Lantik 5 Pejabat, Gubernur Titip Pesan Kepada Seluruh ASN di Kaltara

TANJUNG SELOR – Sebanyak 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi dilantik Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadis, Jumat (31/5).

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Zainal mengucapkan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah diambil sumpahnya.

Menurutnya, esensi pelantikan bukan hanya pergantian orang, tetapi lebih pada peningkatan kualitas kerja. Karena itu ia meminta seluruh pejabat yang dilantik bisa bekerja dengan baik, harus memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah.

“Pelantikan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi pemerintahan untuk menjamin gerak laju roda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan optimal,” katanya.

Gubernur menyebutkan pelantikan ini didasarkan pada kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang, agama, ras, suku, agama serta status apapun.

Sejalan dengan visi misi Nasional Indonesia Emas 2045 mewujudkan birokrasi kelas dunia dan pelaksanaan transformasi dalam sistem birokrasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang – undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN.

Tidak hanya itu, Gubernur berpesan kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama harus menunjukkan kinerja yang terbaik. Agar seluruh seluruh pegawai ASN dan non ASN yang ada dibawah kendalinya dapat termotivasi untuk berfikir cerdas, bergerak cepat dan bekerja giat.

“Diharapkan pelaksanaan pelantikan hari ini dapat memperlancar pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terutama untuk kesempurnaan pelaksanaan pelayanan publik yang diterima masyarakat,”tuntasnya.

Turut hadir mendampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP, Asisten bidang Administrasi Umum Setda Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, S.T. dan seluruh kepala perangkat daerah tingkat provinsi.

Adapun 5 pejabat yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 800.1.3.3/371.6/BKD/2024 yakni Burhanuddin, S.Sos., M.Si., jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kemudian, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., jabatan baru Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setda Kaltara.

Lalu, Robby Yuridi Hatman, S.Sos, MT., jabatan baru Staf Ahli bidang Hukum Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Setda Kaltara.

Selanjutny, Obed Daniel LT., S.Hut., M.M., jabatan baru Kepala Dinas Sosial dan Ilham Zain, S.Sos., M.P.A, jabatan baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara.

(dkisp)

 

 

PLTA Kayan jadi Tonggak Energi Hijau Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (HC) H. Zainal A Paliwang, M.Hum, menghadiri acara syukuran di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Untuk merayakan kemajuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PT Kayan Hydro Energy (KHE), Kamis (30/5).

Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan wujud rasa syukur atas berjalannya proyek strategis yang akan menjadi tonggak penting bagi masa depan Kalimantan Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bapak Hashim Djojohadikusumo, Mewakili Kapolda Kaltara, Owners PT KHE, Tjandra Limanjaya, Direktur Utama Andrew Sebastian Suryali, Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, S.E.,M.Si, Unsur Forkopimda Kabupaten Bulungan, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Para tokoh adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Bulungan, Seluruh jajaran direksi dan karyawan PT. KHE dan Masyarakat.

Proyek PLTA Kayan yang digarap oleh PT KHE merupakan salah satu inisiatif terbesar dalam penyediaan energi terbarukan di Indonesia.

Dengan kapasitas total mencapai 9.000 Mega Watt, PLTA ini terdiri dari lima bendungan yang akan dibangun secara bertahap. Bendungan pertama ditargetkan selesai pada tahun 2027.

“Proyek ini bukan hanya menjanjikan energi hijau yang melimpah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pembangunan ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 10.000 lapangan pekerjaan selama fase konstruksi dan 3.000 pekerjaan saat operasional, memberikan dampak positif pada perekonomian daerah.

PLTA Kayan Cascade juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik kawasan industri hijau di Tanah Kuning-Mangkupadi. “Ini akan memberikan dampak positif luas, termasuk pembukaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi daerah,” katanya.

Gubernur menyebutkan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk keberhasilan proyek ini.

“Saya berharap, semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat agar pembangunan ini dapat berjalan lancar dan mencapai target,”jelasnya.

Proyek ini diproyeksikan menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara, menyuplai listrik hijau untuk seluruh Pulau Kalimantan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“PLTA Kayan Cascade diharapkan menjadi ikon energi hijau di Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission) yang telah dicanangkan oleh pemerintah,”tambahnya.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan, serta para tokoh masyarakat dan adat, untuk mendukung kelancaran pembangunan ini demi kemajuan bersama.

Gubernur menyampaikan terima kasih kepada PT KHE dan seluruh pemangku kepentingan atas komitmen mereka dalam menyukseskan pembangunan PLTA Kayan Cascade.

Pemprov Kaltara bersama pemerintah pusat dan PT KHE juga berkomitmen untuk melakukan mitigasi dampak sosial dan lingkungan dari proyek ini melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Kami percaya bahwa PLTA Kayan Cascade akan menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara. Semoga proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa kita,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Berproses di Kemnaker

TANJUNG SELOR – Dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Haerumuddin, SH., M.AP., melalui Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas, Disnakertrans Kaltara, Jusman, S.Sos menyampaikan pembangunan BLK tahun 2024 dalam proses pengerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Rabu (29/5).

“Untuk lahan sudah ada dan pembangunan BLK masih di proses di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Jusman.

Pembangunan BLK oleh Kementerian Ketenagakerjaan telah dimulai dari tahun 2023 lalu dan Pemprov Kaltara sendiri sudah menyiapkan lahan untuk membangun BLK tersebut.

Ia menyampaikan, pembangunan gedung BLK Kaltara ini berlokasi di area Kota Baru Mandiri (KBM) dekat Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, dengan luas lahan sebesar 5 hektare.

“Kemarin tahap proses sudah mencapai pemecahan sertifikat tanah, tinggal balik nama ke Kementerian, ada pergantian pegawai yang menangani sertifikat tanah akhirnya jadi tertunda,” bebernya.

Pada tahun 2023 proses pembangunan BLK sudah berjalan dengan membangun dinding pagar di mengelilingi lahan tersebut. Pada tahun 2024 menunggu proses lanjutan pelaksanaan dari Kemenaker RI.

Walaupun begitu, Jusman menyebutkan pembangunan BLK Kaltara sudah masuk dalam persetujuan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sehingga ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Kaltara.

“Nanti melalui pelatihan BLK Kaltara bisa menyiapkan tenaga kerja untuk 2 PSN KIHI dan Mentarang,” katanya.

“Kita harapkan BLK bisa segera dibangun, serta perlengkapannya, instruktur, peralatan pelatihan alatnya semua segera disiapkan jadi bisa meningkatkan kualitas SDM Kaltara,” sambungnya.

Sekadar informasi, rencana pembangunan BLK di Kaltara salah satunya sebagai upaya untuk menyiapkan SDM lokal Kaltara guna mengisi kebutuhan tenaga kerja di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Terdapat 2 PSN yang menjadi prioritas utama di Kaltara diantaranya Kawasan Industrial Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning – Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kabupaten Bulungan, serta PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau.

(dkisp)

 

 

Penguatan SDM Jadi Isu Strategis Pemprov Kaltara dan SKALA

TANJUNG SELOR – Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) hadir untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan visi Kaltara 2045.

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.A.P., pada acara Pertemuan Komite Program Provinsi dan Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Program SKALA 2024 – 2025 Kalimantan Utara, di Hotel Luminor, Kamis (30/5).

“SKALA bersama pemerintah provinsi terus bekerja keras dan mencari cara untuk mengupayakan berbagai langkah untuk menurunkan kemiskinan, mengatasi kesenjangan dan membuka akses bagi kelompok perempuan, disabilitas dan rentan,” ujar Sekprov Suriansyah membaca kata sambutan Gubernur Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Suriansyah menjelaskan program SKALA sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Ada beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kaltara seperti masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) ditandai nilai IPM dibawah rata – rata nasional.

Kondisi geografis dengan bentang alam yang luas menyebabkan rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan SDM untuk mendukung pembangunan.

Lebih lanjut Sekprov Suriansyah, mengatakan salah satu program kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Australia, SKALA telah memberikan banyak manfaat bagi Pemprov Kaltara dalam rangka meningkatkan pendapatan, akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan perempuan.

“Kami berharap selama pelaksanaan program yang direncanakan 8 tahun, SKALA bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat terus bersinergi erat dan berkontribusi dalam membantu pemerintah Kalimantan Utara mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” tuntasnya

Untuk informasi Program SKALA adalah program kemitraan Australia – Indonesia, telah berjalan selama 8 tahun dimulai pada bulan november 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD 160 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun.

SKALA berfokus dalam penguatan elemen strategis di sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti Manajemen Keuangan Publik (PFM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan, penganggaran dan kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan lnklusi Sosial).

Turut hadir dalam pertemuan perwakilan Kemenkeu, Muhammad Zikra, perwakilan Kemendagri, Agus Setiawan, perwakilan Bappenas RI, Rafdi Fadhil, Unit Leader of Decentralised Governance Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Astrid Kartika, Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, Plh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kaltara, Burhanuddin, S.Sos., M.Si., Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut., dan seluruh kepala perangkat daerah tingkat provinsi.

(dkisp)

 

 

Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi, Pemkab Nunukan – Kejaksaan Negeri Nunukan Tandatangani Nota Kesepakatan

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid bersama Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Teguh Ananto menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kejaksaan Negeri Nunukan tentang penanganan perkara litigasi dan non litigasi tahun 2024 di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Kamis (30/05).

Penandatanganan kerjasama tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kejaksaan Negeri Nunukan dalam rangka mengoptimalkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memulihkan keuangan/kekayaan negara serta dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kebaikan bagi bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok semata melainkan untuk kebaikan Indonesia.

Nota kerjasama ini akan meliputi penyelesaian masalah-masalah hukum, baik penyelesaian yang dilakukan lewat jalur litigasi atau pengadilan, atau non litigasi atau jalur hukum non pengadilan

Dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Nunukan, maka Bupati Laura percaya penyelesaian masalah-masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan bisa berjalan secara cepat, sehingga segera ada kepastian hukum bagi para pihak.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan dan seluruh jajaran yang memiliki komitmen kuat untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan secara efektif, efisien, dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan”, ungkap Laura.

( PROKOMPIM)