti untuk Tuhan dan Bukan untuk Manusia”, dengan sub tema “Melalui Musyawarah Wilayah II ini Kita Membentuk Warga Gereja yang Ikut Membangun Provinsi Kalimantan Utara Lebih Kuat dan Maju untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Sejalan dengan tema diatas, Zainal Paliwang berharap agar Muswil tersebut menjadi momentum yang berharga bagi warga gereja untuk bersatu, berdiskusi, dan bertukar pikiran dalam rangka membangun Provinsi Kaltara menjadi lebih kuat dan maju.

“Kolaborasi antara warga gereja dengan pemerintah dan masyarakat lainnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi semua adalah sebuah langkah yang sangat positif dan patut diapresiasi,” imbuh Gubernur.

(dkisp)

 

 

Wabup H. Hanafiah Buka Sosialisasi Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah membuka secara resmi sosialisasi pelaksanaan kegiatan Survey Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilaksanakan di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Senin (27/05).

Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia menyelenggarakan survei penilaian integritas (SPI) untuk mencegah korupsi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan layanan lembaga publik di Indonesia yang transparan, adil dan bersih dari korupsi. SPI memetakan risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas/layanan sehingga dapat memberikan gambaran keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Atas nama pemerintah daerah, Wabup Hanafiah berharap kegiatan yang dilaksanakan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti, karena tujuan sosialisasi pelaksanaan kegiatan SPI tahun 2024 ini adalah supaya dapat dipahami dan memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan SPI, agar SPI dapat menjadi tools pencegahan korupsi sejak dini yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam memetakan risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritas.

“Saya berharap dukungan dari seluruh perangkat daerah agar pemanfaatan hasil SPI dapat dimanfaatkan sehingga pemerintah Kabupaten Nunukan dapat menjadi lebih baik”, ungkap Hanafiah.

(PROKOMPIM)

Bupati Laura Memaparkan Penyusunan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2045

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid Memaparkan Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan 2025 – 2045 dalam visi Kabupaten Nunukan Beranda NKRI yang Berdaya Saing Maju dan Berkelanjutan, yang di laksanakan di Ruang Pertemuan Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Selasa 28 Mei 2024.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Andi Muhammad Akbar M. Djuarzah, Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa, Dandim Nunukan dan perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Serfianus, Ketua LPPM Universitas Borneo Tarakan Etty Wahyuni MS, Kabid Pengkajian Perencanaan Pengendalian Pembangunan Bappeda Litbang Provinsi Kaltara Firmansyah, Kaban Bappeda Litbang Nunukan Raden Iwan Kurniawan, Kepala OPD dan para peserta RPJPD.

Adapun maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2045 yaitu untuk memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam masa 20 Tahun ke depan, serta bertujuan merumuskan visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah Kabupaten dalam kurun waktu 2025 – 2045.

Bupati Laura dalam paparan tersebut mengatakan RPJPD Kabupaten Nunukan merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Nunukan dalam 20 Tahun mendatang, menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

” Dokumen perencanaan tersebut juga menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025 sampai 2045 dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.” Kata Bupati Laura memaparkan.

Setelah paparan acara dilanjutkan dengan diskusi dan masukan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Nunukan ke depan.

(PROKOMPIM)

Kesbangpol Siapkan 4 Pelajar Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mempersiapkan empat pelajar untuk mengikuti seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Nasional 2024.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, H. Iskandar, S.IP., M.Si. melalui Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kesbangpol Kaltara, Yori Feriyandi, S.IP, SKM, M.Si., menyampaikan seleksi paskibraka tingkat provinsi telah selesai dan sedang menyiapkan pelajar mengikuti calon paskibaraka tingkat nasional.

“Yang lulus di tahap akhir 24 paskibraka tingkat provinsi Kaltara, 4 paskibraka akan dikirim ke pusat,” katanya, Selasa (28/5).

Empat orang pelajar itu nantinya akan mengikuti seleksi paskibraka tingkat nasional. Tahap awal, mereka akan melalui tes Medical Check Up (MCU) hasilnya dikirim, setelah itu hasil tes dikirim untuk di seleksi pusat.

Yori mengatakan tes MCU ini wajib dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi berdasarkan yang telah ditentukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yakni RSUD dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan.

“Kami masih menunggu persetujuan dan arahan Sekprov, selesai tahap ini langsung menghubungi ke pusat dan rumah sakit dikirim namanya untuk dijadwalkan MCU nya,” ujarnya.

“Jadi keputusan lolosnya 4 paskibraka adalah dari pusat bukan dari kami Kesbangpol,” sambungnya.

Badan Kesbangpol Kaltara beserta tim telah melaksanakan seleksi Paskibaraka tingkat Provinsi pada tanggal 19 – 23 Mei 2024, dikuti 60 pelajar se-Kaltara, dari 24 pelajar yang tersisa 20 paskibraka maka secara otomatis akan ditetapkan sebagai Paskibraka Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil seleksi oleh tim yang terdiri dari Polda Kaltara, Lantamal XIII, Korem 092 Maharajalila, BPIP, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), Psikolog Universitas Borneo Tarakan dan Kesbangpol Kaltara tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.196/2024 tentang Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Kalimantan Utara 2024.

Yori menyebutkan Informasi terkait penugasan pelajar calon paskibraka bisa didapat dengan membuka situs https://paskibraka.bpip.go.id.

“Untuk pelajar yang tidak lolos seleksi paskibraka tingkat provinsi maka akan ditetapkan sebagai paskibraka tingkat kabupaten/kota, surat keputusan akan dibuatkan oleh sekda kabupaten/kota,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Menuju PON XXI, Pemprov Maksimalkan Dukungan pada Kontingen

TANJUNG SELOR – Menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumatera Utara Tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memaksimalkan dukungan kepada kontingen yang akan berlaga.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, Obed Daniel LT, S.Hut. MM., mengatakan Pemprov Kaltara telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung seluruh kontingen yang akan berlaga di PON XXI Aceh tersebut.

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah menganggarkan sebesar kurang lebih Rp34 Miliar untuk pembiayaan kontingen PON Kalimantan Utara baik untuk yang bertanding di Aceh maupun di Sumatera Utara,”ujarnya.

Ia menyebut sejauh ini prosesnya tidak mengalami kendala. Sebab penganggarannya dilakukan secara akuntabel.

“Kita tahu kan kalau keuangan ini aturannya agak ketat, jadi semata – mata kehatian dari situ bukan karena alasan yang lain – lain,” bebernya.

Obed mengungkapkan untuk cabang olahraga (cabor) yang lolos melalui koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara dan sudah melakukan persiapan pemusatan latihan mandiri.

Pemusatan latihan mandiri sendiri ditanggung sepenuhnya oleh cabor yang lolos. Mereka, kata Obed melakukan pelatihan terprogram, terstruktur itu melalui program latihan yang dibuat pelatih yang mereka tunjuk masing – masing.

“Sekarang kita Dispora sudah gerak cepat untuk memproses pencairan tersebut sudah berjalan, mudah – mudahan dalam satu pekan ini sudah cair,” kata Obed.

Ia menyampaikan sampai dengan sekarang data cabor yang lolos kurang lebih 28 cabor baik olahraga bela diri, permainan maupun olahraga yang terukur untuk kontingen Kaltara.

Dalam 3 bulan ini tidak ada perubahan menjelang PON maka akan dilaksanakan Training Centre (TC) Desentralisasi akan ditangani langsung oleh KONI Kaltara untuk persiapan PON.

“Mudah – mudahan dengan persiapan 3 bulan dan kondisi atlet, pelatih konsisten dalam program – program pelatihan bisa memberikan hasil yang maksimal terhadap kontingen Kaltara,” tuntasnya.

(dkisp)